DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bungo Nomor 19 Tahun 2025

Nomor: 19
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame yang meliputi Ketentuan Umum, Objek Pajak, serta Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Bungo tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Rekiame; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); PERANGVAT BAGIAN
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pu sat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 408);
11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Penagihan Dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Dan Kabupaten / Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1283);
13.Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan harga Dasar Air untuk menghitung nilai perolahan air tanah di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 25);
14.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024 Nomor 1); I RANGKAT I BAGIAN DAEP-AH I ¶1 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati mi yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2.Bupati adalah Bupati Bungo.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati Bungo sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
5.Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo.
6.Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPPRD adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo.
7.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau moda yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial, politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
8.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
9.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hal dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.
10.Objek Pajak adalah penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak.
11.Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan. PERANGKAT DAERAH BAGIAN HUKUM MAN
12.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13.Masa Pajak adalah Jangka waktu yang menjadi dasar bagi WP untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
14.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
15.Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal din atas identitas wajib pajak dan untuk Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati Bungo.
16.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukari kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
17.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati Bungo.
18.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
19.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
20.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
21.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. PERANGKAT B IAN DAERAH
22.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit Pajak.
23.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
24.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD dan SKPDLB atau terhadap pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
25.Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
26.Rekiame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
27.Penyelenggaraan Rekiame adalah rangkaian kegiatan Pemenntah Daerah yang meliputi perencanaan ,pengaturan ,j enis,perizinan ,pengawasan, pengendalian, dan penertiban rekiame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah kota yang terarah untuk kepentingan umum, serta kegiatan orang perseorangan atau badan dalam mengadakan, meletakkan, menempatkan, memasang rekiame di wilayah kota.
28.Kawasan atau Zone adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan rekiame;
29.Jalan Nasional adalah jalan yang terdiri atas jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
30.Pajak Rekiame yang selajutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas setiap penyelenggaraan rekiame.
31.Nilai Sewa Rekiame yang selanjutnya disebut NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar penghitungan penetapan besarnya pajak. PERANGKAT DAERAH BAGIAN UM
32.Nilai Jual Objek Pajak Rekiame yang selanjutnya disebut NJOPR adalah merupakan keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggaraan rekiame termasuk dalam hal mi adalah biaya/harga beli bahan rekiame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran I ongkosperakitan, pemancangan, peragaan, pen ayangan, pengecetan, pemasangan serta transportasi pengangkutan, dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesaf, dipancangkan, diperagakan, ditayangkan, dan / atau terpasang ditempat yang telah diizinkan.
33.Titik Reklame adalah tempat bidang reklame didirikan atau ditempelkan.
34.Bidang Reklame adalah bagian atau muka rekiame yang dimanfaatkan guna tempat penyajian gambar, naskah, dan/atau kata dari pesan-pesan penyelenggara rekiame.
35.Ketinggian Reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang rekiame ke permukaan tanah rata-rata atau bidang atap dasar atau plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan kontruksi tempat kedudukan peletakan kaki konstruksi rekiame.
36.Nilai Strategis Reklame adalah ukuran nilai biaya sebagai dasar pengenaan pajak yang menunjukan perkalian bobot dan skor jalur kelas jalan, lokasi, dan sudut pandang.
37.Nilai Satuan Strategis Rekiame adalah nilai komersial dasar pengenaan pajak yang didasarkan pada perhitungan luas rekiame, jenis, dan tempat pemasangan reklame.
38.Lokasi adalah titik atau lokasi rekiame dalam satu kesatuan/zona yang tergantung pada pemanfaatan/ peruntukan lahan rencana tata ruang.
39.Sudut Pandang adalah komponen Nilai Strategis Reklame yang perhitungannya berdasarkan lokasi titik rekiame terhadapjumlah lajurjalan arus lalu lintas di sekitarnya.
40.Shelter adalah suatu bangunan yang diperuntukan sebagai tempat menaikan atau menurunkan penumpang.
41.Jalur Jalan Khusus adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang mempunyai nilai strategis khusus untuk peletakan titik reklame.
42.Jalur Jalan Utama adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang mempunyai nilai strategis utama untuk peletakan titik rekiame.
43.Jalur Jalan I adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang mempunyai nilai strategis Jalur Jalan 1 (satu) untuk peletakan titik rekiame.
44.Jalur Jalan Lainnya adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang mempunyai nilai strategis Jalur Jalan untuk peletakan titik reklame selain jalur khusus, jalur utama dan jalur jalan 1.
45.Kawasan Penyelenggaraan Reklame adalah kawasan yang diperbolehkan untuk menyelenggarakan rekiame. PERANGKAT DAERAH BAGIAN um c.
46.Kawasan Tanpa Penyelenggaraan Rekiame, yang selanjutnya dapat disingkat KTPR atau Kawasan Bebas adalah kawasan yang tidak diperbolehkan untuk menyelenggarakan rekiame.
47.Rekiame Megatron, Videotron, Large Electronic Display (LED), Video Wall, dan Dynamics Wall adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program rekiame atau Man bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan difungsikan dengan tenaga listrik.
48.Reklame Papan (Billboard) adalah rekiame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, plastik, fiberglass, kaca, batu, logam, alat penyinar atau alat lain yang bersinar yang dipasang pada tempat Yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan.
49.Reklame Umbul-Umbul/ Banner/ Spanduk adalah rekiame Yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, plastik, dan sejenisnya dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
50.Reklame Selebaran atau Brosur adalah rekiame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara menyebarkan selebaran / brosur/ pamfiet.
51.Reklame Berjalan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa reklame berkeliling oleh orang yang berjalan kaki, kendaraan bermotor atau tidak bermotor.
52.Rekiame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenisnya.
53.Reklame Suara adalah rekiame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dan atau oleh peralatan atau visualisasi apapun.
54.Rekiame Film atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, dan barang-barang lain sejenisnya sebagai alat untuk diproyeksikan pada layar atau benda lain.
55.Reklame Peragaan adalah rekiame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
56.Pola Penyebaran Reklame adalah peletakan rekiame yang tercermin dalam peta sebagai acuan dan arahan penyelenggaraan reklame.
57.Titik Rekiame adalah tempat di mana bidang rekiame didirikan atau ditempelkan.
58.Rancang Bangun Rekiame adalah rekayasa struktur yang akan digunakan untuk menempatkan rekiame dan dapat dipertanggungjawabkan kekuatannya, mutu material yang digunakan dan estetika serta memenuhi persyaratan teknis struktur. PERANGKAT DAERAH BAGIAN HUKUM In
59.Di Dalam Sarana dan Prasarana Kota adalah bagian dan ruang kota yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan penggunaannya untuk kepentingan umum sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
60.Di Luar Sarana dan Prasarana Kota adalah bagian dan ruang daerah yang status kepemilikannya perseorangan atau badan yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
61.Di Atas Bangunan adalah reklame yang ditempatkan di atas bangunan atau gedung.
62.Menempel pada Bangunan adalah rekiame yang menempel/menyatu pada bangunan, baik menggunakan konstruksi ataupun tidak.
63.Tiang Pancang adalah suatu konstruksi rekiame dengan bertumpu pada pondasi yang dibuat menjadi satu kesatuan yang monolit dengan menyatukan pangkal tiang pancang yang terdapat di bawah konstruksi yang mampu menahan gaya orthogonal ke sumbu tiang dengan jalan menyerap lentu ran.
64.Gambar Tata Letak Bangunan yang selanjutnya disingkat Gambar TLB adalah gambar rencana reklame megatron, videotron, Large Electronic Display (LED), video wall, dynamics wall, billboard, bando jalan termasuk jenis reklame lainnya yang pemasangannya memerlukan konstruksi serta menjelaskan identitas rekiame secara teknis mengenai peletakan ukuran bentuk ketinggian, estetika, dan serasi dengan lingkungan sekitar.
65.Bahu Jalan adalah ruang sepanjang dan terletak bersebelahan dengan tepi luar perkerasan jalan atau jalur lalu lintas yang berfungsi sebagai ambang pengaman jalan.
66.Pulau Lalu Lintas adalah bagian jalan yang ditinggikan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan.
67.Taman Pulau Jalan adalah tanah yang dikelilingi olehjalan yang dimaksudkan untuk memperindah atau memberikan kesenangan kepada lingkungan sekitar.
68.Jalur Jalan Khusus adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang mempunyai nilai strategis khusus untuk peletakan titik rekiame.
69.Jalur Jalan Utama adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang mempunyai nilai strategis utama untuk peletakan titik reklame.
70.Jalur Jalan I adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang mempunyai nilai strategisjalur jalan 1 (satu) untuk peletakan titik reklame. PERANGKAT BAGIAN I!1

