DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bungo Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati yang meliputi Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Penganggaran, Penggunaan, Pertanggungjawaban, Ketentuan Peralihan, serta Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Bupati Dan Wakil Bupati; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- Undang;
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaritNegara qP Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana tel. 1t1J J dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 202 e g La Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara clan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kiasifikasi, Kodefikasi clan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara ReP [._. Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); UKUM CIAERAH .41'
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Bupati Bungo dan Wakil Bupati Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2005 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Bupati Bungo dan Wakil Bupati Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 12);
13.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati mi yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bungo.
3.Bupati adalah Bupati Bungo.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bungo.
5.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Biaya Penunjang Operasional yang selanjutnya disingkat BPO adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
8.Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang dipergunakan untuk mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan dilaksanakan dengan prinsip efisiensi dan efektifitas.
9.Pertanggungjawaban adalah laporan yang memuat pengelolaan sumber dana yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik. Sk PERANGKAT BAGIAN DAE HUKUM ME
10.Surat Permintaan Pembayaran Langsung selanjutnya disingkat dengan SPP-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/bendahara pengeluaran.
11.Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat dengan RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II

RUANG LINOKUP

Pasal 2

Ruang lingkup BPO meliputi:

a.penganggaran;
b.penggunaan;
c.pertanggungjawaban. PENGANGGARAN

Pasal 3

(1)BPO dianggarkan dalam APBD pada Kelompok Belanja Operasional, Jenis Belanja Pegawai, Objek Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Rincian Objek Belanja Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
(2)Penganggaran BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati di Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo. PENGGUNAAN

Pasal 4

(1)Penggunaan BPO untuk Bupati sebesar 60% (enam puluh persen) sedangkan untuk Wakil Bupati sebesar 40% (empat puluh persen).
(2)Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, maka tidak diberikan BPO.
(3)Dalam hal Bupati berhalangan sementara dan/atau tetap, Wakil Bupati melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati, maka diberikan BPO sebesar 40% (empat puluh persen).
(4)Dalam hal Bupati diberhentikan sementara dan/atau tetap berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Wakil Bupati melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati, maka diberikan BPO sebesar 60% (enam puluh persen DAE rl
(5)Dalam hal Bupati diberhentikan sementara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak ada Wakil Bupati, Pejabat yang ditunjuk sebagai Penjabat (Ij) Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan, maka diberikan BPO sebesar 100% (seratus persen).
(6)Dalam hal Wakil Bupati berhalangan sementara dan/atau tetap, Bupati melaksanakan tugas Wakil Bupati, maka diberikan BPO sebesar 60% (enam puluh persen).
(7)Dalam hal Bupati clan Wakil Bupati berakhir masa jabatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan, Pejabat yang ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka diberikan BPO sebesar 100% (seratus persen).
(8)Penggunaan BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati, dengan uraian:
1. a.biaya koordinasi, yang digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi bersama dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten lain, pemerintah dusun, masyarakat dan/ atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;
2. b.biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, yang digunakan untuk membiayai kegiatan pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/ kesusahan/ musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat daerah;
3. c.biaya pengamanan, yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejolak dan konflik sosial di masyarakat, guna menciptakan kondusifitas wilayah;
4. d.biaya kegiatan khusus lainnya, yang digunakan untuk membiayai kegiatan kenegaraan, promo Si, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Bupati dan Wakil Bupati, diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf C. 1*1 BABV PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

