DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 31 Tahun 2025

Nomor: 31
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang SSH Tahun Anggaran 2026 yang merupakan acuan harga batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan perencanaan tahun anggaran 2026 yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan Daerah. SSH Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 agar dapat dipertanggungjawabkan secara moral, sosial, administratif serta dapat berjalan lebih efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu adanya Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar biaya dan standar teknis terkait belanja daerah dan standar harga satuan regional diatur dalam Peraturan Bupati; SALINAN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.
2.Daerah adalah Kabupaten Brebes.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Brebes.
4.Bupati adalah Bupati Brebes.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah standar harga berupa jenis kebutuhan barang/jasa yang dibutuhkan oleh Perangkat Daerah.

BAB II

SSH

Pasal 2

SSH Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1)SSH Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan harga batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan perencanaan tahun anggaran 2026 yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan Daerah.
(2)Nominal harga dalam SSH Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sudah termasuk dengan inflasi, keuntungan, transportasi dan belum termasuk pajak pertambahan nilai.

Pasal 4

Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang berpedoman pada standar harga satuan Tahun Anggaran 2026 yang berlaku pada saat pekerjaan/pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

(1)Patokan harga satuan untuk kendaraan bermotor operasional dinas dan suku cadang kendaraan bermotor ditetapkan mendasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional dan/atau harga yang dikeluarkan oleh agen tunggal pemegang merek.
(2)Patokan harga satuan untuk buku-buku perpustakaan ditetapkan mendasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh penerbit.
(3)Patokan harga satuan obat-obatan generik berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 6

(1)Dalam hal terjadi rencana kegiatan yang dibutuhkan tidak tertuang dalam SSH, maka tim penyusun standar harga satuan menambahkan item kegiatan tersebut berdasarkan usulan Perangkat Daerah yang telah mendapatkan izin Bupati.
(2)Dalam hal anggaran berjalan terdapat kenaikan harga yang melebihi harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai akibat fluktuasi mata uang rupiah dan/atau inflasi yang berdampak nasional, maka tim penyusun standar harga satuan dapat melakukan penyesuaian harga item rencana kegiatan tersebut berdasarkan usulan Perangkat Daerah yang telah mendapatkan izin Bupati.
(3)Izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan tata cara sebagai berikut :
1. a.kepala Perangkat Daerah menyampaikan usulan item kegiatan/harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati melalui tim penyusun standar harga satuan dan dilampiri dengan:
  1. 1.rencana kerja Perangkat Daerah yang memuat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan;
  2. 2.survei harga pasar paling sedikit 3 (tiga) sumber yang berbeda; dan
  3. 3.kajian pendukung dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. b.tim penyusun standar harga satuan meneliti berkas atas usulan Perangkat Daerah dan meneruskan hasilnya kepada Bupati.
(4)Ketentuan penambahan dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan ditetapkan perubahan tersebut dalam suplemen dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku untuk penyusunan rencana anggaran perangkat daerah dan pelaksanaan kegiatan anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2026.

Pasal 8

Kegiatan pembinaan Daerah terhadap pemerintah desa di wilayah Daerah, dalam hal Standar Harga Satuan bagi Pemerintah belum diatur, maka penyusunan rencana anggaran desa dapat mengacu pada Peraturan Bupati ini atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes. Ditetapkan di Brebes pada tanggal 24 Juni 2025 BUPATI BREBES, Ttd PARAMITHA WIDYA KUSUMA Diundangkan di Brebes Pada tanggal 24 Juni 2025 Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES Ttd Dr. TAHRONI, M.Pd. Pembina Utama Muda NIP. 19710609 199802 1 001 BERITA DAERAH KAB.BREBES NOMOR 31 TAHUN 2025 Salinan sesuai dengan aslinya Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Brebes PURWANINGSIH SETYANI, SH, M.H. Penata Tk. I – III/d NIP. 198712142010012020

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…