DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2026

Nomor: 5
Tahun: 2026
Ditetapkan: 6 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pertimbangan Pemberian Insentif Fiskal, Tata Cara Pemberian Instansi Fiskal, Kemudahan Perpajakan, Evaluasi Pemberian Insentif Fiskal, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Administrasi dan Tata Cara Pemberian Insentif Fiskal Pajak Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik SALINAN Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG ADMINISTRASI DAN TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF FISKAL PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Brebes.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes.
6.Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Brebes yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan bidang pendapatan.
7.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
11.Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten.
12.Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
13.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
14.Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
15.Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
16.Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
17.Jasa Perhotelan adalah jasa penyedia akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
18.Jasa Parkir adalah jasa penyedia atau penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
19.Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
20.Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
21.Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang- undangan di bidang mineral dan batu bara.
22.Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
23.Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
24.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
25.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
26.Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
27.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
28.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
29.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
30.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
31.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
32.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
33.Insentif Fiskal Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Insentif Fiskal adalah pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksinya kepada pelaku usaha.
34.Pemberian Insentif Fiskal adalah dukungan kebijakan Fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah.

BAB II

PERTIMBANGAN PEMBERIAN INSENTIF FISKAL

Pasal 2

(1)Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan Insentif Fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
(2)Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok pajak dan/atau sanksinya.
(3)Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
1. a.kemampuan membayar Wajib Pajak;
2. b.Kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
3. c.untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
4. d.objek pajak bersifat nirlaba;
5. e.untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
6. f.untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

Pasal 3

(1)Selain berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati dapat memberikan Insentif Fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok pajak dan/atau sanksinya berdasarkan pertimbangan tertentu untuk kepentingan Daerah.
(2)Pertimbangan tertentu untuk kepentingan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut :
1. a.untuk mempercepat target pencapaian pendapatan Daerah;
2. b.untuk mendukung capaian program atau penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
3. c.untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme atau kepahlawanan melalui momentum peringatan hari besar nasional atau hari lahir Daerah; dan/atau
4. d.untuk mengantisipasi adanya gejolak sosial, ekonomi masyarakat sebagai akibat adanya kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Pasal 4

(1)Pemberian Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
1. a.tingkat kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
2. b.kesinambungan usaha Wajib Pajak;
3. c.kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di Daerah;
4. d.penggunaan sumber daya lokal;
5. e.pemberian kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik; dan/atau
6. f.kemitraan dengan usaha mikro dan ultra mikro.
(2)Pemberian Insentif Fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang- undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
(3)Pemberian Insentif Fiskal kepada objek pajak bersifat nirlaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, diberikan kepada organisasi yang tidak bertujuan mencari keuntungan.
(4)Pemberian Insentif Fiskal untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e didasarkan kepada:
1. a.rencana pembangunan jangka panjang dan menengah Daerah;
2. b.rencana pembangunan industri Daerah; dan/atau
3. c.rencana pembangunan kepariwisataan Daerah.
(5)Pemberian Insentif Fiskal untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f, dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 5

Dampak objek Pajak terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori, meliputi:

a.dampak bencana berat dalam hal bencana mengakibatkan kegiatan yang menjadi objek Pajak berhenti beroperasi untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan berturut-turut;
b.dampak bencana sedang dalam hal bencana mengakibatkan kegiatan yang menjadi objek Pajak tersisa paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal berdasarkan laporan keuangan; dan
c.dampak bencana ringan yaitu dalam hal bencana mengakibatkan volume kegiatan yang menjadi objek pajak tersisa paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas maksimal berdasarkan laporan keuangan.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF FISKAL

Pasal 6

(1)Berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan, Bupati dapat memberikan Insentif Fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak dan/atau sanksi pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
(2)Bupati secara jabatan tanpa permohonan dari Wajib Pajak dapat memberikan Insentif Fiskal yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Permohonan pemberian Insentif Fiskal untuk Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati, diajukan setelah Pajak ditetapkan.
(4)Permohonan pemberian Insentif Fiskal untuk Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri, dapat langsung diajukan.
(5)Permohonan pemberian Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan dalam hal:
1. a.Wajib Pajak sedang melakukan upaya hukum di bidang perpajakan;
2. b.bunga yang dikenakan atas surat keputusan angsuran dan/atau penundaan pembayaran; atau
3. c.kekhilafan Wajib Pajak yang terjadi, merupakan suatu perbuatan pengulangan dalam kurun waktu satu Tahun Pajak.
(6)Wajib Pajak dapat diberikan pengurangan sanksi administrasi atas Pajak paling banyak 100% (seratus persen) atau penghapusan atas pengenaan sanksi administratif untuk masa Pajak tahun berjalan dan/atau masa Pajak tahun-tahun sebelumnya.
(7)Pengurangan sanksi administrasi atas Pajak sebesar 100% (seratus persen) atau penghapusan atas pengenaan sanksi administratif tidak dapat diberikan untuk permohonan yang ke 2 (dua) dan seterusnya atau objek Pajak pada tahun Pajak yang sama.
(8)Pemberian Insentif Fiskal berdasarkan pertimbangan tertentu untuk kepentingan Daerah diberikan tanpa melalui pengajuan permohonan dari Wajib Pajak.
(9)Pemberian Insentif Fiskal berdasarkan pertimbangan tertentu untuk kepentingan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1)Pemberian Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok pajak dan/atau sanksi pajak yang nilai pajaknya sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan bidang pendapatan.
(2)Pemberian Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok pajak dan/atau sanksi pajak yang nilai pajaknya lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.
(3)Ketentuan mengenai besaran pemberian Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1)Pemohon mengajukan permohonan pemberian Insentif Fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak dan/atau sanksi Pajak secara tertulis kepada Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri persyaratan administrasi.
(2)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.surat permohonan diajukan dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani Wajib pajak, minimal memuat:
  1. 1.nama dan alamat Wajib Pajak;
  2. 2.jenis Pajak;
  3. 3.besaran permohonan pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan atau sanksi pajak yang dimohon; dan
  4. 4.alasan yang mendasari diajukannya permohonan.
2. b.fotokopi identitas Wajib Pajak yang masih berlaku dan kuasanya jika dikuasakan;
3. c.fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas pengurus dan fotokopi akta pendirian dan perubahannya untuk Wajib Pajak Badan;
4. d.surat kuasa jika dikuasakan yang dilengkapi dengan fotokopi identitas penerima kuasa yang masih berlaku;
5. e.fotokopi SKPD atau SPPT PBB-P2 untuk Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati; dan
6. f.fotokopi SKPDKB atau SKPDKBT untuk kekurangan Pajak terutang.
(3)Permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
(4)Dalam hal permohonan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk harus memberikan jawaban secara tertulis dengan memberitahukan kekurangan persyaratan serta alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya jika dikuasakan.

