DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 50 Tahun 2025

Nomor: 50
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, TK Negeri, SD Negeri, SMP Negeri, SKB, Kelompok Jabatan Fungsional, Kepegawaian, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, perlu organisasi yang efektif dan efisien;
c.bahwa Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu dicabut;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Berupa Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BERUPA SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi suatu kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Brebes.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.
5.Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dindikpora adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dindikpora Kabupaten Brebes.
7.Unit Pelaksana Teknis Daerah Berupa Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8.Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas sebagai kepala Satuan Pendidikan formal untuk memimpin dan mengelola Satuan Pendidikan pada taman kanak-kanak, taman kanak-kanak luar biasa, sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa.
9.Wakil Kepala Sekolah adalah Wakil Kepala Satuan Pendidikan Formal.
10.Kepala Sanggar Kegiatan Belajar adalah Kepala Satuan Pendidikan Nonformal.
11.Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
12.Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13.Program Pendidikan Nonformal adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
14.Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
15.Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
16.Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
17.Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah unit pelaksana teknis Dinas yang menangani urusan pendidikan pada Daerah yang berbentuk satuan pendidikan nonformal sejenis.
18.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
19.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD berupa Satuan Pendidikan pada Dindikpora.
(2)Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Satuan Pendidikan Formal; dan
2. b.Satuan Pendidikan Nonformal.
(3)Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
1. a.TK Negeri;
2. b.SD Negeri; dan
3. c.SMP Negeri.
(4)Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah SKB.
(5)Daftar Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan NonFormal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada Dindikpora.
(2)Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dipimpin oleh Kepala Sekolah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3)Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dipimpin oleh Kepala SKB yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV

TK NEGERI

Pasal 4

TK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan pada TK Negeri.

Pasal 5

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, TK Negeri menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana pembelajaran;
2. b.pelaksanaan kegiatan pembelajaran;
3. c.evaluasi kegiatan pembelajaran;
4. d.pelaksanaan administrasi; dan
5. e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2)Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TK Negeri dapat menetapkan jumlah rombongan belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Susunan Organisasi TK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a terdiri atas :
1. a.Kepala Sekolah; dan
2. b.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan susunan organisasi TK Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

SD NEGERI

Pasal 7

SD Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan pada SD Negeri.

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, SD Negeri menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana pembelajaran;
2. b.pelaksanaan kegiatan pembelajaran;
3. c.evaluasi kegiatan pembelajaran;
4. d.pelaksanaan administrasi; dan
5. e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2)Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SD Negeri dapat menetapkan jumlah rombongan belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Susunan Organisasi SD Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b terdiri atas :
1. a.Kepala Sekolah; dan
2. b.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan susunan organisasi SD Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

SMP NEGERI

Pasal 10

SMP Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan pada SMP Negeri.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…