DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 30 Tahun 2025

Nomor: 30
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Peran Serta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan,Pelatihan, Standar Operasi, dan Identitas, Pendanaan, Peran Pemerintah Daerah, Pengawasan dan Pelaporan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pencegahan, penanggulangan, dan penyelamatan kebakaran merupakan wujud ketangguhan Daerah;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan Berbasis Partisipasi Masyarakat di Daerah, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan Berbasis Partisipasi Masyarakat; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi suatu kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Brebes.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.
5.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Brebes.
6.Kebakaran adalah suatu peristiwa yang tidak terkendali sebagai akibat reaksi oksidasi isotermis yang berlangsung dengan cepat yang disertai dengan timbulnya api/penyalaan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda, jiwa dan ekologi.
7.Penanggulangan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan kebakaran, meliputi lokalisir penjalaran api dan/atau asap, pemadaman api kebakaran sampai dengan penyelamatan jiwa dan evakuasi serta rehabilitasi akibat bencana kebakaran.
8.Penyelamatan adalah segala usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, penyelamatan nyawa dan harta benda, dan evakuasi pada saat kejadian Kebakaran, nonKebakaran serta kondisi membahayakan manusia.
9.Relawan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut REDKAR adalah anggota masyarakat yang memiliki keahlian penanggulangan kebakaran serta penyelamatan atau telah dididik dan dilatih oleh Satpol PP dan bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.
10.Masyarakat adalah individu, kelompok, atau organisasi yang berdomisili dan/atau beraktivitas di Daerah.
11.Pemangku kepentingan adalah lembaga dan/atau pihak selain pemerintah daerah yang terlibat aktif dalam kegiatan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, termasuk dunia usaha, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, media, dan lainnya.

BAB II

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 2

(1)Masyarakat dapat berperan serta secara aktif dalam kegiatan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, meliputi:
1. a.pencegahan kebakaran;
2. b.pemadaman awal kebakaran;
3. c.pelaporan kejadian kebakaran;
4. d.penyelamatan dan evakuasi korban;
5. e.sosialisasi, edukasi, dan pelatihan tanggap darurat; dan
6. f.rehabilitasi pascakejadian.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara individu atau kolektif melalui keanggotaan dalam REDKAR.

Pasal 3

(1)REDKAR dibentuk oleh masyarakat di tingkat desa/kelurahan atas inisiatif sendiri dan/atau difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
(2)Pembentukan REDKAR harus dikoordinasikan dengan Dinas dan kepala desa/lurah setempat.
(3)Keanggotaan REDKAR terdiri dari penduduk setempat berusia minimal 19 (sembilan belas) tahun dan memenuhi persyaratan administratif, jasmani, dan rohani.
(4)Setiap anggota REDKAR harus didaftarkan secara resmi kepada Dinas dan memperoleh nomor registrasi.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah mendorong keterlibatan aktif pemangku kepentingan dalam kegiatan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
(2)Bentuk keterlibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyediaan sarana dan prasarana;
2. b.dukungan pelatihan dan edukasi masyarakat;
3. c.partisipasi dalam simulasi tanggap darurat; dan
4. d.bantuan logistik dan pembiayaan kegiatan REDKAR.

BAB III

PELATIHAN, STANDAR OPERASI, DAN IDENTITAS

Pasal 5

(1)Satpol PP bertanggung jawab memberikan pelatihan teknis dan non-teknis kepada REDKAR secara berkala.
(2)Materi pelatihan meliputi:
1. a.teknik pemadaman kebakaran dan penggunaan alat;
2. b.penyelamatan dan evakuasi korban;
3. c.pengenalan alat pemadam api ringan;
4. d.pertolongan pertama gawat darurat dan komunikasi darurat; dan
5. e.Simulasi dan gladi lapangan.

Pasal 6

(1)REDKAR harus melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Satpol PP.
(2)Standar Operasional Prosedur mencakup kegiatan pada fase prakejadian, saat kejadian, dan pascakejadian.

Pasal 7

(1)Setiap anggota REDKAR harus mengenakan seragam dan tanda pengenal resmi.
(2)Seragam dan identitas REDKAR ditetapkan oleh Satpol PP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan kegiatan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan berbasis partisipasi masyarakat dapat bersumber dari:

a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
b.sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V

PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 9

Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan, Pemerintah Daerah harus:

a.melakukan sosialisasi kepada seluruh desa dan kelurahan;
b.menyusun dan menetapkan rencana aksi pembentukan REDKAR; dan
c.menyusun standar operasional prosedur dan pedoman pelatihan REDKAR.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

(1)Kepala Desa/Lurah melaporkan kepada Camat tentang pelaksanaan pembinaan REDKAR di desa/kelurahan.
(2)Camat melaporkan kepada Bupati tentang pelaksanaan pembinaan REDKAR di kecamatan melalui Satpol PP.
(3)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap akhir tahun secara langsung atau melalui media elektronik.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…