DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan SALINAN jdih.bulelengkab.go.id Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3.Bupati adalah Bupati Buleleng.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam jdih.bulelengkab.go.id Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6.Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Buleleng.
8.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 % (seratus persen).
9.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
10.Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan Pegawai ASN dan remunerasi yang bersifat tambahan pada rumah sakit umum Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
11.Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri. jdih.bulelengkab.go.id

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

(1)Pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas diberikan kepada:
1. a.PNS dan Calon PNS;
2. b.PPPK;
3. c.Bupati dan Wakil Bupati;
4. d.Pimpinan dan Anggota DPRD;
5. e.Pimpinan badan layanan umum Daerah rumah sakit umum Daerah; dan
6. f.pegawai non-pegawai aparatur sipil negara pada rumah sakit umum Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
(2)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tidak diberikan kepada PNS:
1. a.sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
2. b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 3

(1)Tunjangan Hari Raya bagi PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b terdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan; jdih.bulelengkab.go.id
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.Tambahan Penghasilan bagi: 1) PNS dan PPPK sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan; dan 2) PNS dan PPPK pada badan layanan umum Daerah rumah sakit umum Daerah sebesar remunerasi yang bersifat tambahan yang diterima dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar Tambahan Penghasilan PNS dan PPPK sesuai kelas jabatan pada Dinas Kesehatan, dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah dan sesuai pangkat, jabatan, peringkat, jabatan, atau kelas jabatannya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru aparatur sipil negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
(3)Tunjangan Hari Raya bagi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan; dan
4. d.tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
(4)Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. jdih.bulelengkab.go.id
(5)Tunjangan Hari Raya bagi:
1. a.pimpinan badan layanan umum Daerah rumah sakit umum Daerah; dan
2. b.pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada rumah sakit umum Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah, sebesar 1 (satu) kali gaji yang diterima 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada PNS pada badan layanan umum Daerah rumah sakit umum Daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara.
(6)Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan tunjangan Hari Raya.
(7)Tunjangan Hari Raya bagi Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan; dan
4. d.tunjangan umum.

Pasal 4

Besaran pemberian gaji ketiga belas berlaku secara mutatis mutandis terhadap besaran pemberian tunjangan Hari Raya. jdih.bulelengkab.go.id

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 5

(1)Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2025.
(4)gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2025.
(5)Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dibayarkan gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2025.
(6)gaji ketiga belas yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) besarannya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Mei Tahun 2025.

Pasal 6

Proses pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah. jdih.bulelengkab.go.id

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

(1)Tunjangan Hari Raya untuk PNS yang pensiun pada tanggal 1 Maret 2025 dibayarkan oleh Pemerintah Daerah paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2025.
(4)Gaji Ketiga Belas untuk PNS yang pensiun pada tanggal 1 Juni 2025 dibayarkan oleh Pemerintah Daerah paling cepat pada bulan Juni Tahun 2025.
(5)Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dibayarkan Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2025.
(6)Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) besarannya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Mei Tahun 2025. jdih.bulelengkab.go.id

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng. Ditetapkan di Singaraja pada tanggal 19 Maret 2025 BUPATI BULELENG, Ttd. I NYOMAN SUTJIDRA Diundangkan di Singaraja pada tanggal 19 Maret 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG, Ttd. GEDE SUYASA BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025 NOMOR 1 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, Made Bayu Waringin, S.H., M.H. NIP. 19810716 200803 1001 jdih.bulelengkab.go.id

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…