DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buru Selatan Nomor 17 Tahun 2025

Nomor: 17
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Buru Selatan

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2026 pada Kabupaten Buru Selatan.

Isi peraturan

Menetapkan

(1)
(2)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan kepada Pejabat atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 870), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 809): Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 4), Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 1), MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2026. Standar Biaya Umum meliputi:

a.Satuan Biaya Honorarium:
b.Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri,
c.Satuan Biaya Rapat/pertemuan di dalam dan luar kantor:
d.Satuan Biaya Pengadaan kendaraan Dinas:
e.Satuan Biaya Pemeliharaan: dan
f.Satuan Biaya Jasa Kantor dan Operasional Kantor Lainnya. Dipindai dengan CamScanner Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat

(2)tercantum dalam Lampiran 1 dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)

Pasal 2

(1)Standar Biaya Umum ini digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Dalam perencanaan anggaran, Standar Biaya Umum
(2)berfungsi sebagai:
1. a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD,
2. c.bahan pertimbangan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(3)Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Umum
1. b.referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, dan berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan SKPD.

Pasal 3

Khusus mengenai standar perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang masih berlaku.

Pasal 4

(1)Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b, dilakukan secara at cost (biaya riil). Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara at cost (biaya riil dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan akuntabel.
(2)

Pasal 5

(1)Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi pemerintahan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian/lembaga. Dipindai dengan CamScanner 5
(2)Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi pemerintah daerah mengacu pada ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan pemerintahan dan urusan keuangan negara.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiip orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru Selatan. Ditetapkan di Namrole pada tanggal i$ September 2025 KOORUA PATI BURU SELATAN, HAMIDI Diundangkan di Namrole B1B pada tanggal 17 September 2025 Plt. SEKRETARIS DAERAH PATEN BURU SELATAN k ON ta 1 A @ on NG LP Sy SELAPa BERITA DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2025 NOMOR Dipindai dengan CamScanner LAMPIRAN 1 PERATURAN BUPATI BURU SELATAN NOMOR 1# TAHUN 2025 TENTANG STANDAR BIAYA U MUM TAHUN ANGGARAN 2026 STANDAR BIAYA UMUM YANG BERFUNGSI SEBAGAI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 BATAS TERTINGG DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Sesuai dengan amanat Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pedoman bagi pemerintah daerah alam tandar harga satuan pada masing-masing daerah yang an Rencana Kerja dan Anggaran dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah d Standar harga satuan rencanaan dan menyusun S selanjutnya digunakan untuk penyusun Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan standar harga satuan regional dalam peraturan presiden yang digunakan untuk Pe Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1.Satuan biaya honorarium,
2.Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri,

a.Satuan Biaya Uang Harian,
b.Satuan Biaya uang representasi,
c.Satuan Biaya Penginapan.
1. 3.Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor, dan
2. 4.Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas. Standar harga satuan regional yang diatur dalam Peraturan Bupati ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.
3. 1.SATUAN BIAYA HONORARIUM Biaya Henorasium berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- Li. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah 1.1.2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): 1.1.3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK): Satuan undangan, meliputi 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuang g diberikan Pengguna Anggaran (KPA): Yang Siber tugas sebagai Daerah (PPKD) ata Kuasa 1.1.4. Pejabat Penatausahaan K Daerah (PPK SKPD) , angan Satuan Kerja Perangkat Dipindai dengan CamScanner 1.1.5. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan, dan 1.1.6. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu. Honorarium penanggungjawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1(satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing- masing DPA. b Ketentuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diatur sebagai berikut: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ditunjuk olek KPA. PPK dapat melaksanakan tugas dan kewenangan KPA dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan dalam pelaksanaan anggaran yang dapat mengakibatkan terjadinya pengeluaran uang atas beban APBD. PPK dapat ditetapkan lebih dari 1 (satu). Penetapan PPK tidak terikat periode tahun anggaran. Dalam hal tidak terdapat perubahan pejabat yang ditetapkan sebagai PPK pada saat penggantian periode tahun anggaran, penetapan PPK tahun anggaran yang lalu masih tetap berlaku. Jabatan PPK tidak boleh dirangkap oleh PPSPM dan bendahara. Dalam hal penunjukan KPA berakhir, penunjukan PPK secara otomatis berakhir. Cc. Untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
d.Ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut: 1) JJumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
a.KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6(enamj orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu: dan b.KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu. 2) Jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK. 3) Jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
a.Jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan: dan
b.Besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD. Dipindai dengan CamScanner Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorariub penanggung ce. jawab pengelola keuangan dalam (satu) tahun an ggaran paling 10 LA sepubanyak luh persen) dari dikelola: dan tunjangan Dalam hal bendahara pengeluaran tel diberikan ikan fungsional bendahara, yang honorarium dimaksud. bersangkutan tidak diber 1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa erikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa dia barang/jasa sesuai undangan. Honorarium dib untuk melaksanakan pemilihan penye dengan ketentuan peraturan perundang- Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 1.2.3. Honorarium Pengguna Anggaran Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:
a.Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan 1.2.2. peraturan perundang-undangan, atau
b.Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud. 1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ). Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud. 1.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia 1.4.1 Honorarium Narasumber atau Pembahas Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Dipindai dengan CamScanner peri kan Honoradam-naraoubet nina pembahan dapat n matan jatt VALIK puluh) ko dengan ketentuan sebaga berikut dalam yanbarian norarium numsumber alat pain bahu adalah 60 (enam menit bulk k panel maupun individual. hb, narasumber unta pembalan beramal « INN) FKsatuan kerja PL daerah penyelenggara atau 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara MENYATH kat: atau sepanjang peserta YANK menjadi sasaran keplatan berusal dari luar satuan kerja utama perangkat daerah penyelenmppasan dan/atau masyarakat. « dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 5014 (lima puluh persen) dari honorarium huasumba/ pembahas. 1.12. Honorarium Moderator Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:
a.moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, atau
b.moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat. 1.4.3. Honorarium Pembawa Acara Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatansejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/ atau pimpinan/ anggota DPRD dandihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ ataumasyarakat. 1.4.4. Honorarium Panitia Honorarium panitia diberikan kepada aparatur Sipil negarayang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitiaatas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasidiseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dankegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran daerah penyelenggara dan / atau masyarakat. utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat Dipindai dengan CamScanner Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia. Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 1096 (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang. 1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan. Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: Klasifikasi No Jabatan 11 Ili 1 2 3 Pejabat Eselon I dan Eselon Il 4 2 Pejabat Eselon III 3 4 5 Pejabat Eselon IV, pelaksana dan 3 5 6 7 pejabat fungsional Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:
a.Klasifikasi dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
b.Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
c.Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan. Dipindai dengan CamScanner Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat 1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:
a.mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur,
b.bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah: 1) Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah, atau 2) Antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah. Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan, Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari, dan
e.Dilakukan secara selektif, efektif dan efisien. 1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut: Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah, atau
b.Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah. Cc. d. a. 1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara 1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan. Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud. 1.6.2. Honorarium Beracara Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan MN Dipindai dengan CamScanner 1.8. 1.9. dan tidak duphkasi dengan pemberail Ba CCII LLIUCLI15011 kinerja atau tunjangan tambahan. Henorarium Penyuluhan dan Pendamping Henorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai 41. penexanti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Bupati ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:
1. 3.Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat:
b.Lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 1140 (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat,
c.Lulusan Sarjana (SI) diberikan paling banyak 124"6 (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat,
d.Lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 13306 (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat, dan
e.Lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150"6 (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat. Honorarium Rohaniwan Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal. 1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. mi 1. Dipindai dengan CamScanner
b.berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat, atau C. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 5096 (lima puluh persen) dari honorarium penceramah. 1.12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara. Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara. 1.12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara. Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan. Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
a.bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
b.satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 5006 (lima puluh persen). 1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal Iain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan, Dipindai dengan CamScanner
b.Dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkar jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling urRensinya, Cc. Jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, tinggi 10"0 (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan,
d.Jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang, dan
e.Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit. 1.13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota. 1.14. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah
a.Honorarium Pengurus barang milik daerah diberikan kepada : 1) Pengurus barang Pengelola, yaitu pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada pengelola barang, 2) Pembantu pengurus barang pengelola, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada pengelola barang, 3) Pengurus barang penggiuna, yaitu aparatur Sipil negara yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada penggunma barang, 4) Pembantu pengurus barang pengguna, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada pengguna barang, 5) Pengurus barang pembantu, yaitu jabatan fungsional umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada kuasa pengguna barang.
b.Dalam hal pengurus barang telah diberikan tunjangan fungsional sebagai penata laksana barng milik daerah, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.
c.Dalam hal pelaksanaan Tugas sebagai pengurus barang telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud. 1.15. Honorarium Pegawai Non ASN Honorarium Pegawai Non ASN dapat diberikan kepada Pegawai Non ASN, diantaranya: Dipindai dengan CamScanner 1.16. 1.14.1 Tenaga administrasi Tenaga administrasi dengan tingkat Pendidikan Sarjana dan SMA/Sederajat yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 1.14.2 Honorarium Jasa Honorarium jasa dengan tingkat profesi supir, jasa kebersihan, dan tenaga keamanan yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 1.14.3 Honorarium Jasa Lainnya Honorarium jasa dengan tingkat juru masak dan tenaga keamanan pada kediaman Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah/ Pimpinan DPRD/ Sekretaris Daerah yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Lembur Biaya lembur dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil pada waktu-waktu tertentu di luar waktu kerja dan waktu lembur dapat ditetapkan dengan Keputusan Organisasi Kepala Daerah. Satuan biaya honorarium terinci pada Tabel 1.1 Tabel 1.1 SATUAN BIAYA HONORARIUM NO. URAIAN SATUAN BESARAN

