DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bungo Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Probity Audit dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo yang meliputi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pengelolaan Pelaksanaan Probity Audit, Pelaksanaan Audit, Pelaporan Hasil Audit, serta Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan daerah melalui pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Aparat Pengawas Intern Pemerintah memiliki peran yang strategis melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain,dalam hal mi melakukan Probity Audit dalam Proses Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Daerah.
c.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Probity Audit dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran .....2 LI Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-.Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
7.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
8.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
9.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6) MEMUTUKAN ... .3 N MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PROBITY AUDIT DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati mi, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bungo;
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi daerah otonom;
3.Bupati adalah Bupati Bungo;
4.Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo;
5.Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Bungo;
6.Perangkat Daerah (PD) merupakan organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo yang bertanggung j awab kepada Bupati;
7.Standar Audit adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
8.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan;
9.Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultansi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik;
10.Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi Pemerintah Daerah;
11.Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jabatan fungsional Auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggungjawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi Pemerintah Daerah untuk dan atas nama APIP;
12.Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat PPUPD adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.
13.Auditi .....4 PERAGKAT BAGIAN r HUKUM - . y A
13.Auditi adalah orang/instansi Pemerintah Daerah atau program, kegiatan, atau fungsi tertentu suatu entitas sebagai obyek penugasan audit intern oleh auditor atau aparat pengawasan intern pemerintah;
14.Probity adalah integritas (integrity), kebenaran (uprightness), dan kejujuran (honesty);
15.Probity Audit adalah kegiatan penilaian (independen) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran serta memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik.
16.Probity Auditor adalah pejabat pada inspektorat dan pejabat dari instansi terkait lainnya yang diberi tugas oleh Inspektur untuk melaksanakan audit atas proses pengadaan barang dan jasa dengan pendekatan probity.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Probity Audit atas Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai panduan bagi APIP dalam melakukan penilaian yang independen untuk meyakinkan bahwa proses Pengadaan Barang/Jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Probity Audit bertujuan untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa telah dilakukan oleh pelaksana pengadaan berdasarkan kejujuran, integritas dan kebenaran untuk mentaati prinsip pengadaan sesuai ketentuan yaitu efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.
(2)Sasaran Probity Audit adalah:
1. a.meyakinkan bahwa pengadaan barang/jasa dilakukan secara benar sesuai dengan kebutuhan yang benar, baik segi jumlah, kualitas, waktu, dan nilai pengadaan yang menguntungkan Negara/Daerah;
2. b.meyakinkan bahwa prosedur pengadaan barang/jasa yang digariskan dalam pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa telah diikuti dengan benar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
3. c.meyakinkan bahwa kuantitas, kualitas, dan harga barang/jasa yang diperoleh melalui proses pengadaan telah sesuai dengan ketentuan dalam kontrak serta diserahteriniakan tepat waktu;
4. d.meyakinkan bahwa barang yang diperoleh telah ditempatkan di lokasi yang tepat, dipertanggungjawabkan dengan benar, dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan penggunaannya;
5. e.mencegah penyimpangan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa; dan
6. f.mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian intern atas pengadaan barang/jasa guna penyempurnaan sistem tersebut.
(3)Standar audit yang digunakan dalam melakukan Probity Audit atas pengadaan barang/jasa yaitu Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
(4)Probity Audit .....5 MSGKAT Sm LrLJ
(4)Probity Audit hams dilakukan sesuai dengan prinsip Probity yang pada dasarnya merupakan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa dan mengacu pada etika pengadaan barang/jasa yaitu:
1. a.melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
2. b.bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya hams dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa.
3. c.tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
4. d.menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
5. e.menghindari dan mencegah terjadinya benturan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
6. f.menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara/ Daerah dalam pengadaan barang/jasa;
7. g.menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara/ Daerah; dan
8. h.tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/Jasa.
(5)Kriteria pengadaan barang/jasa yang dilakukan Probity Audit adalah:
1. a.paket pekerjaan berisiko tinggi dan bersifat kompleks;
2. b.paket pekerjaan memiliki sejarah/latar belakang yang kontroversial atau berhubungan dengan permasalahan hukum;
3. c.paket pekerjaan sangat sensitif secara politis;
4. d.paket pekerjaan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan;
5. e.paket pekerjaan berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas;
6. f.paket pekerjaan untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat;
7. g.paket pekerjaan yang bersifat strategis; dan/atau
8. h.nilai paket pekerjaan relatif besar dibandingkan dengan nilai paket pekerjaan yang lain.

