DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 36 Tahun 2025

Nomor: 36
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tahapan Pembangunan ZI, Persyaratan dan Mekanisme Pengajuan Perangkat Daerah Berpredikat Menuju BPK dan Menuju WBBM, Pembinaan dan Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mempercepat pencapaian sasaran reformasi birokrasi terkait birokrasi yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima, perlu peningkatan kualitas pembangunan zona integritas pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah;
c.bahwa untuk meningkatkan efektivitas pembangunan zona integritas di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu disusun panduan bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan zona integritas sesuai dengan tugas fungsi dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan SALINAN peraturan perundang-undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 37);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Brebes.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Brebes.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
6.Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah Perangkat Daerah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi/wilayah birokrasi bersih dan melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
7.Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
8.Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
9.Dokumen Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
10.Tim Satuan Tugas Pembangunan Zona Integritas yang selanjutnya disebut Satgas ZI adalah tim satuan tugas pada Inspektorat yang bertugas melakukan identifikasi dan pembinaan terhadap Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang akan diusulkan memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM.
11.Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas adalah tim yang dibentuk oleh kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas untuk melakukan pembangunan Zona Integritas di Perangkat Daerah atau unit kerjanya.
12.Tim Penilai Internal yang selanjutnya disingkat TPI adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan evaluasi/penilaian dan memberikan rekomendasi terhadap unit kerja/satuan kerja yang sedang membangun Zona Integritas.
13.Tim Penilai Nasional yang selanjutnya disingkat TPN adalah tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi pembangunan ZI di unit kerja/satuan kerja yang diusulkan oleh instansi pemerintah yang terdiri dari unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara serta unsur dari instansi pemerintah lain yang mempunyai tugas dan fungsi dalam evaluasi pembangunan ZI.
14.Komponen Pengungkit adalah komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
15.Komponen Hasil adalah komponen yang menjadi penentu pencapaian program Reformasi Birokrasi dan penyelenggaraan Good Governance.

BAB II

TAHAPAN PEMBANGUNAN ZI

Pasal 2

(1)Pencanangan Pembangunan ZI dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah.
(2)Pencanangan Pembangunan ZI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan deklarasi/pernyataan dari pimpinan suatu instansi Pemerintah Daerah atau pimpinan unit kerja bahwa instansi/unit kerja telah siap membangun ZI.

Pasal 3

(1)Pencanangan Pembangunan ZI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas.
(2)Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas dapat dilakukan secara massal/serentak pada saat pelantikan, baik sebagai calon aparatur sipil negara, aparatur sipil negara maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian horizontal atau vertikal.
(3)Bagi Perangkat Daerah yang belum seluruh pegawainya menandatangani Dokumen Pakta Integritas, harus melanjutkan/melengkapi setelah pencanangan Pembangunan ZI.

Pasal 4

(1)Pencanangan Pembangunan ZI dilaksanakan secara resmi oleh Bupati.
(2)Naskah deklarasi/pernyataan Pencanangan Pembangunan ZI bagi Kepala Perangkat Daerah, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)Pencanangan Pembangunan ZI dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas agar masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi, dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
(4)Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan ZI oleh kepala Perangkat Daerah disaksikan oleh Bupati.
(5)Piagam Pencanangan Pembangunan ZI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1)Identifikasi dan pembinaan terhadap Perangkat Daerah yang diusulkan mendapat predikat menuju WBK/WBBM dilaksanakan oleh Satgas ZI pada Inspektorat.
(2)Satgas ZI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Inspektur.

Pasal 6

(1)Bupati atas rekomendasi Satgas ZI menetapkan Perangkat Daerah yang akan melakukan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.
(2)Penetapan Perangkat Daerah yang akan melakukan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
1. a.Perangkat Daerah melaksanakan layanan utama (core business) Pemerintah Daerah;
2. b.Perangkat Daerah memiliki risiko tinggi dalam rangka penegakan budaya anti korupsi dan pelayanan prima; dan
3. c.Perangkat Daerah mempunyai dampak luas pada masyarakat apabila melakukan pembangunan ZI.

Pasal 7

(1)Perangkat Daerah yang telah ditetapkan untuk melakukan Pembangunan ZI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menetapkan program kerja pembangunan ZI sesuai dengan hasil identifikasi layanan utama, isu strategis, dan risiko-risiko yang dihadapi Perangkat Daerah.
(2)Untuk memastikan setiap Program Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjalan dengan baik, kepala Perangkat Daerah membentuk Tim Kerja Pembangunan ZI.

Pasal 8

(1)Tim Kerja Pembangunan ZI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) membuat dokumen rencana pembangunan ZI yang memuat target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.
(2)Dokumen Rencana Pembangunan ZI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 2 (dua) komponen yaitu:
1. a.komponen pengungkit, sebesar 60% (enam puluh persen); dan
2. b.komponen hasil, sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 9

(1)Komponen Pengungkit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a terdiri atas dua aspek yaitu aspek pemenuhan dan aspek reform, serta difokuskan pada 6 (enam) area perubahan yaitu:
1. a.manajemen perubahan;
2. b.penataan tatalaksana;
3. c.penataan manajemen sumber daya manusia;
4. d.penguatan akuntabilitas kinerja;
5. e.penguatan pengawasan; dan
6. f.peningkatan kualitas pelayanan publik.
(2)Indikator area perubahan pada komponen pengungkit penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1)Komponen hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, difokuskan pada dua sasaran utama, meliputi:
1. a.terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel; dan
2. b.kualitas pelayanan publik yang prima.
(2)Pengukuran sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.nilai persepsi korupsi (survei eksternal), yaitu hasil survei kuantitatif terhadap stakeholders terkait tentang tingkat korupsi yang terjadi pada Perangkat Daerah yang mengusulkan ZI; dan
2. b.capaian kinerja lebih baik, yaitu capaian realisasi kinerja sesuai perjanjian kinerja.
(3)Pengukuran sasaran terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, dilakukan melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal) yang mengacu pada kebijakan terkait survey kepuasan masyarakat yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
(4)Komponen survei kuantitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.diskriminasi pelayanan, yaitu Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan tidak memandang faktor suku, agama, kekerabatan, almamater, dan sejenisnya;
2. b.kecurangan pelayanan, yaitu Perangkat Daerah tidak memberikan layanan diluar ketentuan dan/atau mengindikasikan kecurangan;
3. c.menerima imbalan dan/atau gratifikasi, yaitu Perangkat Daerah tidak menerima/ meminta imbalan dan/atau gratifikasi diluar ketentuan yang berlaku;
4. d.percaloan, yaitu tidak terjadi praktik percaloan di Perangkat Daerah yang mengusulkan ZI; dan
5. e.pungutan liar, yaitu Perangkat Daerah yang mengusulkan ZI dipastikan tidak terjadi permintaan biaya diluar ketentuan.
(5)Kriteria capaian kinerja lebih baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.target kinerja utama tercapai lebih dari 100% (seratus persen) dan lebih baik dari capaian kinerja tahun sebelumnya serta lebih baik dari capaian kinerja nasional atau rata-rata capaian kinerja unit yang sejenis;
2. b.target kinerja utama tercapai 100% (seratus persen) dan lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya;
3. c.target kinerja utama tercapai 100% (seratus persen) atau lebih, namun tidak lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya;
4. d.target kinerja utama tidak tercapai; dan
5. e.kinerja utama tidak berorientasi hasil.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…