(1)(2) (3) (4 Li HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN 1.1.1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta a Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta OB Rp 1.040.000,00 b Nilai pagu dana di atas Rp 100 OB Rp 1.250.000,00 juta s.d. Rp. 250 juta Cc. Nilai pagu dana di atas Rp 250 OB Rp 1.450.000,00 juta s.d. Rp 500 Juta d OBNilai pagu dana di atas Rp500 Rp 1.660.000,00 juta s.d. Rp 1 miliar
1. e.Nilai pagu dana di atas Rp. 1 OB Rp 1.970.000,00 miliar s.d. Rp 2,5 miliar Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 OB Rp 2.280.000,00 miliar s.d. Rp 5 miliar g Nilai pagu dana di atas Rp 5 OB Rp 2.590.000,00 miliar s.d. Rp 10 miliar h Nilai pagu dana di atas Rp 10 OB Rp 3.010.000,00 miliar 1.12 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) a Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta OB Rp 1.010.000,00
2. b.Nilai pagu dana di atas Rp 100 OB Rp 1.210.000,00 juta s.d. Rp 250 Juta c OB Nilai pagu dana di atas Rp 250 Rp 1.410.000,00 juta s.d. Rp 500 Juta Dipindai dengan CamScanner
3. d.Nilai pagu dana di atas Rp 500 ul t
4. e.Nilai pagu dana di atas Rp. | OB miliar s.d. Rp 2,5 miliar
5. f.Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 OB Rp 2.210.000,00
6. g.Nilai pagu dana di atas Rp. 5 OB Rp 2.250.000,00 £ OB Rp 1.010.000,00 TR Nilai pagu dana diatasRp100 OB Rp 1.210.000,00 miliar s.d. Rp 3 miliar
7. g.Nilai pagu dana di atas Rp5 OB Rp 2.520.000,00 ilar 1.1.4,. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah PPK SKPD
8. a.Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta OB Rp 400.000,00
9. b.Nilai pagu dana di atas Rp 100 OB Rp 480.000,00 jutas.d. Rp 250 juta
10. c.Nilai pagu dana di atas Rp 250 OB Rp 570.000,00 juta s.d. Rp 500 juta
11. d.Nilai pagu dana di atas Rp 500 OB Rp 660.000,00 juta s.d. Rp 1 miliar
12. e.Nilai pagu dana diatas Rp 1 OB Rp 770.000,00miliar s.d. Rp 2,5 miliar
13. f.Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 OB Rp 880.000,00miliar s.d. Rp 5 miliar & Nilai pagu danadi atas Rp5 OB Rp 990.000,00miliar s.d. R 10 miliar 1.1.5. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Rp 1.410.000,00 _-_-- t
14. d.Nilai pagu dana di atas Rp500 OB Rp 1.610.000,00
15. e.Nilai pagu dana di atas Rp1 Rp 2.210.000,00
16. h.Nilai pagu dana di atas Rp10 OB Rp 2.920.000,00 Dipindai dengan CamScanner
17. a.Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta OB Rp 340.000,00
18. b.Nilai pagu dana di atas Rp 100 OB Rp 420.000,00 Cc. Nilai pagu dana di atas Rp 250 OB Rp 500.000,00 juta s.d. Rp 250 juta
19. d.Nilai pagu dana di atas Rp 500 OB Rp 570.000,00 juta Ss. d Rp 500 juta
20. e.Nilai pagu dana di atas Rp | OB Rp 670.000,00 juta s.d Rp I miliar »miliar
21. f.Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 OB Rp 770.000,00 Rp 2,5 miliars.d miliar s.d. Rp 5 miliar
22. g.Nilai pagu dana di atas Rp 5 OB Rp 860.000,00 miliar s.d. Rp 25 miliar Pil.6 Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan "b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 OB Rp 310.000,00 juta s.d. Rp. 500 juta @d. Nilai pagu dana di atas Rp 500 OB Rp 430.000,00 Miliar s.d. Rp 5 miliar
23. g.Nilai pagu dana di atas Rp. 5 OB Rp 640.000,00 miliar s.d Rp. 10 miliar
24. h.Nilai pagu dana di atas Rp 10 OB Rp 810.000,00 miliar 1.2. HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA 1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan OB Rp 680.000,00 Barang Jasa 1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang Jasa 1.2.2.1. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)
25. a.Nilai pagu pengadaan sampai OP Rp 680.000,00 dengan Rp 200 juta
26. b.Nilai pagu pengadaan di atas OP Rp 850.000,00 Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta
27. c.Nilai pagu pengadaan di atas OP Rp 1.020.000,00 Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar
28. d.Nilai pagu pengadaan di atas OP Rp 1.270.000,00 RP 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar
29. e.Nilai pagu pengadaan di atas OP Rp 1.520.000,00 Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar miliar s.d Rp 10 miliar
30. h.Nilai pagu dana di atas Rp 10 OB Rp 1.090.000,00 Pembantu Rp 260.000,00a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta OB juta s.d. Rp. 250 juta Cc. Nilai pagu dana di atas Rp 250 OB Rp 370.000,00 juta s.d. Rp 1 miliar
31. e.Nila pagu dana di atas Rp 1 OB Rp 500.000,00 miliar s.d Rp. 2,5 miliar Rp 570.000,00 Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 Rp 1.780.000,00 Nilai pagu pengadaan di atas £ Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar Rp 2.120.000,00 OP Nilai pagu pengadaan di atas& Rp 10 miliar s.d. Rp 25 mliar Dipindai dengan CamScanner Honorarium Kelompok kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non »2 .21 konstruksi) a Nila pagu pengadaan sampai OP Rp 760.000,00 dengan Rp200juta b pagu pengadaan di atas OP Rp 760.000,00 Rp 200 juta s.d. Rp 500 ju ta Cc. Nilai pagu pengadaan di atas OP Rp 920.000,00 Rp 500 juta s.d.Rp 1 miliar » Nilai pagu pengadaan di atas OP Rp 1. 140.000,00 d Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar _-
32. e.Nilai pagu pengadaan di atas OP Rp 1.370.000,00 Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar Rp 10 miliar OP Rp 1.600.000,00 Nilai pagu pengadaan di atasf OP Rp 1.910.000,00 Nilai pagu pengadaan di atas g 1.2.2.3. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa untuk Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya (Non konstruksi)
33. a.Nilai pagu pengadaan jasa OP Rp 450.000,00 konsultansi s.d. Rp 50 juta
34. b.Nilai pagu pengadaan jasa OP Rp 450.000,00 konsultansi di atas Rp 50 juta s.d. Rp 100 juta Cc. Nilai pagu pengadaan jasa OP Rp 450.000,00 lainnya s.d. Rp 100 juta
35. d.Nilai pagu pengadaan jasa OP Rp 480.000,00 konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta
36. e.Nilai pagu pengadaan jasa OP Rp 600.000,00 konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta
37. f.Nilai pagu pengadaan jasa OP Rp 720.000,00 konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 500 juta s.d. Rp1 miliar atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar
38. i.Nilai pagu pengadaan jasa OP konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar j- Nilai pagu pengadaan jasa OP konsultansi/jasa lainnya di
39. g.Nilai pagu pengadaan jasa OP Rp 910.000,00 konsultansi/jasa lainnya di OP Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di Rp 1.090.000,00 h atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar Rp 1.270.000,00 Rp 1.510.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran 1.2.3. Dipindai dengan CamScanner LL Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barany/Jasa Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar 1.2.3.2. Honorarlum Pengguna Anggaran Konstruksi) Nilai pagu pengadaan alatas op Rp3.580.000,00 Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar
40. b.Nilai pagu pengadaan diatas OP Rp 4.030.000,00
41. a.Nilai pagu pengadaan di atas OP Rp 3.230.000,00 Pengadaan Barang Non Konstruksi Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar
42. b.Nilai pagu penyadaan di atas OP Rp 3.640.000,00 Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar 1.2.3.3. Honorarium Pengguna Anggaran konsuliansi/jasa lainnya di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar Pengadaan Jasa Non Konstruksi
43. a.Nilai pagu pengadaan jasa OP Rp 1.510.000,00 miliar
44. b.Nilai pagu pengadaan jasa OP Rp 1.750.000,00 HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ) 1.3.1. Kepala OB Rp 1.000.000,00 1.3. 1.3.2. Sekretaris/ Staf Pendukung OB Rp 750.000,00 HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/ PANITIA 14,1 Honorarium Narasumber/ Pembahas 1.4,
45. a.Menteri/Pejabat Setingkat OJ Rp 1.700.000,00 Menteri Pejabat Negara Lainnya
46. b.Kepala Daerah/Pejabat OJ Rp 1.400.000,00 Setingkat Kepala Daerah /Pejabat Daerah Lainnya disetarakan Cc. Pejabat Eselon I/ yang OJ Rp 1.200.000,00 Gisetarakan 1.4.2. Honorarium Moderator OK Rp 700.000,00 Penanggung Jawab OK Rp 450.000,00 Oo Ketua/Wakil ketua OK Rp 400.000,00 Pejabat Eselon II / yang 0 Rp1.000.000,00 d disetarakan
47. e.Pejabat Eselon II ke og Rp900.000,00 bawah/yan disetarakan 1.4.2. Honorarium Pembawa Acara 0x Rp 400.000,00 1.4.3. Honorarium Panitia -- a. Cc. Sekretaris OK Rp 300.000,00 d Anggota OK Rp 300.000,00 HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN 1.5. Dipindai dengan CamScanner Hononarituam Tim Petakan kegtutat Yang Ditetapkan Oteh Kepala Lo Anggota "A3 Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris 15.2, Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 15.21.. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris "d. Anggota OB." Rp 220.000,00 Tg. HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI Saksi Ahli
  1. 162.Honorarium Beracara OK Rp 1.800.000,00 "7. HONORARIUM PENYULUH/ PENDAMPING NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
  2. 172.DI / DII/ DIII / Sarjana Terapan OB Rp 2.400.000,00 1.73. Sarjana (si) OB Rp 2.600.000,00
  3. 174.Master (S2) OB Rp 2.800.000,00 "17.5 Doktor (S3) OB Rp 3.000.000,00
  4. 18.HONORARIUM ROHANIWAN OK Rp 400.000,00 :1.9. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/ PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PENGELOLA WEBSITE 19.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal a. Penanggung Jawab Oter Rp 500.000,00 bd. Redaktur Oter Rp 400.000,00 c Penyunting/ Editor Oter Rp 300.000,00 d, Desain Grafis Oter Rp 180.000,00 Daerah OH Rp 1.500.000,00 4 Pengarah Jawa Oo Rp 1.250.000,00 Penanggung Rp 000.000,00OB La ketun
