DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Jabatan dan Eselon, Otonomi Kepegawaian, Otonomi Keuangan dan Barang Milik Daerah, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu Kelas C, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu Kelas D sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan masyarakat sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Brebes tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu Kelas C; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMIAYU KELAS C.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi suatu kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Brebes.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.
5.Dinas adalah Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes.
7.Rumah Sakit Umum Daerah adalah rumah sakit yang didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
8.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu Kelas C.
9.Direktur adalah Direktur RSUD.
10.Komite Medik adalah Kelompok Tenaga Medik yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf medik fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
11.Komite Keperawatan adalah Kelompok Tenaga Keperawatan yang keanggotaannya dipilih dari anggota paramedik keperawatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
12.Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (social responbility) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
13.Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan dasilitas dan menyelnggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit.
14.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dibidangnya dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
16.Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
17.Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk RSUD Bumiayu Kelas C.

BAB III

KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 3

(1)RSUD merupakan unit organisasi bersifat khusus dalam penyelenggaraan layanan kesehatan secara profesional yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
(2)RSUD sebagaimana ayat (1) dipimpin oleh Direktur, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang–undangan.
(3)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit.

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi RSUD terdiri dari :
1. a.Direktur.
2. b.Bagian Tata Usaha:
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. 2.Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.
3. c.Bidang Pelayanan:
  1. 1.Seksi Pelayanan Medis; dan
  2. 2.Seksi Pelayanan Keperawatan.
4. d.Bidang Penunjang:
  1. 1.Seksi Penunjang Medis; dan
  2. 2.Seksi Penunjang Non Medis.
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional; dan
6. f.Unit Organisasi Pendukung.
(2)Bagan Struktur Organisasi RSUD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

(1)Tugas RSUD adalah memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
(2)Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD mempunyai fungsi:
1. a.penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
2. b.pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
3. c.penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
4. d.penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan tekhnologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

(1)Direktur sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur mempunyai fungsi :
1. a.perumusan dan perencanaan rencana strategis (renstra), sasaran, standar, dan program pelayanan kesehatan rumah sakit sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
2. b.perumusan kebijakan, penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan medis, non medis dan pengelolaan sistem informasi;
3. c.pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terhadap seluruh kegiatan rumah sakit;
4. d.melakukan koordinasi dengan instansi terkait tentang pelaksanaan kegiatan rumah sakit baik secara horizontal maupun vertikal;
5. e.pelaksanaan evaluasi, pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan rumah sakit;
6. f.Penyelenggaraan pengelolaan ketatausahaan dan kepegawaian rumah sakit;
7. g.pembinaan seluruh kegiatan rumah sakit serta kelompok jabatan fungsional; dan
8. h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas dalam perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan urusan administrasi umum, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, sistem informasi manajemen rumah sakit dan komunikasi publik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. Paragraf 1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan RSUD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 9

Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan yang mempunyai tugas perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan urusan keuangan dan pengadaan serta aset di lingkungan RSUD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 10

Bidang Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pelayanan yang mempunyai tugas perencanaan, pengkoordinasikan, pelaksanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan medis dan keperawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Brebes Nomor 93 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Brebes Nomor 93 Tahun 2022