DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buol Nomor 04 Tahun 2025

Nomor: 04
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Tanggungjawab, Kurikulum Muatan Lokal, Penyelenggaran Kurikulum Muatan Lokal, Pendidik, Peran Serta Masyarakat, Evaluasi, Pembinaan, dan Pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melestarikan bahasa daerah Buol disatuan pendidikan perlu memasukan mata pelajaran bahasa daerah sebagai muatan lokal;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiamna dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Daerah pada Satuan Pendidikan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4438) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang i Nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL BAHASA DAERAH PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan,isi, dan bahan Pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mecapai tujuan pendidikan tertentu.
2.Satuan Pendidikan adalah Perangkat Daerah yang membidangi masalah pendidikan.
3.Muatan Lokal adalah bahan kajian pada satu pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya. 2
4.Bahasa Daerah adalah bahasa yang digunakan sebagai sarana komunikasi dan interaksi antar anggota masyarakat dari suku atau kelompok etnis di Daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang perlu dilestarikan dan dikembangkan.
5.Pendidik adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pendidikan.
6.Tenaga Kependidikan anggota Masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
7.Peserta Didik adalah anggota Masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.
8.Komite Sekolah Adalah Lembaga Mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh Masyarakat yang peduli Pendidikan.
9.Sekolah adalah PAUD/TK, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama baik negeri maupun swasta.
10.Kabupaten adalah Kabupaten Buol.
11.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buol.
12.Bupati adalah Bupati Buol.
13.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab atas penetapan Kurikulum Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan.
(2)Tanggungjawab Pemerintah Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menetapkan Kurikulum Muatan Lokal.
2. b.melakukan koordinasi dan supervisi pengelolaan Kurikulum Muatan Lokal;
3. c.merumuskan capaian pembelajaran dan penyusunan bahan ajar pelajaran Muatan Lokal; dan 3
4. d.meningkatkan kompetensi tenaga Pendidik sesuai kompetensi yang dibutuhkan.
(3)Tanggung jawab Pemerintah Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
(4)Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB III

KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 3

(1)Muatan Lokal dapat berupa antara lain:
1. a.bahasa dan Sastra daerah;
2. b.kesenian daerah;
3. c.olahraga tradisional dan Permainan tradisional;
4. d.sejarah lokal; dan
5. e.adat istiadat daerah.
(2)Ketentuan mengenai pengembangan dan penyusunan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

(1)Materi pembelajaran terkait Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berupa bahan kajian terhadap keunggulan dan kearifan lokal di Daerah.
(2)Muatan pembelajaran terkait Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan antara lain dalam mata pelajaran seni budaya, prakarya, dan/atau pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan.
(3)Dalam hal pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan, muatan pembelajaran terkait Muatan Lokal dapat dijadikan mata pelajaran yang berdiri sendiri

Pasal 5

(1)Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dirumuskan dalam bentuk dokumen yang terdiri atas:
1. a.kompetensi dasar; 4
2. b.silabus; dan
3. c.buku teks pelajaran.
(2)Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui tahapan:
1. a.analisis konteks lingkungan alam, sosial, dan/atau budaya;
2. b.identifikasi Muatan Lokal;
3. c.perumusan kompetensi dasar untuk setiap jenis Muatan Lokal;
4. d.penentuan tingkat satuan pendidikan yang sesuai untuk setiap kompetensi dasar;
5. e.pengintegrasian kompetemsi dasar ke dalam muatan pembelajaran yang relevan;
6. f.penetapan Muatan Lokal sebagai bagian dari muatan pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri;
7. g.penyusunan silabus; dan
8. h.penyusunan buku teks pelajaran.
(3)Dokumen Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 6

(1)Setiap Satuan Pendidikan wajib menyelenggarakan Kurikulum Muatan Lokal.
(2)Dalam menyelenggarakan Kurikulum Muatan Lokal, Satuan Pendidikan wajib melaksanakan pembiasaan penggunaan Bahasa Daerah 1 (satu) hari dalam seminggu.
(3)Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, etika, adat istiadat dan peraturan perundang- undangan.
(4)Satuan Pendidikan dapat mengajukan usulan dokumen Kurikulum Muatan Lokal berdasarkan hasil analisis konteks dan identifikasi muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b.
(5)Usulan dokumen Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan kajian oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan. 5
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan penetapan Kurikulum Muatan Lokal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Dalam hal Muatan Lokal ditetapkan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri pada Satuan Pendidikan dapat menambah beban belajar Muatan Lokal 2 (dua) jam pelajaran per minggu.

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan didukung dengan:

a.kebijakan Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan sesuai kewenangannya;
b.ketersediaan tenaga pendidik yang dibutuhkan; dan
c.anggaran.

BAB V

PENDIDIK

Pasal 9

(1)Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak memperoleh :
1. a.penghasilan dan jaminan kesejahteraan yang pantas dan memadai;
2. b.penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
3. c.pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
4. d.kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas Pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; dan
5. e.pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensinya.
(2)Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
1. a.menciptakan suasana Pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis;
2. b.mempunyai komitmen secara professional untuk meningkatkan mutu Pendidikan; dan
3. c.memberikan pembelajaran sesuai dengan norma, etika, adat istiadat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6

Pasal 10

Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Kurikulum Muatan Lokal dapat bekeija secara lintas Satuan Pendidikan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014