DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 301

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Dindikpora, Dinkesda, DPU, DPSDAPR, Dinperwaskim, Dinsos, Satpol PP, Dinpermades, DP3KB, DLH, Dindukcapil, Dinhub, Dinkominfotik, Dinkopumdag, Dinperinaker, DPMPTSP, Dinbudpar, Dinarpus, Dinkan, DPKP, DPKH, Kepegawaian, UPTD, UOBK dan UOBF, Tata Kerja, Kelompok Jabatan Fungsional, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Daerah perlu dasar hukum dalam pengaturan Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Daerah dalam bentuk Peraturan Bupati;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi suatu kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Brebes.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7.Dinas Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Brebes.
8.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Brebes.
9.Kepala Satpol Pamong Praja adalah Kepala Dinas Kabupaten Brebes yang menyelenggarakan bidang ketenteraman, dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran.
10.Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dindikpora adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.
11.Dinas Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Dinkesda adalah Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes.
12.Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat DPU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes
13.Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DPSDAPR adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Kabupaten Brebes.
14.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinperwaskim adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes.
15.Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinsos adalah Dinas Sosial Kabupaten Brebes.
16.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Brebes.
17.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinpermades adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Brebes.
18.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DP3KB adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes.
19.Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes.
20.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dindukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes.
21.Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinhub adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes.
22.Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya disebut Dinkominfotik adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes.
23.Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinkopumdag adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes.
24.Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Dinperinaker adalah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes.
25.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes.
26.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinbudpar adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes.
27.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang selanjutnya disebut Dinarpus adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Brebes.
28.Dinas Perikanan yang selanjutnya disebut Dinkan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Brebes.
29.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disingkat DPKP adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes.
30.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat DPKH adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Brebes.
31.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
32.Pada Dinkesda terdapat rumah sakit daerah sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat UOBK yang memberikan layanan secara profesional.
33.Pada Dinkesda terdapat pusat kesehatan masyarakat sebagai Unit Organisasi Bersifat Fungsional yang selanjutnya disingkat UOBF yang memberikan layanan secara profesional.
34.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
35.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(3)Dinas yang menyelenggarakan bidang ketenteraman, dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran dipimpin oleh Kepala Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(4)Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Dindikpora;
2. b.Dinkesda;
3. c.DPU;
4. d.DPSDAPR;
5. e.Dinperwaskim;
6. f.Dinsos;
7. g.Satpol PP;
8. h.Dinpermades;
9. i.DP3KB;
10. j.DLH;
11. k.Dindukcapil;
12. l.Dinhub;
13. m.Dinkominfotik;
14. n.Dinkopumdag;
15. o.Dinperinaker;
16. p.DPMPTSP;
17. q.Dinbudpar;
18. r.Dinarpus;
19. s.Dinkan;
20. t.DPKP; dan
21. u.DPKH.

BAB III

DINDIKPORA

Pasal 3

Dindikpora sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dan bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Dindikpora menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan program kerja Dinas;
b.perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, bidang pembinaan pendidikan dasar, bidang pembinaan pemuda dan olahraga, dan bidang pembinaan ketenagaan;
c.penyediaan sarana dan prasarana pendidikan;
d.penyediaan kebijakan Daerah tentang pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
e.penyusunan perhitungan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan per mata pelajaran, per jenjang, dan per satuan pendidikan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
f.fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Dinas;
g.fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Dinas;
h.pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, bidang pembinaan pendidikan dasar, bidang pembinaan pemuda dan olahraga, dan bidang pembinaan ketenagaan;
i.pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan urusan pemerintahan bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, bidang pembinaan pendidikan dasar, bidang pembinaan pemuda dan olahraga, dan bidang pembinaan ketenagaan yang menjadi kewenangan Daerah;
j.pelaksanaan administrasi kesekretariatan Dindikpora; dan
k.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

(1)Susunan organisasi Dindikpora sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.sekretariat;
3. c.bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
4. d.bidang pembinaan pendidikan dasar;
5. e.bidang pembinaan pemuda dan olahraga;
6. f.bidang pembinaan ketenagaan;
7. g.UPTD; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan susunan organisasi Dindikpora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas perumusan konsep/rencana dan dukungan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dindikpora.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan;
b.pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi;
d.pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
g.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/aset Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
h.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
i.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1)Susunan organisasi sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:
1. a.subbagian program dan keuangan;
2. b.subbagian umum dan kepegawaian; dan
3. c.subbagian pengelolaan aset.
(2)Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

Pasal 9

Subbagian program dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan.

Pasal 10

Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi.

Isi peraturan

Teks301PDFHirarki

Memuat teks peraturan…