DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 46 Tahun 2025

Nomor: 46
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pakaian Dinas ASN, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas, Pendanaan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa, dan motivasi kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;
c.bahwa Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pedoman Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pedoman Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah belum mengakomodir kebutuhan organisasi terhadap penggunaan pakaian dinas dan atribut pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara, sehingga perlu diganti; SALINAN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Brebes.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Brebes.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
6.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7.Camat adalah Pimpinan Kecamatan di Kabupaten Brebes.
8.Lurah adalah Pimpinan Kelurahan di Kabupaten Brebes.
9.Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan.
10.Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
11.PDH Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu.
12.Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
13.Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
14.Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
15.Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia yang didirikan pada tanggal 29 November 1971 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai
16.Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
17.Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan ASN sesuai dengan jenis Pakaian Dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya

Pasal 2

Penggunaan Pakaian Dinas bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS ASN

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

a.PDH;
b.PDH Perangkat Daerah tertentu;
c.PSL;
d.PDL;
e.PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
f.PDU Perangkat Daerah tertentu;
g.PDU Camat dan Lurah; dan
h.pakaian seragam batik KORPRI.

Pasal 4

(1)PDH sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 3 huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
(2)PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.PDH khaki;
2. b.PDH kemeja putih; dan
3. c.PDH batik/tenun/lurik
4. d.PDH khas Daerah.

Pasal 5

(3)PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.PDH khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
(4)Penggunaan PDH khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
(5)PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan selasa.

Pasal 6

(1)PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.PDH kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.PDH kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
(2)PDH kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
(3)Penggunaan PDH kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
(4)PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari rabu.

Pasal 7

(1)PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c digunakan pada:
1. a.hari kamis;
2. b.hari jumat;
3. c.hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober; atau
4. d.pada pelaksanaan kegiatan perayaan tertentu atau perayaan hari besar.
(2)PDH Batik sebagaimana pada ayat (1) huruf a adalah PDH batik motif Sidomukti Ukel yang digunakan pada Hari kamis minggu pertama dan motif batik brebesan lainnya pada hari kamis minggu kedua, ketiga, dan keempat.
(3)Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH batik/tenun/lurik juga digunakan pada hari sabtu.

Pasal 8

(1)PDH Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d terdiri atas:
1. a.Pakaian Adat Brebesan; atau
2. b.Pakaian dengan motif / model / jenis / corak / warna khas Daerah.
(2)Pakaian Adat Brebesan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan pada tanggal 18 (delapan belas) setiap bulan dan peringatan hari jadi Daerah.
(3)PDH Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), merupakan Pakaian Dinas yang dipakai pada hari dan acara tertentu berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan perayaan/event tertentu atau perayaan hari besar, hari jadi/ulang tahun Daerah atau peringatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dengan model dan jenis atau coraknya ditentukan secara spesifik dalam undangan/surat pemberitahuan acara sebagai kode busana resmi.

Pasal 9

Jenis dan model PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1)PDH Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN yang menyelenggarakan urusan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)PDH Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.PDH pada Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat, Pemadam Kebakaran, dan Penyidik PNS;
2. b.PDH pada Dinas Perhubungan;
3. c.PDH pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana Daerah; dan
4. d.Pakaian Batik Persatuan Guru Republik Indonesia pada Dinas Pendidikan.
(3)PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
(4)Model, bentuk, warna dan atribut PDH sebagaimanad imaksud pada ayat (1) berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…