DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Kedua Mendahului atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2025

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja APBD TA 2025 sebagaimana dimaksud huruf a di atas, dilaksanakan melalui mekanisme pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2025;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Bungo tentang Perubahan Kedua Mendahului Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2025. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalarn Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang.....2
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiallomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13.Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
14.Instruksi.....3
14.Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kiasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18.Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
20.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
21.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024 Nomor 10); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERUBAHAN KEDUA MENDAHULUI ATAS PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2025 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bungo Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024 Nomor 45), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, yang terdiri atas:

a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; 1) Semula Rp963.368.799.000,00 2) Bertambah.....4 2) Bertambah Rpl 16.124.370.000,00 3) Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp1.079.493. 169.000,00
b.Pendapatan transfer antar daerah; 1) Semula Rp72.621.738.054,00 2) Bertambah Rp21.178.648.541,00 3) Jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan Rp93.800.386.595,00
1. 2.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagal berikut:

Pasal 6

Lain-lain pendapatari daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, yang terdiri atas: Pendapatan hibah 1) Semula Rp5.610.000.000,00 2) Berkurang (Rp5.6 10.000.000,00) 3) Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan RpO,00

3.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, yang terdiri atas:

a.Belanja Pegawai 1) Semula Rp571.701.070.965,58 2) Bertambah Rp17.462.113.776,12 3) Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp589. 163.184.741,70
b.Belanja Barang dan Jasa 1) Semula Rp 431.519.721.738,80 2) Berkurang sebesar Rp(8. 122.001.129,14) 3) Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp423.397.720.609,66
c.Belanja Subsidi 1) Semula Rp 1.500.000.000,00 2) Berkurang sebesar Rp( 125.000.000,00) 3) Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rpl.375.000.000,00
d.Belanja Hibah 1) Semula Rp20.872.479.944,00 2) Bertambah Rp12.260.448.339,00 3) Jumlah belanja hibah perubahan. Rp33. 132.928.283,00
e.Belanja Bantuan Sosial
f.Semula Rp9.000.000,00
g.Bertambah/ berkurangRp0,00
h.Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp9.000.000,00
1. 4.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hurufb, yang terdiri dan:

a.belanja modal peralatan dan mesin; 1) Semula Rp46.563.954.961,41 2) Berkurang.....5 S 5 2) Berkurang Rp(3.203.560.340 141) 3) Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp43.360.394.62 1,00
b.belanja modal gedung dan bangunan; 1) Semula Rp37.079.860.600,00 2) Bertambah Rp9.521.769.400,00 3) Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan Rp46.60 1.630.000,00 c, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; 1) Semula Rp55.286.514.189,00 2) Bertambah RplO.805.622.71 1,00 3) Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan Rp66.092. 136.900,00
d.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1) Semula Rp175.165.000,00 2) Bertambah Rp5.336.232.110,87 3) Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp5.51 1.397.110,87
e.Belanja Modal Aset Lainnya 1) Semula Rp350.000.000,00 2) Bertambah/Berkurang RpO,00 3) Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp350.000.000,00 Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c 1) Semula Rp5.516.422.441,00 2) Bertambah Rp90.661.753.673,56 3) Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp96. 178.176.114,56 Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Lampiran 1, Lampiran 2, Lampiran 3a, Lampiran 3b dan Lampiran 5b, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati mi terdini dan:

1.Lampiran 1 : Ringkasan APBD yang dikiasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2.Lampiran 2 : Rincian APBD Menurut Urusan Pemenintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
3.Lampiran 3a : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang Ditenima Serta SKPD Pemberi Hibah;
4.Lampiran 3b : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah; dan
5.Lampiran.....6 I
5.Lampiran 5b Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan.

(2)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati mi.

