DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 25 Tahun 2026

Nomor: 25
Tahun: 2026
Ditetapkan: 19 Mei 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Saluran FO Bersama Bawah Tanah, Penempatan Saluran FO bersama Bawah Tanah, Pengelolaan dan Pengoperasian Saluran FO bersama Bawah Tanah, Penataan FO yang Sudah Ada, Perizinan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Brebes.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya disebut Dinkominfotik adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes.
6.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
7.Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan Telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya Telekomunikasi.
8.Serat Optik atau Fiber Optik yang selanjutnya disingkat FO adalah sejenis media dengan karakteristik khusus yang mampu mengantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.
9.Saluran adalah media tempat penyimpanan dan penarikan FO bawah tanah.
10.Tiang Bersama adalah infrastruktur berupa tiang yang digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari satu penyelenggara Telekomunikasi untuk menempatkan FO di atas tanah sebagai alternatif penataan infrastruktur FO.
11.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Desa dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
12.Internet Service Provider yang selanjutnya disingkat ISP adalah perusahaan atau badan yang bergerak di bidang penyedia layanan internet.
13.Operator Jaringan adalah perusahaan atau badan yang bergerak di bidang penyedia jaringan Telekomunikasi.
14.Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan Jaringan Telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya Telekomunikasi.
15.Pihak Ketiga adalah Badan usaha atau perusahaan yang ditunjuk atau bermitra dengan Pemerintah Daerah untuk menyediakan infrastruktur Saluran FO bersama bawah tanah.
16.Manhole adalah ruang akses bawah tanah berukuran besar untuk keperluan instalasi, inspeksi, dan pemeliharaan jaringan.
17.Handhole adalah ruang akses bawah tanah berukuran kecil untuk keperluan instalasi dan pemeliharaan jaringan.

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah:

a.mewujudkan Daerah bersih dari FO di udara;
b.mengurangi dan mengendalikan menara Telekomunikasi;
c.melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Saluran FO bersama;
d.menertibkan kegiatan penggalian Saluran FO dan infrastruktur Telekomunikasi; dan
e.menciptakan sistem penyelenggaraan infrastruktur Telekomunikasi yang efisien, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.penyelenggaraan Saluran FO bersama bawah tanah;
b.penempatan Saluran FO bersama bawah tanah;
c.pengelolaan dan pengoperasian Saluran FO bersama bawah tanah;
d.penataan FO yang sudah ada;
e.perizinan; dan
f.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PENYELENGGARAAN SALURAN FO BERSAMA BAWAH TANAH

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan Saluran FO bersama bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Pihak Ketiga.
(2)Penyelenggaraan Saluran FO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan ISP dan Operator Jaringan.
(3)Mekanisme penyelenggaraan Saluran FO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan Saluran FO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.memasang rambu pengaman dan identitas kegiatan yang jelas;
2. b.berpedoman pada ketentuan spesifikasi teknis jalan dan standar yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
3. c.memiliki kedalaman penanaman Saluran FO untuk ducting paling sedikit 150 (seratus lima puluh) centimeter;
4. d.Saluran FO harus menggunakan:
  1. 1.box culvert;
  2. 2.U-Ditch; dan/atau
  3. 3.Pipa Paralon/PVC ataupun HDPE paling sedikit 6 (enam) inchi.
5. e.FO yang memenuhi spesifikasi untuk penggunaan bawah tanah;
6. f.membangun handhole dengan ukuran minimal 50 (lima puluh) x 50 (lima puluh) centimeter kedalaman 50 (lima puluh) centimeter disetiap 40 (empat puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) meter Saluran FO;
7. g.membangun manhole dengan minimal ukuran 120 (seratus dua puluh) x 120 (seratus dua puluh) centimeter kedalaman 120 (seratus dua puluh) centimeter disetiap persimpangan jalan berikut crossing bawah tanah; dan
8. h.melakukan pengembalian kondisi jalan, trotoar, dan infrastruktur lainnya seperti kondisi semula.
(2)Penyelenggaraan Saluran FO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus melaporkan progres pelaksanaan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum secara berkala.
(3)Ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Dalam hal penyelenggaraan Saluran FO bersama bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) pada area tertentu tidak dapat dibangun Saluran FO bersama bawah tanah maka pada area tersebut dapat menggunakan Tiang Bersama.
(2)Ketentuan Tiang Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di area tertentu dengan memperhatikan aspek standar teknis penataan jaringan FO di udara dan aspek ekonomis.
(3)Pelaksanaan penyelenggaraan Saluran FO bersama bawah tanah menggunakan Tiang Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
1. a.mampu menampung lebih dari satu penyelenggara jaringan Telekomunikasi;
2. b.memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan konstruksi;
3. c.menjaga kerapihan dan keteraturan penempatan kabel; dan
4. d.tidak mengganggu estetika lingkungan serta keselamatan pengguna jalan.
(4)Saluran FO bersama bawah tanah menggunakan Tiang Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENEMPATAN SALURAN FO BERSAMA BAWAH TANAH

Pasal 7

(1)Saluran FO bersama bawah tanah merupakan bagian dari Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
(2)Penempatan Saluran FO bersama bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada:
1. a.sisi luar tepi perkerasan jalan minimal 1,5 (satu koma lima) meter atau disesuaikan dengan kondisi jalan; dan
2. b.sisi bawah permukaan tanah dengan kedalaman 1,5 (satu koma lima) meter; dan
3. c.handhole dan manhole Saluran FO diletakkan pada ruang milik jalan dengan memperhatikan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.

