Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Analisis Standar Belanja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2026.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja, ad Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2. 6736), KI 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844): 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801): 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), 5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028), 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712), 7 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 8 Lk 4 3 10. 11. 12. 13. 14. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340), Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155): Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157), ky 4
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Kabupaten Buru Selatan. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Buru Selatan. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Selatan. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dana di pimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. Analisis Standar Belanja selanjutnya disingkat ASB adalah Standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk satu tahun anggaran. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 3. 4. 5. 6. 7 8. 9. 5 10. 11. 12. 3. 4. 5. 16. 17. 18. 19. 20. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk Upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakanuntuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Sub kegiatan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah, dimana disusun berdasarkan perwujudan tugas Pemerintah dibidang tertentu yang selaras dengan belanja Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aktivitas belanja merupakan suatu kegiatan atau belanja yang dilakukan dalam sub kegiatan. Kinerja adalah keluaran/ hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program. Belanja tetap (Fixed Cost) adalah belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan kegiatan sehingga tidak dipengaruhi adanya perubahan volume maupun target kinerja. Belanja variable (Variabel Cost) adalah belanja yang jumlahnya berubah- ubah sesuai dengan jumlah kegiatan yang dihasilkan. Pengendali belanja (Cost Driver) adalah setiap aktivitas yang menimbulkan biaya.
Analisis Standar Belanja ditetapkan dengan maksud untuk :
Analisis Standar Belanja ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.
BAB II
Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) terdiri dari :
Deskripsi kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf a merupakan pengertian, penjelasan dan batasan dari aktivitas belanja dalam sub kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama. Deskripsi kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf a tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan bupati ini. Pemberian nama kegiatan-kegiatan yang dianggarkan dalam RKA-SKPD harus sesuai dengan batasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pengendalian belanja (cost driver) atau sering disebut dengan pemicu belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah faktor- faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu aktifitas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. Pengendalian belanja (cost driver) merupakan beban kerja riil, bukan beban kerja semu dari satu aktifitas belanja dimaksud. 12 7
Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja dari aktifitas belanja berubah-ubah, belanja tetap tidak dipengaruhi oleh adanya volume kinerja suatu kegiatan.
Satuan pengendali belanja variabel (variable cost) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d menunjukkan besarnya perubahan belanja untuk masing-masing aktifitas yang dipengaruhi oleh perubahan penambahan volume kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
Perhitungan total belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan metode yang digunakan untuk menghitung total belanja dari sebuah aktifitas. Rumus yang digunakan dalam perhitungan adalah : Fixed Cost 7 (Cost Driver x Uraian Belanja Variabel Cost Dimana : Fixed : sesuai pasal 7. Cost Driver : sesuai pasal 6. Uraian Belanja Variable Cost : Uraian belanja tertentu yang termasuk dalam kategori Variable Cost sesuai Pasal 8.
ASB ini dapat dipergunakan melalui aplikasi SIPD Agar dapat dipergunakan melalui Aplikasi SIPD sesuai ayat (1) maka persamaan perhitungan dan Batasan Alokasi masing-masing belanja diinput dalam database SIPD Data yang diinput dalam database SIPD sesuai ayat (2) diatas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Membuka PDF…