48. d.Wakil ke tun OB Rp 850.000,00 &, Sekretaris Oh Rp 750.000,00 OB Rp 750.000,00 1 Pengarah OB baerah Rp 750.000,00
49. b.Penanggung Jawab OB Rp 700.000,00 Rp 650.000,00 Ketua Op Wakil ketua OB Rp 600.000,00 Anggota OB Rp 500.000,0 ec Sekretaris OB Rp 500.000,00 « OB Rp 250.000,00 Daerah
50. a.Ketua/Wakil Ketua OK Rp 1.800.000,00 SAKSI AHLI DAN BERACARA
  1. 161."1 € Keterangan Ahli 1.7.1. SLTA OB Rp 2.100.000,00 e. Fotografer Oter Rp 180.000,00 Dipindai dengan CamScanner Sekretariat O1CT Ap g Pembuat Artikel Per-Hal Rp 200100020, 1.92. Honorarium Tim Penyusunan Buletin Majalah Oter Rp 400.000,00 a "Penanggung Jawab bh. Redaktur Oter "Rp 300.000,00 Oter "Rp 250.000,00c Penyunting/ Editor Oter "Rp 180.000,00da. Desain Grafis _---»-__-_ c Fotografer Oter "Rp 80.000,00 _--__-_ £ Sekretariat Oter Hp 150:000,00 _-_ Per-Hal "Rp100.000,00 _-AA__- 1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi Pengelola Website _ --_ a OB Rp 500.000,00Penanggung Jawab -- Rp 450.000,00 -- b Redaktur "OB _-_ OB Rp 400.000,00Cc Editor OB Rp 350.000,00d Web Admin ka Web Developer OB Rp 300.000,00 f Pembuat Artikel Per-Hal Rp 100.000,00 1.9.4. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi Pengelola Website OB Rp 500.000,00 a Penanggung Jawab b Redaktur OB Rp 450.000,00 Cc Editor OB Rp 400.000,00 d Web Admin OB Rp 350.000,00 c Web Developer OB Rp 300.000,00 f Pembuat Artikel Per-Hal Rp 100.000,00 1.10. HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN 110,1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar a Penyusun atau Pembuat Bahan Naskah/P Rp 150.000,00 Ujian elajaran b Pengawas Ujian OH Rp 240.000,00 c Pemeriksa Hasil Ujian Siswa/ Rp 5.000,00 Mata Ujian 1.10.2. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menen ah a Penyusun atau Pembuat Bahan Naskah/ Rp 190.000,00 Ujian Pelajaran
51. b.Pengawas Ujian OH Rp 270.000,00 C Pemeriksa Hasil Ujian Siswa/ Mata Rp 7.500.00 1.11. HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI KABUPATEN KOTA 111.1. Honorarium Penyusunan Butir Soal Per Butir Rp 100.000,00Tingkat Provinsi Kabupaten/Kota Soal 1.112. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi Kabupaten-Kota a Telaah Materi Soal Per Butir Rp 45.000,00 Soal Pembuat Artikel& Ujian tb Dipindai dengan CamScanner Rp 20.000,00
52. b.Telaah Bahasa Soal Per Butir Soal 1.12,. HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DIKLAT OJP Rp 1.000.000,00 1.12.1 Honorarium Pencerarnah 1.12.2. Honorarium Pengajar yang berasal OJP Rp 300.000,00 dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara-- 1.12.3. Honorarium Pengajar yang berasal OJP Rp 200.000,00 dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara 1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Per Modul Rp 5.000.000,00 Diklat 1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggara --Kegiatan Diklat--_-- a Lama Diklat s.d. 5 hari: 5 1) "Penanggung Jawab -- OK p 450.000,00 OK Rp 400.000,00 2) Ketua/Wakil ketua OK Rp 300.000,00 3) Sekretaris 4) Anggota OK Rp 300.000,00 b Lama Diklat 6 s.d..30 hari OK Rp 675.000,001) Penanggung Jawab OK Rp 600.000,002) Ketua/Wakil ketua 3) Sekretaris OK Rp 450.000,00 4) Anggota OK Rp 450.000,00 Cc. Lama Diklat lebih dari 30 hari OK Rp 900.000,001) Penanggung Jawab 2) Ketua/Wakil ketua OK Rp 800.000,00 3) Sekretaris OK Rp 600.000,00 4) Anggota OK Rp 600.000,00 1.. 13 HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH 1.13.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah a Pembina OB Rp 3.500.000,00 b Pengarah Rp 3.000.000,00 Cc Ketua OB Rp 2.500.000,00 d Wakil Ketua OB Rp 2.000.000,00 € Sekretaris OB Rp 1.500.000,00 f Anggota OB Rp 1.300.000,00 1.13.2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah a Ketua OB Rp 1.000.000,00
53. b.Sekretaris OB Rp 900.000,00 c Anggota OB Rp 600.000,00 1.. 14 HONORARIUM PEGAWAI NON ASN 1.14.1. Honorarium Tenaga Administrasi a Sarjana OB Rp 800.000,00-- _-_ _- R Dipindai dengan CamScanner SMA OR Rp 600.000,00 Mo Operator OH Rp3 Lusi Honorartum asa & Masa Supir Kepala Daerah/ Wakil Kepala OB Rp2. Daerah/ Pimpinan DPRD - Pjabat Eselon Iu OB kp. 1.750.000,00 Pjabat Kaelon Wb &A Ulfa OB Rp. 1.500.000,00 -Kendaraan Operasional OB Rp. 1.500.000,00 Kendaraan Sampah OB Rp. 2.000.000,00 - Operator Alat berat (Exavator) OB Rp. 2.000.000,00 - Operator Speed OB Rp. 2.000.000,00 -ABK Speed OB Rp. 2.000.000,00
54. b.Jasa Kebersihan - Tenaga sapu jalan OB Rp 1.500.000,00 - Tenaga lapangan OB Rp 1.500.000,00 - Kantor/Pendopo OB Rp 1.250.000,00
55. c.Jasa Lainnya -Juru masak KDH/ WKDH/ OB Rp 1.500.000,00 Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah - Tenaga keamanan OB Rp 1.250.000,00 IP 1S. 1IONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN PLS. Pengurus Barang Pengelola OB Rp 500.000,00 i 115.3. Pengurus Barang Pengguna OB Rp 400.000,00 OB Rp 350.000,00 1.15.5. Pengurus Barang Pembantu -- OB Rp 300.000,00
  1. 1.16.: UANG LEMBUR PNS DAN NON PNS i1.16.1. UanglemburPNS
56. a.Golongan IV Org/ Jam Rp 25.000,00
57. b.Golongan III Forg/ Jam Rp 20.000,00
58. c.Golongan II, I dan Non PNS Org/ Jam Rp 15.000,00
59. d.Golongan _ -- Org/ Jam Rp 12.000,00 "116.2 Uang Lembur Non PNS Uang Lembur Non PNS Org/ Jam Rp 12.000,00 1.162. Uang Makan Lembur
60. a.Golongan IV Org/ Hari Rp 30.000,00
61. b.Golongan II Org/ Hari Rp 25.000,00
62. c.Golongan JI, I dan Non PNS Org/ Hari Rp 20.000,00 BARANG MILIK DAERAH
  1. 1.15,2, Pembantu Pengurus Barang Pengelola OB Rp 450.000,00 t
  2. 151.Pembantu Pengurus Barang Pengguna
  3. 2.SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah. Ng Dipindai dengan CamScanner Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pi Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka: a. hak lain. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan, Mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya, Pengumandahan (deta sering), b Cc.
63. d.Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan, e. seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan, Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas, g Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri, h Penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3, dan i Mengikuti pendidikan dan pelatihan. Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain: Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan a. prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, b Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah,
64. c.Efisiensi penggunaan belanja daerah, dan
65. d.Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas. Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi :
66. a.Perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luarkota), dan
67. b.Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan didalam kota. Adapun kota yang dimaksud adalah daerah didalam kota/ kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi. Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:
68. a.Uang harian,
69. b.Biaya transport,
70. c.Biaya penginapan, dan
71. d.Uang representasi perjalanan dinas. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:
  1. 1.uang harian, 2. uang representasi, dan 3. biaya penginapan. Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
72. a.SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI 1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dipindai dengan CamScanner Satuan biaya uang harian perj merupakan penggantian biaya keper negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan p 'alanan dinas dalam negeri luan sehari-hari pejabat ihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari- hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.2. Dipindai dengan CamScanner TABEL 1.2 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
  1. 9.BENGKULU OH Rp 380.000,00 Rp 150.000,00 Rp 110.000,00
  2. 20.KALIMANTAN OH Rp 380.000,00 Rp 160.000,00 Rp 110.000,00 PROVINSI DIKLAT 01 ACEH OH Rp 110.000,00 Rp 110.000,00 Rp 110.000,00 Rp 110.000,00 Rp 110.000,00 OH Rp 110.000,00 OH Rp 110.000,00 Rp 120.000,00 Rp 110.000,00 Rp 130.000,00 OH Rp 160.000,00 OH Rp 110.000,00 OH Rp 130.000,00 OH Rp 120.000,00
  3. 17.: BALI OH Rp 160.000,00
  4. 18.NUSA TENGGARA OH OH TIMUR OH SELATAN J4. KALIMANTAN UTARA
  5. 25.SULAWESI UTARA
  6. 20.GORONTALO 27.. SULAWESI BARAT
  7. 28.SULAWESI SELATAN
  8. 29.SULAWESI TENGAH
  9. 30.SULAWESI TENGGARA "31. MALUKU
  10. 32.MALUKU UTARA
  11. 33.PAPUA
  12. 34.PAPUA BARAT 35, PAPUA BARAT DAYA 3G. PAPUA TENGAH "38. PAPUA PEGUNUNGAN "37, PAPUA SELATAN OH ot OM OH OH OH OH OH OH OH OH OH ori OH OH Rp 30,000,00 Rp 370.000,00 Rp 370.000,00 Rp 110.000,00 Rp 430.000,00 Rp 370.000,00 Rp 380.000,00 Rp 380.000,00 Rp 430.000,00 Rp 580.000,00 Rp 480.000,00 Rp 480.000,00 "Rp 580.000,00 Rp 580.000,00 Rp 580.000,00
  13. 2.Uang Representasi Perjalanan Dinas Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat Rp 170.000,00 Rp 150.000,00 Rp 150.000,00 Rp 160.000,00 Rp 170.000,00 Rp 150.000,00 Rp 150.000,00 Rp 150.000,00 Rp 170.000,00 Rp 230.000,00 Rp 190.000,00 Rp 190.000,00 Rp 130.000,00 Rp 110.000,00 Rp 110.000,00 Rp 120.000,00 Rp 130.000,00 Rp 110.000,00 "Rp 110.000,00 Rp110.000,00 "Rp 130.000,00 170.000,00 "Rp 140.000,00 Rp 140.000,00 Rp 230.000,00 "Rp 230.000,00 Rp 230.000,00 Rp 170.000,00 Rp 170.000,00 Rp 170.000,00 negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon Il yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon Il dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum. Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 1 3. TABEL 1.3 UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM KOTA LEBIHNO URAIAN SATUAN LUAR KOTA DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)(2) (3) (4) (5)

