DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Uraian Tugas, Kepegawaian, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes dan Peraturan Bupati Brebes Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan masyarakat sehingga perlu diganti; SALINAN
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi suatu kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4.Bupati adalah Bupati Brebes.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.
6.Dinas adalah Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes.
8.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
9.Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
10.Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
11.Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
12.Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
13.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
14.Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan adalah setiap orang yang bukan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang bekerja untuk mendukung atau menunjang penyelenggaraan Upaya Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau institusi lain bidang kesehatan.
15.Registrasi Puskesmas adalah pencatatan resmi Puskesmas yang telah memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16.Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang dilakukan melalui pelimpahan tugas dan tanggung jawab secara timbal balik.
17.Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan desa/kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan pelayanan desa serta meningkatkan pelayanan desa.
18.Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.
19.Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme.
20.Sistem Informasi Kesehatan adalah sistem yang mengintegrasikan berbagai tahapan pemrosesan, pelaporan, dan penggunaan informasi yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kesehatan serta mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan.
21.Sistem Informasi Kesehatan Nasional adalah Sistem Informasi Kesehatan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang mengintegrasikan dan menstandardisasi seluruh Sistem Informasi Kesehatan dalam mendukung pembangunan kesehatan.
22.Telekesehatan adalah pemberian dan fasilitasi layanan kesehatan, termasuk kesehatan masyarakat, layanan informasi kesehatan, dan layanan mandiri, melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital.
23.Telemedisin adalah pemberian dan fasilitasi layanan klinis melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Puskesmas pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
1. a.Puskesmas Salem;
2. b.Puskesmas Bentar;
3. c.Puskesmas Bantarkawung;
4. d.Puskesmas Buaran;
5. e.Puskesmas Bumiayu;
6. f.Puskesmas Kaliwadas;
7. g.Puskesmas Paguyangan;
8. h.Puskesmas Winduaji;
9. i.Puskesmas Sirampog;
10. j.Puskesmas Tonjong;
11. k.Puskesmas Kutamendala;
12. l.Puskesmas Larangan;
13. m.Puskesmas Sitanggal;
14. n.Puskesmas Ketanggungan;
15. o.Puskesmas Cikeusal Kidul;
16. p.Puskesmas Banjarharjo;
17. q.Puskesmas Bandungsari;
18. r.Puskesmas Cikakak;
19. s.Puskesmas Losari;
20. t.Puskesmas Bojongsari;
21. u.Puskesmas Kecipir;
22. v.Puskesmas Tanjung;
23. w.Puskesmas Kemurang Wetan;
24. x.Puskesmas Luwunggede;
25. y.Puskesmas Kersana;
26. z.Puskesmas Kluwut; aa. Puskesmas Bulakamba; bb. Puskesmas Siwuluh; cc. Puskesmas Wanasari; dd. Puskesmas Jagalempeni; ee. Puskesmas Sidamulya; ff. Puskesmas Jatirokeh; gg. Puskesmas Jatibarang hh. Puskesmas Klikiran; ii. Puskesmas Brebes; jj. Puskesmas Pemaron; kk. Puskesmas Kalimati; dan ll. Puskesmas Kaligangsa.
(2)Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan karakteristik wilayah kerjanya dikategorikan menjadi:
1. a.Puskesmas kawasan tidak terpencil;
2. b.Puskesmas kawasan terpencil; dan
3. c.Puskesmas kawasan sangat terpencil.
(3)Kategori Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas:
1. a.Puskesmas kawasan perkotaan; dan
2. b.Puskesmas kawasan perdesaan.
(4)Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan kemampuan pelayanan dikategorikan menjadi :
1. a.Puskesmas nonrawat inap; dan
2. b.Puskesmas rawat inap.
(5)Wilayah kerja Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Karakteristik wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Daftar Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)Ketentuan mengenai persyaratan, perizinan, registrasi, tata kelola pelayanan kesehatan, peningkatan mutu pelayanan kesehatan serta sistem jejaring pelayanan kesehatan Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Puskesmas dipimpin oleh Kepala Puskesmas.
(2)Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan fungsional bidang kesehatan yang mendapatkan tugas tambahan memimpin penyelenggaraan Puskesmas.
(3)Susunan organisasi Puskesmas terdiri atas:
1. a.Kepala; dan
2. b.Klaster.
(4)Bagan susunan organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

