DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bungo Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan bupati ini mengatur tentang Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo yang mencakup Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan dan Wilayah Kerja, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Pembiayaan, serta Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang.....2
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6);
7.Peraturan Bupati Bungo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Serta Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024 Nomor 12); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 111.1f.11 ,118 BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati mi yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bungo.
4.Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bungo
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo.
8.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo.
9.Unit........3
9.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo yaitu UPT Laboratorium Lingkungan.
10.Kepala UPT adalah Kepala UPT Laboratorium Lingkungan..
11.Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian tata usaha pada UPT Laboratorium Lingkungan..
12.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil dalam jabatan tertentu yang memiliki fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi UPT;
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Bungo. P7a1 . PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati mi di bentuk Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo.

Pasal 3

(1)UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang pada Dinas Lingkungan Hidup.
(2)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Jalan R.M. Thaher Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah, dengan wilayah kerja terdiri dari seluruh kecamatan dalam Kabupaten Bungo, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
(3)UPT Laboratorium Lingkungan Kabupaten Bungo merupakan UPT Kelas A.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi UPT Laboratorium Lingkungan, terdiri dan:
1. a.Kepala;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan struktur organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati mi. Bagian.....4

Pasal 5

(1)UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan kegiatan teknis penunjang Dinas Lingkungan Hidup dibidang pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan dan melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur laboratorium lingkungan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) UPT menyelenggarakan fungsi:
1. a.penetapan tugas dan fungsi personel sesuai dengan kompentesinya;
2. b.pelaksanaan penjagaan standar Kompentensi dan objektifitas personel;
3. c.pelaksanaan monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium;
4. d.pelaksanaan penjagaan kesalamatan dan kesehatan kerja;
5. e.pelaksanaan pengambilan, perlakuan, transfortasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
6. f.pelaksanaan preparsasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
7. g.pelaksanaan validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkugan;
8. h.pelaksanaan validasi klaim ketidakpastian pengujian;
9. i.pelaksanaan penjagaan perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan;
10. j.pelaksanaan penjagaan komitmen manajemen mutu sesuai regenerasi sertifikasi akreditasi;
11. k.pelaksanaan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium;
  1. 1.penanganan pengaduan hasil pengujian;
12. m.pelaksanaan pekerjaan pembuatan model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan;
13. n.pemberian layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak;
14. o.pelaksanaan inventarisasi sumber-sumber emisi/ efluen didaerah tapak;
15. p.pembantuan dalam melaksanakan pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data-data lain; dan
16. q.pelaksanaan urusan ketatausahaan.
17. r.pelaksanaan tugas lain sesuai peraturan perundang- undangan, penntah dan petunjuk atasan Bagian......5

Pasal 6

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu kepala UPT dalam menyelenggarakan tugas teknis operasional UPT Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup meliputi pelaksanaan kegiatan adminstrasi, perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, umum, dan perlengkapan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan uraian tugas:

a.menyiapkan bahan penyusunan program dan pelaporan;
b.melaksanakan urusan surat-surat menyurat, kearsipan, dan perlengkapan;
c.melaksanakan administrasi kepegawaian;
d.melaksanakan administrasi keuangan;
e.mengelola keamanan dan kebersihan kantor; dan
f.melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya

Pasal 8

(1)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan pengujian dan analisa kualitas lingkungan serta tugas lainya sesuai keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang -undangan.
(2)Kelompokjabatan fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
(3)Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertangung jawab kepada kepala UPT Laboratonum Lingkungan.
(4)Apabila tenaga fungsional belum tersedia pada jabatan dimaksud, maka untuk sementara dapat ditunjukan petugas yang memiliki kompentesi dan/atau sertikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan di bidangnya dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(5)Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat,jenis, dan beban kerja;
(6)Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian.......6

Pasal 9

(1)Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
(2)Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan Struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

Pasal 10

(1)Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas yang di tetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Kepala Subbagian Tata Usaha UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala UPT melalui Kepala Dinas. TATA KERJA

Pasal 11

(1)Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi baik internal maupun antar UPT dalam Dinas maupun dengan instansi diluar dinas sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
(2)Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
(3)Kepala UPT wajib menyampaikan laporan berkala atau sewaktu- waktu sesuai dengan tingkat keperluan kepada kepala Dinas.
(4)Kepala UPT mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Kepala UPT mengadakan rapat secara berkala berkala.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…