Pasal 8

(1)Saluran FO bersama bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh ISP, Operator Jaringan, dan/atau Pihak Ketiga.
(2)ISP, Operator Jaringan, dan/atau Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menempatkan FO pada Saluran yang telah ditetapkan sesuai mekanisme penyelenggaraan Saluran FO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
(3)ISP, Operator Jaringan, dan/atau Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak menempatkan FO pada Saluran yang telah ditetapkan sesuai mekanisme penyelenggaraan Saluran FO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dikenai sanksi administratif.
(4)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tahapan:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pemutusan sementara;
3. c.pemutusan permanen; dan
4. d.pencabutan izin.
(5)Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tidak ditindaklanjuti paling lama 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis, maka dilakukan pemutusan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
(6)Jangka waktu pemutusan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
(7)Dalam hal jangka waktu pemutusan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir namun kewajiban belum dipenuhi, maka dilakukan pemutusan permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c.
(8)Jangka waktu pemutusan permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender.
(9)Dalam hal jangka waktu pemutusan permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berakhir namun kewajiban belum terpenuhi, maka dilakukan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d.
(10)Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGELOLAAN DAN PENGOPERASIAN SALURAN FO BERSAMA BAWAH TANAH

Pasal 9

(1)Pengelolaan dan pengoperasian Saluran FO bersama bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilakukan oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Pihak Ketiga.
(2)Pengelolaan dan pengoperasian Saluran FO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan ISP dan Operator Jaringan.
(3)Mekanisme pengelolaan dan pengoperasian Saluran FO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENATAAN FO YANG SUDAH ADA

Pasal 10

(1)Penataan FO yang sudah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan oleh ISP dan Operator Jaringan yang memiliki FO di udara sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
(2)Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.inventarisasi dan registrasi ulang FO yang ada;
2. b.penataan FO yang rapi dan teratur sesuai standar;
3. c.pemindahan FO ke dalam Saluran FO bersama bawah tanah secara bertahap sesuai mekanisme penyelenggaraan Saluran FO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3); dan
4. d.pencabutan FO yang tidak terpakai atau rusak.
(3)Dalam hal belum ada Saluran bersama bawah tanah, ISP dan Operator Jaringan harus melakukan penataan dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, estetika lingkungan dan standar yang ditetapkan oleh Dinkominfotik.
(4)Kentuan penataan FO yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut:
1. a.ketinggian kabel dari permukaan jalan paling rendah:
  1. 1.7 (tujuh) meter untuk jalan utama; dan
  2. 2.5,5 (lima koma lima) meter untuk jalan lingkungan;
2. b.jarak antar tiang penyangga jaringan FO paling jauh 50 (lima puluh) meter;
3. c.setiap kabel dan tiang harus dilengkapi identitas penyelenggara jaringan yang jelas dan mudah dibaca; dan
4. d.kabel harus ditata dengan ketentuan :
  1. 1.tersusun rapi dan teratur;
  2. 2.diikat dan dikelompokkan secara aman;
  3. 3.tidak menjuntai;
  4. 4.tidak bersilangan bebas;
  5. 5.tidak mengganggu rambu lalu lintas;
  6. 6.Tidak mengganggulampu penerangan jalan;dan
  7. 7.Tidak mengganggu fasilitas umum lainnya.
(5)Penataan FO yang sudah ada sebagaimana dimaksud ayat
(4)dapat dilaksanakan dengan penggunaan Tiang Bersama.
(6)Pemindahan FO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang tidak dipindahkan sesuai batas waktu yang ditentukan, Pemerintah Daerah melakukan pemindahan secara paksa.

BAB VI

PERIZINAN

Pasal 11

(1)Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dilakukan melalui sistem perizinan terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan memenuhi ketentuan perizinan berusaha.
(2)Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan Rekomendasi Teknis yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum setelah melalui verifikasi teknis dan administrasi dengan tim bersama yang dibentuk oleh Bupati.
(3)Tim bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Tim bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Perangkat Daerah terkait yang bertugas melakukan koordinasi, verifikasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan Saluran FO bersama bawah tanah.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

(1)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf f terhadap pelaksanaan penempatan FO pada Saluran FO bersama bawah tanah dilakukan oleh Bupati melalui tim bersama.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.sosialisasi peraturan dan standar teknis;
2. b.bimbingan teknis kepada ISP dan Operator Jaringan;
3. c.fasilitasi koordinasi antar pemangku kepentingan; dan/atau
4. d.pengembangan kapasitas sumber daya manusia.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pemantauan pelaksanaan pembangunan infrastruktur;
2. b.pemeriksaan kualitas pekerjaan dan kesesuaian dengan standar;
3. c.evaluasi kinerja pengelola dan operator; dan/atau
4. d.audit teknis berkala.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…