DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2026

Nomor: 11
Tahun: 2026
Ditetapkan: 7 April 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Brebes

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 11, penyisipan Pasal 11A dan Pasal 11B.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan pendapatan Daerah, perlu skema kerja sama Parkir dengan pihak ketiga dengan mengedepankan kepentingan masyarakat, peran pemerintah, tanggung jawab sosial, kepercayaan, dan keadilan dalam pembagian hasil;
c.bahwa Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perparkiran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perparkiran sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan Daerah, perlu diubah; SALINAN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perparkiran; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Bupati Brebes Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perparkiran (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2024 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 58 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perparkiran (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025 Nomor 58); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perparkiran (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2024 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 58 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perparkiran (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025 Nomor 58) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Penyediaan fasilitas Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dapat dipungut retribusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(2)Pemungutan retribusi Parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan:
1. a.secara tunai; dan/atau
2. b.secara non tunai.
(3)Pola kerja sama Pelayanan Parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) dapat dilakukan dengan sistem:
1. a.swakelola secara mandiri oleh Dinas;
2. b.kerja sama dengan pihak lain perseorangan warga negara Indonesia; dan/atau;
3. c.kerja sama dengan pihak lain Berbadan Hukum Indonesia.
(4)Pelayanan Parkir sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh pegawai Dinas secara langsung.
(5)Pelayanan Parkir sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh perseorangan sebagai Juru Parkir mitra.
(6)Juru Parkir mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memiliki Surat Tugas dari Kepala Dinas.
(7)Untuk mendapatkan Surat Tugas menjadi Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (6), calon Juru Parkir atau pemohon harus mengajukan permohonan pengelolaan Perparkiran kepada Kepala Dinas.
(8)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan cara memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
1. a.surat permohonan pengelolaan perparkiran;
2. b.pas foto 3x4 background merah sebanyak 3 (tiga) lembar;
3. c.fotocopy kartu tanda penduduk;
4. d.fotocopy kartu keluarga;
5. e.dihapus; dan
6. f.surat pernyataan kesanggupan.
(9)Dalam hal melaksanakan tugas, Juru Parkir harus:
1. a.menggunakan identitas Juru Parkir resmi;
2. b.menggunakan pakaian Juru Parkir resmi; dan
3. c.menggunakan alat bantu pemberi isyarat bagi pengguna jalan.
(10)Kerja sama pengelolaan Parkir dengan pihak lain berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat dilakukan melalui mekanisme:
1. a.penunjukan; atau
2. b.lelang.
(11)Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan dan pemeriksaan.

2.Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 11A dan Pasal 11B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (10) huruf a dapat dilakukan untuk titik Parkir atau gabungan titik Parkir dengan realisasi penerimaan total retribusi di tahun sebelumnya sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(2)Penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(3)Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Bupati dengan dilengkapi data sebagai berikut:
1. a.salinan akta pendirian yang sah;
2. b.salinan akta perubahan yang sah (jika ada);
3. c.profil perusahaan (badan hukum indonesia) dan data pegawai;
4. d.nomor induk berusaha aktivitas perparkiran;
5. e.salinan nomor pokok wajib pajak badan dan laporan pajak tahunan terakhir; dan
6. f.salinan kartu tanda penduduk penanggung jawab.
(4)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh Bupati.
(5)Hasil dari verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, sebagai dasar penunjukan pihak ketiga.

Pasal 11

(1)Lelang kerja sama pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (10) huruf b dapat dilakukan untuk titik Parkir atau gabungan titik Parkir dengan realisasi penerimaan total retribusi ditahun sebelumnya diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(2)Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kelompok kerja pemilihan mitra kerja sama operasional pengelola Parkir yang dibentuk oleh Bupati melalui Keputusan Bupati.
(3)Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyampaikan kerangka acuan kerja kepada kelompok kerja pemilihan mitra kerja sama operasional.
(4)Untuk dapat mengikuti lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak lain berbadan hukum indonesia mengajukan permohonan kepada Bupati dengan dilengkapi data sebagai berikut:
1. a.salinan akta pendirian yang sah;
2. b.salinan akta perubahan yang sah (jika ada);
3. c.profil perusahaan (badan hukum indonesia) dan data pegawai;
4. d.nomor induk berusaha aktivitas perparkiran;
5. e.salinan nomor pokok wajib pajak badan dan laporan pajak tahunan terakhir;
6. f.salinan kartu tanda penduduk penanggung jawab; dan
7. g.dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh tim lelang pengelolaan Parkir.
(5)Kelompok Kerja Pemilihan Mitra Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi terhadap permohonan pihak ketiga.
(6)Hasil verifikasi terhadap permohonan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar penetapan pemenang Lelang.
(7)Dalam hal tidak terdapat penolakan hasil penetapan pemenang Lelang selama masa sanggah, maka dapat dilakukan proses penunjukan dan penandatanganan kontrak kerja sama pengelola Parkir. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes. Ditetapkan di Brebes pada tanggal 7 April 2026 BUPATI BREBES, Ttd. PARAMITHA WIDYA KUSUMA Diundangkan di Brebes Pada tanggal 7 April 2026 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES Ttd. Dr. TAHRONI, M.Pd. Pembina Utama Madya NIP. 19710609 199802 1 001 BERITA DAERAH KAB. BREBES NOMOR 11 TAHUN 2026 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Brebes PURWANINGSIH SETYANI, SH, M.H. Pembina – IV/a NIP. 198712142010012020

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2026

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 11

Pasal 11

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024

Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 11

Pasal 11

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024

Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2025