BAB II

Bagian Kesatu Objek Pajak

Pasal 2

(1)Objek Pajak Rekiame adalah semua penyelenggaraan Rekiame.
(2)Jenis-jenis rekiame yang dapat diselenggarakan meliputi:
1. a.rekiame papan, billboard, megatron, videotron, neon sign, neon box, bando, Multivision, LED dan sejenisnya;
2. b.reklame kain dan/atau bahan lainnya dalam bentuk spanduk, umbul-umbul, baliho, vertikal banner, layar dan sejenisnya;
3. c.rekiame branding dalam bentuk pemasangan atau pengecatan pada dinding bangunan, gerobak dan kios - kios/outlet dan sejenisnya;
4. d.rekiame melekat dalam bentuk stiker, poster dan sejenisnya;
5. e.rekiame berjalan, termasuk pada kendaraan, gerobak dan sejenisnya;
6. f.rekiame selebaran;
7. g.rekiame udara;
8. h.rekiame apung;
9. i.reklame film/slide; dan
10. j.rekiame peragaan.
(3)Yang dikecuahkan dari objek Pajak Reklame adalah:
1. a.penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta hanian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
2. b.label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dan produk sejenis lainnya;
3. c.nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Perkada dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
4. d.Rekiame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
5. e.Rekiame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan Man komersial; dan
6. f.Rekiame yang diselenggarakan untuk kepentingan pendidikan yang merupakan asset institusi yang bersangkutan.

