DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2026

Nomor: 1
Tahun: 2026
Ditetapkan: 29 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Brebes

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Di dalam Peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum, SHS dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 agar dapat dipertanggungjawabkan secara moral, sosial, administratif serta dapat berjalan lebih efisien dan efektif sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku maka perlu adanya Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2027;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar biaya dan standar teknis terkait belanja Daerah dan standar harga satuan regional ditetapkan dengan Peraturan Bupati; SALINAN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2027; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2027.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.
2.Daerah adalah Kabupaten Brebes.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Brebes.
4.Bupati adalah Bupati Brebes.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7.Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
8.Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah standar harga berupa jenis kebutuhan barang/jasa yang dibutuhkan oleh Perangkat Daerah.
9.Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah satuan biaya kegiatan pemeliharan baik untuk kegiatan konstruksi maupun untuk kegiatan rutin Perangkat Daerah.
10.Standar Biaya Umum selanjutnya disingkat SBU adalah satuan biaya berupa harga satuan dan jasa yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan.

BAB II

SHS

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan SHS Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2027.
(2)SHS Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.SSH;
2. b.HSPK; dan
3. c.SBU.
(3)SHS Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam:
1. a.perencanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah, termasuk referensi penyusunan proyeksi maju, perhitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah; dan
2. b.pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
(4)SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(5)HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(6)SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1)SHS Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan acuan harga batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan perencanaan tahun anggaran 2027 yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan Daerah.
(2)SHS Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menghitung biaya kegiatan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2027.
(3)Nominal Harga dalam SSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) sudah termasuk dengan inflasi, keuntungan, transportasi dan belum termasuk pajak pertambahan nilai.

Pasal 4

Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang berpedoman pada Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2027 yang berlaku pada saat pekerjaan/pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

(1)Patokan harga satuan untuk kendaraan bermotor operasional dinas dan suku cadang kendaraan bermotor ditetapkan mendasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang SHS Regional dan/atau harga yang dikeluarkan oleh agen tunggal pemegang merek.
(2)Patokan harga satuan untuk buku perpustakaan ditetapkan mendasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh penerbit.
(3)Patokan harga satuan obat-obatan generik berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 6

(1)Komponen biaya perjalanan dinas dalam Daerah terdiri atas :
1. a.uang harian;
2. b.biaya transportasi; dan
3. c.uang representasi perjalanan dinas (untuk pejabat negara, pejabat Daerah, pejabat eselon I dan pejabat eselon II).
(2)Komponen biaya perjalanan dinas luar Daerah terdiri atas :
1. a.uang harian;
2. b.biaya transportasi;
3. c.biaya penginapan; dan
4. d.uang representasi perjalanan dinas (untuk pejabat negara, pejabat Daerah, pejabat eselon I dan pejabat eselon II).
(3)Komponen biaya perjalanan dinas luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, biaya perjalanan dinas luar Daerah diberikan biaya taksi.
(4)Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam Daerah dan/atau perjalanan dinas luar Daerah bagi Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, aparatur sipil negara, non aparatur sipil negara serta pihak lainnya berlaku ketentuan sebagai berikut :
1. a.biaya transport dan biaya penginapan dipertanggungiawabkan secara at cost atau berdasarkan bukti pengeluaran riil yang sah; dan
2. b.uang harian dan uang representasi perjalanan dinas dipertanggungjawabkan secara lumpsum.

Pasal 7

(1)Aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara dapat diperintahkan melakukan kerja lembur untuk menyelesaikan tugas kedinasan yang mendesak.
(2)Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen/kepala Perangkat Daerah/kepala satuan kerja dalam bentuk surat perintah kerja lembur.
(3)Kepada ASN dan non ASN yang melakukan kerja lembur tiap kali selama paling sedikit 1 (satu) jam penuh dapat diberikan uang lembur.
(4)Besarnya uang lembur untuk tiap jam penuh kerja lembur bagi aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara yaitu sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
(5)Pemberian uang lembur pada hari libur kerja sebesar 200% (dua ratus persen) dari besarnya uang lembur.
(6)Uang lembur dibayarkan sebulan sekali pada awal bulan berikutnya.
(7)Khusus untuk uang lembur bulan Desember dapat dibayarkan pada akhir bulan berkenaan.
(8)Kepada aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara yang melaksanakan kerja lembur minimal 2 (dua) jam berturut-turut diberikan uang makan lembur yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
(9)Dalam hal kerja lembur dilakukan selama 8 (delapan) jam atau lebih, uang makan lembur diberikan paling banyak 2 (dua) kali dari besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1)Dalam hal penyusunan perencanaan anggaran uang harian perjalanan dinas luar Daerah, tempat tujuan tidak mengikat sepanjang pagu anggaran mencukupi dengan catatan perhitungan uang harian perjalanan dinas luar Daerah sesuai dengan SHS yang ditentukan.
(2)Dalam hal perjalanan dinas luar Daerah, bukti biaya penginapan atau bill hotel diperbolehkan lebih dari 1 (satu) orang dengan perhitungan biaya penginapan sesuai dengan SHS yang ditentukan.
(3)Dalam hal perjalanan dinas luar Daerah tidak menggunakan biaya penginapan dan/atau tidak dapat menunjukan bukti biaya penginapan atau bill hotel, maka diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di tempat tujuan.
(4)Dalam hal perjalanan dinas luar daerah untuk biaya taksi sesuai dengan at cost dan/atau melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas, dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost).

Pasal 9

Dalam hal kegiatan berasal dari dana transfer khusus/hibah, standar biaya honorarium dan biaya pengadaannya menggunakan standar dari pemberi transfer khusus/hibah kecuali pemberi transfer khusus/hibah tidak mengatur.

Pasal 10

(1)Dalam hal terjadi rencana kegiatan yang dibutuhkan tidak tertuang dalam SHS Pemerintah Daerah, maka tim penyusun SHS Pemerintah Daerah menambahkan item kegiatan tersebut berdasarkan usulan Perangkat Daerah yang telah mendapatkan izin Bupati.
(2)Dalam hal anggaran berjalan terdapat kenaikan harga yang melebihi harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai akibat fluktuasi mata uang rupiah dan/atau inflasi yang berdampak nasional, maka tim penyusun SHS Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian harga item rencana kegiatan tersebut berdasarkan usulan Perangkat Daerah yang telah mendapatkan izin Bupati.
(3)Izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan tata cara sebagai berikut :
1. a.kepala Perangkat Daerah menyampaikan usulan item kegiatan/harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati melalui tim penyusun SHS Pemerintah Daerah dan dilampiri dengan :
  1. 1.rencana kerja Perangkat Daerah yang memuat kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan;
  2. 2.survei harga pasar paling sedikit 3 (tiga) sumber yang berbeda; dan
  3. 3.kajian pendukung dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. b.tim penyusun SHS Pemerintah Daerah meneliti berkas atas usulan Perangkat Daerah dan meneruskan hasilnya kepada Bupati.
(4)Ketentuan penambahan dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan ditetapkan perubahan tersebut dalam perubahan dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…