DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2026 yang mencakup Ketentuan Umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 serta Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2026; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telab diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko clan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang ............2 FRANG4(AT BAGIAN DAERAH UM t9,4!1 Menimbang Mengingat BUPATIBUNGO PROVINSI JAMBI PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUNGO, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2026;
1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat JI Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang ............ 2
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta.hun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11.Peraturan ..............3 9-D f
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana teiah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenlukan Peraluran Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana teiah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11.Peraturan 3 PERANGKAT BA AN pAERAN HI JM
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
14.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kiasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18.Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Keija Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361);
19.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 7);
20.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 49);
21.Peraturan Daerah ......4 T BAGIAN
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
14.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18.Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2025 tcntang Rancangan Rencana Kerja Pemcrintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361);
19.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 7);
20.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 49);
21.Peraturan Dae rah ...... 4 ME
21.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bungo Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2013 Nomor 9);
22.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6;
24.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 10);
25.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 4).
26.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024 Nomor 9); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati mi yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan Yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bungo.
4.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
5.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 1 (satu) tahun.
4.Rencana Keria 5 PERANOKAT I BAGIAN DAERAH HUKUM
21.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bungo Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2013 Nomor 9);
22.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6;
24.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 10);
25.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 4).
26.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024 Nomor 9); MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026.
1.Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bungo.
4.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
5.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk l (satu) tahun.
4.Rencana Kera ........... PERANGKAT BAGIAN DAERAN NUKUM
5.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 1 (satu) tahun.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD ada.lah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renj a-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo yang selanjutnya disebut Bappeda merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yaitu perencanaan yang dipimpin oleh kepala badan Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah kabupaten/ kota.
9.Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan daerah di Kabupaten Bungo.
10.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. I .L p.,.'.- RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

BAB I

Pendahuluan;

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2026 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2026, adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 3

(1)RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RPJMD.
(2)RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
1. a.rancangan kerangka ekonomi daerah;
2. b.prioritas pembangunan daerah; dan
3. c.rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(3)RKPD berpedoman pada RKP Tahun 2026, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD provinsi.
(4)RKPD........................6 PERANGUT BAGAN DAERAH HLJftU M

5.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 1 (satu) tahun.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwaki.lan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo yang selanjutnya d.isebut Bappeda merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjad.i kewenangan Daerah kabupaten/kota yaitu perencanaan yang dipimpin oleh kepala badan Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota.
9.Kcpala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan yang bertanggungijawab terhadap pelaksanaan Pcmbangunan tugas dan Daerah fungsi perencanaan daerah di Kabupaten Bungo.
10.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II

Gambaran Umum Kondisi Daerah;

Pasal 2

Pasal 3

(1)RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RPJMD.
(2)RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
1. a.rancangan kerangka ekonomi daerah;
2. b.prioritas pembangunan daerah; dan
3. c.rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(3)RKPD berpedoman pada RKP Tahun 2026, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD provinsi.
(4)RKPD 6 PERANGKAT Br £AM H n l • � , - d 11
(4)RKPD Tahun 2026 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:
(5)RKPD Tahun 2026 merupakan hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang di dalamnya terdapat prioritas pembangunan, rencana kerja, dan pendanaannya.
(6)RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bungo dalam menyusun:
1. a.Rencana Keija Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2026.
2. b.Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2026; dan
3. c.Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.
(7)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati mi.

BAB VII

Pendahuluan;

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2026 maka:

a.Pemerintah Kabupaten Bungo menggunakan RKPD Tahun 2026 sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026.
b.Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2026 pada pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo.

Pasal 5

Bappeda menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2026 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo dengan RKPD Kabupaten Bungo Tahun 2026.

(4)RKPD Tahun 2026 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut: Gambaran Umum Kondisi Daerah; Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Penutup.
(5)RKPD Tahun 2026 merupakan hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang di dalamnya terdapat prioritas pembangunan, rencana kerja, dan pendanaannya.
(6)RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjad.i pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bungo dalam menyusun :
1. a.Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2026.
2. b.Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2026; dan
3. c.Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.
(7)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2026 maka :

a.Pemerintah Kabupaten Bungo menggunakan RKPD Tahun 2026 sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan pcraturan dacrah anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026.
b.Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2026 pada pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo.