BAB III

PENGELOLAAN PELAKSANAAN PROBITY AUDIT

Pasal 4

(1)Probity Audit dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
(2)Inspektur membentuk tim untuk melaksanakan Probity Audit.
(3)Auditi / Perangkat Daerah dapat mengajukan permohonan Probity Audit dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo sepanjang pekerjaan pengadaan barang/jasa memenuhi kriteria sesuai Pasal 3 ayat (5). NMI S
(4)Dalam melaksanakan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat Daerah dapat bekerjasama dengan instansi terkait lainnya.
(5)Probity Auditor diberikan kewenangan untuk mengakses secara penuh seluruh catatan, personil (Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Unit Layanan Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Kontraktor clan pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, mengamati pertemuan-pertemuan, melakukan kunjungan lapangan dan membuat fotokopi dokumen relevan yang diperlukan.
(6)Tim Probity Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setidaknya memiliki kriteria dan kualifikasi sebagai berikut:
1. a.independent clan objektif yaitu tidak memihak, tidak bias clan bebas dari pengaruh atau kepentingan tertentu pihak pemerintah, auditi maupun pihak penyedia barang/jasa.
2. b.memiliki integritas yang tinggi dalam pelaksanaan penugasan, memiliki karakter yang baik, menjunjung tinggi nilai etika dan prinsip moral.
3. c.memiliki kompetensi profesional dan kehati-hatian dalam melaksanakan penugasan.
4. d.memiliki pengetahuan dan kemampuan yang berhubungan dengan proses pengadaan barang/jasa.
5. e.memiliki pengetahuan tentang isu Probity dan isu korupsi dalam proses pengadaan barang/jasa.
6. f.memiliki kemampuan yang memadai clan kemampuan berkomunikasi secara efektif, balk lisan maupun tulisan.
7. g.mampu menyimpan rahasia atas informasi yang diperoleh yang berkaitan dengan kegiatan yang diaudit.
8. h.memiliki disiplin tinggi, tanggung jawab dan kualifikasi teknis untuk melakukan penugasan.
9. i.mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki teladan dalam sikap perilaku serta tidak pernah tenlibat korupsi, kolusi dan nepotisme.
10. j.memiliki pengalaman dalam bidang audit pengadaan barang/jasa.
11. k.memiliki sertifikat keahlian bidang pengadaan barang/jasa.
  1. 1.memiliki sertifikat jabatan fungsional Auditor atau Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.
(7)Pelaksanaan Probity Audit tidak memindahkan tanggung jawab pelaksanaan pengadaan barang/jasa dari Unit Layanan Pengadaan/ Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen kepada Probity Auditor.
(8)Tanggung jawab pelaksanaan pengadaan barang/jasa termasuk kebenaran data sepenuhnya menjadi tanggung jawab instansi auditi.
(9)Tanggung jawab auditor terbatas pada hasil audit, pendapat, dan/atau saran yang dibenikan kepada auditi sebagai pelaksana pengadaan barang/j asa. Rc7icn 7 PERANGKAT BAGIAN DA E H HUKUM

Pasal 5

(1)Rencana Probity (Probity Plan) merupakan rencana dan kerangka pengendalian untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa memenuhi prinsip- prinsip probity.
(2)Probity Plan disusun oleh pelaksana pengadaan barang/jasa dengan mempertimbangkan titik kritis pada proses pengadaan barang/jasa yang berpotensi menimbulkan permasalahan dan penyimpangan.
(3)Probity Plan, berisi:
1. a.daftar uji pemenuhan kriteria sesuai ketentuan pengadaan barang/ jasa;
2. b.tiap tahapan proses pengadaan barang/jasa; dan
3. c.pernyataan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa secara probity.

Pasal 6

Biaya pelaksanaan Probity Audit dianggarkan dalam dokumen anggaran unit kerja yang melakukan Pengadaan Barang/Jasa yang memenuhi kriteria sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) atau dokumen anggaran instansi yang melaksanakan fungsi pengawasan internal (APIP).