(1)Permintaan pembayaran BPO dilakukan berdasarkan Memo dari Bupati dan/atau Wakil Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati mi.
(2)Permintaan pembayaran BPO menggunakan mekanisme Pembayaran Langsung.
(3)Mekanisme Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dan RKUD.
(4)Kelengkapan pengajuan Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Surat Pengantar SPP-LS;
2. b.Ringkasan SPP-LS;
3. c.Rincian SPP-LS;
4. d.Kuitansi atau bukti tanda terima yang ditandatangani oleh Bupati dan/atau Wakil Bupati;
5. e.Surat Pernyataan penggunaan BPO sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati mi ;
(5)Setelah pembayaran diterima dari RKUD, penggunaan BPO dapat dilakukan melalui:
1. a.Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo; dan/atau
2. b.Bupati dan Wakil Bupati.
(6)Penggunaan BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didukung dengan kuitansi atau tanda bukti penerimaan lainnya yang sah.
(7)Guna menjaga kewibawaan Bupati dan/atau Wakil Bupati, penggunaan BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat didukung dengan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati mi.
(8)Sisa penggunaan BPO dalam satu bulan dapat dimanfaatkan pada bulan berikutnya.

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati mi, maka Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pengaturan Biaya Penunjang Operasional Bupati Bungo dan Wakil Bupati Bungo Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati mi dengan penempatann dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo. ditetapkan di Bungo pada tanggal 1--9 2025 JEKD BUPATI BUNGO, DEDY PUTRA Diundangkan di Bungo padatanggal 19 AeQJTU' 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO, DONNIpAR BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2025 NOMOR / PARAF HIERARKI ASISTEN ot KABAG/ADMINISTRATOR DRAFTING/JFT if - PARAF HIERARKJ ASISTEN SEKDA KABAG HUKUM ANALI HU LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI Contoh format Memo dari Bupati dan/atau Wakil Bupati BUPATI BUNGO MEMO Yth. : Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran Hal Permintaan Pembayaran BPO. Berdasarkan Peraturan Bupati Bungo Nomor ......Tahun 2025 tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati, dimohon agar dapat segena diproses pencairan Biaya Penunjang Openasional Bupati/Wakil Bupati Bungo guna menunjang pelaksanaan tugas Bupati/Wakil Bupati Bungo sebesar Rp Muara Bungo................................. BUPATI/WAKIL BUPATI, (nama dan gelarl PARAF IIIERARKI ASISTEN SEKDA KABAG HUKUM AN HUKUM I I I PARAF HIERARKI ASISTEN KABAG/ADMINISTRATOR 4" DRAFTING/JFT fir BUPATI BUNGO, DON AR, M' DIkEDP LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR l TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI Contoh format Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan BPO Bupati dan/atau Wakil Bupati. SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BPO BUPATI I WAKIL BUPATI Yang bertanda tangan dibawah mi: Nama : Jabatan Alamat Telah menerima BPO yang penggunaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan mi dibuat dengan sebenar-benarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Muara Bungo................................. BUPATI/WAKIL BUPATI, Materai (nama dan gelar) PSB8NGO BUPATI BUNGO, DrONNYI ANDA PARAF HIERARKI ASISTEN I KABAG/ADMINISTRATOR I I DRAVING/JV I I PARAF HIERARKI ASISTEN SEKDA KAB4G HUKUM LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR JS TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI Contoh format Daftar Pengeluaran Riil Penggunaan BPO DAFTAR PENGELUARAN RIM PENGGUNAAN BPO BUPATI /WAKIL BUPATI Yang bertanda tangan dibawah mi: Nama : Jabatan Bupati/Wakil Bupati. Menyatakan bahwa uang tersebut telah diterima untuk Biaya Penunjang Operasional (BPO) Bupati/Wakil Bupati dengan jumlah sebesar: Rp.................................(terbilang.................................... Adapun rincian penggunaannya sebagai berikut: *contoh No. Uraian Jumlah (Rp.) Ket 1 2 3 4

1.Membantu orang sakit di Kecamatan Tanah Sepenggal 5.000.000,- 2. dst Jumlah Rp. 5.000.000,- Muara Bungo.................................. BUPATI/WAKIL BUPATI, PARAF HIERARKI ASISTEN KABAG/ADMINISTRATOR I DRAVFING/JVF I (nama dan gelar) pi S *, BUPATI BUNGO, Wt DEDY P RA I PARAFHIEptpJcJ I ASSTEN SEKDA KABAG HUKUM ANALIS HUKUM

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…