DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 20 Tahun 2025

Nomor: 20
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan Pasal 3, penghapusan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5, penyisipan Pasal 5A, penyisipan Pasal 6A, perubahan Lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan adanya usulan dari Perangkat Daerah untuk mengakomodir kegiatan yang bersumber dari dana alokasi khusus dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau serta usulan kegiatan lain, perlu perubahan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2025;
c.bahwa Peraturan Bupati Brebes Nomor 46 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 46 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Bupati Brebes Nomor 46 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2024 Nomor 46); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 46 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 46 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2024 Nomor 46) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)SBU Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan harga batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan Perencanaan Tahun Anggaran 2025, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan Daerah.
(2)Nominal Harga dalam SBU Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sudah termasuk dengan inflasi, keuntungan, transportasi dan belum termasuk pajak pertambahan nilai.

2.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 dihapus dan dan Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Dihapus.
(2)Dihapus.
(3)Komponen biaya perjalanan dinas dalam Daerah terdiri dari:
1. a.uang harian;
2. b.biaya transportasi; dan
3. c.uang representasi perjalanan dinas (untuk pejabat negara, pejabat Daerah, pejabat eselon i dan pejabat eselon ii).
(4)Komponen biaya perjalanan dinas luar Daerah terdiri dari:
1. a.uang harian;
2. b.biaya transportasi;
3. c.biaya penginapan; dan
4. d.uang representasi perjalanan dinas (untuk pejabat negara, pejabat Daerah, pejabat eselon I dan pejabat eselon II), selain biaya transportasi sebagaimana dimaksud huruf b, biaya perjalanan dinas luar Daerah diberikan biaya taksi.

Pasal 5A

Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam Daerah dan/atau perjalanan dinas luar Daerah bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, Non Aparatur Sipil Negara serta pihak lainnya berlaku ketentuan sebagai berikut:

a.biaya transport dan biaya penginapan dipertanggungiawabkan secara at cosf atau berdasarkan bukti pengeluaran riil yang sah; dan
b.uang harian dan uang representasi perjalanan dinas dipertanggungjawabkan secara lumpsum.
1. 3.Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

(1)Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara dapat diperintahkan melakukan kerja lembur untuk menyelesaikan tugas kedinasan yang mendesak.
(2)Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen/kepala Perangkat Daerah/kepala satuan kerja dalam bentuk surat perintah kerja lembur.
(3)Kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang melakukan kerja lembur tiap kali selama paling sedikit 1 (satu) jam penuh dapat diberikan uang lembur.
(4)Besarnya uang lembur untuk tiap-tiap jam penuh kerja lembur bagi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara adalah sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang SBU.
(5)Pemberian uang lembur pada hari libur kerja adalah sebesar 200% (dua ratus persen) dari besarnya uang lembur.
(6)Uang lembur dibayarkan sebulan sekali pada awal bulan berikutnya.
(7)Khusus untuk uang lembur bulan Desember dapat dibayarkan pada akhir bulan berkenaan.
(8)Kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan kerja lembur paling sedikit 2 (dua) jam berturut-turut diberikan uang makan lembur yang besarnya diatur dalam Peraturan Bupati tentang SBU.
(9)Dalam hal kerja lembur dilakukan selama 8 (delapan) jam atau lebih, uang makan lembur diberikan maksimal 2 (dua) kali dari besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang SBU.

4.Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari 2025. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes. Ditetapkan di Brebes pada tanggal 24 Maret 2025 BUPATI BREBES, Ttd PARAMITHA WIDYA KUSUMA Diundangkan di Brebes Pada tanggal 24 Maret 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES Ttd Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T Pembina Utama Madya NIP. 19650903 198903 1 010 BERITA DAERAH KAB.BREBES NOMOR 20 TAHUN 2025 Salinan sesuai dengan aslinya Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Brebes ANANTO HERI WIBOWO, SH.,M.Si Pembina Tk. I – IV/b NIP. 19700808 199703 1 006

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 20 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 5A

Pasal 6A

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Brebes Nomor 46 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 5A

Pasal 6A

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Brebes Nomor 46 Tahun 2024