DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bungo yang mencakup Ketentuan Umum, Pembentukan dan Tipelogi, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Jabatan, Pengangkatan dan Pemberhentian, Pembiayaan serta Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMEBERAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BUNGO KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah mi yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bungo
2.Pemerintah ..... 4 ME
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bungo
4.Dinas adalah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bungo.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6.Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bungo.
7.Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPT Perlindungan Perempuan dan Anak adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bungo.
8.Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.
9.Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian pada UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.
10.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.
11.Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan.
12.Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, eksploitasi ekonomi, sosial, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang balk yang terjadi di kasawan publik atau dalam kehidupan pribadi.
13.Kekerasan terhadap Anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan bagi anak secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan lainnya.
14.Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya yang mengetahui atau mendengarkan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
15.Perlindungan......5
15.Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan daii kekerasan dan diskniminasi.
16.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bungo

BAB II

PEMBENTUKAN DAN TIPELOGI

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Bupati mi dibentuk UPT Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
(2)UPT Perlindungan Perempuan dan Anak dibentuk dengan Tipelogi Kelas A.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Kedudukan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah kabupaten.

Pasal 4

(1)Susunan Organisasai UPT Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri atas:
1. a.KepalaUPT;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Pelaksana; dan
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur Organisasi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati mi. Bagian.....6

Pasal 5

UPT Perlindungan Perempuan dan Anak bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Pasal 6

UPT Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyelenggarakan fungsi layanan:

a.pengaduan masyarakat;
b.penjangkauan korban;
c.pengelolaan kasus;
d.penampungan sementara;
e.mediasi; dan
f.pendampingan korban.

Pasal 7

UPT Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan untuk layanan dasar dalam 1 (satu) daerah kabupaten.

Pasal 8

Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas untuk memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Pasal 9

Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai uraian tugas:

a.mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak;
b.menyusun program kerja UPT Perlindungan Perempuan dan Anak;
c.menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
d.mengevaluasi hasil kerja UPT Perlindungan Perempuan dan Anak;
e.membina......7
e.membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan kerja UPT Perlindungan Perempuan dan Anak;
f.melaksanakan administrasi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
g.melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan sesuai lingkup tugas.

Pasal 10

(1)Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
(2)Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 11

(1)Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
1. a.penyiapan penyusunan rencana program clan anggaran;
2. b.pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
3. c.penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;
4. d.pelaksanaan ketatausahaan clan pencatatan data korban; clan
5. e.pelaksanaan kerumahtanggaan. Paragral 4 Pelaksana

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…