Pasal 7

(1)Output dari pelaksanaan Probity Audit pengadaan barang/jasa adalah Laporan Hasil Probity Audit pengadaan barang/jasa yang menyajikan informasi mengenai simpulan dan pendapat berdasarkan hasil penilaian atas proses pengadaan barang/jasa yang diaudit, dikaitkan dengan prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka, dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.
(2)Outcome Probity Audit adalah dimanfaatkannya laporan hasil audit untuk pengambilan keputusan oleh Pemerintah Daerah dan/atau organisasi perangkat daerah dalam rangka memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pengadaan barang/jasa agar lebih efisien, efektif, terbuka, dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

BAB IV

PELAKSANAAN AUDIT

Pasal 8

Probity Audit pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a.persiapan audit, yang merupakan tahapan yang harus dilakukan oleh Inspektorat untuk merancang penugasan Probity Audit clan penyusunan tim termasuk koordinasi dengan auditi;
b.audit dilaksanakan oleh tim berdasarkan surat tugas yang diterbitkan oleh Inspektur sesuai dengan rencana penugasan;
c.audit dapat dilakukan terhadap keseluruhan tahapan proses pengadaan barang/jasa atau terhadap tahapan tertentu yang telah ditetapkan;
d.pelaksanaan audit, sesuai dengan program audit rinci sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati mi ; dan
e.pelaporan hasil audit sesuai dengan tahapan yang diaudit.

Pasal 9

(1)Probity Audit pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan metodologi:
1. a.desk audit, yaitu penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai acuan atas audit yang dilakukan terhadap berbagai dokumen yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa, serta mengidentifikasikan kelemahan dalam sistem dan prosedur pengadaan barang/j asa;
2. b.field audit, yaitu pemeriksaan lapangan yang diutamakan untuk pengecekan langsung atas kebenaran jumlah, mutu, dan penempatan, ketepatan waktu penyerahan, dan pemanfaatan barang/jasa, antara lain melalui observasi/pengamatan, pengecekan/pemeriksaan fisik, dan permintaan keterangan;
3. c.benchmarking, yaitu pembandingan Harga Perkiraan Sendiri/HPS/ Owner Estimate (OE) dengan harga pasar yang wajar atau pedoman harga satuan yang telah ditetapkan oleh Bupati; dan
4. d.penggunaan tenaga ahli dapat dilakukan untuk menilai kewajaran kualitas barang/jasa.
(2)Pelaksanaan audit meliputi sasaran dan tujuan audit, audit program rinci, dan daftar uji sebagai aiat bantu bagi auditor dalam membuat simpulan hasil audit pada setiap tahapan proses pengadaan barang/jasa yang terdiri:
1. a.perencanaan pengadaan barang/jasa;
2. b.persiapan pemilihan penyedia barang/jasa;
3. c.pemilihan penyedia barang/jasa dengan pasca kualifikasi; - - jail S
4. d.pemilihan penyedia barang/jasa dengan prakualifikasi;
5. e.penandatanganan dan pelaksanaan kontrak jasa konsultansi badan usaha serta pemanfaatannya; L penandatanganan clan pelaksanaan kontrak jasa konsultansi perorangan serta pemanfaatannya;
6. g.penandatanganan dan pelaksanaan kontrak konstruksi serta pemanfaatannya; dan
7. h.penandatanganan clan pelaksanaan kontrak barang/jasa lainnya.
(3)Pedoman pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I atau II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati mi. BABV PELAPORAN HASIL AUDIT

Pasal 10

Pelaporan hasil audit pengadaan barang/jasa mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

a.memberikan informasi yang obyektif kepada pihak terkait mengenai kegiatan pengadaan barang/jasa pada Perangkat Daerah;
b.menyajikan hasil penilalan atas kondisi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Perangkat Daerah ditinjau dari prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka, dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel, serta memberikan rekomendasi perbaikan; dan
c.menyajikan informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, clan pengendalian kegiatan pengadaan barang/jasa yang lebih efisien, efektif, terbuka, clan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…