DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 35 Tahun 2025

Nomor: 35
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pendidikan Karakter Antikorupsi, Sinergi dan Kerja Sama, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka optimalisasi sumber daya manusia terkait pencegahan tindak pidana korupsi di Daerah, perlu dilakukan pendidikan karakter antikorupsi pada aparatur sipil negara, kepala desa/kelurahan dan perangkat desa/kelurahan, badan usaha milik Daerah, dan pihak ketiga di Daerah;
c.bahwa agar pendidikan karakter antikorupsi dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang nyata dalam upaya pencegahan korupsi di Daerah, perlu adanya regulasi yang jelas dan komprehensif dalam pendidikan karakter antikorupsi di Daerah; SALINAN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendidikan Karakter Antikorupsi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Brebes.
4.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
5.Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
6.Pemerintah Desa adalah Penyelenggraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan dan kewajiban dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8.Perangkat Desa / Kelurahan adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun Kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretaris Desa dan unsur pendukung Tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.
9.Organ Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Organ BUMD adalah komisaris, dewan pengawas dan direksi badan usaha milik daerah yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Brebes.
10.Pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai BUMD adalah dan seluruh pegawai pada badan usaha milik daerah yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Brebes.
11.Masyarakat adalah badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik yang menerima dan mengelola hibah, dan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.
12.Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
13.Pendidikan Karakter Antikorupsi adalah satu kesatuan dari optimalisasi sumber daya manusia terkait pencegahan tindak pidana korupsi di Daerah kepada ASN, pegawai BUMD, Kepala Desa/Kelurahan, Perangkat Desa/Kelurahan, dan Masyarakat/Pihak Ketiga.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka menyelenggarakan Pendidikan Antikorupsi di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter antikorupsi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.Pendidikan Karakter Antikorupsi;
b.sinergi dan kerja sama;
c.monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
d.pembiayaan.

BAB II

PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI

Pasal 5

Pendidikan Karakter Antikorupsi dilaksanakan kepada:

a.ASN;
b.Kepala Desa/Kelurahan dan Perangkat Desa/Kelurahan;
c.Organ BUMD/Pegawai BUMD; dan
d.Masyarakat/Pihak Ketiga.

Pasal 6

(1)Pendidikan Karakter Antikorupsi pada ASN dilaksanakan pada program pelatihan.
(2)Program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenis pelatihan:
1. a.pelatihan teknis;
2. b.pelatihan fungsional;
3. c.pelatihan manajerial;
4. d.pelatihan dasar;
5. e.pelatihan kepemimpinan pemerintah Daerah; dan
6. f.pelatihan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Komponen Pendidikan Karakter Antikorupsi pada ASN dilakukan oleh widyaiswara/fasilitator/penyuluh/aparat pengawasan intern pemerintah antikorupsi pada proses pendidikan dan pelatihan dalam kurikulum antikorupsi.

Pasal 8

(1)Pendidikan antikorupsi dilaksanakan dalam program sosialisasi dan peningkatan kapasitas Kepala Desa/Kelurahan dan Perangkat Desa/Kelurahan.
(2)Pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pasal 9

(1)Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Pegawai BUMD dilaksanakan pada program pengembangan Organ BUMD/Pegawai BUMD yang meliputi materi antikorupsi dan kejahatan korporasi.
(2)Program pengembangan Pegawai BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan dalam rencana kerja dan anggaran pada BUMD yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
(3)Program pengembangan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan BUMD melaksanakan penelitian rencana kerja dan anggaran pada BUMD dalam setiap pengajuannya, untuk memastikan Pendidikan karakter Antikorupsi pada Organ BUMD/Pegawai BUMD.

Pasal 10

(1)Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Masyarakat/Pihak Ktiga dilaksanakan pada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik.
(2)Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik yang menerima dan mengelola hibah, dan bantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
(3)Komponen Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Masyarakat/Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengampu hibah dan bantuan dalam proses perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, dan pelaporan/pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…