DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 33 Tahun 2025

Nomor: 33
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang ASB tahun anggaran 2026 yang merupakan acuan harga batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan perencanaan tahun anggaran 2026 yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan Daerah. Nominal harga dalam ASB tahun anggaran 2026 tersebut sudah termasuk dengan inflasi, keuntungan, transportasi dan belum termasuk pajak pertambahan nilai. ASB tahun anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran perencanaan, dan efisiensi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah, perlu menyusun analisa standar belanja sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja anggaran;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar belanja, standar teknis dan standar harga satuan diatur dalam Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisa Standar Belanja Tahun Anggaran 2026; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
2.Daerah adalah Kabupaten Brebes.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Brebes.
4.Bupati adalah Bupati Brebes.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah analisa kebutuhan belanja Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan Bidang Konstruksi (ASB - Fisik) dan Bidang Non Konstruksi (ASB - Non Fisik).

BAB II

ASB

Pasal 2

ASB tahun anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1)ASB tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan harga batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan perencanaan tahun anggaran 2026 yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan Daerah.
(2)Nominal harga dalam ASB tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sudah termasuk dengan inflasi, keuntungan, transportasi dan belum termasuk pajak pertambahan nilai.

Pasal 4

(1)Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang berpedoman pada ASB tahun anggaran 2026 yang berlaku pada saat pekerjaan/pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Implementasi penganggaran belanja untuk mencantumkan kode ASB dan uraian ASB pada bagian aktivitas belanja Perangkat Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1)Dalam hal terjadi rencana kegiatan yang dibutuhkan tidak tertuang dalam ASB Daerah, maka tim penyusun standar harga satuan Pemerintah Daerah menambahkan item kegiatan tersebut berdasarkan usulan Perangkat Daerah yang telah mendapatkan izin Bupati.
(2)Dalam hal anggaran berjalan terdapat kenaikan harga yang melebihi harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai akibat fluktuasi mata uang rupiah dan/atau inflasi yang berdampak nasional, maka tim penyusun standar harga satuan Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian harga item rencana kegiatan tersebut berdasarkan usulan Perangkat Daerah yang telah mendapatkan izin Bupati.
(3)Izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan tata cara sebagai berikut :
1. a.kepala Perangkat Daerah menyampaikan usulan item kegiatan/harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati melalui tim penyusun standar harga satuan Pemerintah Daerah dan dilampiri dengan:
  1. 1.rencana kerja Perangkat Daerah yang memuat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan;
  2. 2.survei harga pasar paling sedikit 3 (tiga) sumber yang berbeda; dan
  3. 3.kajian pendukung dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. b.tim penyusun standar harga satuan Pemerintah Daerah meneliti berkas atas usulan Perangkat Daerah dan meneruskan hasilnya kepada Bupati.
(4)Ketentuan penambahan dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur perubahan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku untuk penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah dan pelaksanaan kegiatan anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2026.

Pasal 7

Kegiatan pembinaan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Desa di Daerah, dalam hal standar harga satuan bagi Pemerintah belum diatur, maka penyusunan rencana anggaran desa dapat mengacu Kepada Peraturan Bupati ini atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes. Ditetapkan di Brebes pada tanggal 24 Juni 2025 BUPATI BREBES, Ttd PARAMITHA WIDYA KUSUMA Diundangkan di Brebes Pada tanggal 24 Juni 2025 Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES Ttd Dr. TAHRONI, M.Pd. Pembina Utama Muda NIP. 19710609 199802 1 001 BERITA DAERAH KAB.BREBES NOMOR 33 TAHUN 2025 Salinan sesuai dengan aslinya Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Brebes PURWANINGSIH SETYANI, SH, M.H. Penata Tk. I – III/d NIP. 198712142010012020

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 33 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ASB

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ASB

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019