DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buru Selatan Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah, adalah Kabupaten Buru Selatan;
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Buru Selatan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan
6.Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat P- APBD adalah Perubahan Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
7.Peruabahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat P-RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk 1 (satu) tahun.
8.Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Buru Selatan.
9.Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut P-Renja PD adalah dokumen perencanaan Renja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Indikatif adalah sesuatu yang masih bersifat dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil analisa, perhitungan dan pembahasan serta tidak bersifat kaku.
11.Faktor internal adalah situasi dan kondisi yang berasal dari lingkup yang ada di Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.
12.Faktor eksternal adalah situasi dan kondisi yang berasal dari luar lingkup yang ada di Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.

BAB II

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Perubahan Renja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025.
(2)Peruabahn Renja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan merupakan penjabaran dari Peruabahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025 dan dokumen lainnya yang mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan dan penganggaran tahunan.
(3)Peruabahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)menjadi:
1. a.Salah satu bahan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran/ Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS), khususnya program/ kegiatan/ sub kegiatan yang tercantum dalam P-RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025; dan
2. b.Bahan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (P-RKA) Tahun Anggaran Tahun 2025, setelah tercantum dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran/ Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS).

Pasal 3

(1)Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disusun dan disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah dengan Surat Keputusan Penetapan Perubahan Renja yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah seperti tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dengan urutan berdasarkan Perangkat Daerah menurut urusan wajib dan pilihan.
(2)Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : 1) Dinas Pendidikan 2) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 3) RSUD dr. Salim Alkatiri 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan 6) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8) Dinas Sosial 9) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 10) Dinas Ketahanan Pangan 11) Dinas Lingkungan Hidup 12) Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 13) Dinas Perhubungan 14) Dinas Komunikasi dan Informatika 15) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 16) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 17) Dinas Kepemudaan dan Olahraga 18) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 19) Dinas Perikanan 20) Dinas Pariwisata 21) Dinas Pertanian 22) Dinas Perindustrian dan Perdagangan 23) Sekretariat Daerah 24) Bagian Pemerintahan Setda 25) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 26) Bagian Kesejahteraan Rakyat 27) Bagian Hukum 28) Bagian Umum 29) Bagian Organisasi 30) Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokoler 31) Bagian Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa 32) Bagian Administrasi Pembangunan 33) Sekretariat DPRD 34) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 35) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 36) Badan Pendapatan Daerah 37) Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia 38) Inspektorat Daerah 39) Kecamatan Namrole 40) Kecamatan Leksula 41) Kecamatan Waesama 42) Kecamatan Kepala Madan 43) Kecamatan Ambalau 44) Kecamatan Fena Fafan 45) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru Selatan. Ditetapkan di : Namrole Pada tanggal : 11 Juli 2025 BUPATI BURU SELATAN, LA HAMIDI, SH Diundangkan di : Namrole Pada tanggal : 11 Juli 2025 Plt. SEKRETARIS DAERAH BURU SELATAN HADI LONGA, SE., M.Si BERITA DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 13 TAHUN 2025

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…