DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Susunan Organisasi, UPTD Laboratorium Lingkungan Kelas A, UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah Brebes Kelas A, UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah Ketanggungan Kelas A, UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah Bumiayu Kelas A, Kelompok Jabatan Fungsional, Kepegawaian, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja berorientasi pada terwujudnya tata organisasi dan tata kerja yang baik, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat;
c.bahwa Pemerintah Daerah perlu dasar hukum dalam pengaturan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dalam bentuk Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); MEMUTUSKAN: Menetapkan : SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi suatu kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Brebes.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.
5.Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes.
7.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang kemudian disebut UPTD merupakan unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan operasional Dinas.
8.Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas.
9.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)UPTD merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas.
(2)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3)UPTD dalam Dinas meliputi:
1. a.UPTD laboratorium lingkungan kelas A;
2. b.UPTD pengelolaan sampah wilayah Brebes kelas A;
3. c.UPTD pengelolaan sampah wilayah Ketanggungan kelas A; dan
4. d.UPTD pengelolaan sampah wilayah Bumiayu kelas A.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
1. a.Kepala UPTD;
2. b.kepala sub bagian tata usaha; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN KELAS A

Pasal 4

UPTD laboratorium lingkungan kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(3)huruf a mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional di bidang laboratorium lingkungan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD laboratorium lingkungan kelas A mempunyai fungsi:

a.penyusunan rencana/program pembinaan, pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan standar kerja UPTD laboratorium lingkungan kelas A;
b.pelaksanaan ketatausahaan UPTD laboratorium lingkungan kelas A;
c.pelaksanaan operasional UPTD laboratorium lingkungan kelas A;
d.pengujian dan analisis serta metode analisis laboratorium untuk seluruh komponen lingkungan;
e.pengembangan teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku;
f.pelaksanaan penelitian dan pengujian mutu lingkungan;
g.pelaksanaan kegiatan antar laboratorium lingkungan;
h.pelaksanaan analisis laboratorium sebagai laboratorium rujukan; dan
i.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 6

(1)Kepala UPTD laboratorium lingkungan kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD laboratorium lingkungan kelas A serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD laboratorium lingkungan kelas A mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan rencana program kegiatan UPTD sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja Dinas;
2. b.menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
3. c.memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir;
4. d.merencanakan bahan rumusan kebijakan pengembangan teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
5. e.merencanakan bahan pelaksanaan penelitian dan pengujian mutu lingkungan serta uji profisiensi antar laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
6. f.merencanakan bahan pelaksanaan analisis laboratorium sebagai laboratorium rujukan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan serta merencanakan dan mengkoordinasikan kelompok jabatan fungsional;
7. g.membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai tugas dan fungsinya;
8. h.pelaksanaan tugas kepegawaian dan keuangan pada kegiatan teknis/operasional UPTD; dan
9. i.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 7

Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang kepala sub bagian tata usaha mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga serta pengelolaan keuangan dan aset unit kerja sesuai dengan standar operasional agar kegiatan berjalan dengan baik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB V

UPTD PENGELOLAAN SAMPAH WILAYAH BREBES KELAS A

Pasal 8

UPTD pengelolaan sampah wilayah Brebes kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional di bidang pengelolaan sampah.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, UPTD pengelolaan sampah wilayah Brebes kelas A mempunyai fungsi :

a.penyusunan rencana/program pembinaan, pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan standar kerja UPTD pengelolaan sampah wilayah Brebes kelas A;
b.pelaksanaan ketatausahaan UPTD pengelolaan sampah wilayah Brebes kelas A;
c.pelaksanaan operasional UPTD pengelolaan sampah wilayah Brebes kelas A;
d.pelaksanaan pencatatan angkutan sampah dan penimbangan volume sampah yang masuk tempat pemrosesan akhir;
e.pelaksanaan penampungan dan pemilahan sampah;
f.pelaksanaan pengolahan sampah pada kawasan tempat pemrosesan akhir;
g.pelaksanaan pengolahan limbah licit dan gas metan;
h.pelaksanaan pengelolaan sumur pantau;
i.pelaksanaan pemrosesan sampah;
j.pengelolaan kebersihan dan penghijauan kawasan tempat pemrosesan akhir;
k.pelaksanaan pemeliharaan dan/atau perbaikan sarana prasarana pada UPTD pengelolaan sampah wilayah Brebes kelas A;
l.pelaksanaan pengendalian, monitoring, dan evaluasi terhadap dampak lingkungan pada tempat pemrosesan sampah;
m.pelaksanaan administrasi UPTD pengelolaan sampah wilayah Brebes kelas A; dan
n.pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi UPTD pengelolaan sampah wilayah Brebes kelas A.

Pasal 10

(1)Kepala UPTD pengelolaan sampah wilayah Brebes kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD pengelolaan sampah wilayah Brebes kelas A serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala UPTD pengelolaan sampah wilayah Brebes kelas A mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan rencana program kegiatan UPTD sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja Dinas;
2. b.menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
3. c.memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir;
4. d.mengkaji dan merumuskan data dan informasi kegiatan pelatihan;
5. e.menyelengarakan pelaksanaan pelatihan;
6. f.melaksanakan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke tempat pembuangan sampah dan/atau tempat pengelolaan sampah reuse reduce recycle Daerah;
7. g.melaksanakan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah, tempat pembuangan sampah dan tempat pengelolaan sampah reuse reduce recycle ke tempat pembuangan akhir dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu Daerah;
8. h.melaksanakan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi);
9. i.melaksanakan pemrosesan akhir sampah (penimbunan/pamadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas);
10. j.melaksanakan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) tempat pembuangan sampah, tempat pengelolaan sampah reuse reduce recycle, tempat pembuangan akhir dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu Daerah;
11. k.melaksanakan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir Daerah;
12. l.melaksanakan pengkoordinasian manajemen kepegawaian lingkup UPTD;
13. m.melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup UPTD;
14. n.melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup UPTD;
15. o.membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai tugas dan fungsinya;
16. p.pelaksanaan tugas kepegawaian dan keuangan pada kegiatan teknis/operasional UPTD; dan
17. q.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…