DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan ADD, Sumber dan Rumus Penetapan ADD, Tugas dan Fungsi, Perencanaan ADD, Penyaluran, Pencairan dan Penggunaan ADD, Pelaporan dan Pertanggungjawaban ADD, Pemantauan, Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa alokasi dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui tugas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan kemasyarakatan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan SALINAN Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2.Bupati adalah Bupati Brebes.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.
4.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes.
5.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinpermades adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Brebes.
6.Camat adalah camat di wilayah Kabupaten Brebes.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14.Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
17.Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditentukan.
19.Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
20.Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21.Penghasilan tetap yang selanjutnya disebut SILTAP merupakan penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan perangkat Desa lainnya yang dibayarkan secara rutin per Bulan dan bersumber dari Alokasi Dana Desa.
22.Penyaluran adalah mekanisme transfer dana dari RKUD ke RKD.
23.Pencairan adalah proses dan mekanisme penarikan dana oleh Desa dari rekening Kas Desa dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
24.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen surat yang mencantumkan kebutuhan belanja barang dan jasa yang dibuat sebagai salah satu persyaratan penarikan dana dari rekening kas Desa.
25.Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah daftar yang memuat rincian penggunaan ADD yang dibuat oleh PPKD yang diketahui oleh Kepala Desa.
26.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat SILPA ADD adalah selisih lebih realisasi penerimaan dengan realisasi pengeluaran anggaran alokasi dana desa dalam satu periode anggaran.
27.Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa. 28.Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN ADD

Pasal 2

(1)Maksud pemberian ADD adalah membantu Pemerintah Desa dalam membiayai program Pemerintahan Desa untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
(2)Tujuan diberikannya ADD antara lain:
1. a.mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. b.mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan Desa;
3. c.meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas sumber daya manusia aparatur Pemerintahan Desa;
4. d.menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
5. e.meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
6. f.meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
7. g.meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
8. h.mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
9. i.mendorong upaya penanganan keadaan bencana, darurat dan mendesak berskala lokal Desa.
(3)Penggunaan ADD wajib mengacu pada RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa.

BAB III

SUMBER DAN RUMUS PENETAPAN ADD

Pasal 3

(1)ADD bersumber dari APBD.
(2)ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 4

(1)Informasi Alokasi besaran ADD Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dihitung dan disampaikan oleh BPKAD kepada Dinpermades.
(2)Atas dasar informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinpermades menghitung besaran ADD per Desa sesuai dengan rumusan perhitungan ADD.
(3)Besaran ADD yang diterima setiap Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1)Besaran ADD per Desa merupakan belanja bantuan keuangan kepada Desa yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran BPKAD.
(2)BPKAD berwenang menverifikasi dan memvalidasi serta melakukan penyaluran dana atas pengajuan ADD dari masing-masing Desa.
(3)Dinpermades merupakan Perangkat Daerah yang bertugas memfasilitasi penyaluran ADD.

Pasal 6

(1)Penetapan besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri dari ADD anggaran wajib yang terdiri dari SILTAP Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya, tunjangan hari raya Kepala Desa, sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya, SILTAP ke -13 Kepala Desa, sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya, tunjangan BPD, iuran jaminan ketenagakerjaan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya serta BPD, Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga, iuran ketenagakerjaan untuk Rukun Tetangga/Rukun Warga ditambah ADD reguler atau dengan rumus: ADD = ∑Anggaran Wajib + ADD reguler
(2)Penerapan besaran ADD reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan :
1. a.asas merata, yaitu besarnya bagian ADD reguler sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari keseluruhan jumlah ADD setelah dikurangi Anggaran Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagikan dengan jumlah yang sama dan merata kepada seluruh Desa di Daerah yang selanjutnya disebut ADD reguler Minimal; dan
2. b.asas adil, yaitu besarnya bagian ADD reguler sebesar 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan jumlah ADD yang telah dikurangi anggaran wajib ADD, yang dihitung dengan rumus dengan memperhatikan variabel tertentu, yaitu: jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis, yang selanjutnya disebut ADD Proporsional.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai SILTAP dan iuran jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Rumus ADD reguler setiap Desa sebagai berikut : ADDRi = ADDRMi + ADDRPi Dengan penjelasan : ADDRi : ADD reguler untuk Desa i ADDRMi : ADD reguler Minimal untuk Desa i ADDRPi : ADD reguler Proporsional untuk Desa i
(2)ADD reguler Minimal merupakan hasil perkalian jumlah total ADD Daerah setelah dikurangi Anggaran Wajib dikalikan dengan prosentase 90% (sembilan puluh) dibagi jumlah Desa se- Daerah, dengan rumus : ADDRMi = (ADD – Anggaran Wajib) x 90% / Jumlah Desa Se- Daerah
(3)ADD reguler Proporsional dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing Nilai Bobot Variabel dengan Rasio jumlah Variabel Desa dibandingkan jumlah variable Daerah, dikalikan dengan jumlah 10% (sepuluh persen) dari jumlah total ADD Daerah. dengan rumus : ADDRPi = {(0,25 * R1) + (0,35 * R2) + (0,10 * R3) + (0,30 * R4)} * ((ADD – Anggaran Wajib) *10%) Dengan penjelasan : ADDP i : Jumlah ADD Proporsional Desa i R1 : Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total jumlah penduduk Desa Daerah R2 : Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total jumlah penduduk miskin Daerah R3 : Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Daerah R4 : Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Daerah.