Pasal 9

(1)Berdasarkan permohonan yang telah diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pejabat yang ditunjuk melakukan Pemeriksaan berkas permohonan yang diajukan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan.
(2)Pejabat yang ditunjuk dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
(3)Hasil Pemeriksaan digunakan sebagai dasar pengambilan Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk menerima atau menolak permohonan.
(4)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa menerima seluruhnya, menolak, atau menerima sebagian.
(5)Keputusan atas permohonan pemberian Insentif Fiskal diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.
(6)Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan dianggap diterima seluruhnya.

BAB IV

KEMUDAHAN PERPAJAKAN

Pasal 10

(1)Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
1. a.perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
2. b.pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
(2)Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
(3)Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Kepala Daerah secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
(4)Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
(5)Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(6)Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
(7)Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
1. a.menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
2. b.menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
3. c.menolak permohonan Wajib Pajak.
(8)Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
(9)Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
(10)Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayal (2) dan ayat (4) meliputi:
1. a.bencana alam;
2. b.kebakaran;
3. c.kerusuhan massal atau huru-hara;
4. d.wabah penyakit; dan/ atau
5. e.keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
(11)Ketentuan mengenai pemberian fasilitas angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

(1)Pemohon mengajukan permohonan pemberian kemudahan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) secara tertulis kepada Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri persyaratan administrasi.
(2)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.surat permohonan yang diajukan dalam bahasa Indonesia yang ditandatangani Wajib Pajak, paling sedikit memuat:
  1. 1.nama dan alamat Wajib Pajak;
  2. 2.jenis Pajak;
  3. 3.jumlah Pajak terutang atau Utang Pajak;
  4. 4.alasan yang mendasari diajukannya permohonan, yaitu: a) adanya keadaan kahar (force majeure) yang dialami Wajib Pajak; dan/atau b) adanya kesulitan likuiditas yang dialami Wajib Pajak.
  5. 5.mencantumkan tanggal batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak yang dimohonkan.
2. b.fotokopi identitas Wajib Pajak yang masih berlaku dan kuasanya jika dikuasakan;
3. c.fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas pengurus dan fotokopi akta pendirian dan perubahannya untuk Wajib Pajak Badan;
4. d.surat kuasa jika dikuasakan yang dilengkapi dengan fotokopi identitas penerima kuasa yang masih berlaku;
5. e.data, informasi, keterangan atau hal lain yang dapat membuktikan adanya keadaan kahar (force majeure) dalam hal permohonan keadaan kahar (force majeure) yang dialami Wajib Pajak;
6. f.laporan keuangan yang menunjukkan Wajib Pajak dalam kondisi kesulitan likuiditas dalam harl permohonan didasarkan pada kesulitan likuiditas;
7. g.dalam hal pengajuan permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak, melampirkan:
  1. 1.surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya untuk yang telah ada ketetapan Pajak; atau
  2. 2.penghitungan sementara Pajak terutang untuk yang belum ada surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya.
8. h.dalam hal pengajuan permohonan perpanjangan pelaporan Pajak, melampirkan:
  1. 1.penghitungan sementara Pajak terutang untuk yang belum ada surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya; dan
  2. 2.bukti pembayaran atau penyetoran Pajak, apabila telah dilakukan pembayaran Pajak.
9. i.dalam hal pengajuan permohonan pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak, melampirkan:
  1. 1.surat ketetapan Pajak untuk yang telah ada ketetapan Pajak; atau
  2. 2.surat ketetapan Pajak untuk yang telah ada ketetapan Pajak.
10. j.fotokopi SKPD atau SPPT PBB-P2 untuk Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati; dan
11. k.fotokopi SKPDKB atau SKPDKBT untuk kekurangan Pajak terutang.
(3)Dalam hal Wajib Pajak mengajukan perpanjangan batas waktu pembayaran dan pelaporan Pajak untuk Masa Pajak yang sama, pengajuan dapat disampaikan dalam 1 (satu) surat permohonan.
(4)Permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
(5)Dalam hal permohonan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati melalui Pejabat yang ditujuk harus memberikan jawaban secara tertulis dengan memberitahukan kekurangan persyaratan serta alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya jika dikuasakan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…