DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 17 Tahun 2026

Nomor: 17
Tahun: 2026
Ditetapkan: 21 April 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Insentif Pemungutan Pajak Daerah, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah; Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Brebes.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Dearah Kabupaten Brebes.
5.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Kepala adalah Kepala Perangkat Daerah.
8.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9.Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
10.Restoran adalah fasilitas penyedia layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
11.Jasa Perhotelan adalah jasa penyedia akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
12.Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
13.Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
14.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
15.Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
16.Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.Insentif Pemungutan Pajak Daerah selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.
18.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak daerah, penentuan besarnya Pajak Daerah terutang sampai kegiatan penagihan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

BAB II

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Pasal 3

(1)Insentif diberikan kepada Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak Daerah.
(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
1. a.Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah;
2. b.Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu pada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing; dan
3. c.Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa, kepala desa atau sebutan lain serta tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak.

Pasal 4

(1)Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
(2)Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
1. a.kinerja Perangkat Daerah;
2. b.semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
3. c.pendapatan Daerah; dan
4. d.pelayanan kepada masyarakat.
(3)Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
(4)Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
(5)Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 5

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Besarnya Insentif ditetapkan 1,35 % (satu koma tiga lima persen) dari rencana penerimaan pajak daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk jenis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan 1,15% (satu koma lima belas persen) untuk jenis pajak selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
(2)Besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berkenaan.

Pasal 7

Ketentuan mengenai pentahapan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1)Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:
1. a.di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
2. b.Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
3. c.di atas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), sampai dengan Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; dan
4. d.di atas Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat
(2)Besarnya pembayaran Insentif untuk pemungut Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 6.
(3)Dalam hal dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 9

Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

(1)Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak Daerah menyusun penganggaran Insentif pemungutan Pajak Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Penganggaran Insentif pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara dan Belanja Gaji dan Tunjangan Bupati/Wakil Bupati serta rincian objek Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan pajak daerah dan Belanja Insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas Pemungutan Pajak Daerah.

Pasal 11

Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…