DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buol Nomor 02 Tahun 2025

Nomor: 02
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Pengalokasian alokasi dana desa, Penyaluran alokasi dana desa, Penggunaan alokasi dana desa.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah Pendapatan Desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
2.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4.Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati Bersama BPD
5.Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintaha Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6.Perangkat Desa adalah Unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam secretariat desa dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam melaksanakan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan keuangan dan asset daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati
8.Dinas Pem berdayaan M asyarakat dan D esa adalah Unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan desa dan bertanggungjawab kepada Bupati.
9.Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
10.Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11.Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13.Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
14.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
15.Daerah adalah Kabupaten Buol.
16.Bupati adalah Bupati Buol.

BAB II

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. i
(2)Dana Perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni dana alokasi khusus dan dana bagi hasil yang diterima Daerah pada tahun anggaran berjalan.
(3)Dalam hal terdapat perubahan APBD, pengalokasian ADD dihitung paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil dalam perubahan APBD dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
(4)Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

(1)Pengalokasian ADD juga mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, tunjangan BPD, dan insentif lembaga kemasyarakatan Desa.
(2)Besaran ADD setiap Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Pengalokasian ADD terdiri atas:
1. a.alokasi Dasar yang dibagi Rata di setiap Desa sebesar 60% (enam puluh persen); dan
2. b.alokasi Formula yang di hitung secara Proporsional sebesar 40% (empat puluh persen).
(4)Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dihitung berdasarkan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan keterj angkauan.
(5)Sumber Data dalam Perhitungan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari :
1. a.jumlah Penduduk Miskin berasal dari Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim Desil 1 Kementerian PMK Republik Indonesia melalui Bappeda Litbang Daerah.
2. b.jumlah Penduduk berasal dari Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah.
3. c.luas Wilayah dan Keterjangkauan berasal dari Badan Pusat Statistik Daerah.
(6)Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

(1)Penyaluran ADD ke Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
(2)Penyaluran ADD ke Rekening Kas Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dikecualikan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.
(3)Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap yaitu:
1. a.tahap satu 40 % (empat puluh persen);
2. b.tahap dua 40 % (empat puluh persen); dan
3. c.tahap tiga 20 % (dua puluh persen).
(4)Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD disalurkan ke Rekening Kas Desa dan dibayarkan setiap bulan ke rekening kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.
(5)Pemerintah Desa membuka Rekening Kas Desa pada Bank pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah berdasarkan keputusan Kepala Desa dan mengirimkan nomor Rekening Desa tersebut kepada Bupati Cq. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
(6)Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui transfer langsung ke Rekening Kas Desa oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Bank yang telah ditetapkan.

Pasal 5

Penyaluran ADD yang sudah dipindahbukukan ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dan ditandatangani oleh kepala Desa dan bendahara Desa dan membuat surat permintaan pembayaran pada aplikasi sistem keuangan Desa sebagaimana jumlah dana yang akan dicairkan setiap pencairan sesuai rencana anggaran kebutuhan Desa.

Pasal 6

Sebelum penyaluran dana dipindahbukukan ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat menyusun dan menyampaikan rincian dana setiap Desa kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai dasar penerbitan surat perintah pencairan dana.

Pasal 7

(1)Pemerintah Desa tidak dapat menerima transfer ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 apabila belum menetapkan dan melaporkan terkait dengan dokumen sebagai berikut:
1. a.RPJMDesa;
2. b.peraturan Desa tentang RKPDesa tahun berkenaan;
3. c.peraturan Desa tentang RKPDesa berita acara persetujuan bersama Kepala Desa dan BPD tentang penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berkenaan;
4. d.berita acara persetujuan bersama Kepala Desa dan BPD tentang penetapan Peraturan Desa APBDesa perubahan tahun berkenan;
5. e.peraturan Desa tentang APBDesa tahun berkenan; dan
6. f.peraturan Desa tentang APBDesa perubahan tahun berkenan.
(2)Selain telah menetapkan dan melaporkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemindahbukuan ADD dapat dilakukan apabila Kepala Desa :
1. a.telah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian Output dan keuangan ADD tahun anggaran sebelumnya;
2. b.telah menyampaikan laporan inventarisasi aset Desa; dan
3. c.telah melaksanakan rekonsiliasi atas pelaksanaan belanja pada APBDes tahun anggaran sebelumnya.
(3)Pelaporan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) dilakukan oleh Kepala Desa dan diserahkan kepada Bupati melalui Camat di wilayah kerja masing-masing dan ditembusan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB IV

