DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buol Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Buol

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: SOP Satpol PP dan Kerjasama.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, 1 Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 800); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Standar Operasional Prosedur Satpol PP yang selanjutnya disebut SOP Satpol PP adalah petunjuk tertulis mengenai prosedur dalam rangka menegakkan Perda dan Peraturan Bupati, 2 menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
2.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.
3.Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dan diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang- undangan dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat.
4.Kepala Satpol PP yang selanjutnya disebut Kepala Satuan adalah Kepala Satpol PP Kabupaten Buol.
5.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
6.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.
7.Peraturan Bupati adalah jenis peraturan perundang-undang daerah yang di tetapkan oleh bupati untuk mengatur hal-hal yang lebih teknis dan rinci terkait pelaksanaan Peraturan Daerah atau menjalankan kewenangan pemerintah daerah di tingkat kabupaten.
8.Daerah adalah Kabupaten Buol.
9.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10.Bupati adalah Bupati Buol. 3

BAB II

SOP SATPOL PP

Pasal 2

(1)Satpol PP dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang dilakukan secara humanis, persuasif, tegas, serta mengacu kepada SOP Satpol PP.
(2)Tugas fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.penegakan Perda dan Peraturan Bupati; dan
2. b.penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan penegakan Perda dan Peraturan Bupati dilaksanakan sesuai dengan SOP Satpol PP yang meliputi:
1. a.SOP penegakan Perda; dan
2. b.SOP penegakan Peraturan Bupati.
(2)Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan SOP Satpol PP terdiri atas:
1. a.SOP deteksi dan cegah. dini;
2. b.SOP pembinaan dan penyuluhan;
3. c.SOP patroli;
4. d.SOP pengamanan;
5. e.SOP pengawalan;
6. f.SOP penertiban; dan
7. g.SOP penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
(3)SOP Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 4

BAB III

KERJASAMA

Pasal 4

(1)Dalam menjalankan SOP Satpol-PP dapat melakukan kerjasama dengan Instansi Vertikal melalui perjanjian kerja sama.
(2)Kerjasama dengan Instansi Vertikal, diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 Nomor 66) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 5

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol. Ditetapkan di Buol pada tanggal 19 Juni 2025 DI TRIWIBOWO Diundangkan di Buol pada tanggal 19 Juni 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUOL, PADANG BERITA DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2025 NOMOR 177 6

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…