DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2026

Nomor: 2
Tahun: 2026
Ditetapkan: 29 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Brebes

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, ASB dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran perencanaan dan efisiensi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, perlu menyusun analisis standar belanja sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja anggaran;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar biaya dan standar teknis terkait belanja Daerah dan standar harga satuan regional ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisa Standar Belanja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2027; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2027.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.
2.Daerah adalah Kabupaten Brebes.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Brebes.
4.Bupati adalah Bupati Brebes.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
7.Analisa Standar Belanja selanjutnya disingkat ASB adalah analisa kebutuhan belanja Perangkat Daerah yang terkait dengan bidang konstruksi (ASB - fisik) dan bidang non konstruksi (ASB - non fisik).

BAB II

ASB

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan ASB Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2027.
(2)ASB Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1)ASB Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan harga batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan perencanaan Tahun Anggaran 2027 yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan Daerah.
(2)Nominal harga dalam ASB Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sudah termasuk dengan inflasi, keuntungan, transportasi dan belum termasuk pajak pertambahan nilai.

Pasal 4

(1)Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang berpedoman pada ASB Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2027 yang berlaku pada saat pekerjaan/pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Implementasi penganggaran belanja untuk mencantumkan kode ASB dan uraian ASB pada bagian aktifitas belanja satuan kerja Perangkat Daerah tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1)Dalam hal terjadi rencana kegiatan yang dibutuhkan tidak tertuang dalam ASB Pemerintah Daerah, maka tim penyusun SHS Pemerintah Daerah menambahkan item kegiatan tersebut berdasarkan usulan Perangkat Daerah yang telah mendapatkan izin Bupati.
(2)Dalam hal anggaran berjalan terdapat kenaikan harga yang melebihi harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai akibat fluktuasi mata uang rupiah dan/atau inflasi yang berdampak nasional, maka tim penyusun SHS Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian harga item rencana kegiatan tersebut berdasarkan usulan Perangkat Daerah yang telah mendapatkan izin Bupati.
(3)Izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan tata cara sebagai berikut :
1. a.kepala Perangkat Daerah menyampaikan usulan item kegiatan/harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati melalui tim penyusun SHS Pemerintah Daerah dan dilampiri dengan :
  1. 1.rencana kerja Perangkat Daerah yang memuat kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan;
  2. 2.survei harga pasar paling sedikit 3 (tiga) sumber yang berbeda; dan
  3. 3.kajian pendukung dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. b.tim penyusun SHS Pemerintah Daerah meneliti berkas atas usulan Perangkat Daerah dan meneruskan hasilnya kepada Bupati.
(4)Ketentuan penambahan dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan ditetapkan perubahan tersebut dalam perubahan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Kegiatan pembinaan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah desa di Daerah, dalam hal ASB bagi Pemerintah desa belum diatur, maka penyusunan rencana anggaran desa dapat mengacu kepada Peraturan Bupati ini atau mendasarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes. Ditetapkan di Brebes pada tanggal 29 Januari 2026 BUPATI BREBES, Ttd. PARAMITHA WIDYA KUSUMA Diundangkan di Brebes Pada tanggal 29 Januari 2026 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES Ttd. Dr. TAHRONI, M.Pd. Pembina Utama Madya NIP. 19710609 199802 1 001 BERITA DAERAH KAB. BREBES NOMOR 2 TAHUN 2026 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Brebes PURWANINGSIH SETYANI, SH, M.H. Penata Tk. I – III/d NIP. 198712142010012020

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…