DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2026

Nomor: 8
Tahun: 2026
Ditetapkan: 13 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah secara elektronik yang aman, perlu melaksanakan manajemen keamanan informasi dalam rangka menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik dari berbagai ancaman keamanan informasi;
c.bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam melindungi data dan informasi elektronik, aplikasi, dan infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali, perlu pengaturan mengenai sistem manajemen keamanan informasi sistem pemerintah berbasis elektronik;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang… Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.Bupati adalah Bupati Boyolali.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan Informasi.
5.Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi elektronik.
6.Sistem… Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
6.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
7.Data adalah tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic Data interchange, surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi.
8.Informasi adalah satu atau sekumpulan Data, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, eletronic Data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
9.Aplikasi adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan.
10.Infrastruktur adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, Aplikasi, komunikasi Data, pengolahan dan penyimpanan Data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
11.Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang selanjutnya disingkat SMKI adalah sistem manajemen untuk membangun, mengimplementasikan, mengoperasikan, memonitor, meninjau, memelihara dan meningkatkan Keamanan Informasi berdasarkan pendekatan Risiko.
12.Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersedian, dan kenirsangkalan Informasi.
13.Risiko adalah segala kejadian dalam setiap aktivitas yang mungkin timbul karena faktor ketidakpastian, yang mengandung potensi untuk menghambat pencapaian sasaran kinerja dari layanan Sistem Elektronik.
14.Manajemen Risiko adalah aktivitas terkoordinasi untuk identifikasi, penilaian, dan penentuan prioritas Risiko yang kemudian akan dikelola, dipantau, dan dikontrol untuk mengurangi dampak dan/atau kemungkinan terjadinya Risiko tersebut.
15.Audit Keamanan Informasi adalah Audit TIK cakupan Keamanan Informasi.
16.Auditor Keamanan Informasi adalah orang yang memiliki kompetensi untuk melakukan Audit Keamanan Informasi.
17.Audit… Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
17.Audit Internal Keamanan Informasi adalah Audit Keamanan Informasi yang dilaksanakan oleh Auditor Keamanan Informasi internal Pemerintah Daerah.
18.Audit Eksternal Keamanan Informasi adalah Audit Keamanan Informasi yang dilaksanakan oleh Auditor Keamanan Informasi eksternal Pemerintah Daerah yang memiliki sertifikasi sebagai Auditor Keamanan Informasi.
19.Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
20.Insiden Siber adalah satu atau serangkaian kejadian yang mengganggu atau mengancam Keamanan Informasi antara lain namun tidak terbatas pada web defacement, malware, unauthorized access, Data breach, dan Distributed Denial of Service.
21.Tim Tanggap Insiden Siber adalah sekelompok orang yang bertanggung jawab menangani Insiden Siber dalam ruang lingkup yang ditentukan terhadapnya.
22.Tim Pengelola Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang selanjutnya disebut Tim SMKI adalah sekelompok orang yang bertanggung jawab untuk menyusun, mengkomunikasikan, memastikan, dan memantau pelaksanaan SMKI di Pemerintah Daerah.
23.Kritikalitas adalah penilaian terhadap seberapa penting aset informasi bagi organisasi dan potensi dampak kerugian jika aset tersebut mengalami gangguan keamanan informasi.
24.Sumber Daya Sensitif adalah informasi atau aset yang, jika diakses tanpa izin, diungkapkan, diubah, atau dihancurkan, dapat menyebabkan kerugian signifikan bagi organisasi.

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai kebijakan internal manajemen Keamanan Informasi SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
1. a.menjamin… Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
2. a.menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan Informasi yang dikelola oleh pemerintah;
3. b.melindungi aset Informasi dari berbagai Risiko gangguan baik internal maupun eksternal;
4. c.membangun budaya sadar Keamanan Informasi di lingkungan pemerintahan;
5. d.meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap sistem layanan publik digital;
6. e.mewujudkan kepatuhan terhadap kebijakan nasional dan standar internasional; dan
7. f.mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan Keamanan Informasi di seluruh perangkat Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yakni penerapan kebijakan manajemen Keamanan Informasi SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

KEBIJAKAN MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SPBE

Pasal 4

(1)Penetapan cakupan manajemen Keamanan Informasi SPBE meliputi:
1. a.Data dan Informasi SPBE;
2. b.Aplikasi SPBE;
3. c.Infrastruktur SPBE; dan
4. d.sumber daya manusia SPBE.
(2)Penetapan cakupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset Pemerintah Daerah yang harus diamankan dalam SPBE.

Pasal 5

(1)Sekretaris Daerah berperan sebagai koordinator SPBE selaku penanggung jawab SMKI.
(2)Penetapan penanggung jawab SMKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.
(3)Dalam… Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab SMKI, Sekretaris Daerah dibantu oleh Tim SMKI selaku pelaksana teknis Keamanan Informasi.

Pasal 6

(1)Sekretaris Daerah bersama dengan Tim SMKI menjalankan pengelolaan Keamanan Informasi di Pemerintah Daerah.
(2)Ketua Tim SMKI dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keamanan teknologi, Informasi dan komunikasi pada Pemerintah Daerah.
(3)Ketua Tim SMKI memiliki kewenangan dalam menentukan komposisi, kualifikasi, dan jumlah anggota tim.
(4)Tim SMKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

Unit yang memiliki fungsi pengawasan internal di Pemerintah Daerah berperan melaksanakan Audit Internal Keamanan Informasi.