1.PEJABAT NEGARA, OH Rp 250.000,00 Rp 125.000,00 PEJABAT DAERAH
2.PEJABAT ESELON 1 OH Rp 200.000,00 Rp 100.000,00
3.PEJABAT ESELON II OH Rp 150.000,00 Rp 75.000,00

b.SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan terinci pada Tabel 1.4. Dipindai dengan CamScanner TARIF HOTEL NN PRO NS8 SA KETUA DPRD, AT GOLONGAN Rp y 2.000,00 Ok » JAMBI OH -- 3 1ANPUNS OH Ly LOR? Rp3.827.00000 Rp 2.838.000,00 Rp 1.957.000,00 Rp 649.000,00 IL BANTEN OH RpS.735.000.00 Rp 2.373.000,00 Rp 1.204.000,00 Rp 724.000,00 t 17, BALI OH Rp6.848.000.00 Rp2.433.000,00 Rp 1.685.000,00 Rp 1.138.000,00 KALINANTAN 1) Rp 686.000,00 5 DUR AIAKARTA Ik SAWA TENGAH DL. 3) 1 « »1 OH TIMUR UTARA 25 OH R Dipindai dengan CamScanner SULAWESI Rp 1.670.000.00 Rp 051.000,00 29 TENGAH OH Rp 2.309.000,00 Rp 2.027.000,00 SULAWESI Rp 1.297.000,00 Rp 786.000.00 30 OH Rp 3.088.800,00 Rp 2.574.000,00 TENGGARA 31 MALUKU OH Rp 3.467.000,00 Rp 3.240.000,00 Rp .059.000,00 Rp 667.000,00 Rp 605. 000,00 32 MALUKU UTARA OH Rp 4.611.600,00 Rp 3.843.000,00 Rp 1.160.000,00 OH Rp 3.318.000,00 Rp 2.521.000,00 Rp 1 038.oo,00 33 PAPUA Rp 3.859.000,00 34 PAPUA BARAT OH Rp 3.872.000,00 Rp 3.341.000,00 Rp 2.056. 000 .00 Rp 067.000,00 PAPUA BARAT Rp 2.056.000,00 Rp 067.000,00 35 DAYA OH Rp 3.872.000,00 Rp 3.341.000,00 36 PAPUA TENGAH OH Rp 3.859.000,00 Rp 3.318.000,00 Rp 2.521.000,00 Rp 1.038.000,0000 37 PAPUA SELATAN OH Rp 5.673.000,00 Rp 4.877.000,00 Rp 3.706.000,00 - -Rp.526.000,00 PAPUA OH Rp 3.731.000,oo Rp 1.536.000,00 Rp 5.711.000,00 Rp 4.911.000,00 ta PEGUNUNGAN 00 TABEL 1.5 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TARIF HOTEL KEPALA DAERAH/ PEJABAT PEJABAT NO. KECAMATAN ANGGOTASATUAN KETUA DPRD/ DPRD/PEJABAT ESELON I111/ ESELON IV / PEJABAT PEJABAT GOLONGAN ASN ESELON I ESELON II GOLONGAN IV IN /1I/1/

(1)(2) (3) (4) (5) (8) (7 (8)

1.NAMROLE OH Rp 1.500.000,00 Rp 1.500.000,00 Rp 1.000.000 Rp 667.000 Rp 600.000
2.LEKSULA OH Rp 1.500.000,00 Rp 1.500.000,00 Rp 1.000.000 Rp 667.000 Rp 600.000
3.FENA FAFAN OH Rp 1.500.000,00 Rp 1.500.000,00 Rp 1.000.000 Rp 667.000 Rp 600.000
4.KEPALA MADAN OH Rp 1.500.000,00 Rp 1.500.000,00 Rp 1.000.000 Rp 667.000 Rp 600.000