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

(1)Penggunaan ADD dialokasikan untuk mendanai kegiatan terdiri atas belanja:
1. a.pegawai;
2. b.barang dan jasa; dan
3. c.modal.
(2)Kegiatan untuk belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk :
1. a.penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
2. b.tunjangan BPD.
(3)Kegiatan untuk belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk:
1. a.alat tulis kantor;
2. b.benda pos;
3. c.bahan/material;
4. d.pemeliharaan;
5. e.cetak/penggandaan;
6. f.makanan dan minuman rapat;
7. g.pakaian dinas dan atributnya;
8. h.peijalanan dinas;
9. i.upah kerja; j . honorarium narasumber/ahli;
10. k.operasional Pemerintah Desa;
11. l.operasional BPD;
12. m.insentif rukun tetangga/rukun warga dan lembaga kemasyarakatan Desa lainnya; dan
13. n.pembelian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
(4)Kegiatan untuk belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol. Ditetapkan di Buol pada tanggal do Diundangkan di Buol pada tanggal £ 0 2.0 as' SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUOL, BERITA DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2024 NOMOR I Dimana : BDx : Nilai Bobot Desa untuk Desa x ADD : Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten £ADDM : Jumlah Keseluruhan Alokasi Dana Desa Minimal

4.Indikator yang ditetapkan dalam menentukan bobot desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2, meliputi :

