DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kelompok Jabatan Fungsional, Kepegawaian, Tata Kerja dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak;
c.bahwa Pemerintah Daerah perlu memiliki dasar hukum dalam Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam bentuk Peraturan Bupati; SALINAN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi suatu kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Brebes.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.
5.Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes.
6.Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang melaksanakan kegiatan operasional Dinas di bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.
7.Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
8.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9.Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
10.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
11.Pelayanan Terpadu adalah penyelenggaraan layanan yang terintegrasi, multiaspek, lintas fungsi dan sektor bagi Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
12.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD PPA Tipe B pada Dinas.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas.
(2)UPTD PPA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD PPA yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Susunan organisasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
1. a.Kepala UPTD; dan
2. b.Kelompok Jabatan Fungsional;
(2)Bagan susunan organisasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya

Pasal 6

Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

a.menerima laporan atau penjangkauan Korban;
b.memberikan informasi tentang hak Korban;
c.memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
d.memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
e.memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;
f.menyediakan layanan hukum;
g.mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
h.mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban dan Keluarga Korban yang perlu dipenuhi segera;
i.memfasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas;
j.mengoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak Korban dengan lembaga lainnya; dan
k.memantau pemenuhan hak Korban oleh aparatur penegak hukum selama proses acara peradilan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPTD PPA mempunyai fungsi:

a.penyediaan sarana, tempat, dan atau ruang pelayanan;
b.penataan pola pelayanan;
c.penjaminan kualitas pelayanan;
d.penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian aduan masyarakat;
e.pemantauan dan evaluasi; dan
f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

(1)Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.
(2)Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(3)Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Jenis dan Jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat
(1)ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(6)Pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) melaksanakan tugas dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD PPA.
(8)Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi baik di dalam maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 9

(1)Selain jabatan Kepala UPTD PPA, dan Jabatan Fungsional pada UPTD PPA terdapat Jabatan Pelaksana.
(2)Pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian Kepala UPTD PPA, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana di lingkungan UPTD PPA dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan jabatan pengawas eselon IVb.
(4)Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 10

(1)Kepala UPTD PPA, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana harus memberikan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
(2)Kepala UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
(3)Kepala UPTD PPA bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksana tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
(4)Hubungan antara Kepala UPTD PPA dengan bawahannya serta sebaliknya secara administratif.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…