DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 37 Tahun 2025

Nomor: 37
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Sasaran dan Jangka Waktu, Besaran Bantuan dan Pemanfaatan, Persyaratan Perguruan Tinggi, Mekanisme Seleksi, Penyaluran Bantuan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi, Pemberhentian Bantuan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa pada program satu keluarga satu sarjana dilaksanakan dengan transparan, demokratis, aman, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa pada program satu keluarga satu sarjana, perlu pengaturan dalam Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan SALINAN

e.Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Pada Program Satu Keluarga Satu Sarjana; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PADA PROGRAM SATU KELUARGA SATU SARJANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2.Bupati adalah Bupati Brebes.
3.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Brebes.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelengara Pemerintah Daerah.
7.Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dindikpora adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.
8.Kepala Dinas adalah Kepala Dindikpora Kabupaten Brebes.
9.Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
10.Berprestasi adalah mempunyai prestasi tinggi baik di bidang akademik, kegiatan ko-kurikuler, maupun ekstrakurikuler, serta memiliki kepribadian yang baik.
11.Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
12.Keluarga Miskin adalah keluarga yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.
13.Program Satu Keluarga Satu Sarjana adalah pemberian bantuan biaya pendidikan bagi satu mahasiswa di dalam satu kartu keluarga, bagi satu mahasiswa di dalam satu keluarga yang belum ada anggota keluarga yang sarjana.

Pasal 2

Tujuan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa pada Program Satu Keluarga Satu Sarjana meliputi :

a.memberikan kesempatan dan bantuan luas bagi mahasiswa untuk tetap kuliah dengan membantu mereka memperoleh pendidikan yang lebih baik;
b.meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi namun memiliki prestasi akademik yang baik;
c.meningkatkan prestasi calon mahasiswa, baik bidang kurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler (akademik dan non akademik);
d.melakukan pendataan dan upaya meminimalisir kemungkinan mahasiswa yang kesulitan biaya pendidikan untuk tetap berkuliah;
e.melahirkan lulusan yang mandiri, produktif, dan memiliki kepedulian sosial sehingga mampu berperan dalam upaya memutuskan mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat;
f.menjamin keberlangsungan studi mahasiswa dengan tepat waktu;
g.meningkatkan indeks pembangunan manusia Daerah; dan
h.mendukung ketercapaian tujuan program pendidikan nasional.

BAB II

SASARAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 3

Sasaran program bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa pada Program Satu Keluarga Satu Sarjana meliputi:

a.mahasiswa yang berasal dari Daerah / memiliki kartu tanda penduduk Daerah;
b.mahasiswa yang sudah diterima secara sah di satuan perguruan tinggi;
c.mahasiswa yang belum pernah mendapatkan bantuan Beasiswa/bantuan sosial atau sejenisnya baik dari pusat maupun dari Perguruan Tinggi;
d.mahasiswa bukan dari keluarga kepolisian negara republik indonesia/tentara nasional indonesia/aparatur sipil negara/badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah;
e.mahasiswa mempunyai prestasi akademik maupun non akademik tertentu ditingkat provinsi atau nasional dengan membuktikan sertifikat atau piagam, dan tergolong dari keluarga kurang mampu dengan ketentuan:
1. 1.berasal dari keluarga tidak mampu penerima program keluarga harapan;
2. 2.pemegang kartu keluarga sejahtera;
3. 3.berasal dari panti sosial/panti asuhan;
4. 4.berasal dari keluarga yang masuk dalam data tunggal sosial ekonomi nasional; dan/atau
5. 5.surat keterangan tidak mampu yang telah terverifikasi oleh dinal sosial.
f.memberi peluang bagi lulusan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah negeri dan swasta/paket c dari siswa berprestasi dan tidak mampu secara ekonomi, untuk melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi sampai dengan lulus.

Pasal 4

Jangka waktu pemberian bantuan biaya Pendidikan mahasiswa pada Program Satu Keluarga Satu Sarjana meliputi:

a.Diploma (DIII) selama 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester; dan
b.Strata (S1) selama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester.

BAB III

BESARAN BANTUAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 5

(1)Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa pada Program Satu Keluarga Satu Sarjana berupa nilai bantuan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) /mahasiwa/pertahun bagi mahasiswa baru yang sudah dinyatakan diterima di perguruan tinggi dari semester awal sampai seterusnya
(2)Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 6

Pemanfaatan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa pada Program Satu Keluarga Satu Sarjana untuk membantu biaya pembayaran uang perkuliahan sampai dengan lulus.

BAB IV

PERSYARATAN PERGURUAN TINGGI

Pasal 7

Persyaratan Perguruan Tinggi merupakan Perguruan Tinggi negeri/swasta yang mempunyai izin operasional di Daerah.

BAB V

MEKANISME SELEKSI

Pasal 8

(1)Dalam pelaksanaan calon penerima bantuan biaya pendidikan perlu membentuk tim pengelola Program Satu Keluarga Satu Sarjana.
(2)Mekaniseme seleksi penerima Bantuan biaya Pendidikan pada Program Satu Keluarga Satu Sarjana dilaksanakan oleh tim evaluasi dan verifikasi perguruan tinggi dengan melakukan seleksi administrasi berkas administrasi secara internal sesuai dengan ketentuan petunjuk teknis satuan perguruan tinggi.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENYALURAN BANTUAN

Pasal 9

Penyaluran dana program bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa Daerah pada Program Satu Keluarga Satu Sarjana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah disalurkan langsung melalui rekening penerima ( BPD Bank Jateng ).

BAB VII

PENGAWASAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 10

Pelaksanaan pengawasan pemberian bantuan biaya pendidikan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…