DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Buleleng

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

PENGHITUNGAN BESARAN SEWA BARANG MILIK DAERAH

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penghitungan besaran tariff sewa barang milik daerah yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c.bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghitungan Besaran Sewa Barang Milik Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukanPeraturanPerundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 SALINAN jdih.bulelengkab.go.id Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5.Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan PemerintahNomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang jdih.bulelengkab.go.id Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 6); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHITUNGAN BESARAN SEWA BARANG MILIK DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3.Bupati adalah Bupati Buleleng.
4.Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
5.Sewaa dalah pemanfaatan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
6.Pihak Lain adalah para pihak selain kementerian/lembaga dan pemerintahan Daerah.
7.Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMD pada saat tertentu.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai dasar penetapan besaran Sewa BMD dengan jangka waktu sewa lebih dari 1 (satu) tahun dan obyeknya belum diatur dalam Peraturan Daerah mengenai pajak Daerah dan retribusi Daerah.

Pasal 3

Besaran Sewa BMD merupakan perkalian dari:

a.tarif pokok Sewa; dan
b.factor penyesuai Sewa. jdih.bulelengkab.go.id

Pasal 4

(1)Tarif pokok Sewa sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 huruf a berupa tariff pokok Sewa atas tanah dan/atau bangunan di Daerah per m2 (meter persegi).
(2)Tarif pokok Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1)Faktor penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
1. a.jenis kegiatan usaha penyewa;
2. b.bentuk kelembagaan penyewa; dan
3. c.periodesitas Sewa.
(2)Faktor penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam persentase.

Pasal 6

Jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas:

a.kegiatan bisnis;
b.kegiatan non bisnis; dan
c.kegiatan sosial.

Pasal 7

(1)Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasikan untuk mencari keuntungan antara lain:
1. a.perdagangan;
2. b.jasa; dan
3. c.industri.
(2)Kelompok kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang dan jasa yang diberikan namun tidak mencari keuntungan, antara lain:
1. a.pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materiil maupun non materiil;
2. b.penyelenggaraan pendidikan nasional;
3. c.upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitasi yang diperlakukan dalam menunjang tugas dan fungsi pengguna barang; dan
4. d.kegiatan lain yang memenuhi kriteria non bisnis.
(3)Kelompok kegiatan social sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain: jdih.bulelengkab.go.id
1. a.pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan/atau tidak terdapat potensi keuntungan;
2. b.kegiatan sosial;
3. c.kegiatan keagamaan;
4. d.kegiatan kemanusiaan;
5. e.kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintah; dan
6. f.kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial.

Pasal 8

(1)Besaran factor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalamPasal 6 huruf a ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).
(2)Faktor penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:
1. a.koperasi yang dibentuk dan beranggotakan pegawai aparatur sipil negara; atau
2. b.pelaku usaha perorangan berskala mikro dan kecil.
(3)Faktor penyesuai Sewau ntuk kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar:
1. a.75% (tujuh puluh lima persen) untuk koperasi sekunder;
2. b.50% (lima puluh persen) untuk koperasi primer; atau
3. c.25% (dua puluh lima persen) untuk pelaku usaha perorangan berskala mikro dan kecil.

Pasal 9

(1)Besaran factor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha non bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen).
(2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
1. a.Peruntukan Sewa yang diinisiasi oleh pengelola barang/pengguna barang untuk mendukung tugas dan fungsi, factor penyesuai Sewa ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) serta pada saat pengajuan permohonan melampirkan dokumen pendukung berupa surat pernyataan inisiasi dari pengelola barang/pengguna barang; atau
2. b.sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggota keluarga pegawai aparatur sipil negara dan pegawai penunjang, factor penyesuai Sewa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) serta pada saat pengajuan permohonan melampirkan dokumen pendukung berupasurat pernyataan dari pengguna barang. jdih.bulelengkab.go.id

