DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman penyusunan APBDesa meliputi: a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa; b. prinsip penyusunan APBDesa; c. kebijakan penyusunan APBDesa; d. teknis penyusunan APBDesa; dan e. hal khusus lainnya. Pedoman penyusunan APBDesa dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu disusun pedoman yang dapat digunakan Pemerintah Desa dalam merencanakan dan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
1. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. 4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi suatu kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Brebes.
4.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
5.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Desa.
9.Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Brebes.
10.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
11.Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13.Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
14.Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
15.Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa.
16.Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran.
17.Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
18.Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II

PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA

Pasal 2

(1)APBDesa merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
(2)Penyusunan rancangan APBDesa dikoordinir oleh Sekretaris Desa berdasarkan rencana kerja pemerintah Desa tahun berkenaan.

Pasal 3

Pedoman penyusunan APBDesa meliputi:

a.sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
b.prinsip penyusunan APBDesa;
c.kebijakan penyusunan APBDesa;
d.teknis penyusunan APBDesa; dan
e.hal khusus lainnya.

Pasal 4

Pedoman penyusunan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes. Ditetapkan di Brebes pada tanggal 3 Maret 2025 BUPATI BREBES, Ttd PARAMITHA WIDYA KUSUMA Diundangkan di Brebes Pada tanggal 3 Maret 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES Ttd Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T Pembina Utama Madya NIP. 19650903 198903 1 010 BERITA DAERAH KAB.BREBES NOMOR 14 TAHUN 2025 Salinan sesuai dengan aslinya Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Brebes ANANTO HERI WIBOWO, SH.,M.Si Pembina Tk. I – IV/b NIP. 19700808 199703 1 006 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025 URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025 I. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal/local wisdom. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di desa memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional, prioritas Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan kewenangan dan berbasis lokal desa. Berkaitan dengan itu, Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi harus mendukung tercapainya 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa. Tujuh prioritas pembangunan nasional tahun 2025 dimaksud, meliputi :

1.memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2.mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3.meningkatkan sdm berkualitas dan berdaya saing;
4.revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5.memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6.membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7.memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Adapun prioritas pembangunan Daerah dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2023-2026 sebagai berikut:
1.peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
2.pemulihan ekonomi Daerah;
3.pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
4.pembangunan infrastruktur;
5.pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
6.tata kelola pemerintahan; dan
7.peningkatan pemberdayaan masyarakat desa. II. Prinsip Penyusunan APBDesa Penyusunan APBDesa didasarkan prinsip sebagai berikut:
1.Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2.Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan, Transparan untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa baik melalui papan pengumuman Desa, media cetak dan elektronik; No. Kegiatan Alokasi Waktu

a.Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan
b.Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan
c.Penyusunan Rancangan APBDesa dimulai bulan Oktober tahun berjalan
d.Penetapan APBDesa paling lambat 31 Desember tahun berjalan dan posting pada aplikasi Siskeudes paling lambat Januari tahun 2025
e.Laporan Pelaksanaan APBDesa Semester I paling lambat minggu kedua Bulan Juli tahun anggaran berjalan
f.Perubahan APBDesa dilaksanakan maksimal 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa paling lambat 31 Oktober 2025
g.Laporan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan
1. 3.Partisipatif yaitu melibatkan peran serta masyarakat;
2. 4.Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
3. 5.Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
4. 6.Konsistensi antara perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa dengan penganggaran APBDesa III. Kebijakan Penyusunan APBDesa Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa terkait dengan pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Prestasi kerja yang dimaksud adalah:  Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;  Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;  Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Bupati;  Memanfaatkan bahan baku dan tenaga kerja lokal desa setempat. Dalam penyusunan APBDesa Pemerintah Desa berpedoman kepada:
5. 1.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. 2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. 3.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
8. 4.Peraturan Bupati Brebes Nomor 50 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 50);
9. 5.Peraturan Bupati Brebes Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 76);
10. 6.Peraturan Bupati Brebes Nomor 43 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2024 Nomor 43);
11. 7.Peraturan Bupati Brebes Nomor 44 Tahun 2024 tentang Harga Pokok Satuan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2024 Nomor 44);
12. 8.Peraturan Bupati Brebes 45 Tahun 2024 tentang Analisa Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2024 Nomor 45);
13. 9.Peraturan Bupati Brebes Nomor 46 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2024 Nomor 46); IV. Teknis Penyusunan APBDesa Penyusunan Rancangan APBDesa dilakukan pada bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya, dan penetapan APBDesa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Dalam penyusunan APBDesa, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
14. 1.Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan APBDesa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun berkenaan:
15. 2.Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa;
16. 3.Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD;
17. 4.Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang diusulkan Kepala Desa dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak Rancangan Peraturan Desa diterima;
18. 5.Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD;
19. 6.Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagiamana dimaksud pada angka 3 (tiga) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan;
20. 7.Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya;
21. 8.Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama dengan BPD, disampaikan Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati, untuk dievaluasi;
22. 9.Atas dasar kesepakatan Kepala Desa dan BPD, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APBDesa; dan
23. 10.Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APBDesa. V. Hal Khusus Lainnya Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBDesa, agar memperhatikan hal-hal lain seperti:
24. 1.dalam penganggaran kegiatan yang bersumber dari Dana Desa, agar mengacu kepada Peraturan Menteri yang mengatur Dana Desa;
25. 2.pelaksanaan pembangunan Desa melalui kegiatan Padat Karya Tunai Desa untuk menyediakan lapangan kerja dengan memperhatikan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk secara swakelola dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi dan sumber daya manusia di Desa;
26. 3.memfasilitasi penyediaan anggaran untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dinas milik desa baik roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua);
27. 4.memfasilitasi penyediaan anggaran untuk penanganan kemiskinan ekstrem bagi Desa yang masih masuk kategori tersebut sesuai dengan kewenangan Desa;
28. 5.memfasilitasi penyediaan anggaran untuk mengatasi permasalahan stunting sesuai dengan kewenangan Desa; dan
29. 6.memfasilitasi penyediaan anggaran untuk hal yang masuk dalam kebijakan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan Desa. BUPATI BREBES, Ttd PARAMITHA WIDYA KUSUMA

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 14 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018