7.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan mi dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pasal II Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati mi dengan penempatannya dalam Benta Daerah Kabupaten Bungo. Ditetapkan di Bungo pada tanggal /,t - 2025 BUPATI BUNGO, Diundangkan di Bungo padatanggal /2 - . - 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO MURSIDI BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2025 NOMOR S KODE URAIAN SEBELUM SESLJDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 5.4.01.02.01.0001 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah 485.489.320,00 485.489.320,00 0,00 Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 214.402.581.70000 211.498.221.700,00 -2.904.360.000,00 5.4.02.05 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau 214.402.581 .700,00 211.498.221700,00 -2.904.360.000,00 Kabupaten/Kota kepada Desa 5.4.02,05.02 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah 214.402.581.700,00 211.498.221.700,00 -2.904.360.000,00 Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 5.4.02.05.02.0002 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi 14.100.000.000,00 14.100.000.000,00 0,00 kepada Desa 5.4.02.05.02.0003 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa 80.550.226.700,00 77.645.866.70000 -2.904.360.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Khusus 5.4.02.05.02.0004 Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber 119.752.355.000,00 119.752.355.000,00 0,00 car Dana Desa Jumlah Belanja 1.391.394.807.492,79 1.523.087.826.033,79 131.693.018.541,00 Total Surptusl(Defisit) -118.937.206.821,00 -118.937.206.821,00 0,00 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 118.937.206.821,00 118.937.206.821,00 0,00 6 1 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 118.937.206.821,00 118.937.206.821,00 0,00 Sebelumnya Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian 6.1.01.07 Target Kinerja clan Sisa Dana Pengeluaran 118.937.206.821,00 118.937.206.821,00 0,00 Pembiayaan 6.1.01.07.01 Sisa Dana Akibat Tidak Tercaparnya Capaian 118.937.206.821,00 118.937.206.821,00 0,00 Target Kinerja 6.1.01.07.01.0001 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian 118.937.206.821,00 118.937.206.821,00 0,00 Target Kinerja Jumlah Penerimaan Pembiayaan 118.937.206.821,00 118.937.206.821,00 0,00 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 000 0,00 0,00 z.02.02 Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha 0,00 0,00 0,00 Milik Daerah (BUMD) 6.2.02.02.01 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 0,00 0,00 0,00 6.2.02.02.01.0001 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 0,00 0,00 0,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 Pembiayaari Netto 118.937.206.821,00 118.937.206.821,00 0,00 6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun 0,00 0,00 0,00 Berkenaan (SILPA) Kab. Bungo, 12 Juni 2025 / Bupati S/PD-RI dicetak pada 2025-06-21 12.40.14 Halaman 26 PEMBIAYAAN DAERAH SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH/ DASAR KODEREKENING URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN BERKURANG (Rp) HUKUM JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.1 PENERMMN PEMBIAYAAN 118.937.206.82100 118.937.206.82100 0,00 6 1 01 Sisa Lebih Perhtungan Anggaran 118.937.206.821,00 118.937.206.82100 0,00 Tahun Sebelumnya Sisa Dana Akibat Tidak 6.1.01.07 Tercapainya Capaian Target Kinerja 118.937.206.821,00 118.937.206.821,00 0,00 clan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 6.1.01.07.01 Sisa Dana Akibat Tidak 118.937.206.821,00 118.937.206.821,00 0,00 Tercapainya Capaian Target Kinerla 6.1.01.07.01.0001 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja 118.937.206.821,00 118.937.206.821,00 0,00 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 0,00 0,00 0,00 2.02 Penyertaan Modal Daerah 0,00 0,00 0,00 6.2.02.02 Penyertaan Modal Daerah pada 0,00 0,00 0,00 Badan tisaha Milik Daerah (BUMD) 6.2.02.02.01 Penyertaan Modal Daerah pada 0,00 0,00 0,00 BUMD 6.2.02.02.01.0001 Penyertaan Modal Daerah 0,00 0,00 0,00 pada BUMD Kab. Bungo, 12 Juni 2025 Bupati S/PD-RI: dicetakpada 2025-06-21 13.19:46 Halaman 1026 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 423 Perguruan Tinggi dalam Kab. Bungo - 0,00 300.000 000,00 300.000.000,00 JUMLAH HIBAK PADA SUB KEGIATAN 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 Fasilitasi Keprotokolan 424 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seturuh Indonesia (Apkasi) Gedung Sahid Sudirnian Center Lt.21 JI. Jend. Sudirman Kav.86, Jakarta, 10220 30.000.000 00 30.000.000,00 0,00 425 Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia JI. Jend. Ahmad Yani No.1 10.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 40.000.000,00 50.000.000,00 10.000.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SKPD Sekretariat Daerah Kab. Bungo 1.547.000.819,00 1.455.000.819,00 .92.000.000,00 Badan Kepegawalan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kab. Bungo Pembinaan Disiplin ASN 426 Masyarakat ji. dipononegoro 400.000.000,00 0,00 -400.000.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 400.000.000,00 0,00 -400.000.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SKPD Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kab. Bungo 400.000.000,00 0,00 -400.000.000,00 Kab. Bungo, 12 Juni 2025 Bupati HTedy Putra, S/PD-RI: dice/ak pada 2025-06-21 13:20:07 Halaman 21 NO NAMA PENERIMA BENTUK JBALHUp) SELISIH (Rp) PENERIMA JUMLAH(Rp) Jalan Usaha Tani 66 Kelompok Tani dalam Kabupaten Bungo Kabuapten Bungo (JUT) 149.994.000,00 150.000.000,00 6.000,00 Perkebunan Jalan Usaha Tani 67 Kelompok Tani dalam Kabupaten Bungo Kabuapten Bungo (JUT) 70.286.000,00 0,00 -70.286.000,00 Perkebunan Jalan Usata Tani 68 Kelompok Tani dalam Kabupaten Bungo Kabuapten Bungo (JUT) 69.984.000,00 000 -69.984.000,00 Perkebunan Jalan Usaha Tani 69 Kelompok Tani dalam Kabupaten Bungo Kabuapten Bungo (JUT) 69.984.000,00 0,00 -69.984.300,00 Perkebunan Jalan Usaha Tani 70 Kelompok Tani dalam Kabupaten Bungo Kabuapten Bungo (JUT) 69.984.000,00 0,00 -69.984.000.00 Perkebunan Ds. Tanah Periuk Jalan Usaha Tani 71 Kelompok Tani Ds. Tanah Periuk Kec. Tanah Sepenggal Lintas Kec. Tanah (JUT) 3,00 44.906.550,00 44.906.550,00 Sepenggal Lintas Perkebunan JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 4.190.000.000,00 2.914.906.550,00 -1.275.093.450,00 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 72 KUD Citra Makarti Pelepat Ilir Alat Berat 250.000.000,00 0,00 -250.000.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 250.000.000,00 0,00 -250.000.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Bungo 4.528.000.000,00 3.002.906.550,00 -1.525.093.450,00 t Kab. Bungo, 12 Juni 2025 Bupati S. H., M.Kn. S/PD-RI: dicetak pada 2025-06-21 13:20:17 Halaman 7 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 564 Panjang 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 565 KotoJayo 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN 214.402.581.700,00 211.498.221.700,00 -2.904.360.000,00 JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo 214.402.581.700,00 211.498.221.700,00 -2.904.360.000,00 I Kab. Bungo, 12 Juni 2025 Bupati / S/PD-RI: dicefak pada 2025-06-21 13:20:37 Halaman 24

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…