DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 54 Tahun 2025

Nomor: 54
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Arah RAD-PPM, Pelaksanaan RAD-PPM, Pembinaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa merkuri banyak digunakan dalam usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi memberikan dampak serius terhadap kesehatan dan lingkungan hidup sehingga memerlukan langkah-langkah pengurangan dan penghapusan merkuri;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri, Rencana Aksi Daerah Penghapusan Merkuri Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati; SALINAN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73);
6.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1619); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI.

BAB I

DESKRIPSI PROFIL DAERAH 1.1. KONDISI GEOGRAFIS Kabupaten Brebes merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kondisi geografis Kabupaten Brebes yang beragam dengan wilayah dataran rendah, perbukitan, dan pegunungan memberikan tantangan tersendiri dalam perencanaan pembangunan. Adanya akses ke Laut Jawa dan kedekatannya dengan jalur transportasi utama membuat Brebes menjadi daerah yang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Kabupaten ini memiliki posisi strategis karena terletak di pesisir utara Pulau Jawa dengan ketinggian terbentang dari 0–500 mdpl dari arah utara ke selatan., membentang dari arah utara ke selatan pada titik koordinat antara 6°44" - 7°21" Lintang Selatan dan antara 108°41"- 109°11" Bujur Timur; dengan batas-batas dengan batas-batas administrasi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Brebes ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2.Bupati adalah Bupati Kabupaten Brebes.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Merkuri adalah zat kimia yang terdiri dari unsur Merkuri tunggal atau senyawanya yang berikatan dengan satu atau lebih unsur kimia lainnya.
5.Lepasan Merkuri adalah terlepasnya Merkuri ke air dan tanah.
6.Penghapusan Merkuri adalah upaya pelarangan produksi Merkuri, penggunaan Merkuri, dan/atau penggantian Merkuri dengan bahan alternatif yang ramah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
7.Rencana Aksi Daerah Penghapusan Merkuri yang selanjutnya disingkat RAD-PPM adalah dokumen rencana kerja tahunan untuk mengurangi dan menghapuskan Merkuri di Daerah yang terpadu dan berkelanjutan.
8.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat meliputi tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
10.Instansi/Lembaga Lainnya adalah Instansi dan/atau lembaga pemerintahan di luar lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki tugas dalam pelaksanaan kegiatan RAD-PPM.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pengurangan dan penghapusan Merkuri di Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini agar pengurangan dan penghapusan Merkuri dapat dilakukan lebih terarah, terencana dan berkelanjutan.

BAB II

KONDISI UMUM PENGELOLAAN MERKURI PADA BIDANG PRIORITAS 2.1. BIDANG PRIORITAS MANUFAKTUR Sektor industri memegang peranan penting dalam Pembangunan daerah Kabupaten Brebes yang merupakan penyumbang PBRB urutan kedua pada triwulan I tahun 2024 setelah sektor pertanian yaitu sebesar 18,65 persen.

Pasal 4

RAD-PPM menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dan/atau Instansi/Lembaga Lainnya dalam melaksanakan kebijakan terkait pengurangan dan penghapusan Merkuri di Daerah.

Pasal 5

(1)RAD-PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun berdasarkan kajian teknis.
(2)Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam dokumen dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.ringkasan eksekutif;
2. b.deskripsi profil Daerah;
3. c.kondisi umum pengelolaan Merkuri pada bidang prioritas, meliputi:
  1. 1.manufaktur;
  2. 2.energi;
  3. 3.PESK; dan
  4. 4.kesehatan;
4. d.identifikasi permasalahan dan tantangan pengelolaan Merkuri di Daerah; dan
5. e.identifikasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Merkuri.
(3)Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)RAD-PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat strategi, kegiatan dan target pengurangan dan penghapusan Merkuri di Daerah.
(2)RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada bidang kesehatan.
(3)RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Pasal 7

(1)RAD-PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berisi upaya yang bersifat multisektoral dan terintegrasi dengan rencana pembangunan Daerah.
(2)Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat partisipatif dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Perencanaan RAD-PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang kesehatan.
(2)Perencanaan RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah dan Instansi/Lembaga Lainnya di Daerah serta pihak-pihak lain yang terkait.

BAB III

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PENGELOLAAN MERKURI DI DAERAH Pengelolaan merkuri di daerah merupakan isu krusial yang membutuhkan perhatian serius mengingat dampaknya terhadap kesehatan manusia, lingkungan, dan keberlanjutan pembangunan. Merkuri adalah logam berat beracun yang digunakan secara luas di berbagai sektor, termasuk tambang emas skala kecil (PESK), pembangkit energi, industri manufaktur, dan penggunaan alat kesehatan.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan RAD-PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
(2)Pelaksanaan RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah dan Instansi/Lembaga Lainnya di Daerah dan pihak lain yang terkait.

Pasal 10

(1)Sasaran Pelaksanaan RAD-PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yaitu Penghapusan Merkuri.
(2)Penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penghapusan penggunaan alat kesehatan mengandung Merkuri pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…