a.jumlah Indikator pada variabel jumlah penduduk miskin setempat/Jumlah Indikator pada variabel jumlah penduduk miskin se Kabupaten Buol;
b.jumlah Indikator Pada variabel Jumlah penduduk setempat/Jumlah Indikator Pada variabel jumlah penduduk se-Kabupaten Buol;
c.jumlah Indikator Pada variabel luas wilayah setempat/Jumlah Indikator Pada variabel luas wilayah Kabupaten Buol; dan
d.jumlah Indikator Pada variabel keteijangkauan setempat/Jumlah Indikator Pada variabel keterjangkauan ke Kabupaten Buol. LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2025 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025 RINCIAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA PER DESA SE KABUPATEN BUOL TAHUN ANGGARAN 2025 NO KECAMATAN / DESA ALOKASI DASAR ALOKASI FORMULA PAGU ALOKASI PER DESA
1. 1.LAKEA 1 Desa Lakuan Buol 332.003.525 2 7 2 .6 2 5 .0 2 1 ,3 9 6 0 4 .6 2 8 .5 4 6 2 Desa Lakea 1 332.003.525 4 6 8 .0 4 8 .9 4 2 ,3 4 8 0 0 .0 5 2 .4 6 7 3 Desa Lakea II 332.003.525 5 4 4 .5 6 7 .3 8 4 ,5 0 8 7 6 .5 7 0 .9 1 0 4 Desa Bukaan 332.003.525 1 9 2 .6 8 4 .0 8 3 ,2 7 5 2 4 .6 8 7 .6 0 8 5 Desa Tuinan 332.003.525 3 9 3 .5 6 2 .8 2 8 ,1 2 7 2 5 .5 6 6 .3 5 3 6 Desa Ngune 332.003.525 1 6 5 .8 9 2 .7 3 1 ,3 3 4 9 7 .8 9 6 .2 5 6 7 Desa llam be 332.003.525 2 0 9 .7 4 2 .9 3 7 ,3 1 5 4 1 .7 4 6 .4 6 2 JUMLAH 2.324.024.675 2.247.123.928,26 4.571.148.603 II. KARAMAT 1 Desa Mokupo 332.003.525 2 5 8 .3 1 1 .5 5 0 ,9 4 5 9 0 .3 1 5 .0 7 6 2 Desa Mendaan 332.003.525 2 2 5 .4 1 9 .2 7 5 ,8 8 5 57 .42 2 .80 1 3 Desa Baruga 332.003.525 2 0 0 .9 1 3 .0 0 2 ,6 6 5 3 2 .9 1 6 .5 2 8 4 Desa Monano 332.003.525 1 28 .1 8 6 .4 5 9 ,7 1 4 6 0 .1 8 9 .9 8 5 5 Desa B u s a k 1 332.003.525 5 3 3 .8 6 2 .7 2 1 ,4 1 8 6 5 .8 6 6 .2 4 6 6 Desa Busak II 332.003.525 3 8 2 .0 7 7 .8 3 8 ,3 9 7 1 4 .0 8 1 .3 6 3 7 Desa Lamakan 332.003.525 1 5 2 .5 9 3 .1 0 1 ,4 6 4 8 4 .5 9 6 .6 2 6 JUMLAH 2.324.024.675 1.881.363.950,45 4.205.388.625 III. Tl L O A N 1 Boilan 332.003.525 1 3 4 .9 7 8 .8 0 0 ,5 0 4 6 6 .9 8 2 .3 2 6 2 Kokobuka 332.003.525 2 8 1 .2 9 2 .0 7 0 ,4 4 6 1 3 .2 9 5 .5 9 5 3 A ir Terang 332.003.525 1 9 6 .0 6 5 .5 2 3 ,7 2 5 2 8 .0 6 9 .0 4 9 4 Panilan Jaya 332.003.525 5 5 9 .9 5 9 .0 0 3 ,3 6 8 9 1 .9 6 2 .5 2 8 5 