Pasal 5

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo. TELAH D1TEJTI KFBENA'PANNYA I KRETPFflS ALAM PLDA MAN - E. MM 1 ' P '41031006 -I Ditetapkan di Bungo Pada tanggal 2025 IPATI BUNGO, Diundangkan di Bungo pada tanggal 2025 SEKRETARIS DAH KABUPATEN BUNGO, bc DONN I NDAR BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2025 NOMOR 9 PARAFjj1AR1U - TrE ____

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlalru pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo. TELAH DITELITI KE BENA'HANN YA -- Ditetapkan di Bungo Ee 1#Pr BuNao, 2025 DARDON Diundangkan di Bungo pada tanggal 2025 SEKRETARIS DARAH KABUPATEN BUNGO, / BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2025 NOMOR 9 FARAF HIER • BAB VII PENUTUP Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 merupakan dokumen rencana kerja tahunan Pemerintah Kabupaten Bungo disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2024 serta kebijakan pusat dan provinsi, sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif dan optimal untuk pencapaian sasaran pembangunan. Dengan demikian seluruh kebijakan, strategi dan program atau kegiatan pembangunan Kabupaten Bungo tahun 2026 akan fokus pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bungo tahun 2026. RKPD Kabupaten Bungo Tahun 2026 menjadi pedoman untuk menyusun KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026. RKPD Kabupaten Bungo Tahun 2026 merupakan perencanaan daerah untuk tahun kedua RPJMD periode 2025-2029 yang selaras dengan dokumen perencanaan provinsi dan pusat. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bungo Tahun 2026 bertujuan untuk menciptakan sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. Selain itu juga untuk mewujudkan akuntabilitas alokasi sumber daya publik untuk pembangunan daerah. Pelaksanaan RKPD 2026 perlu dilaksanakan pengendalian untuk mengetahui resiko sejak dini dan menentukan langkah-langkah yang tepat dalam merealisasikan tujuan dan sasaran pembangunan. TELAH DITEtm UBfNAaNNTA ' I METARIL LP PL AIIqrjAP N;ieoflYt AlAN SE. NM 197612152Oo.031002 NIP 1il1 1 2$IQ94S1oOI - PARAF HIERARjCJ ASISTEW SEKDA KABAO HUVY ANALi;Hij - BUPATI BUNGO, H. DE,4DYU: i, Mr.,-M-.Kn '· , am«a 0 $9 1ahun 2026 BAB VII PENUTUP Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 merupakan dokumen rencana kerja tahunan Pemerintah Kabupaten Bungo disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2024 serta kebijakan pusat dan provinsi, sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif dan optimal untuk pencapaian sasaran pembangunan. Dengan demikian seluruh kebijakan, strategi dan program atau kegiatan pembangunan Kabupaten Bungo tahun 2026 akan fokus pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bungo tahun 2026. RKPD Kabupaten Bungo Tahun 2026 menjadi pedoman untuk menyusun KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026. RKPD Kabupaten Bungo Tahun 2026 merupakan perencanaan daerah untuk tahun kedua RPJMD periode 2025-2029 yang selaras dengan dokumen perencanaan provinsi dan pusat. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bungo Tahun 2026 bertujuan untuk menciptakan sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalarn pembangunan daerah. Selain itu juga untuk mewujudkan akuntabilitas alokasi sumber daya publik untuk pembangunan daerah. Pelaksanaan RKPD 2026 perlu dilaksanakan pengendalian untuk mengetahui resiko sejak dini dan menentukan langkah-langkah yang tepat dalam merealisasikan tujuan dan sasaran pembangunan. "Py .la.%. 146411241444$)100% PARAF HIERARKI BUPATI BUNGO, H. DE�, SH., M:Kn KA A A HI EN

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…