(1)Puskesmas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas memiliki fungsi penyelenggaraan Pelayanan kesehatan primer di wilayah kerjanya.
(3)Pelayanan kesehatan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pelayanan kesehatan yang terdekat dengan masyarakat sebagai kontak pertama Pelayanan kesehatan.
(4)Pelayanan kesehatan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan secara terintegrasi dengan tujuan:
1. a.pemenuhan kebutuhan kesehatan dalam setiap fase kehidupan;
2. b.perbaikan determinan kesehatan atau faktor yang mempengaruhi kesehatan yang terdiri atas determinan sosial, ekonomi, komersial, dan lingkungan; dan
3. c.penguatan kesehatan perseorangan, keluarga, dan masyarakat.
(5)Pemenuhan kebutuhan kesehatan dalam setiap fase kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi pemenuhan kebutuhan pada ibu, bayi dan anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia.
(6)Perbaikan determinan kesehatan atau faktor yang mempengaruhi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b melibatkan pihak terkait melalui penyusunan kebijakan dan tindakan lintas sektor untuk mengurangi risiko dari faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan.
(7)Perbaikan determinan kesehatan atau faktor yang mempengaruhi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan dukungan dan komitmen Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
(8)Penguatan kesehatan perseorangan, keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan untuk mengoptimalkan status kesehatan dengan membangun kemandirian hidup sehat serta menguatkan peran sebagai mitra pembangunan kesehatan dan pemberi asuhan untuk diri sendiri dan untuk orang lain.
(9)Penguatan kesehatan perseorangan, keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan untuk memberikan layanan yang berpusat pada perseorangan, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada masyarakat yang sesuai dengan latar belakang sosial budaya.

Pasal 6

(1)Dalam melaksanakan fungsi, Puskesmas berperan mewujudkan wilayah kerja yang sehat dengan masyarakat yang:
1. a.berperilaku hidup sehat;
2. b.mudah mengakses Pelayanan kesehatan bermutu;
3. c.hidup dalam lingkungan sehat; dan
4. d.memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, baik individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat.
(2)Perilaku hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat.
(3)Pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk penggerakan komunitas gaya hidup sehat.
(4)Kemudahan mengakses Pelayanan kesehatan bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui penyediaan jaminan kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan infrastruktur pendukung lainnya hingga tingkat desa/kelurahan, serta kemudahan dalam mendapatkan Pelayanan kesehatan.
(5)Penyediaan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
1. a.kerja sama dengan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dalam memberikan pelayanan bagi peserta program jaminan kesehatan; dan
2. b.mendorong masyarakat di wilayah kerjanya agar terdaftar sebagai peserta program jaminan kesehatan.
(6)Hidup dalam lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan hidup dalam kondisi kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial.
(7)Memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup keadaan kesehatan fisik, jiwa, ataupun sosial yang lebih baik dari sebelumnya yang dapat dicapai sesuai dengan kemampuan maksimal dari setiap orang atau masyarakat.

