DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 22 Tahun 2025

Nomor: 22
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Arsitektur SPBE, Penerapan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, Anggaran dan Belanja SPBE Pemerintah Daerah, dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mampu menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan transparan, perlu Pengesahan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam Pengesahan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan SALINAN Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2.Bupati adalah Bupati Brebes.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
5.Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
6.Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
7.Arsitektur SPBE Nasional adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional.
8.Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di Pemerintah Kabupaten Brebes.
9.Referensi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Referensi Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan komponen arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan penyusunan setiap domain arsitektur SPBE.
10.Domain Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Domain Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur layanan SPBE, domain arsitektur aplikasi SPBE, domain arsitektur infrastruktur SPBE, dan domain arsitektur keamanan SPBE.
11.Wali Layanan adalah Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Menteri untuk melakukan pengelolaan layanan SPBE di tingkat Pemerintah Daerah sesuai dengan Arsitektur SPBE Nasional.
12.Metadata Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Metadata Arsitektur SPBE adalah model terstruktur untuk memudahkan untuk mengelola, mengidentifikasi dan melakukan pencarian (proses menemukan kembali) terhadap Domain Arsitektur SPBE.
13.Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
14.Proses Bisnis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Proses Bisnis SPBE adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
15.Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
16.Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk mendukung kegiatan pemerintahan di bidang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, kearsipan, kepegawaian, dan pengaduan pelayanan publik.
17.Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan Pemerintah Daerah.
18.Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
19.Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
20.Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
21.Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
22.Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.

BAB II

ARSITEKTUR SPBE

Pasal 2

Arsitektur SPBE terdiri atas:

a.Arsitektur SPBE Nasional; dan
b.Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Arsitektur SPBE Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

a.arah kebijakan dan strategi;
b.kerangka erja Arsitektur SPBE Nasional;
c.referensi Arsitektur SPBE Nasional;
d.Domain Arsitektur SPBE Nasional; dan
e.inisiatif strategis Arsitektur SPBE Nasional.

Pasal 4

(1)Arsitektur SPBE Nasional menjadi pedoman dalam penyusunan Arsitektur SPBE Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
(2)Arsitektur SPBE Nasional menjadi acuan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum.
(3)Arsitektur SPBE Nasional menjadi acuan dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE Nasional, yang penerapannya memanfaatkan prinsip bagi pakai infrastruktur SPBE.
(4)Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan peta rencana SPBE di Pemerintah Daerah.
(5)Arsitektur SPBE Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan rencana dan anggaran SPBE di Pemerintah Daerah.
(6)Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b menjadi dasar dalam pelaksanaan penyiapan dan/atau pengembangan layanan SPBE.
(7)Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. dalam penyusunan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah untuk memastikan keselarasan arsitektur yang disusun dengan Arsitektur SPBE Nasional.

Pasal 5

(1)Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam:
1. a.pelaksanaan integrasi Proses Bisnis;
2. b.Data dan Informasi;
3. c.Infrastruktur SPBE;
4. d.Aplikasi SPBE; dan
5. e.Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.
(2)Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah memuat:
1. a.Arsitektur proses bisnis;
2. b.Arsitektur data dan informasi;
3. c.Arsitektur aplikasi;
4. d.Arsitektur layanan;
5. e.Arsitektur ; dan
6. f.Arsitektur keamanan.

BAB III

PENERAPAN ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SPBE PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b menjadi pedoman dalam:

a.penyusunan proses bisnis Pemerintah Daerah;
b.penggunaan data dan informasi pada Pemerintah Daerah;
c.pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus pada Pemerintah Daerah;
d.penerapan integrasi layanan SPBE pada Pemerintah Daerah.
e.pelaksanaan penyiapan dan/atau pengembangan layanan SPBE oleh Wali Layanan terkait, sesuai dengan penetapan dari Bupati;
f.pedoman dalam penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE di instansi Pemerintah Daerah; dan
g.salah satu acuan penyusunan Peta Rencana SPBE instansi Pemerintah Daerah.

Pasal 7

(1)Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dituangkan dalam Sistem Informasi Arsitektur SPBE Nasional yang dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Aparatur Negara.
(2)Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3)Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(4)Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan oleh tim koordinator SPBE Pemerintah Daerah.
(5)Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional.
(6)Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh tim koordinasi SPBE.
(7)Penyelarasan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Daerah dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, berkoordinasi dan melakukan konsultasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 8

(1)Penerapan dan pengelolaan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan kerangka kerja Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
(2)Penerapan dan pengelolaan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh tim koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.
(3)Penerapan dan pengelolaan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Bupati, koordinator SPBE Pemerintah Daerah, dan/atau tim koordinasi SPBE Pemerintah Daerah serta dikonsultasikan dengan tim koordinasi SPBE Nasional.

Pasal 9

(1)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditinjau secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
(2)Peninjauan Arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
2. b.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di instansi Pemerintah Daerah;
3. c.perubahan pada Unsur SPBE instansi Pemerintah Daerah;
4. d.perubahan rencana strategis Daerah; dan
5. e.perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(3)Peninjauan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh tim koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.
(4)Hasil peninjauan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dijadikan sebagai dasar dalam mengubah Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah merupakan bagian dari Arsitektur SPBE Daerah yang memuat:

a.Tata Kelola SPBE;
b.manajemen SPBE;
c.Layanan SPBE;
d.Infrastruktur SPBE;
e.Aplikasi SPBE;
f.Keamanan SPBE; dan
g.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…