Pasal 3

(1)Penyelenggaran rekiame menurut sifat pemasangannya dibedakan dalam 2 (dua) bentuk yaitu:
1. a.penyelenggaraan reklame yang bersifat permanen;
2. b.penyelenggaraan reklame yang bersifat insidentil.
(2)Penyelenggaraan rekiame yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.rekiame papan, billboard, megatron, videotron, neon sign, neon box, bando, media promosi dalam bentuk pemasangan atau pengecatan pada gerobak, kios- kios/outlet, bangunan dan sejenisnya;
2. b.rekiame Kendaraan, rekiame apung dan sejenisnya.
(3)Penyelenggaraan rekiame yang bersifat insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb, meliputi:
1. a.rekiame kain dan/atau bahan lainnya dalam bentuk spanduk, umbul - umbul, baliho, vertikal banner, layar dan sejenisnya;
2. b.reklame melekat dalam bentuk stiker, poster dan sejenisnya;
3. c.reklame selebaran;
4. d.rekiame peragaan;
5. e.rekiame udara;
6. f.rekiame film/ slide.

Pasal 4

Penyelenggaraan suatu reklame dapat dilakukan oleh orang pribadi atau badan dan atau menggunakan perusahaan jasa perikianan sebagai penyelenggara reklame.

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan suatu rekiame yang berakibat menimbulkan kerugian kepada pihak lain, maka penyelenggara reklame bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan.

Pasal 6

(1)Peletakan atau pemasangan suatu rekiame yang bersifat permanen harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2)Peletakan atau pemasangan suatu rekiame yang bersifat insidentil berupa spanduk harus ditempatkan pada sarana panggung reklame atau sarana lain sesuai dengan peruntukannya.
(3)Pembangunan atau pengadaan panggung reklame dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau pihak ke 3 (tiga) yang bergerak dibidang advertising dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. PERANGKAT BAGIAN

Pasal 7

Tata letak pemasangan suatu rekiarne berupa umbul-umbul, baliho, vertikal banner, stiker dan poster dalam Daerah diatur sebagai berikut:

a.keberadaan rekiame harus menunjang estetika keindahan Kota;
b.berada pada pinggir trotoar atau jalan;
c.berada pada lokasi diatas tanah atau bangunan milik perorangan atau badan.

Pasal 8

Penyelenggaran rekiame kain dan/atau bahan lainnya dalam bentuk umbul-umbul, vertikal banner, baliho dan sejenisnya, tata letak diatur sebagai berikut:

a.harus menggunakan tiang sendiri dan berdiri sendiri serta tidak menggunakan konstruksi permanen;
b.pemasangan baliho dan vertikal banner hanya diperkenankan pada lokasi radius 50 meter dan persimpangan jalan serta tidak permanen.

Pasal 9

(1)Setiap orang/badan yang akan menyelenggarakan pemasangan rekiame yang bersifat Insidentil harus mendaftar terlebih dahulu kepada Bupati Bungo sebelum dipasang.
(2)Pendaftaran pemasangan rekiame sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir Permohonan yang disiapkan oleh BPPRD
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
(4)Jumlah, alamat/lokasi rekiame yang dipasang harus sesuai dengan permohonan pemasangan rekiame sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus untuk penyelenggaraan rekiame bersifat permanen yang penyelenggaraan pemasangannya dibawah satu tahun harus melampirkan Surat Pernyataan masa kontrak pemasangan dari pemilik produk atau perusahaan.

Pasal 10

Tanda daftar penyelenggaraan rekiame diberikan kepada perorangan atau badan sebagai penyelenggara rekiame yang merupakan penanggung jawab terhadap pemasangan rekiame. PERANGKAT DAERAN BAGIAN HUKUM

Pasal 11

(1)Setiap penyelenggaraan rekiame yang akan memperoleh tanda daftar terlebih dahulu harus membayar pajak rekiame dan mendapatkan tanda register pengesahan rekiame melalui BPPRD.
(2)Tanda register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kontrol dilapangan dalam pengesahan pemasangan rekiame.
(3)Tanda register pengesahan rekiame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan berupa stiker atau tanda bukti pengesahan lainnya yang harus ditempelkan atau dibubuhkan pada setiap jenis rekiame yang dipasang dan berlaku untuk satu kali penyelenggaraan rekiame.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…