s.WAESAMA OH Rp 1.500.000,00 Rp 1.500.000,00 Rp 1.000.000 Rp 667.000 Rp 600.000
1. 6.OHAMBALAU Rp 1.500.000,00 Rp 1.500.000,00 Rp 1.000.000 Rp 667.000 Rp 600.000 PTT/NON Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30" (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan. Biaya penginapan dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara at cost. Untuk Perjalanan Dinas dalam Kecamatan Namrole hanya berlaku uang harian, uang transport diberikan untuk daerah atau wilayah yang jarak tempuhnya lebih dari 5 Km.
2. 3.SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR 3.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor. Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu: Dipindai dengan CamScanner Paket Fullboarda Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. Paket Fulldayb Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan I (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. « Paket HalfdayCc. Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
a.akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:
1. 1.untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang: dan
2. 2.untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. Paket Residenced Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan
b.dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agarselektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luarkantor fullboard, Jullday, halfday, dan residence) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta kamar untuk 2 (dua) orang: dan La anetap perhatikan rasa aa Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar keadilan d kepatu Kantor setingkat Kepala Daerah atau Pejabat Eselon a. Halfday Rp. 000,00 (OP),
c.Fullboard Rp. 638.000,00 (OP), Fullday b Rp. 1. Satuan Paket Kegia 10uan di Luar 881.000,00 (OP): dand Satuan ntor setin at Pejabat Eselon Paatau Perte
a.Halfday Rp. 423.000,00 berikut Rp. 568.000.00 (OP) , Fullboard d . Residence Rp. 1.710.000,00 (OP), Fullday b Rp. 991.000,00 (OP) (OP): dan 1 Dipindai dengan CamScanner 3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor. Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan. Satuan Biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan fullboard, kegiatan fullday, kegiatan halfday atau kegiatan residence sebagai berikut :
a.Fullboard luar kota
b.Fuliday/halfday dalam kota
c.Residence dalam kota Rp.120.000,00 (OP): Rp. 85.000,00 (OP): dan Rp.120.000,00 (OP).
1. 4.SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas sebagai berikut:
2. 1.Kendaraan Dinas Pejabat
a.Pejabat Eselon 1/Kepala Daerah Rp. 878.913.000,00/unit: dan
b.Pejabat Eselon II Rp. 662.761.000,00/unit.
1. 2.Kendaraan Dinas Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda empat
a.Pick Up Rp.299.723.000,00/unit:
b.Minibus Rp.427.518.000,00/unit, dan
c.Double Gardan Rp.585.988.000,00/unit.
1. 3.Kendaraan Operasional Bus
a.Roda 4 dan/atau bus kecil
b.Roda 6 dan atau bus sedang
c.Roda 6 dan/atau bus besar Rp. 498.810.000,00/unit: Rp. 768.820.000,00/ unit: dan Rp1.268.200.000,00/unit. 4 Kendaraan Dinas Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda Dua Rp.40.950.000,00/ unit: dan Rp. 41.000.000,00/ unit.
a.Operasional
b.Lapangan ATI BURU SELATAN,13 fx tj sean k LA HAMIDI Dipindai dengan CamScanner LAMPIRAN I! PERATURAN BUPATI BURU SELATAN NOMOR 1? TAHUN 2025 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2026 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI STANDAR BIAYA UMUM AAN DAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN DALAM PERENCAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Ketentuan Lampiran Il dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas: 1.. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional, Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri,2. Satuan biaya konsumsi rapat / konsumsi harian, dan3.
1. 4.Satuan biaya pemeliharaan.
2. 1.HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA PROFESIONAL Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/ atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/ atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 2.1. TABEL 2.1 HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL URAIAN SATUAN BESARAN Ino. -1 2 3 4 Li. Honorarium Narasumber OJ Rp. 1.700.000,00 ia 8 Honorarium Moderator OK Rp. 1.000.000,00 1.3. Honorarium Pembawa Acara OK Rp. 750.000,00 Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 2.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost). Dipindai dengan CamScanner
3. 2.BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI 2.1. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP) Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2.2. TABEL 2.2 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP) (Dalam Rp) NO ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI 1 2 3 4 5 1 JAKARTA AMBON 13.285.000 7.081.000 2 JAKARTA BALIKPAPAN 7.412.000 3.797.000 3 7.519.000 4.492.000JAKARTA BANDA ACEH 4 JAKARTA BANDAR LAMPUNG 2.407.000 1.583.000 5 J TA BANJARMASIN 5.252.000 2.995.000 6 JAKARTA BATAM 4.867.000 2.888.000 7 TA BENGKULU 4.364.000 2.621.000 8 J TA 14.065.000 7.519.000BIAK 0 TA DENPASAR 5.305.000 3.262.000 10 JAKARTA GORONTALO 7.231.000 4.824.000 11 J TA JAMBI 4.065.000 2.460.000 12 TA JAYAPURA 14.568.000 8.193.000 13 TA YOGYAKARTA 4.107.000 2.268.000 14 TA KENDARI 7.658.000 4.182.000 15 TA KUPANG 9.413.000 5.081.000 16 J TA MAKASAR 7.444.000 3.829.000 17 TA MALANG 4.599.000 2.695.000 18 TA MAMUJU 7.295.000 4.867.000 19 TA MANADO 10.824.000 5.102.000 20 J TA MANOKWARI 16.226.000 10.824.000 21 J TA MATARAM 5.316.000 3.230.000 22 TA MEDAN 7.252.000 3.808.000 23 J TA PADANG 5.530.000 2.952.000 24 J TA PALANGKARAYA 4.984.000 2.984.000 25 A PALEMBANG 3.861.000 2.268.000 26 J TA PALU 9.348.000 5.113.000 27 TA PANGKAL PINANG 3.412.000 2.139.000 28 TA PEKANBARU 5.583.000 3.016.000 29 TA PONTIANAK 4.353.000 2.781.000 30 J TA SEMARANG 3.861.000 2.182.000 7 Dipindai dengan CamScanner 2.342.000 31 SOLOJAKARTA 2.674.000 32 JAKARTA SURABAYA JAKARTA TE RNATE 6.664.000 33 13.830. 000 7.487.000 34 JAKARTA __ -_ _ TIMIKA TANJUNG SELOR 7.424.000 4.057.000 35 JAKARTA _ - _ 4.471.000 36 AMBON DEN PASAR 8.054.000 7.434.000 4.161.000 37 AMBON (JAYAPURA 38 AMBON KENDARI -- 4.824.000 2.856.000 6.002.000 3.455.000 39 AMBON MAKASAR MANOKWARI 5.177.000 3.027.000 40 AMBON 41 AMBON PALU 6.140.000 3.508.000 3.637.000 2.257.000 42 AMBON SORONG 43 AMBON SURABAYA 8.803.000 4.845.000 2.449.000 44 AMBON TERNATE 4.022.000 BALIKPAPAN BANDA ACEH 12.739.000 6.749.000 45 46 BALIKPAPAN BATAM 10.354.000 5.305.000 5.648.00047 BALIKPAPAN DENPASAR 10.739.000 48 BALIKPAPAN JAYAPURA 19.071.000 10.086.000 49 BALIKPAPAN YOGYAKARTA 9.669.000 4.749.000 BALIKPAPAN MAKASAR 12.664.000 6.150.00050 51 BALIKPAPAN MANADO 15.702.000 7.295.000 52 BALIKPAPAN MEDAN 12.493.000 6.140.000 53 BALIKPAPAN PADANG 10.942.000 5.369.000 54 BALIKPAPAN PALEMBANG 9.449.000 4.749.000 55 BALIKPAPAN PEKANBARU 10.996.000 5.423.000 56 BALIKPAPAN SEMARANG 9.445.000 4.674.000 57 BALIKPAPAN SOLO 9.445.000 4.813.000 58 BALIKPAPAN SURABAYA 10.889.000 5.113.000 59 BALIKPAPAN TIMIKA 18.408.000 9.445.000 60 BANDA ACEH DENPASAR 10.835.000 6.279.000 61 BANDA ACEH JAYAPURA 19.167.000 10.717.000 62 BANDA ACEH YOGYAKARTA 9.765.000 5.380.000 63 BANDA ACEH MAKASAR 12.760.000 6.781.000 64 BANDA ACEH MANADO 15.798.000 7.926.000 65 BANDA ACEH PONTIANAK 9.990.000 5.840.000 66 BANDA ACEH SEMARANG 9.530.000 5.305.000 67 BANDA ACEH SOLO 9.530.000 5.444.000 68 BANDA ACEH SURABAYA 10.985.000 5.744.000 69 BANDA ACEH TIMIKA 18.504.000 70 10.076.000 BANDAR LAMPUNG BALIKPAPAN 8.129.000 4.129.000 71 BANDAR LAMPUNG BANDA ACEH 8.225.000 4.760.000 72 BANDAR LAMPUNG BANJARMASIN 73 6.193.000 3.412.000 BANDAR LAMPUNG BATAM 5.840.000 74 BANDAR LAMPUNG BIAK 3.316.000 14.119.000 7.487.000 75 BANDAR LAMPUNG DENPASAR 76 6.236.000 3.647.000 BANDAR LAMPUNG JAYAPURA 14.568.000 8.097.000 3.861.000 5.466.000 10.001.000 Dipindai dengan CamScanner 5.155 .000 2.760.000 77 BANDAR LAMPUNG YOGYAKARTA -__ _- 78 BANDAR LAMPUNG KENDARI -- 83 .354.000 4.482.000 4.16 161.000 79 BANDAR LAMPUNG MAKASAR "8.161.000 --_ 80 BANDAR LAMPUNG MALANG -- 000 "5.504.000 3.134.000 11.199.000 ». 305. 81 BANDAR LAMPUNG MANADO _- --_- _ 82 BANDAR LAMPUNG MATARAM 6.246.000 --