Jatimulya 332.003.525 1 4 4 .4 0 8 .0 0 7 ,8 8 4 7 6 .4 1 1 .5 3 3 6 Lomuli 332.003.525 2 2 0 .8 3 4 .5 6 2 ,0 9 5 5 2 .8 3 8 .0 8 7 7 Balau 332.003.525 2 0 4 .5 5 5 .3 4 8 ,7 6 5 3 6 .5 5 8 .8 7 4 8 Maniala 332.003.525 1 3 6 .6 0 8 .9 3 1 ,6 6 4 6 8 .6 1 2 .4 5 7 9 Monggonit 332.003.525 1 7 1 .6 6 7 .3 7 9 ,3 7 5 0 3 .6 7 0 .9 0 4 JUMLAH 2.988.031.725 2.050.369.627,78 5.038.401.353 IV. MOMUNU 1 Momunu 332.003.525 2 3 3 .7 6 3 .9 6 7 ,4 6 5 6 5 .7 6 7 .4 9 2 2 Pinamula 332.003.525 3 9 1 .8 6 8 .8 8 7 ,9 8 7 2 3 .8 7 2 .4 1 3 3 Pujimulyo 332.003.525 2 3 7 .4 5 3 .2 7 8 ,9 5 5 6 9 .4 5 6 .8 0 4 4 Taluan 332.003.525 3 4 2 .4 4 2 .6 0 4 ,3 9 6 7 4 .4 4 6 .1 2 9 5 Potugu 332.003.525 1 9 8 .7 4 5 .1 3 8 ,5 4 5 3 0 .7 4 8 .6 6 4 6 Panimbul 332.003.525 2 2 4 .2 5 6 .5 3 3 ,4 7 5 5 6 .2 6 0 .0 5 8 7 Tongon 332.003.525 2 2 2 .0 2 3 .4 8 8 ,3 9 5 5 4 .0 2 7 .0 1 3 8 Lamadong II 332.003.525 2 5 7 .8 2 7 .2 3 9 ,9 7 5 8 9 .8 3 0 .7 6 5 9 Pomayagon 332.003.525 4 5 2 .1 7 9 .9 2 1 ,6 0 7 8 4 .1 8 3 .4 4 7 10 Guamonial 332.003.525 1 1 2 .3 8 3 .8 5 8 ,5 2 4 4 4 .3 8 7 .3 8 4 11 Lamadong 1 332.003.525 3 4 2 .5 7 9 .3 7 9 ,2 0 6 7 4 .5 8 2 .9 0 4 12 Pajeko 332.003.525 4 3 9 .1 9 7 .7 3 2 ,6 0 7 7 1 .2 0 1 .2 5 8 13 W akat 332.003.525 8 5 .2 3 9 .7 8 9 ,9 6 4 1 7 .2 4 3 .3 1 5 14 Soraya 332.003.525 1 5 5 .9 5 4 .7 8 5 ,9 4 4 8 7 .9 5 8 .3 1 1 15 Pinamula Baru 332.003.525 5 2 .3 5 8 .1 1 4 ,2 4 3 8 4 .3 6 1 .6 3 9 16 Mangubi 332.003.525 4 9 7 .5 2 9 .8 2 0 ,1 7 8 2 9 .5 3 3 .3 4 5 JUMLAH 5.312.056.400 4.245.804.541,38 9.557.860.941 V. B U K A L 1 Biau 332.003.525 1 9 1 .2 3 0 .1 2 3 ,3 6 5 2 3 .2 3 3 .6 4 8 2 Bungkudu 332.003.525 1 4 3 .7 8 0 .7 9 6 ,6 3 4 7 5 .7 8 4 .3 2 2 3 Rantemaranu 332.003.525 1 9 7 .0 8 9 .0 1 7 ,4 6 5 2 9 .0 9 2 .5 4 2 4 W inangun 332.003.525 2 4 1 .2 6 1 .7 3 8 ,1 0 5 7 3 .2 6 5 .2 6 3 5 Modo 332.003.525 2 0 1 .9 2 4 .9 2 6 ,4 8 5 33 .92 8 .45 1 6 Unone 332.003.525 1 9 0 .9 6 3 .4 9 7 ,6 7 5 2 2 .9 6 7 .0 2 3 7 Mopu 332.003.525 2 0 8 .5 1 6 .7 8 2 ,9 8 5 4 0 .5 2 0 .3 0 8 8 Diat 332.003.525 1 9 0 .3 3 1 .9 3 5 ,4 0 5 2 2 .3 3 5 .4 6 0 9 Potangoan 332.003.525 2 6 3 .3 4 4 .6 0 5 ,2 2 5 9 5 .3 4 8 .1 3 0 10 Binuang 332.003.525 9 4 .6 0 6 .9 3 5 ,2 9 4 2 6 .6 1 0 .4 6 0 11 Yugut 332.003.525 2 3 