DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2026

Nomor: 9
Tahun: 2026
Ditetapkan: 13 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jenis Sampah, Tata Kelola Sampah di Desa, Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah, Kelembagaan, Pendanaan, Insentif dan Disinsentif, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sampah di Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 47);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 261); MEMUTUSKAN: … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Boyolali.
4.Dinas Lingkungan Hidup adalah Perangkat Dearah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8.Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik.
9.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
10.Sampah Spesifik adalah Sampah yang karena sifat konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
11.Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
12.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
13.Pengelolaan … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
13.Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
14.Pengurangan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan Sampah, pendauran ulang Sampah, dan/atau pemanfaatan kembali Sampah.
15.Penanganan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan.
16.Pendauran Ulang Sampah adalah cara memanfaatkan Sampah yang timbul dari kegiatan menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
17.Pemanfaatan Kembali Sampah adalah upaya untuk mengguna ulang Sampah sesuai fungsi yang sama dan/atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari Sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
18.Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan Sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat Sampah.
19.Pengumpulan Sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan Sampah dari sumber Sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan Sampah terpadu.
20.Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa Sampah dari tempat sumber dan/atau tempat penampungan sementara atau dari tempat pengolahan Sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
21.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan Sampah terpadu.
22.Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) yang selanjutnya disingkat TPS-3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan.
23.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah.
24.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
25.Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan Sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.

Pasal 2

… Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Pengelolaan Sampah di Desa.
(2)Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II

JENIS SAMPAH

Pasal 3

(1)Sampah yang dikelola dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
1. a.Sampah Rumah Tangga;
2. b.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
3. c.Sampah Spesifik.
(2)Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam Rumah Tangga, tidak termasuk tinja dan Sampah Spesifik.
(3)Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Sampah Organik dan Anorganik.
(4)Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari:
1. a.kawasan komersial;
2. b.kawasan industri;
3. c.kawasan khusus;
4. d.fasilitas sosial;
5. e.fasilitas umum; dan/atau
6. f.fasilitas lainnya.
(5)Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
1. a.Sampah organik; dan
2. b.Sampah anorganik
(6)Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.Sampah yang mengandung B3;
2. b.Sampah yang mengandung Limbah B3;
3. c.Sampah yang timbul akibat bencana;
4. d.puing bongkaran bangunan;
5. e.Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
6. f.Sampah yang timbul secara tidak periodik. Umum Pasal 4 … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

BAB III

TATA KELOLA SAMPAH DI DESA

Pasal 4

(1)Pemerintah Desa bertanggung jawab dalam melakukan Pengelolaan Sampah di wilayah Desa.
(2)Pengelolaan Sampah di wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pengurangan dan penanganan.
(3)Pengelolaan Sampah di wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
(4)Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdiri atas:
1. a.Pengurangan Sampah; dan
2. b.Penanganan Sampah.
(5)Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.melakukan sosialisasi, edukasi, dan pelatihan pengelolaan Sampah kepada masyarakat; dan
2. b.menyediakan fasilitas Pengelolaan Sampah.
(6)Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat pentingnya Pengurangan Sampah dari sumbernya, sehingga masyarakat terdorong untuk melakukan pemilahan, pemanfaatan kembali dan pendaur ulang Sampah secara mandiri dan berkelanjutan.
(7)Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan melalui penyuluhan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung, kampanye publik dan penyampaian materi lingkungan hidup dalam pendidikan formal maupun non formal.
(8)Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diberikan kepada masyarakat dan kelompok swadaya mengenai teknik pemilahan, composting, pendaur ulang, serta pemanfaatan kembali barang bekas.
(9)Penyediaan fasilitas pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berupa tempat Sampah terpilah, Sampah residu, TPS-3R, komposter, jugangan modern, dan biopori jumbo.

Pasal 5

(1)Dalam rangka Pengurangan Sampah di Desa, Pemerintah Desa mendorong:
1. a.pembatasan timbulan Sampah;
2. b.Pendauran Ulang Sampah; dan/atau
3. c.Pemanfaatan Kembali Sampah.
(2)Penerapan … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
(2)Penerapan pembatasan timbulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui:
1. a.gerakan belanja tanpa kemasan;
2. b.gerakan pengurangan pemakaian barang sekali pakai dan tidak dapat didaur ulang; dan/atau
3. c.gerakan anti boros pangan.
(3)Kegiatan Pendauran Ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui pemanfaatan Sampah sebagai bahan baku untuk membuat produk lain yang bermanfaat.
(4)Kegiatan Pemanfaatan Kembali Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui:
1. a.pemanfaatan kembali barang yang berpotensi menjadi Sampah secara berulang-ulang; dan
2. b.penggunaan barang yang berpotensi menjadi Sampah untuk penggunaan lain.

Pasal 6

Pemerintah Desa mendorong pemanfaatan produk daur ulang dan produk berbahan baku barang berpotensi Sampah lainnya secara berkelanjutan.

Pasal 7

Penanganan Sampah di Desa dilakukan dengan cara:

a.pemilahan;
b.pengumpulan;
c.pengangkutan; dan
d.pengolahan.

Pasal 8

(1)Penghasil Sampah melakukan pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a yang dihasilkan dari sumbernya.
(2)Sampah yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditempatkan dalam wadah Sampah terpilah terdiri atas:
1. a.wadah Sampah organik;
2. b.wadah Sampah anorganik;
3. c.wadah Sampah Spesifik; dan
4. d.wadah Sampah residu.
(3)Wadah … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
(3)Wadah Sampah organik sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a digunakan untuk Sampah organik yang berasal dari makhluk hidup seperti sisa makanan, serasah, atau jenis lainnya yang dapat terurai oleh proses alami.
(4)Wadah Sampah anorganik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk Sampah anorganik yang dapat digunakan kembali atau dimanfaatkan kembali tanpa proses pengolahan dan/atau dapat didaurulang dan dimanfaatkan setelah melalui proses pengolahan.
(5)Wadah Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf c digunakan untuk Sampah yang mengandung B3 serta tidak dapat digunakan kembali.
(6)Wadah Sampah residu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan untuk Sampah anorganik yang sulit didaurulang karena keterbatasan teknologi, biaya, sumber daya alam, maupun sumber daya manusia.

Pasal 9

(1)Penghasil Sampah melakukan Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b yang meliputi:
1. a.Pengumpulan Sampah organik ke komposter, lubang Sampah atau jugangan dan/atau sarana lain pemanfaatan Sampah organik dan hasil pengolahan Sampah organik atau tempat lain pengolah Sampah organik;
2. b.Pengumpulan Sampah anorganik ke Bank Sampah dan/atau TPS3R;
3. c.Pengumpulan Sampah residu di TPS3R; dan
4. d.Pengumpulan Sampah spesifik di Bank Sampah dan/atau TPS3R.
(2)Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penyedia jasa Pengumpulan Sampah atau Pengangkutan Sampah sesuai ketentuan dan kesepakatan antara penghasil Sampah dan penyedia jasa.

Pasal 10

(1)Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan Sampah residu dari TPS3R ke TPST/TPA:
1. a.bagi yang terjangkau layanan Pemerintah Daerah dilakukan oleh DLH; dan
2. b.bagi … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
3. b.bagi yang belum terjangkau layanan Pemerintah Daerah dilakukan Pemerintah Desa dengan menunjuk badan usaha milik Desa atau dilakukan penyedia jasa Pengangkutan Sampah setelah mendapat persetujuan Pemerintah Desa.
(2)Penyedia jasa Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam melakukan layanan jasa Pengangkutan Sampah harus memiliki izin dari Dinas Lingkungan Hidup.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…