Pasal 8

(1)Data Variabel yang digunakan dalam penghitungan rumus penetapan ADD dan penyatuan data perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b bersumber dari instansi dan/atau Perangkat Daerah yang berwenang dalam bidang statistik dan/atau pengelolaan data.
(2)Dalam hal data yang diminta kepada instansi dan/atau perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercukupi dan kurang lengkap, maka dapat digunakan data perhitungan tahun sebelumnya.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 9

(1)Dinpermades mempunyai tugas dan fungsi:
1. a.menyusun pedoman pelaksanaan ADD berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
2. b.melaksanakan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi ADD;
3. c.mengarahkan pembina teknis Pemerintah Desa agar memberikan Bimbingan Teknis kepada Pemerintah Desa;
4. d.melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lain;
5. e.melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pelaksanaan ADD dengan memperhatikan ketersediaan anggaran; dan
6. f.melakukan verifikasi proposal permohonan penyaluran ADD melalui aplikasi.
(2)Dalam upaya efektifitas, efisiensi dan guna kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan ADD, maka dibentuk pembina teknis Pemerintah Desa pada tingkat Kecamatan.
(3)Dalam hal pelaksanaan ADD, pembina teknis Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan fungsi:
1. a.melaksanakan Pendampingan terkait pengelolaan keuangan Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan serta pertanggung jawaban ADD;
2. b.melakukan fasilitasi dalam hal penyaluran ADD;
3. c.melakukan bimbingan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD di Tingkat Desa;
4. d.membantu dalam pemecahan permasalahan terkait ADD yang terjadi di Tingkat Desa;
5. e.melakukan asistensi pengadaan barang dan jasa di Desa; dan
6. f.menghimpun dan menyimpan arsip terkait pengajuan permohonan penyaluran ADD dari Desa di wilayah kerjanya.
(3)Pada tingkat Desa, pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pengelolaan APB Desa.
(4)Kepala Desa selaku pemegang kekuaasan pengelolaan keuangan Desa dapat melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada PPKD.
(5)Pelimpahan sebagian kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(6)PPKD dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh TPK atas pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
(7)PPKD yang dapat dibantu oleh TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam pelaksanaan ADD, mempunyai tugas dan fungsi :
1. a.memberikan sosialisasi dan informasi serta penggunaan program ADD kepada seluruh komponen masyarakat di masing – masing Desa;
2. b.menyusun dan membuat RAB ADD;
3. c.melaksanakan kegiatan ADD secara swakelola dengan menyusun jadwal, rencana dan melaksanakan kegiatan pembangunan yang didanai dari sumber ADD dan menghimpun, menggali dan mengembangkan peran serta warga dan swadaya masyarakat;
4. d.menyusun, mempersiapkan dokumen dan kelengkapan administrasi proses penyaluran dan pencairan dana ADD;
5. e.menghimpun dan menyimpan dokumen ASLI terkait pengajuan penyaluran, pencairan, dan surat pertanggungjawaban ADD (berupa: SILTAP, tunjangan hari raya, iuran jaminan ketenagakerjaan dan ADD reguler); dan
6. f.melaksanakan pengelolaan keuangan Desa dan pengadaaan barang jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(8)Dalam hal pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f terjadi pelanggaran yang disebabkan oleh penyimpangan pengelolaan administrasi keuangan desa dan/atau menyebabkan kerugian keuangan desa diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)Ketentuan mengenai TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang pedoman tata cara pengadaan barang/jasa di Desa.
(10)PPKD dan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan honorarium yang bersumber dari APB Desa.

BAB V

PERENCANAAN ADD

Pasal 10

(1)Perencanaan penggunaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan APB Desa.
(2)Penyusunan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
(3)Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ADD maka harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…