0 .2 7 8 .3 2 8 ,8 1 5 6 2 .2 8 1 .8 5 4 12 Mooyong 332.003.525 1 1 7 .5 2 8 .9 9 6 ,2 3 4 4 9 .5 3 2 .5 2 1 13 Mulat 332.003.525 9 6 .2 8 8 .3 9 3 ,3 3 4 2 8 .2 9 1 .9 1 8 14 Bukal 332.003.525 1 5 3 .6 5 3 .5 6 8 ,4 6 4 8 5 .6 5 7 .0 9 3 JUMLAH 4.648.049.350 2.520.799.645,42 7.168.848.995 VI. B O K A T 1 Tayadun 332.003.525 2 4 0 .4 2 8 .0 5 1 ,9 4 5 7 2 .4 3 1 .5 7 7 2 Poongan 332.003.525 4 7 0 .0 5 1 .6 5 6 ,7 1 8 0 2 .0 5 5 .1 8 2 3 Bongo 332.003.525 1 7 8 .0 5 0 .2 0 7 ,4 3 5 1 0 .0 5 3 .7 3 2 4 Doulan 332.003.525 1 2 8 .7 9 0 .3 4 9 ,8 5 4 6 0 .7 9 3 .8 7 5 5 Kantanan 332.003.525 1 1 9 .3 3 7 .5 7 7 ,5 8 4 5 1 .3 4 1 .1 0 3 6 Kodololagon 332.003.525 2 4 3 .2 7 0 .1 4 4 ,5 4 5 7 5 .2 7 3 .6 7 0 7 Negerilama 332.003.525 2 1 4 .8 9 6 .3 5 9 ,3 9 5 4 6 .8 9 9 .8 8 4 8 Bokat IV 332.003.525 4 7 .8 8 1 .8 5 5 ,1 0 3 7 9 .8 8 5 .3 8 0 9 Bokat 332.003.525 2 8 4 .7 8 7 .6 2 8 ,6 6 6 1 6 .7 9 1 .1 5 4 10 Butukan 332,003.525 1 3 9 .0 1 3 .6 3 5 ,1 2 4 7 1 .0 1 7 .1 6 0 11 Tikopo 332.003.525 5 9 .2 4 5 .2 3 5 ,8 3 3 91 .24 8 .76 1 12 Bukamog 332.003.525 1 4 8 .7 6 8 .7 3 1 ,7 0 4 8 0 .7 7 2 .2 5 7 13 Tang 332.003.525 1 0 2 .0 7 8 .6 8 8 ,4 9 4 3 4 .0 8 2 .2 1 3 14 Duamayo 332.003.525 9 5 .4 0 3 .2 2 7 ,0 3 4 2 7 .4 0 6 .7 5 2 15 Langudon 332.003.525 6 0 .0 7 4 .6 1 7 ,6 4 3 9 2 .0 7 8 .1 4 3 JUMLAH 4.980.052.875 2.532.077.967,01 7.512.130.842 VII. BUNOBOGU 1 Desa Lonu 332.003.525 3 0 1 .8 5 5 .3 7 4 ,6 1 6 3 3 .8 5 8 .9 0 0 2 Desa Tamit 332.003.525 1 3 0 .3 4 5 .9 6 9 ,3 7 4 6 2 .3 4 9 .4 9 4 3 Desa Botugolu 332.003.525 1 4 8 .0 9 5 .4 7 8 ,7 9 4 8 0 .0 9 9 .0 0 4 4 Desa Bunobogu 332.003.525 1 5 4 .7 6 6 .0 9 7 ,0 4 4 8 6 .7 6 9 .6 2 2 5 Desa Konamukan 332.003.525 1 4 1 .16 0 .06 5,51 4 7 3 .1 6 3 .5 9 1 6 Desa Ponipingan 332.003.525 1 7 1 .5 7 1 .0 9 4 ,4 4 5 0 3 .5 7 4 .6 1 9 7 Desa inalatan 332.003.525 1 6 4 .5 9 8 .0 1 7 ,5 4 4 9 6 .6 0 1 .5 4 3 8 Desa Domag Mekar 332.003.525 2 2 6 .0 6 1 .7 6 6 ,6 1 5 5 8 .0 6 5 .2 9 2 9 Desa Bunobogu Selatan 332.003.525 9 9 .6 4 5 .2 1 0 ,6 0 4 3 1 .6 4 8 .7 3 6 10 Desa Pokobo 332.003.525 1 2 9 .7 2 8 .8 0 4 ,7 2 4 6 1 .7 3 2 .3 3 0 JUMLAH 3.320.035.250 1.667.827.879,23 4.987.863.129 VIII. G A D U N G 1 Lokodidi 332.003.525 2 0 6 .4 5 3 .0 8 2 ,2 2 5 3 8 .4 5 6 .6 0 7 2 Matinan 332.003.525 1 9 0 .5 2 2 .1 8 6 ,8 4 5 2 2 .5 2 5 .7 1 2 3 Taat 332.003.525 1 6 3 .8 2 1 .6 6 1 ,5 5 4 9 5 .8 2 5 .1 8 7 4 Lokodoka 332.003.525 3 4 4 .7 3 8 .5 8 6 ,3 0 6 7 6 .7 4 2 .1 1 1 5 Labuton 332.003.525 3 2 9 .8 4 7 .1 3 7 ,0 3 6 6 1 .8 5 0 .6 6 2 6 Bulagidun 332.003.525 1 9 6 .1 4 5 .2 5 3 ,8 8 5 2 8 .1 4 8 .7 7 9 7 Diapatih 332.003.525 1 98 .3 2 2 .1 0 6 ,8 1 5 3 0 .3 2 5 .6 3 2 8 Nandu 332.003.525 1 9 6 .6 3 3 .3 7 1 ,8 3 5 2 8 .6 3 6 .8 9 7 9 Lipubogu 332.003.525 2 0 6 .8 7 8 .8 6 4 ,2 7 5 3 8 .8 8 2 .3 8 9 10 Bulagidun Tanjung 332.003.525 1 5 9 .4 1 9 .7 2 9 ,2 0 4 9 1 .4 2 3 .2 5 4 11 Pandangan 332.003.525 1 2 3 .0 4 3 .4 3 5 ,2 0 4 5 5 .0 4 6 .9 6 0 JUMLAH 3.652.038.775 2.315.825.415,13 5.967.864.190 * + IX. PALELEH BARAT 1 Desa Bodi 332.003.525 2 0 7 .0 7 3 .2 7 0 ,1 3 5 3 9 .0 7 6 .7 9 5 2 Desa Tayokan 332.003.525 1 4 9 .3 9 0 .2 7 5 ,5 3 4 8 1 .3 9 3 .8 0 1 3 Desa Harmoni 332.003.525 2 4 0 .4 1 6 .9 3 1 ,3 2 5 7 2 .4 2 0 .4 5 6 4 Desa Lunguto 332.003.525 1 9 1 .3 1 8 .3 5 6 ,7 9 5 2 3 .3 2 1 .8 8 2 5 Desa Timbulon 332.003.525 4 6 5 .6 2 3 .5 5 0 ,7 1 7 9 7 .6 2 7 .0 7 6 6 Desa Oyak 332.003.525 2 1 7 .4 3 3 .2 3 4 ,6 1 5 4 9 .4 3 6 .7 6 0 7 Desa Hulubalang 332.003.525 1 4 0 .1 5 7 .0 5 4 ,7 6 4 7 2 .1 6 0 .5 8 0 JUMLAH 2.324.024.675 1.611.412.673,85 3.935.437.349 X. PALELEH 1 Umu 332.003.525 1 5 2 .5 0 6 .6 0 8 ,7 3 4 8 4 .5 1 0 .1 3 4 2 Molangato 332.003.525 3 0 4 .5 6 0 .1 4 1 ,1 7 6 3 6 .5 6 3 .6 6 6 3 Lilito 332.003.525 1 4 3 .77 1 .04 9,01 4 7 5 .7 7 4 .5 7 4 4 Talaki 332.003.525 3 9 3 .1 7 6 .1 5 2 ,1 3 7 2 5 .1 7 9 .6 7 7 5 Baturata 332.003.525 2 0 4 .3 7 1 .3 6 5 ,6 6 5 36 .37 4 .89 1 6 Kwalabesar 332.003.525 3 3 9 .1 3 4 .6 1 3 ,0 9 6 7 1 .1 3 8 .1 3 8 7 Tolau 332.003.525 2 3 8 .8 1 4 .1 2 0 ,4 4 5 7 0 .8 1 7 .6 4 5 8 Paleleh 332.003.525 2 3 4 .7 0 5 .2 9 3 ,3 2 5 6 6 .7 0 8 .8 1 8 9 Lintidu 332.003.525 1 8 1 .4 4 1 .6 7 9 ,7 4 5 1 3 .4 4 5 .2 0 5 10 Pionoto 332.003.525 2 5 0 .3 5 3 .1 9 9 ,2 5 5 8 2 .3 5 6 .7 2 4 11 Dopalak 332.003.525 1 5 0 .9 5 1 .2 1 7 ,8 5 4 8 2 .9 5 4 .7 4 3 12 Dotuno 332.003.525 2 3 7 .8 6 2 .7 3 1 ,1 0 5 6 9 .8 6 6 .2 5 6 JUMLAH 3.984.042.300 2.831.648.171,49 6.815.690.471

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…