DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 34 Tahun 2025

Nomor: 34
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang SBU tahun anggaran 2026 digunakan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menghitung biaya kegiatan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah tahun anggaran 2026. SBU tahun anggaran 2026 merupakan acuan harga batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan perencanaan tahun anggaran 2026 yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan Daerah. SBU tahun anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2026 agar berjalan lebih efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu adanya standar biaya umum tahun anggaran 2026;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar biaya dan standar teknis terkait belanja daerah dan standar harga satuan regional diatur dalam Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan SALINAN Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.
2.Daerah adalah Kabupaten Brebes.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Brebes.
4.Bupati adalah Bupati Brebes.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Standar Biaya Umum selanjutnya disingkat SBU adalah satuan biaya berupa harga satuan dan jasa yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan.

BAB II

SBU

Pasal 2

(1)SBU tahun anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)SBU tahun anggaran 2026 digunakan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menghitung biaya kegiatan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah tahun anggaran 2026

Pasal 3

(1)SBU tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan harga batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan perencanaan tahun anggaran 2026 yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan Daerah.
(2)Nominal harga dalam SBU Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sudah termasuk dengan inflasi, keuntungan, transportasi dan belum termasuk pajak pertambahan nilai.

Pasal 4

Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang berpedoman pada SBU tahun anggaran 2026 yang berlaku pada saat pekerjaan/pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

(1)Komponen biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah terdiri atas:
1. a.uang harian;
2. b.biaya transportasi; dan
3. c.uang representasi perjalanan dinas (untuk pejabat negara, pejabat Daerah, pejabat eselon I dan pejabat eselon II).
(2)Komponen biaya Perjalanan Dinas luar Daerah terdiri dari :
1. a.uang harian;
2. b.biaya transportasi;
3. c.biaya penginapan; dan
4. d.uang representasi perjalanan dinas (untuk pejabat negara, pejabat Daerah, pejabat eselon I dan pejabat eselon II).
(3)Komponen biaya perjalanan dinas luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, biaya perjalanan dinas luar Daerah diberikan biaya taksi.
(4)Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam Daerah dan/atau perjalanan dinas luar Daerah bagi Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, aparatur sipil negara, non aparatur sipil negara serta Pihak Lainnya berlaku ketentuan sebagai berikut :
1. a.biaya transport dan biaya penginapan dipertanggungiawabkan secara at cost atau berdasarkan bukti pengeluaran riil yang sah; dan
2. b.uang harian dan uang representasi perjalanan dinas dipertanggungjawabkan serara lumpsum.

Pasal 6

(1)Aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara dapat diperintahkan melakukan kerja lembur untuk menyelesaikan tugas-tugas kedinasan yang mendesak.
(2)Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen/kepala Perangkat Daerah/kepala satuan kerja dalam bentuk surat perintah kerja lembur.
(3)Kepada aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara yang melakukan kerja lembur tiap kali selama paling sedikit 1 (satu) jam penuh dapat diberikan uang lembur.
(4)Besarnya uang lembur untuk tiap jam penuh kerja lembur bagi aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang SBU.
(5)Pemberian uang lembur pada hari libur kerja adalah sebesar 200% (dua ratus persen) dari besarnya uang lembur.
(6)Uang lembur dibayarkan sebulan sekali pada awal bulan berikutnya.
(7)Khusus untuk uang lembur bulan Desember dapat dibayarkan pada akhir bulan berkenaan.
(8)Kepada aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara yang melaksanakan kerja lembur minimal 2 (dua) jam berturut-turut diberikan uang makan lembur yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang SBU.
(9)Dalam hal kerja lembur dilakukan selama 8 (delapan) jam atau lebih, uang makan lembur diberikan paling banyak 2 (dua) kali dari besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang SBU.

Pasal 7

(1)Dalam hal penyusunan perencanaan anggaran uang harian perjalanan dinas luar Daerah, tempat tujuan tidak mengikat sepanjang pagu anggaran mencukupi dengan catatan perhitungan uang harian perjalanan dinas luar daerah sesuai dengan standar harga satuan yang ditentukan.
(2)Dalam hal perjalanan dinas luar daerah, bukti biaya penginapan atau bill hotel diperbolehkan lebih dari 1 (satu) orang dengan perhitungan biaya penginapan sesuai dengan standar harga satuan yang ditentukan.
(3)Dalam hal perjalanan dinas luar Daerah tidak menggunakan biaya penginapan dan/atau tidak dapat menunjukan bukti biaya penginapan atau bill hotel, maka diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di tempat tujuan.
(4)Dalam hal perjalanan dinas luar Daerah untuk biaya taksi sesuai dengan at cost dan/atau melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas, dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost).

Pasal 8

Dalam hal kegiatan berasal dari dana transfer khusus/hibah, standar biaya honorarium dan biaya pengadaannya menggunakan standar dari pemberi transfer khusus/hibah kecuali pemberi transfer khusus/hibah tidak mengatur.

Pasal 9

(1)Dalam hal terjadi rencana kegiatan yang dibutuhkan tidak tertuang dalam SBU, maka tim penyusun standar harga satuan menambahkan item kegiatan tersebut berdasarkan usulan Perangkat Daerah yang telah mendapatkan izin Bupati.
(2)Dalam hal anggaran berjalan terdapat kenaikan harga yang melebihi harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai akibat fluktuasi mata uang rupiah dan/atau inflasi yang berdampak nasional, maka tim penyusun standar harga satuan dapat melakukan penyesuaian harga item rencana kegiatan tersebut berdasarkan usulan Perangkat Daerah yang telah mendapatkan izin Bupati.
(3)Izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan tata cara sebagai berikut :
1. a.Kepala Perangkat Daerah menyampaikan usulan item kegiatan/harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati melalui tim penyusun standar harga satuan dan dilampiri dengan:
  1. 1.rencana kerja Perangkat Daerah yang memuat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan;
  2. 2.survei harga pasar minimal 3 (tiga) sumber yang berbeda; dan
  3. 3.kajian pendukung dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. b.Tim penyusun standar harga satuan meneliti berkas atas usulan Perangkat Daerah dan meneruskan hasilnya kepada Bupati.
(4)Ketentuan penambahan dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan ditetapkan perubahan tersebut dalam suplemen dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Seluruh besaran honorarium tim yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini tidak dapat diubah besarannya kecuali ada dasar hukum yang mengikat dan mendapat persetujuan Bupati.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…