Pasal 10

(1)Besaran factor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha social sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c sebesar 2.5% (dua koma lima persen) dengan menyertakan dokumen pendukung dari instansi dan/atau pihak terkait yang paling sedikit menjelaskan kegiatan usaha yang dijalankan berupa jenis kegiatan sosial pada saat mengajukan permohonan.
(2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan keagamaan berupa tempat ibadah beserta sarana dan prasarana penunjang peribadatan.
(3)Besaran factor penyesuai pemanfaatan untuk kegiatan keagamaan berupa tempat ibadah beserta sarana dan prasarana penunjang peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 0 % (nol persen).
(4)Kegiatan keagamaan berupa tempat ibadah beserta sarana dan prasarana penunjang peribadatan dengan besaran factor penyesuai sebesar 0 % (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan tanpa Penilaian.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penghitungan besaran tariff sewa barang milik daerah yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c.bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghitungan Besaran Sewa Barang Milik Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukanPeraturanPerundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 SALINAN jdih.bulelengkab.go.id Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5.Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan PemerintahNomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang jdih.bulelengkab.go.id Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 6); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHITUNGAN BESARAN SEWA BARANG MILIK DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3.Bupati adalah Bupati Buleleng.
4.Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
5.Sewaa dalah pemanfaatan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
6.Pihak Lain adalah para pihak selain kementerian/lembaga dan pemerintahan Daerah.
7.Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMD pada saat tertentu.

Pasal 2

Pasal 3

Besaran Sewa BMD merupakan perkalian dari:

a.tarif pokok Sewa; dan
b.factor penyesuai Sewa. jdih.bulelengkab.go.id

Pasal 4

(1)Tarif pokok Sewa sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 huruf a berupa tariff pokok Sewa atas tanah dan/atau bangunan di Daerah per m2 (meter persegi).
(2)Tarif pokok Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1)Faktor penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
1. a.jenis kegiatan usaha penyewa;
2. b.bentuk kelembagaan penyewa; dan
3. c.periodesitas Sewa.
(2)Faktor penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam persentase.

Pasal 6

Jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas:

a.kegiatan bisnis;
b.kegiatan non bisnis; dan
c.kegiatan sosial.

Pasal 7

(1)Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasikan untuk mencari keuntungan antara lain:
1. a.perdagangan;
2. b.jasa; dan
3. c.industri.
(2)Kelompok kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang dan jasa yang diberikan namun tidak mencari keuntungan, antara lain:
1. a.pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materiil maupun non materiil;
2. b.penyelenggaraan pendidikan nasional;
3. c.upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitasi yang diperlakukan dalam menunjang tugas dan fungsi pengguna barang; dan
4. d.kegiatan lain yang memenuhi kriteria non bisnis.
(3)Kelompok kegiatan social sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain: jdih.bulelengkab.go.id
1. a.pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan/atau tidak terdapat potensi keuntungan;
2. b.kegiatan sosial;
3. c.kegiatan keagamaan;
4. d.kegiatan kemanusiaan;
5. e.kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintah; dan
6. f.kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial.

Pasal 8

(1)Besaran factor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalamPasal 6 huruf a ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).
(2)Faktor penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:
1. a.koperasi yang dibentuk dan beranggotakan pegawai aparatur sipil negara; atau
2. b.pelaku usaha perorangan berskala mikro dan kecil.
(3)Faktor penyesuai Sewau ntuk kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar:
1. a.75% (tujuh puluh lima persen) untuk koperasi sekunder;
2. b.50% (lima puluh persen) untuk koperasi primer; atau
3. c.25% (dua puluh lima persen) untuk pelaku usaha perorangan berskala mikro dan kecil.

Pasal 9

(1)Besaran factor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha non bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen).
(2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
1. a.Peruntukan Sewa yang diinisiasi oleh pengelola barang/pengguna barang untuk mendukung tugas dan fungsi, factor penyesuai Sewa ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) serta pada saat pengajuan permohonan melampirkan dokumen pendukung berupa surat pernyataan inisiasi dari pengelola barang/pengguna barang; atau
2. b.sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggota keluarga pegawai aparatur sipil negara dan pegawai penunjang, factor penyesuai Sewa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) serta pada saat pengajuan permohonan melampirkan dokumen pendukung berupasurat pernyataan dari pengguna barang. jdih.bulelengkab.go.id

Pasal 10

(1)Besaran factor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha social sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c sebesar 2.5% (dua koma lima persen) dengan menyertakan dokumen pendukung dari instansi dan/atau pihak terkait yang paling sedikit menjelaskan kegiatan usaha yang dijalankan berupa jenis kegiatan sosial pada saat mengajukan permohonan.
(2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan keagamaan berupa tempat ibadah beserta sarana dan prasarana penunjang peribadatan.
(3)Besaran factor penyesuai pemanfaatan untuk kegiatan keagamaan berupa tempat ibadah beserta sarana dan prasarana penunjang peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 0 % (nol persen).
(4)Kegiatan keagamaan berupa tempat ibadah beserta sarana dan prasarana penunjang peribadatan dengan besaran factor penyesuai sebesar 0 % (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan tanpa Penilaian.