4. 3.626. 000 MEDAN 7.979.000 4.150.000 83 BANDAR LAMPUNG 84 BANDAR LAMPUNG PADANG _- _ 6.439.000 3.380.000 PALANGKARAYA 5.947. 000 3.401.000 85 BANDAR LAMPUNG 86 BANDAR LAMPUNG PALEMBANG 4.931.000 2.760.000 PEKANBARU 6.482.000 3.433.000 87 BANDAR LAMPUNG 88 BANDAR LAMPUNG PONTIANAK 5.380.000 3.220.000 4.931.000 2.685.000 89 BANDAR LAMPUNG SEMARANG 90 BANDAR LAMPUNG SOLO 4.931.000 2.824.000 6.386.000 3.123.000 91 BANDAR LAMPUNG SURABAYA 92 BANDAR LAMPUNG TIMIKA 13.905.000 7.455.000 3.583.00093 BANDUNG BATAM 6.289.000 94 BANDUNG DENPASAR 5.626.000 3.252.000 95 BANDUNG JAMBI 5.006.000 2.941.000 96 BANDUNG YOGYAKARTA 3.369.000 2.129.000 97 BANDUNG PADANG 6.129.000 3.508.000 98 BANDUNG PALEMBANG 4.385.000 2.631.000 99 BANDUNG PANGKAL PINANG 4.599.000 2.738.000 100 BANDUNG PEKANBARU 6.525.000 3.701.000 101 BANDUNG SEMARANG 3.027.000 1.957.000 102 BANDUNG SOLO 3.647.000 2.268.000 103 BANDUNG SURABAYA 4.824.000 2.856.000 104 BANDUNG TANJUNG PANDAN 4.439.000 2.663.000 105 BANJARMASIN BANDA ACEH 10.792.000 6.022.000 106 BANJARMASIN BATAM 8.407.000 4.578.000 107 BANJARMASIN BIAK 16.686.000 8.749.000 108 BANJARMASIN DENPASAR 8.792.000 4.920.000 109 BANJARMASIN JAYAPURA 17.135.000 9.359.000 110 BANJARMASIN YOGYAKARTA 7.723.000 4.022.000 111 BANJARMASIN MEDAN 10.546.000 5.412.000 112 BANJARMASIN PADANG 9.006.000 4.642.000 113 BANJARMASIN PALEMBANG 7.498.000 4.022.000 114 BANJARMASIN PEKANBARU 9.049.000 4.696.000 115 BANJARMASIN SEMARANG 7.498.000 3.958.000 116 BANJARMASIN SOLO 7.498.000 4.097.000 117 BANJARMASIN SURABAYA 8.942.000 4.385.000 118 BANJARMASIN TIMIKA 16.472.000 8.717.000 119 BATAM BANDA ACEH 10.439.000 120 BATAM 5.936.000 DENPASAR 8.450.000 4.824.000 121 BATAM JAYAPURA 16.782.000 9.263.000 122 BATAM YOGYAKARTA 71.370.000 3.936.000 Dipindai dengan CamScanner MAKASAR 10.375.000 5.336.000 kn _
5. 6.482.00 123 BATAM _- _ 124 BATAM MANAI00 ---- 13.413.000 125 BATAM MEDAN 10.193.000 5.316.000: 4.546. 000 126 BATAM -- PADAN O 8.653.000 paLem BAN G 7.145.000 3.936..000 _ -- 127 BATAM 128 FBATAM PEKANBARU 8.707.000 4.599.000 7.594.000 4.396.000 129 BATAM PONTIANAK -- 130 BATAM SEMARANG 7.145.000 3.861.000 -- _- 7.145.000 4.000.000 131 BATAM SOLO 132 BATAM SURABAYA 8.600.000 4.300.000 133 BATAM TIMIKA 16.119.000 8.621.000 1 34 BENGKULU PALEMBANG 2.899.000 1.893.000 135 BIAK BALIKPAPAN 18.622.000 9.477.000 10.108.000136 BIAK BANDA ACEH 18.718.000 137 BIAK BATAM 16.333.000 8.664.000 138 BIAK DENPASAR 16.729.000 8.995.000 3.615.000 2.321.000139 BIAK JAYAPURA 140 BIAK YOGYAKARTA 15.648.000 8.108.000 141 BIAK MANADO 11.734.000 6.353.000 142 BIAK MEDAN 18.472.000 9.498.000 143 BIAK PADANG 16.932.000 8.728.000 144 BIAK PALEMBANG 15.424.000 8.108.000 145 BIAK PEKANBARU 16.985.000 8.781.000 146 BIAK PONTIANAK 15.873.000 8.568.000 147 BIAK 12.782.000 7.081.000SURABAYA 148 BIAK TIMIKA 5.808.000 3.444.000 149 DENPASAR JAYAPURA 11.680.000 6.845.000 150 DENPASAR KUPANG 5.091.000 2.952.000 151 DENPASAR MAKASAR 4.182.000 2.631.000 152 DENPASAR MANADO 7.851.000 4.278.000 153 DENPASAR MATARAM 1.840.000 1.390.000 154 DENPASAR MEDAN 10.589.000 5.658.000 155 DENPASAR PADANG 9.049.000 4.888.000 156 DENPASAR PALANGKARAYA 8.557.000 4.909.000 157 DENPASAR PALEMBANG 7.541.000 4.278.000 158 DENPASAR PEKANBARU 9.092.000 4.942.000 159 DENPASAR PONTIANAK 7.990.000 4.738.000 160 DENPASAR TIMIKA 10.140.000 6.129.000 161 JAMBI BALIKPAPAN 7.733.000 4.439.000 162 JAMBI BANJARMASIN 7.690.000 4.193.000 163 JAMBI DENPASAR 7.733.000 4.439.000 164 JAMBI YOGYAKARTA 6.653.000 3.551.000 165 JAMBI KUPANG 11.434.000 6.075.000 166 JAMBI MAKASAR 9.659.000 4.952.000 167 JAMBI MALANG 7.091.000 3.925.000 168 JAMBI MANADO 12.707.000 6.097.000 Dipindai dengan CamScanner 160 JAMBI PALANGKARAYA 7.444.000 4.193.000 PONTIANAK170 JAMBI 6.878.000 4.011.000 SEMARANG 6.428.000 3.476.000 171 JAMBI t 172 JAMBI YOGYAKARTA 13.274.000 7.690.000 175 IJAYAPURA"--- MANADO 22.109.000 11.263.000 178 JAYAPURA PALEMBANG 15.873.000 8.717.000 179 JAYAPURA PEKANBARU 17.435.000 9.380.000 180 JAYAPURA PONTIANAK 15.873.000 8.717.000 181 JAYAPURA TIMIKA 3.615.000 2.289.000 182 ' YOGYAKARTA DENPASAR 3.861.000 2.481.000 183 YOGYAKARTA MAKASAR 6.525.000 3.893.000 184 YOGYAKARTA MANADO 10.536.000 5.722.000 185 YOGYAKARTA MEDAN 9.519.000 4.770.000 186 YOGYAKARTA PADANG 7.969.000 4.000.000 187 YOGYAKARTA PALEMBANG 6.460.000 3.380.000 188 YOGYAKARTA PEKANBARU 8.022.000 4.054.000 189 YOGYAKARTA PONTIANAK 6.910.000 3.840.000 190 YOGYAKARTA TIMIKA 11.894.000 7.038.000 191 KENDARI BANDA ACEH 12.953.000 7.102.000 192 KENDARI BATAM 10.568.000 5.658.000 193 KENDARI MAKASAR 5.455.000 3.273.000 194 KENDARI YOGYAKARTA 8.129.000 4.706.000 195 KENDARI PADANG 11.167.000 5.722.000 196 KENDARI PALEMBANG 9.659.000 5.102.000 197 KENDARI PEKANBARU 11.220.000 5.776.000 198 KENDARI SEMARANG 9.659.000 5.027.000 199 KENDARI SOLO 9.659.000 5.166.000 200 KENDARI SURABAYA 11.103.000 5.466.000 201 KENDARI TIMIKA 18.633.000 9.798.000 202 KUPANG JAYAPURA 14.386.000 8.108.000 203 KUPANG YOGYAKARTA 7.348.000 4.182.000 204 KUPANG MAKASAR 7.637.000 4.311.000 205 KUPANG MANADO 11.648.000 6.140.000 206 KUPANG SURABAYA 6.749.000 3.722.000 173 JAMBI 174 JAYAPURA SURABAYA 7.883.000 3.915.000 (soro 6.428.000 3.615.000 4 18.932.000 10.097.000 176 JAYAPURA 177 JAYAPURA ah M DAN PADANG 17.381.000 9.327.000 BIAK 8.493.000 4.931.000 207 MAKASAR JAYAPURA 10.193.000 5.787.000 208 MAKASAR KENDARI 2.663.000 1.786.000 209 MAKASAR 210 MAKASAR MANADO 5.327.000 2.909.000 TIMIKA 11.723.000 6.567.000 211 MAKASAR BALIKPAPAN 10.108.000 5.134.000 212 MALANG BANDAR LAMPUNG 10.402.000 213 5.765.000 MALANG BANJARMASIN 8.161.000 214 MALANG 4.407.000 Dipindai dengan CamScanner 4.311.000 215 MALANG BATAM 7.819.000 216 MALANG BIAK 16.087.000 8.482.000 JAYAPURA 16.536.000 "9.092.000 217 MALANG 218 MALANG KENDARI 10.322.000 _ - - 5.487.000 5.166.000 219 MALANG MAKASAR 10.129.000 MALANG MANADO 13.167.000 6.311.000 220 9.958.000 5.145.000 221 MALANG MEDAN 222 MALANG PADANG 8.418.000 4.385.000 MALANG PALANGKARAYA 7.915.000 4.407.000 223 6.899.000 3.765.000 224 MALANG PALEMBANG MALANG PEKANBARU 8.461.000 4.439.000 225 TIMIKA 15.873.000 8.461.000 226 MALANG 7.316.000 227 MANADO MEDAN 15.552.000 228 MANADO PADANG 14.012.000 6.546.000 12.504.000 5.926.000 229 MANADO PALEMBANG 230 MANADO PEKANBARU 14.055.000 6.599.000 12.953.000 6.396.000 231 MANADO PONTIANAK 232 MANADO SEMARANG 12.504.000 5.851.000 SOLO 12.504.000 5.990.000 233 MANADO 234 MANADO SURABAYA 9.937.000 5.262.000 235 MANADO TIMIKA 16.183.000 8.995.000 236 MAT BALIKPAPAN 10.750.000 5.615.000 237 MAT BANDA ACEH 10.846.000 6.246.000 238 MAT BANJARMASIN 8.803.000 4.888.000 239 MAT BATAM 8.461.000 4.803.000 240 MAT BIAK 11.552.000 6.546.000 13.092.000 7.327.000241 MAT JAYAPURA 242 MAT YOGYAKARTA 4.417.000 2.781.000 243 MAT MAKASAR 4.717.000 2.909.000 244 MAT MANADO 8.717.000 4.738.000 245 MAT MEDAN 10.600.000 5.637.000 PADANG 9.060.000246 MAT 4.867.000 247 MAT PALEMBANG 7.551.000 4.246.000 248 MAT PEKANBARU 9.102.000 4.909.000 249 MAT PONTIANAK 8.001.000 4.706.000 SURABAYA 3.829.000 2.321.000250 MAT 251 MEDAN BANDA ACEH 3.466.000 2.193.000 252 MEDAN MAKASAR 12.514.000 6.172.000 253 MEDAN