Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Hari Kerja Instansi, Jam Kerja Instansi, Tugas Kedinasan, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara; SALINAN Men gi nga t : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
BAB I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Brebes. 2 . Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 3 . Bupati adalah Bupati Brebes. 4 . Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah. 5 . Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang- undangan. 6 . Instansi Pemerintah adalah instansi Pemerintah Daerah. 7 . Hari Kerja Instansi Pemerintah adalah hari operasional bagi Instansi Pemerintah untuk kepentingan pelayanan publik. 8 . Hari Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Hari Kerja Pegawai ASN adalah hari melaksanakan tugas kedinasan bagi Pegawai ASN. 9 . Jam Kerja Instansi Pemerintah adalah rentang waktu operasional bagi Instansi Pemerintah untuk kepentingan pelayanan publik. 1 0 . Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Daerah yang selanjutnya disebut Jam Kerja Pegawai ASN adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan ditempat yang ditugaskan bagi Pegawai ASN. 1 1 . Unit Kerja adalah satuan organisasi dalam Instansi Pemerintah yang dipimpin oleh pejabat administrasi, pejabat pimpinan tinggi, atau yang setara. 1 2 . Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
BAB II
BAB III
Dalam melaksanakan Jam Kerja Instansi Pemerintah efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pegawai ASN harus mengikuti apel pagi yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam sepekan yakni setiap hari senin.
Jumlah Hari Kerja dan/atau Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dapat diubah apabila terdapat kebijakan Presiden terkait hari libur nasional, cuti bersama yang bersifat nasional, dan kebijakan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
BAB IV
Pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan pada Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 7, wajib memenuhi ketentuan jumlah jam kerja dalam 1 (satu) minggu dan mendapatkan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
BAB V
Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab mengatur petugas layanan pada waktu istirahat agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara efektif.
Membuka PDF…