Pasal 7

(1)Selain tugas Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Puskesmas berperan mewujudkan masyarakat yang waspada terhadap kejadian luar biasa dan kejadian penyakit menular yang berpotensi menimbulkan wabah.
(2)Waspada terhadap kejadian luar biasa dan kejadian penyakit menular yang berpotensi menimbulkan wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui surveilans sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Puskesmas menyelenggarakan Upaya kesehatan perseorangan dan Upaya kesehatan masyarakat.
(2)Dalam menyelenggarakan Upaya kesehatan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas memiliki wewenang:
1. a.menyelenggarakan Pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, dan bermutu yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologis, sosial, dan budaya dengan membina hubungan Tenaga medis dan Tenaga kesehatan dengan pasien/klien yang erat dan setara;
2. b.menyelenggarakan Pelayanan kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja dalam upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif;
3. c.melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap unit Pelayanan Kesehatan di tingkat desa/kelurahan yang berada di wilayah kerjanya, termasuk penyelenggaraan kesehatan tradisional;
4. d.melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada individu dalam rangka mengatasi faktor risiko perilaku;
5. e.menyelenggarakan Pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama antarprofesi;
6. f.membentuk jejaring dukungan sosial dengan sektor lain dalam rangka mengatasi faktor risiko sosial yang memengaruhi kondisi kesehatan perseorangan;
7. g.menyelenggarakan rekam medis;
8. h.melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis;
9. i.melaksanakan rujukan dan rujuk balik untuk menjamin kesinambungan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
10. j.menerima rujukan horizontal dari Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama ataupun sektor lain.
(3)Dalam menyelenggarakan Upaya kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas memiliki wewenang:
1. a.melakukan pemantauan wilayah setempat dan analisis masalah kesehatan masyarakat;
2. b.menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat;
3. c.menerapkan sistem kewaspadaan dini dan respons penanggulangan penyakit;
4. d.melaksanakan kegiatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang ditujukan kepada masyarakat;
5. e.melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap unit Pelayanan Kesehatan di tingkat desa/kelurahan dan Posyandu yang berada di wilayah kerjanya, termasuk penyelenggaraan kesehatan tradisional;
6. f.melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi dalam bidang kesehatan;
7. g.melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
8. h.menciptakan komunitas gaya hidup sehat;
9. i.mengoordinasikan organisasi kemasyarakatan dan mitra pembangunan yang menjalankan program kesehatan, swasta, Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lain, dan jejaring di wilayah kerjanya dalam rangka mencapai wilayah kerja yang sehat;
10. j.menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lainnya terkait perbaikan determinan kesehatan, termasuk determinan sosial, ekonomi, komersial, dan lingkungan;
11. k.memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat dan melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan, serta advokasi pembangunan berwawasan kesehatan; dan
12. l.memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual.
(4)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf e dilaksanakan melalui:
1. a.koordinasi dengan pemangku kebijakan lainnya dalam sinergi perencanaan di wilayah kerjanya;
2. b.pertemuan rutin bulanan untuk monitoring dan evaluasi;
3. c.supervisi fasilitatif;
4. d.peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
5. e.analisis hasil pemantauan wilayah setempat.

BAB V

URAIAN TUGAS

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), Kepala Puskesmas menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b.pengelolaan klaster; koordinasi jejaring Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerja Puskesmas;
c.pengelolaan data dan sistem informasi;
d.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Puskesmas; dan
e.pelaksanaan urusan administrasi Puskesmas.

Pasal 10

(1)Klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b terdiri atas:
1. a.klaster manajemen;
2. b.klaster kesehatan ibu dan anak;
3. c.klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia;
4. d.klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan; dan
5. e.lintas klaster.
(2)Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh penanggung jawab klaster.
(3)Penanggung jawab klister sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas memberikan pelayanan secara komprehensif sesuai ruang lingkup klaster.
(4)Dalam melaksanakan tugas, penanggung jawab klister sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
1. a.menyusun rencana kegiatan klaster;
2. b.melakukan pembagian upaya/kegiatan klaster;
3. c.tugas pelaksana melakukan koordinasi pelayanan pada klaster;
4. d.melakukan penjaminan mutu pelayanan klaster;
5. e.melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas klaster;
6. f.menyusun laporan secara rutin; dan
7. g.menyampaikan laporan kepada Kepala Puskesmas secara berkala.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…