Pasal 8

(1)Sekretaris Daerah bertanggung jawab untuk:
1. a.memastikan pelaksanaan Kebijakan SMKI;
2. b.menyediakan sumber daya yang memadai untuk menetapkan, mengimplementasikan, mengoperasikan, memantau, meninjau, memelihara, dan meningkatkan SMKI Pemerintah Daerah;
3. c.menetapkan kriteria penerimaan Risiko dan tingkat Risiko yang dapat diterima;
4. d.memastikan pelaksanaan Audit Internal Keamanan Informasi;
5. e.menetapkan arsitektur Keamanan Informasi;
6. f.menetapkan peta rencana 5 (lima) tahunan dan sasaran Keamanan Informasi setiap tahunnya;
7. g.melakukan tinjauan secara berkala atas pelaksanaan kebijakan SMKI; dan
8. h.menyampaikan kinerja pelaksanaan kebijakan SMKI kepada Bupati.
(2)Tim SMKI bertanggung jawab untuk:
1. a.menyusun, mengkomunikasikan, dan memantau pelaksanaan kebijakan SMKI di Pemerintah Daerah;
2. b.melakukan analisis kebutuhan Keamanan Informasi;
3. c.merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan program kerja dan anggaran Keamanan Informasi;
4. d.memastikan… Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
5. d.memastikan seluruh pembangunan/pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur Informasi termasuk yang dilakukan oleh Pihak Ketiga, minimal memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan Informasi yang ditetapkan oleh lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber;
6. e.memastikan peningkatan kesadaran, kepedulian, dan kepatuhan oleh seluruh pegawai terhadap kebijakan, prosedur, dan standar Keamanan Informasi;
7. f.memastikan diterapkannya perjanjian menjaga kerahasiaan aset Informasi yang dituangkan dalam dokumen perjanjian kerahasiaan (non disclosure agreement);
8. g.mengendalikan dan menjaga kemutakhiran kebijakan, prosedur, dan standar Keamanan Informasi;
9. h.memfasilitasi pelaksanaan audit internal dan Audit Eksternal Keamanan Informasi;
10. i.dalam memfasilitasi pelaksanaan Audit Internal Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf h, Tim SMKI dapat menunjuk pihak yang berkompeten di bidang Audit Keamanan Informasi sebagai konsultan;
11. j.memastikan diterapkannya Manajemen Risiko, manajemen Insiden Siber, dan manajemen aset dalam pelaksanaan pengamanan aset Informasi;
12. k.mendorong perbaikan penerapan Keamanan Informasi berdasarkan hasil temuan audit internal dan audit eksternal; dan
13. l.menyusun laporan evaluasi penerapan Kebijakan SMKI dan menyampaikannya kepada Sekretaris Daerah.
(3)Analisis kebutuhan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diselenggarakan dengan cara:
1. a.mengidentifikasi Aplikasi dan Infrastruktur untuk Keamanan Informasi;
2. b.mengidentifikasi standar kompetensi personel Keamanan Informasi; dan
3. c.mengidentifikasi program peningkatan kompetensi Keamanan Informasi dan penanggulangan Insiden Siber.
(4)Unit pengawasan internal bertanggung jawab untuk:
1. a.menyusun pedoman Audit Internal Keamanan Informasi;
2. b.menyusun perencanaan Audit Internal Keamanan Informasi;
3. c.melaksanakan… Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
4. c.melaksanakan kegiatan Audit Internal Keamanan Informasi;
5. d.memberikan rekomendasi perbaikan atas hasil temuan Audit Internal Keamanan Informasi;
6. e.menyusun laporan Audit Internal Keamanan Informasi; dan
7. f.menyampaikan laporan Audit Internal Keamanan Informasi kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah sebagai Penyelenggara SPBE yang merupakan Sistem Elektronik lingkup publik, melakukan kategorisasi setiap Sistem Elektronik yang dimilikinya sebagai salah satu dasar dalam pelaksanaan Keamanan Informasi.
(2)Penentuan kategorisasi Sistem Elektronik dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Pasal 10

(1)Pelaksanaan Keamanan Informasi dilakukan dengan memperhatikan berbagai Risiko yang dapat mengakibatkan terjadinya kegagalan Keamanan Informasi di Pemerintah Daerah.
(2)Dalam melaksanakan perencanaan Keamanan Informasi, Tim SMKI melakukan Manajemen Risiko Keamanan Informasi yang meliputi:
1. a.menyusun penilaian Risiko Keamanan Informasi dengan mengidentifikasi ancaman, kerentanan, peluang, dan dampak apabila Risiko terjadi;
2. b.menyusun RTL bersama dengan unit terkait; dan
3. c.melakukan sosialisasi dan komunikasi RTL kepada para pemilik Risiko.
(3)Proses Manajemen Risiko dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan jika ada perubahan aset atau proses bisnis yang berdampak signifikan terhadap profil Risiko yang ditetapkan. Pasal 11… Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…