DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 51)

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025, sudah tidak sesuai dengan situasi, kondisi, dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik SALINAN jdih.bulelengkab.go.id Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
4.Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 51); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 51) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.366.589.501.881,00 (dua triliun tiga ratus enam puluh enam miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) yang bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah; dan
b.pendapatan transfer.
1. 2.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.670.200.766.076,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh miliar dua ratus juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh puluh enam rupiah) yang bersumber dari: jdih.bulelengkab.go.id
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.545.038.058.000,00 (satu triliun lima ratus empat puluh lima miliar tiga puluh delapan juta lima puluh delapan ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp125.162.708.076,00 (seratus dua puluh lima miliar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu tujuh puluh enam rupiah).

3.Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (5) dan ayat (6) diubah sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.545.038.058.000,00 (satu triliun lima ratus empat puluh lima miliar tiga puluh delapan juta lima puluh delapan ribu rupiah ) yang terdiri dari:
1. a.dana desa;
2. b.insentif fiskal;
3. c.dana bagi hasil;
4. d.dana alokasi umum; dan
5. e.dana alokasi khusus.
(2)Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp138.553.772.000,00 (seratus tiga puluh delapan miliar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
(3)Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.223.501.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus satu ribu rupiah).
(4)Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.867.451.000,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).
(5)Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.004.517.209.000,00 (satu triliun empat miliar lima ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan ribu rupiah).
(6)Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp349.876.125.000,00 (tiga jdih.bulelengkab.go.id ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

4.Ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp138.553.772.000,00 (seratus tiga puluh delapan miliar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang terdiri atas dana desa sebesar Rp138.553.772.000,00 (seratus tiga puluh delapan miliar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
(2)Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp22.223.501.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus satu ribu rupiah) terdiri atas insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya sebesar Rp22.223.501.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus satu ribu rupiah).
(3)Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.867.451.000,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari:
1. a.dana bagi hasil pajak direncanakan sebesar Rp28.491.630.000,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah); dan
2. b.dana bagi hasil sumber daya alam direncanakan sebesar Rp1.375.821.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).
(4)Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.004.517.209.000,00 (satu triliun empat miliar lima ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari:
1. a.dana alokasi umum yang tidak ditentukan Penggunaannya direncanakan sebesar Rp811.359.689.000,00 (delapan ratus sebelas miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah); dan jdih.bulelengkab.go.id
2. b.dana alokasi umum yang ditentukan Penggunaannya direncanakan sebesar Rp193.157.520.000,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar seratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
(5)Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp349.876.125.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:
1. a.dana alokasi khusus fisik direncanakan sebesar Rp4.500.941.000,00 (empat miliar lima ratus juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah); dan
2. b.dana alokasi khusus non fisik direncanakan sebesar Rp345.375.184.000,00 (tiga ratus empat puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah).
  1. 5.Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp125.162.708.076,00 (seratus dua puluh lima miliar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu tujuh puluh enam rupiah) yang terdiri dari:
1. a.pendapatan bagi hasil; dan
2. b.bantuan keuangan.
(2)Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp105.563.676.121,00 (seratus lima miliar lima ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh satu rupiah).
(3)Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.599.031.955,00 (sembilan belas miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).

6.Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

jdih.bulelengkab.go.id

(1)Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp105.563.676.121,00 (seratus lima miliar lima ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh satu rupiah) terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak sebesar Rp105.563.676.121,00 (seratus lima miliar lima ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh satu rupiah).
(2)Pendapatan bagi hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar yang terdiri dari:
1. a.pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp63.284.774.884,00 (enam puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah);
2. b.pendapatan bagi hasil pajak air permukaan direncanakan sebesar Rp96.155.653,00 (sembilan puluh enam juta seratus lima puluh lima ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah); dan
3. c.pendapatan bagi hasil pajak rokok direncanakan sebesar Rp41.223.270.296,00 (empat puluh satu miliar dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).
4. d.Pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor Rp477.529.123,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh tiga rupiah).
5. e.Pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor Rp481.946.165,00 (empat ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh lima rupiah).
(3)Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.599.031.955,00 (sembilan belas miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) yang terdiri atas bantuan keuangan khusus dari pemerintah daerah provinsi sebesar Rp19.599.031.955,00 (sembilan belas miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).

