DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bungo Nomor 18 Tahun 2025

Nomor: 18
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pelaksanaan Program Sawit Rakyat Kabupaten Bungo yang meliputi Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Tujuan, Standar Teknis, Kriteria, Pelaksanaan, Pembiayaan, Pendampingan dan Peningkatan Kapasitas, Pelaporan, Monitoring, Evaluasi dan Indikator Kinerja, Ketentuan Peralihan serta Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengembangan komoditas kelapa sawit mengalami kemajuan sangat pesat dan menjadi komoditas unggulan yang mendorong pertumbuhan ekonomi pada wilayah- wilayah sentra pengembangan; C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan bupati tentang Pelaksanaan Program Sawit Rakyat Kabupaten Bungo; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013); PERANGKAT DAERAH I I-IJ(UM I
4.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); ff i BAGANUW Itiuwm
9.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nolmor 6841);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembarari Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
13.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT. 140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180);
14.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 132/Permentan/ OT. 140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Kelapa Sawit (Elais guineensis) Yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 15); PERANGKAT BAGIAN
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/KB. 140/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertariian Nomor 06 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/KB. 140/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 213);
17.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4/Kpts./KB.020/E/0 1/2025 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tariaman Kelapa Sawit (Elais guineensis);
18.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM SAWIT RAKYAT KABUPATEN BUNGO BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati mi yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2.Bupati adalah Bupati Bungo.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati Bungo sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati clan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
5.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo. PERANGKAT BAGIAN DAERAH hUKUM
6.Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Bungo.
7.Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan hasil dan pemasaran terkait komoditas Perkebunan
8.Usaha Budi Daya Tanaman Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra-tanam, penanaman, pemeliharaan tariaman dan pemanenan.
9.Lahan Perkebunan adalah bidang tanah yang digunakan untuk usaha budi daya tanaman perkebunan.
10.Perluasan Areal Perkebunan adalah usaha penambahan baku lahan perkebunan yang dapat dilakukan melalui pembukaan lahan baru dan/atau pemanfataan lahan yang tidak dimanfaatkan guna meningkatkan produksi perkebunan.
11.Benih kelapa sawit bersertifikat adalah benih kelapa sawit yang telah memiliki sertifikat mutu benih dan berlabel biru.
12.Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat STD-B adalah keterangan usaha budi daya yang diberikan kepada pekebun.
13.Program Sawit Rakyat yang selanjutnya disebut Prowitra adalah program pengembangan komoditas kelapa sawit melalui upaya perluasan areal dengan pemberian bantuan penyiapan lahan, benih kelapa sawit dan pupuk secara gratis.
14.Pekebun peserta Prowitra selanjutnya disebut Pekebun Penerima Manfaat adalah pekebun yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
15.Identifikasi Calon Penerima dan Calon Lokasi selanjutnya disingkat Identifikasi CPCL adalah kegiatan verifikasi calon penerima dan calon lokasi untuk pelaksanaan Prowitra yang bertujuan untuk untuk memperoleh calon penerima dan calon lokasi yang memenuhi persyaratan.
16.Semak Belukar adalah tanah yang ditumbuhi/ditutupi oleh tumbuhan berupa semak, perdu, dan pohon-pohon kecil.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Prowitra meliputi

a.Tujuan
b.Standar Teknis
c.Kriteria
d.Pelaksanaan
e.Pembiayaan L Pendampingan dan peningkatan kapasitas
g.Pelaporan, monitoring, evaluasi dan indikator kinerja. PERANGKAT BAG IAN DAIRAH

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

Prowitra bertujuan untuk:

a.Perluasan areal kelapa sawit dengan memanfaatkan lahan-lahan yang tidak dan/atau kurang produktif;
b.Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman kelapa sawit.

BAB IV

STANDAR TEKNIS

Pasal 4

Standar teknis dalam pelaksanaan Prowitra adalah sebagai berikut:

a.Benih kelapa sawit yang digunakan telah disertifikasi dan berlabel biru.
b.Varietas benih kelapa sawit yang digunakan telah memiliki izin edar dan Menteri Pertanian.
c.Pembersihan dan penyiapan lahan dilakukan dengan tanpa membakar yaitu dengan menggunakan alat excavator atau manual.
d.Seluruh Pekebun Penerima Manfaat diikutsertakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. KRITERIA

Pasal 5

Calon lokasi Prowitra:

a.Lahan-lahan yang sesuai rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bungo dan tidak berada dalam kawasan hutan atau tidak berada pada lahan pertanian pangan berkelanjutan.
b.Lahan berupa semak belukar atau kebun komoditas perkebunan lainnya yang sudah tidak produktif.
c.Mempunyai status kepemilikan yang jelas berupa sertipikat hak milik/surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik)/surat jual beli/surat hibah/surat waris.
d.Lahan tidak dalam sengketa atau tumpang tindih kepemilikan.
e.Was lahan paling banyak 2 (dua) hektar/kepala keluarga.
f.Jumlah luasan lahan per dusun paling sedikit 10 (sepuluh) hektar. PERANGKAT I BAGIAN DAERAH I HU

Pasal 6

Kriteria pekebun penerima manfaat:

a.Diprioritaskan masyarakat pekebun yang:
1. 1.belum memiliki kebun kelapa sawit atau usaha budi daya lainnya;
2. 2.belum memiliki kebun kelapa sawit tetapi memiliki usaha budi daya karet;
3. 3.sudah memiliki kebun kelapa sawit kurang dan 2 (dua) hektar.
b.Belum pernah menerima benih kelapa sawit subsidi/bersertifikat.
c.Bersedia mengikuti pelaksanaan program yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan.
d.Bersedia menyediakan biaya kerja tenaga mulai dari tahap pra tanam, penanarnan dan pemeliharaan secara swadaya. PELAKSANAAN

Pasal 7

(1)Prowitra merupakan usaha penambahan baku lahan tanaman kelapa sawit melalui pembukaan lahan barn dan/atau pemanfaatan lahan-lahan perkebunan yang tidak produktif dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang peruntukannya bagi usaha budi daya tanaman perkebunan.
(2)Mekanisme pelaksanaan Prowitra dilakukan dengan melibatkan partisipasi Pekebun Penerima Manfaat.

Pasal 8

Sosialisasi adalah upaya penyebarluasan Prowitra kepada masyarakat umum khususnya pekebun yang dilakukan oleh Dinas.

Pasal 9

Kepala Dinas menyusun jadwal pelaksanaan sesuai tahapan pelaksanaan dalam bentuk jadwal palang. PERANGKAT BAGIAN H\HUI

Pasal 10

(1)Benih kelapa sawit yang digunakan dalam Prowitra adalah benih kelapa sawit bersertifikat berlabel biru yang dihasilkan melalui proses pembesaran kecambah kelapa sawit oleh Dinas.
(2)Penyediaan pupuk dasar rock phosphate dan/atau dolomit dilakukan oleh Dinas melalui proses pemilihan penyedia barang/jasa.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…