PONTIANAK 9.733.000 5.230.000 254 MEDAN SEMARANG 9.284.000 4.696.000 255 MEDAN SOLO 9.284.000 4.835.000 256 MEDAN SURABAYA 10.739.000 5.134.000 MEDAN TIMIKA257 18.258.000 94.555.000 MAKASAR 10.974.000 258 PADANG 5.402.000 259 PADANG PONTIANAK 8.193.000 4.460.000 260 PADANG SEMARANG 7.744.000 3.925.000 Dipindai dengan CamScanner 7.744.000 4.065.000 201 PADANG SOLO 4.364.000 SURABAYA 9.199.000 262 PADANG TIMIKA 16.718.000 8.685.000 "263 PADANG 10.546.000 6.022.000 PALANGKARAYA BANDA ACEH 4.578.000264 BATAM 8.161.000 "265 PALANGKARAYA YOGYAKARTA 7.477.000 4.022.000 266 PALANGKARAYA 8.557.000 4.888.000 267 PALANGKARAYA MATARAM 5.412.000 MEDAN -Ab 10.300.000 268 PALANGKARAYA 8.760.000 4.642.000 269 PALANGKARAYA PADANG 270 PALANGKARAYA PALEMBANG 7.252.000 PEKANBARU 8.803.000 4.696.000 271 PALANGKARAYA 3.947.000 272 PALANGKARAYA SEMARANG 7.252.000 SOLO 7.252.000 4.086.000 273 PALANGKARAYA 8.696.000 4.385.000 274 PALANGKARAYA SURABAYA 275 PALEMBANG BALIKPAPAN 9.894.000 5.220.000 9.466.000 4.781.000 276 PALEMBANG MAKASAR 277 PALEMBANG PONTIANAK 6.685.000 3.840.000 6.236.000 3.305.000 278 PALEMBANG SEMARANG 279 PALEMBANG SOLO 6.236.000 3.444.000 7.690.000 3.744.000 280 PALEMBANG SURABAYA 281 PALEMBANG TIMIKA 15.210.000 8.076.000 4.268.000 2.578.000 282 PALU MAKASAR 283 PALU POSO 1.957.000 1.423.000 3.883.000 284 PALU SORONG 6.878.000 285 PALU SURABAYA 6.878.000 3.883.000 286 PALU TOLI-TOLI 2.941.000 1.915.000 BALIKPAPAN 9.038.000 4.631.000 287 PANGKAL PINANG 288 PANGKAL PINANG BANJARMASIN 7.091.000 3.915.000 6.739.000 3.818.000 289 PANGKAL PINANG BATAM 290 PANGKAL PINANG YOGYAKARTA 6.065.000 3.262.000 291 PANGKAL PINANG MAKASAR 9.060.000 4.663.000 MANADO 12.097.000 5.808.000292 PANGKAL PINANG 293 PANGKAL PINANG MEDAN 8.888.000 4.653.000 294 PANGKAL PINANG PADANG 7.337.000 3.883.000 PALEMBANG 5.829.000 3.262.000295 PANGKAL PINANG 296 PANGKAL PINANG PEKANBARU 7.391.000 3.936.000 297 PANGKAL PINANG PONTIANAK 6.279.000 3.733.000 298 PANGKAL PINANG SEMARANG 5.829.000 3.187.000 299 PANGKAL PINANG SOLO 5.829.000 3.326.000 300 PANGKAL PINANG SURABAYA 7.284.000 3.626.000 301 PEKANBARU PONTIANAK 8.247.000 4.514.000 302 PEKANBARU SEMARANG 7.797.000 3.979.000 303 PEKANBARU SOLO 7.197.000 4.118.000 304 PEKANBARU SURABAYA 9.241.000 4.407.000 305 PEKANBARU TIMIKA 16.771.000 8.739.000 306 PONTIANAK MAKASAR 9.915.000 5.241.000 Dipindai dengan CamScanner 307 PONTIANAK 308 PONTIANAK 309 PONTIANAK 310 PONTIANAK. 311 SEMARANG 312 (soto 313 SURABAYA 314 SURABAYA 315 SURABAYA 316 SURABAYA 4 SEMARANG SOLO SURABAYA d TIMIKA MAKASAR MAKASAR DENPASAR JAYAPU RA 144 KIA 164 UOO G.366.000 12675006 N 1. 265. 046 Dipindai dengan CamScanner pns on 1 Tor, tang ARANN .17.40 N 1 1 Ai Uya An tas OO0 7.27. 601. t 3.433. 4347MAKASAR 3. 134. 000. 6.5859.000TIMIKA
6. 5.KAB. SERAM BAGIAN NO. KABUPATEN/KOTA TABEL 2.3 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI PERGI PULANG (PP) Ii. KOTA AMBON TARIF TRANSPORTASI (PP) ESELON Il/a ESELON II PEJABAT GOL.IV GOL. INI : 3 4 5 6 7 8 Rp.3.200.000,00 Rp.3.200.000,00 Rp.2.400.000,00 Rp.2.400.000,00 Rp.2.000.000,00 Rp.2.000.000,00 PIMPINAN ANGGOTA PEJABAT ESELON PEJABAT ESELON KDH/WKDH DPRD/PEJABAT DPRD/PEJABAT IV/ GOLO. I /I /NON ASNII/ 1 2
7. 2.KAB. BURU Rp.2.000.000,00 Rp.2.000.000,00 Rp.1.500.000,00 f Rp.1.500.000,00 Rp.1.000.000,00 Rp.1.000.000,00 KAB. MALUKU TENGAH BARAT 1 Rp.4.700.000,00 1 Rp.4.700.000,00 Rp.3.600.000,00 Rp.3.600.000,00 Rp.3.000.000,00 Rp.3.000.000,00 : 3. f Rp.3.600.000,00 Rp.3.600.000,00 TIMUR Rp.6.200.000,00 Rp.6.200.000,00 Rp.5.100.000,00 Rp.5.100.000,00
8. 6.KAB. MALUKU TENGGARA Rp.6.700.000,00 Rp.6.700.000,00 Rp.5.600.000,00 Rp.5.600.000,00 Rp.5.000.000,00
9. 7.KOTA TUAL
10. 9.KAB. KEPULAUAN TANIMBAR Rp.6.700.000,00 | Rp.6.700.000,00 Rp.5.600.000,00 Rp.5.600.000,00 Rp.7.200.000,00 Rp.7.200.000,00 Rp.6.200.000,00 Rp.7.200.000,00 Rp.7.200.000,00 Rp.6.200.000,00 Rp.6.200.000,00 Rp.5.000.000,00 "Rp.5.500.000,00" Rp.6.200.000,00| Rp.5.500.000,00 Rp.3.000.000,0 Rp.4.500.000,00 Rp.3.000.000,00 00 1BAGIAN Rp.4.700.000,00 Rp.4.700.000,004 Rp.4.500.000,00 Rp.5.000.000,00 Rp.5.000.000,00 Rp.5.500.000,00 KAB. KEP. ARU8. Rp.5.500.000,00 Rp.7.400.000,00 Rp.7.400.000,00 Rp.6.500.000.00 : Rp.8.700.000,00 - Rp.8.700.000,00 __-_
11. 10.. KAB. MALUKU BARAT DAYA Rp.6.500.000,00 to Dipindai dengan CamScanner TABEL 2.4 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN PERGI PULANG (PP) TARIF TRANSPORTASI (PP) KETUADPRD ESELONII PEJABAT GOL.IV GOL. III 2 3 4 5 6 7 NO. KABUPATEN ESELON III/ ESELON IV/ GOLONGAN 11/1/ KDH/WKD/ ANGGOTA DPRD/ PEJABAT "- PEJABAT KETUA/WAKIL PEJABAT NON ASN 1
12. 1.KECAMATAN LEKSULA Rp. 3.500.000,00 Rp. 3.000.000,00 Rp. 2.500.000,00 Rp. 2.000.000,00 Rp.1.500.000,00
13. 2.KECAMATAN FENA FAFAN Rp. 6.000.000,00 Rp. 5.000.000,00 Rp. 4.000.000,00 Rp. 3.000.000,00 Rp. 2.500.000,00
14. 3.KECAMATAN WAESAMA Rp. 3.000.000,00 ! Rp. 1,500.000,00 Rp. 1.200.000,00 Rp. 1.000.000,00 Rp. 800.000,00
15. 4.KECAMATAN AMBALAU Rp. 4.000.000,00 Rp. 3.000.000,00 - KECAMATAN KEPALA MADAN
16. 6.DALAM KOTA NAMPOLE Rp. 9.000.000,00 Rp. 2.500.000,00 Rp. 2.000.000,00 Rp. 6.000.000,00 Rp. 5.000.000,00 Rp.600.000,00 Rp.500.000,00 Rp. 400.000,00 Rp..300.000,00 4 Dipindai dengan CamScanner Rp.1.500.000,00 5. Rp. 4.000.000,00 Rp.3.500.000,00 "Rp. 250.000,00 kj Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost). 1.1. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:
a.Keberangkatan
1. 1.dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan,
2. 2.dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan,
b.kepulangan
1. 1.dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal, atau
2. 2.dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal. Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.3. Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam Tabel 2.3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost). TABEL 2.3 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI No. Propinsi Satuan Diklat 1 Aceh orang/kali Rp 127.000,00 SumateraUtara orang/kali Rp 308.000,00 3 (Riau. orang/ kali Rp 101.000,00 4 Kepulauan Riau" orang/kali Rp 165.000,00 5 «Jambi orang/kali Rp 147.000,00 6 SumateraBarat orang/kali Rp 190.000,00 9 Bengkulu orang/ kali Rp 109.000,00 10 Bangka Belitung orang/kali Rp "'97.000,00 13 D.K. Jakarta orang/kali Rp 256.000,00 14 Jawa Tengah" orang/kali Rp 108.000,00 2 orang/kali Rp 179.000,00 Sumatera Selatan7 8 Lampung orang/kali 168.000,00 11 Banten orang/kali Rp 536.000,00 orang/kali Rp 200.000,00 12 Jawa Barat orang/ kali Rp 267.000,00 15 D.I Yogyakarta Fara Kooranasi Dipindai dengan CamScanner 16 Jawa Timur orang/ kali Rp 233.000,00 227.000,00 17 Bali orang / kali Rp 18 Nusa Tenggara Barat orang/ kali Rp 231.000,00 orang/kali Rp 116.000,00 19 Nusa Tenggara Timur 171.000,00 20 Kalimantan Barat orang/ kali Rp 21 Kalimantan Tengah orang/ kali Rp 134.000,00 Rp 180.000,00 22 Kalimantan Selatan orang/kali 23 Kalimantan Timur orang/kali Rp 533.000,00 24 Kalimantan Utara orang/ kali Rp 218.000,00 138.000,00 25 Sulawesi Utara orang kali Rp 26 Gorontalo orang/ kali Rp 265.000,00 313.000,0027 Sulawesi Barat orang/kali Rp 28 Sulawesi Selatan orang/kali Rp
3. 187.000,00 29 Rp 165. 000,00Sulawesi Tengah .orang/ kali 30 Sulawesi Tenggara orang / kali Rp 171.000,00 31 Maluku .orang/ kali Rp 288. 000, 00 215..000,0032 Maluku Utara orang/ kali Rp 33 Papua .orang/ kali Rp 513..000,00 34 Papua Barat orang/ kali Rp 236.000,00 35 Papua Barat Daya orang/ kali Rp 513.000, 00 36 Papua Tengah Rporang/ kali 513.000,00 37 Papua Selatan orang/ kali -- _ -_Rp 513.000,00 38 Papua Pegunungan orang/kali Rp 513.000,00 Contoh I: Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Kabupaten Buru Selatan ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:
a.keberangkatan 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Namrole ke Bandara Namrole, 2) satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang, dan 3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara at cost.
b.kepulangan 1, satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara at cost: |satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang): dan satuan biaya taksi dari Bandara Namrole di Kabupaten Buru Selatan ke tempat kedudukan (kantor). 1 Dipindai dengan CamScanner 1.2. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI Kh KABUPATEN /KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY) Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
1. 2.BIAYA KOMSUMSI RAPAT/KONSUMSI HARIAN Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:
a.rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara, Makan Rp. 110.000,00 orang/hari - Kudapan/Snack Rp. 49.000,00 orang/hari
b.rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam. Makan Rp. 59.000,00 orang/hari - Kudapan/Snack Rp. 24.000,00 orang/hari
c.Konsumsi harian Pejabat, PNS dan PTT. Eselon II Rp. 40.000,00 orang/hari Eselon 1I1/Golongan IV Rp. 35.000,00 orang/hari Eselon III/Golongan III Rp. 30.000,00 orang/hari Eselon IV Rp. 25.000,00 orang/hari Golongan III Rp. 20.000,00 orang/hari - Golongan I, II, dan Non PNS Rp.20.000,00orang/hari
d.Konsumsi Makan Tamu Pemda (Organisasi Sekretariat Daerah) Makan Rp. 100.000,00 orang/hari - Kudapan/Snack Rp. 40.000,00 orang/hari
1. 3.BIAYA PEMELIHARAAN 4.1 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI Satuan biaya pemeliharaan Gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin Gedung atau bangunan didalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan Gedung Dipindai dengan CamScanner 4.2. dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2ve (dua persen) dari nilai bangunan saat ini tidak termasu k untuk pemeliharaan KRU LAN IG LL Kanan ana gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan Gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan Gedung atau pemeliharaan bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan dan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan Gedung atau bangunan dalam negeri di alokasikan untuk :
b.Gedung atau bangunan milik pihak lain yang di sewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan
a.Gedung atau bangunan milik daerah, dan Jatau pemeliharaan. Satuan biaya pemeliharaan Gedung atau bangunan dalam daerah sebagai berikut : - Gedung Bertingkat Rp. 223.000,00 M2/ Tahun - Gedung Tidak Bertingkat Rp.197.000,00 M2/Tahun - Halaman Gedung/Bangunan Kantor Rp. 14.000,00 M2 /Tahun SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut: Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi: 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris, dan/ atau 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/ atau overhaul. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas sebagai berikut :
1. 1.Kendaraan Dinas Pejabat a) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Ketua DPRD Rp. 41.900.000, unit/tahun, b) Anggota DPRD Rp. 41.000.000,- unit/tahun: dan c) Pejabat Eselon II Rp 39.140.000,- unit/tahun.
2. 2.Kendaraan Dinas Operasional a) Roda 4 (empat) Rp. 34.880.000,- unit/tahun: b) Double Gardan Rp. 36.730.000,- unit/tahun, dan Pafkf Koordinas Dipindai dengan CamScanner
3. 3.Pemeliharaan operasional dalam lingkungan kantor, roda 6 (enam), dan speed boad a) Pemeliharaan operasional di lingkungan kantor Rp. 9.750.000,- c) Roda 2 (dua) Rp. 3.940.000,- unit/tahun. unit/tahun, b) Roda 6 (enam) Rp. 37.110.000,- unit/tahun, dan c) Speed Boad Rp. 20.240.000,- unit/tahun. 4.3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR DAN OPERASIONAL KANTOR LAINNYA Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor dan operasional kantor lainnya merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/ notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik) (terinci pada table 2.11) serta menunjang tugas-tugas operasional melekat sesuai ketentuan perundang-undangan serta menunjang tugas-tugas dinas lainnya (terinci pada table 2.12). TABEL 2.11 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR NO.|"-- URAIAN "SATUAN" BESARAN 1 2 3 4 I. Inventaris Kantor Pegawai/Tahun Rp. 80.000,00
4. 2.Personal Computer/ Unit/Tahun -- Rp. 730.000,00 acsplit Unit/Tahun Rp. 610.000,00
5. 5.Genset lebih kecil Unit/Tahun Rp. 7.190.000,00 dari 50 KVA
6. 6.Genset 75KVA - Unit/Tahun Rp. 8.640.000,00 NA Genset 100 WA Unit/Tahun Rp. 10.150.000,00 8. Genset 125 KVA Unit/Tahun Rp. 10.780.000,00
7. 13.Genset 275 KVA Unit/ Tahun Rp. 17.760.000,00
8. 14.Genset300KVA Unit/ Tahun Rp. 20.960.000,00
9. 15.Genset 350 KVA Unit/ Tahun Rp. 22.960.000,00
10. 16.Genset 450 KVA Unit/ Tahun Rp. 25.620.000,00
11. 1.Genset 500 KVA Unit/ Tahun Rp. 31.770.000,00 Notebook Printer Unit/Tahun Rp. 690.000,003 4. Unit/Tahun Rp. 13.260.000,00Genset 150 KVA9. 10. Ke enset 175 KVA Unit/ Tahun Rp. 14.810.000,00 Unit/Tahun Rp. 15.850.000,0011. Genset 200 KVA
12. 12.Genset 250 KVA Unit/ Tahun Rp. 16.790.000,00 4 ! Dipindai dengan CamScanner TABEL 2.12 SATUAN BIAYA OPERASIONAL, KANTOR LAINNYA no. URAIAN BESARAN KI. N 3 3 SATUAN 4 1 Beban Penunjang Tahun !Rp.300.000.000.001. Operasional KDH/WKDH
13. 2.Beban Sewa Gedung/Kantor/Tempat
a.Sewa Gedung Rapat Per Hari Rp. 5.000.000,00 Kapasitas 14 Besar 300 Org Sedang 100 Org Org |' Per hari Rp. 1.500.000,00 Kapasitas s/d 50
b.Sewa Ruang Rapat Per hari Rp. 3.500.000,00 Kapasitas 51
c.Sewa Ruang Rapat Kecil Knt
c.Gedung Pertemuan Per hari Rp. 6.000.000,00 Kapasitas diatas 301 Org Biaya Sewa Kendaraan Bermotor3. dengan biaya
a.Kendaraan Roda-6 unit/Hari Rp.1.500.000,00 Termasuk bh. Kendaraan Roda-1 Unit/ Hari Rp. 750.000,00 bahan bakar dan supir/ agama Roda-2 Unit/Har Rp. 150.000,00 Tar Speed Bond Unit/Hari Sesuai biaya riti operator
1. 4.Biaya Sewa Peralatan
a.Sosialisasi/ Seminar/ Unit/Hari Rp. 1.500.000,00 Bimtek
b.Upacara Kenegaraan/ Unit/Hari Rp.40.000.000,00 Keagaamaan
c.Konser (Terbuka/ Unit/Hari Sesuai biaya rill Tertutup) bahan, pelumas -4 d Generator s/d 5 KW Unit/Hari Rp.1.500.000,00 Termasuk biaya dan bahan bakar
e.Generator 5 s/d 10 KW Unit/Hari Rp.2.000.000,00 4 f£. Generator 10 s/d 20 KW Unit/Hari Rp. 2.000.000,00 ATI BURU SELATAN, ANN KOORDI LA HAMIDI ULerah Ia n£rap Dipindai dengan CamScanner TABEL 2.12 SATUAN BIAYA OPERASIONAL KANTOR LAINNYA -- -- no. SATUAN BESARANURAIAN -- KET, -- 4 mea.
1. 1.Beban Penunjang Tahun Rp.300.000.000,00 Operasional KDH/WKDH
2. 2.Beban Sewa Gedung/Kantor/Tempat a Sewa Gedung Rapat Per Hari Rp. 5.000.000,00 Kapasitas 101 - Besar 300 Org b Sewa Ruang Rapat Per hari Rp. 3.500.000,00 Kapasitas 51 - Sedang 100 Org Cc. Kapasitas s/d 50Sewa Ruang Rapat Kecil Per hari Rp. 1.500.000,00 Org
c.Gedung Pertemuan Per hari Rp. 6.000.000,00 Kapasitas diatas 301 Org
1. 3.Biaya Sewa Kendaraan Bermotor
a.Kendaraan Roda-6 Unit/Hari Rp. 1.500.000,00 Termasuk Unit/Hari Rp. 750.000,00 dengan biaya
b.Kendaraan Roda-4 bahan bakar dan supir/
c.Kendaraan Roda-2 Unit/Hari Rp. 150.000,00
d.Speed Boad Unit/Hari Sesuai biaya rill operator
1. 4.Biaya Sewa Peralatan
a.Sosialisasi/ Seminar/ Unit/Hari Rp.1.500.000,00 Bimtek
b.Upacara Kenegaraan/ Unit/Hari Rp.40.000.000,00 Keagaamaan
c.Konser (Terbuka/ Unit/Hari Sesuai biaya rill Tertutup)
d.Generator s/d 5 KW Unit/Hari Rp. 1.500.000,00 Termasuk biaya bahan, pelumas dan bahan bakar
e.Generator 5 s/d 10 KW Unit/Hari Rp.2.000.000,00
f.Generator 10 s/d 20 KW Unit/Hari Rp.2.000.000,00 1 3 3 4 5 BANAK KOORD: x, BUPATI BURU SELATAN 2 Userah 1g 4 BL KAP xp DI Nan LA Dipindai dengan CamScanner

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…