DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buol Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Objek sewa, Klasifikasi kendaraan dan kapasitas isi silinder, Perencanaan dan pengadaan sewa kendaraan, Spesifikasi, masa, dan nilai sewa kendaraan, Pengawasan dan pengendalian.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengadaan kendaraan dinas dapat dilaksanakan melalui mekanisme sewa agar lebih efektif dan efesien yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Sewa Kendaraan Dinas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SEWA KENDARAAN DINAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Sewa adalah persetujuan dimana sebuah pembayaran dilakukan atas penggunaan suatu barang atau properti secara sementara oleh orang lain/badan hukum baik privat maupun publik.
2.Sewa Kendaraan adalah penggunaan kendaraan dengan sistem Sewa antara penyewa dan pihak penyedia.
3.Perjanjian Sewa Kendaraan adalah perjanjian atau kesepakatan penggunaan kendaraan dengan sistem Sewa antara penyewa dan pihak penyedia.
4.Penyedia adalah orang atau badan hukum yang mengelola dan menyediakan kendaraan secara jual-beli, sewa-menyewa atau bentuk perjanjian lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
5.Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pejabat Pemerintah daerah untuk 2 kepentingan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.
6.Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat Pemerintah Daerah untuk kepentingan operasional instansi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.
7.Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi nteknis dan harga barang/jasa tertentu dari berbagai penyedia barang dan jasa pemerintah.
8.Pengguna Barang Milik Daerah adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
9.Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
10.Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan.
11.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang bertanggung jawab untuk melakukan pembahasan dan penyusunan anggaran daerah, baik itu APBD maupun pengalokasiannya dalam pelaksanaan anggaran.
12.Daerah adalah Kabupaten Buol.
13.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14.Bupati adalah Bupati Buol.
15.Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah.
16.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 3

BAB II

OBJEK SEWA

Pasal 2

(1)Objek Sewa Kendaraan bermotor berupa mobil yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan dan/atau menunjang kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
(2)Objek Sewa Kendaraan berdasarkan fungsinya, yaitu:
1. a.Kendaraan Dinas Jabatan; dan
2. b.Kendaraan Dinas Operasional.

Pasal 3

(1)Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah kendaraan Dinas yang digunakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator.
(2)Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah kendaraan Dinas yang digunakan sebagai penunjang Operasional Pemerintah Daerah.
(3)Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.Kendaraan Dinas Operasional Perangkat Daerah; dan
2. b.Kendaraan Dinas Operasional Forkompimda.
(4)Obyek Sewa Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat diberikan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB III

KLASIFIKASI KENDARAAN DAN KAPASITAS ISI SILINDER

Pasal 4

(1)Klasiiikasi kendaraan dan kapasitas isi silinder yang akan disewa oleh Pemerintah Daerah untuk 4 dipergunakan sebagai Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi:
1. a.jenis sedan atau minibus dengan isi silinder maksimal 2.000 cc (dua ribu cubical centimeter) dan/atau minibus diesel dengan isi silinder 2.500 cc (dua ribu lima ratus cubical centimeter); dan
2. b.jenis minibus isi silinder maksimal 1.600 cc (seribu enam ratus cubical centimeter) dan/atau minibus diesel isi silinder 2.500 cc (dua ribu lima ratus, cubical centimeter).
(2)Klasifikasi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a diperuntukan bagi Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau yang disetarakan.
(3)Klasifikasi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b diperuntukan bagi Kendaraan Dinas Jabatan Administrator atau yang disetarakan.
(4)Klasifikasi kendaraan dan kapasitas isi silinder yang diperuntukkan sebagai Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, disesuaikan dengan kebutuhan Perangkat Daerah dan/atau Forkopimda berdasarkan tugas pokok dan fungsinya guna pelaksanaan tugas kedinasan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENGADAAN SEWA KENDARAAN

Pasal 5

(1)Kepala Perangkat Daerah dan/atau Forkompimda mengajukan usulan rencana Sewa Kendaraan kepada Bupati c.q. Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5
(2)Sekretaris Daerah menugaskan TAPD untuk melakukan telaahan dan kajian atas rencana Sewa Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Telaahan dan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dituangkan dalam berita acara untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati c.q. Sekretaris Daerah.
(4)Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dokumen pendukung dalam pengalokasian anggaran pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan dan asset.
(5)Pengajuan rencana Sewa Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai tahapan usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 6

(1)Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan dan asset melaksanakan proses pengadaan Sewa Kendaraan sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran dalam APBD dan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
(2)Dalam melaksanakan proses pengadaan Sewa Kendaraan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh panitia pemilihan penyedia yang ditetapkan oleh Bupati berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan.
(3)Pengadaan Sewa Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara Katalog Elektronik.
(4)Peijanjian kerjasama Sewa Kendaraan dilakukan antara Pemerintah Daerah melalui Perangkat yang membidangi urusan keuangan dan asset dengan Penyedia diatur dalam Peijanjian Kerjasama. 6
(5)Isi perjanjian keijasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat :
1. a.identitas para pihak;
2. b.maksud dan tujuan keijasama;
3. c.ruang lingkup pekerjaan;
4. d.hak dan kewajiban para pihak;
5. e.jangka waktu perjanjian dan nilai/harga sewa;
6. f.tata cara pembayaran;
7. g.mekanisme penyelesaian sengketa;
8. h.sanksi;
9. i.force majeure;dan
10. j.hal-hal yang perlu diatur.

BAB VI

SPESIFIKASI, MASA DAN NILAI SEWA KENDARAAN

Pasal 8

(1)Kendaraan yang disewa yaitu kendaraan pembelian Tahun sebelumnya yang dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan.
(2)Apabila terdapat pembelian kendaraan tahun berjalan, maka standar sewa pembayaran kendaraan disetarakan dengan pembelian Tahun sebelumnya.

Pasal 9

(1)Perangkat Daerah yang memperoleh dan menggunakan kendaraan sewa, wajib menyerahkan kendaraan dinas yang digunakan sebelumnya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
(2)Tata cara penyerahan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 7

Pasal 10

(1)Masa Sewa Kendaraan Dinas diatur dalam peijanjian kerjasama sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2)Metode pelaksanaan Sewa Kendaraan melalui Katalog Elektronik.
(3)Masa sewa dimulai sejak tanggal dokumen kontrak atau Perjanjian kerjasama ditandatangani diatas tanggal penayangan melalui mekanisme Katalog Elektronik.
(4)Nilai Sewa Kendaraan Dinas mengacu pada harga Katalog Elektronik.

Pasal 11

(1)Kendaraan yang dijadikan sebagai Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)huruf b, dapat dipinjamkan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
(2)Tata cara peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…