7.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

jdih.bulelengkab.go.id Anggaran belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.531.035.943.297,00 (dua triliun lima ratus tiga puluh satu miliar tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.
1. 8.Ketentuan Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (4) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp1.988.816.769.569,55 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus enam belas juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah lima puluh lima sen) yang terdiri dari:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja hibah; dan
4. d.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.334.867.294.717,92 (satu triliun tiga ratus tiga puluh empat miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah sembilan puluh dua sen).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp593.739.253.901,63 (lima ratus sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus satu rupiah enam puluh tiga sen).
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp57.778.315.000,00 (lima puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp2.431.905.950,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah). jdih.bulelengkab.go.id

9.Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (3) dan ayat (7) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.334.867.294.717,92 (satu triliun tiga ratus tiga puluh empat miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah sembilan puluh dua sen) yang terdiri dari:
1. a.belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
2. b.belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
3. c.belanja gaji dan tunjangan DPRD;
4. d.belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
5. e.belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah; dan
6. f.belanja pegawai badan layanan umum Daerah.
(2)Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp764.072.641.684,92 (tujuh ratus enam puluh empat miliar tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah sembilan puluh dua sen).
(3)Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp431.089.481.598,00 (empat ratus tiga puluh satu miliar delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah).
(4)Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp34.199.518.580,00 (tiga puluh empat miliar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
(5)Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.187.408.007,00 (satu miliar seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu tujuh rupiah).
(6)Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar jdih.bulelengkab.go.id Rp1.243.803.870,00 (satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
(7)Belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp103.074.440.978,00 (seratus tiga miliar tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).

10.Ketentuan Pasal 17 ayat (2) sampai dengan ayat (8), ayat (10) ayat (11) dan ayat (13) diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Anggaran belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp764.072.641.684,92 (tujuh ratus enam puluh empat miliar tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah sembilan puluh dua sen) yang terdiri dari:
1. a.belanja gaji pokok aparatur sipil negara;
2. b.belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara;
3. c.belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara;
4. d.belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara;
5. e.belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara;
6. f.belanja tunjangan beras aparatur sipil negara;
7. g.belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus aparatur sipil negara;
8. h.belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara;
9. i.belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara;
10. j.belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara;
11. k.belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara; dan
12. l.belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat aparatur sipil negara.
(2)Belanja gaji pokok aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp546.531.383.298,35 (lima ratus empat puluh enam miliar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah tiga puluh lima sen).
(3)Belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b jdih.bulelengkab.go.id direncanakan sebesar Rp51.755.401.024,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta empat ratus satu ribu dua puluh empat rupiah).
(4)Belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.766.522.309,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus dua puluh dua ribu tiga ratus sembilan rupiah).
(5)Belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp46.016.417.460,00 (empat puluh enam miliar enam belas juta empat ratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh rupiah).
(6)Belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.077.124.299,00 (tujuh miliar tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
(7)Belanja tunjangan beras aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp32.834.546.621,00 (tiga puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus dua puluh satu rupiah).
(8)Belanja tunjangan pajak penghasilan /tunjangan khusus aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp23.001.437.781,13 (dua puluh tiga miliar satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah tiga belas sen).
(9)Belanja pembulatan gaji aparatur sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp33.301.955,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).
(10)Belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp44.345.941.457,00 (empat puluh empat miliar tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).
(11)Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.731.520.233,64 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah enam puluh empat sen).
(12)Belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.416.708.464,80 (empat miliar empat ratus enam belas juta tujuh ratus delapan ribu jdih.bulelengkab.go.id empat ratus enam puluh empat rupiah delapan puluh sen).
(13)Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp562.336.782,00 (lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).

11.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…