Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buru Selatan Nomor 17 Tahun 2025
- Nomor
- 17
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 7
Ringkasan
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2026 pada Kabupaten Buru Selatan.
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2026 pada Kabupaten Buru Selatan.
Menetapkan (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 4), Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 1), MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2026.
Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2026. Standar Biaya Umum meliputi:
Dipindai dengan CamScanner Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)
Dalam perencanaan anggaran, Standar Biaya Umum
Khusus mengenai standar perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang masih berlaku.
Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara at cost (biaya riil dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan akuntabel. (2)
Dipindai dengan CamScanner 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiip orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru Selatan. Ditetapkan di Namrole pada tanggal i$ September 2025 KOORUA PATI BURU SELATAN, HAMIDI Diundangkan di Namrole B1B pada tanggal 17 September 2025 Plt. SEKRETARIS DAERAH PATEN BURU SELATAN k ON ta 1 A @ on NG LP Sy SELAPa BERITA DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2025 NOMOR Dipindai dengan CamScanner LAMPIRAN 1 PERATURAN BUPATI BURU SELATAN NOMOR 1# TAHUN 2025 TENTANG STANDAR BIAYA U MUM TAHUN ANGGARAN 2026 STANDAR BIAYA UMUM YANG BERFUNGSI SEBAGAI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 BATAS TERTINGG DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Sesuai dengan amanat Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pedoman bagi pemerintah daerah alam tandar harga satuan pada masing-masing daerah yang an Rencana Kerja dan Anggaran dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah d Standar harga satuan rencanaan dan menyusun S selanjutnya digunakan untuk penyusun Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan standar harga satuan regional dalam peraturan presiden yang digunakan untuk Pe Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:
Standar harga satuan regional yang diatur dalam Peraturan Bupati ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): 1.1.3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK): Satuan undangan, meliputi 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuang g diberikan Pengguna Anggaran (KPA): Yang Siber tugas sebagai Daerah (PPKD) ata Kuasa 1.1.4. Pejabat Penatausahaan K Daerah (PPK SKPD) , angan Satuan Kerja Perangkat Dipindai dengan CamScanner 1.1.5. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan, dan 1.1.6. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu. Honorarium penanggungjawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:
b Ketentuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diatur sebagai berikut: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ditunjuk olek KPA. PPK dapat melaksanakan tugas dan kewenangan KPA dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan dalam pelaksanaan anggaran yang dapat mengakibatkan terjadinya pengeluaran uang atas beban APBD. PPK dapat ditetapkan lebih dari 1 (satu). Penetapan PPK tidak terikat periode tahun anggaran. Dalam hal tidak terdapat perubahan pejabat yang ditetapkan sebagai PPK pada saat penggantian periode tahun anggaran, penetapan PPK tahun anggaran yang lalu masih tetap berlaku. Jabatan PPK tidak boleh dirangkap oleh PPSPM dan bendahara. Dalam hal penunjukan KPA berakhir, penunjukan PPK secara otomatis berakhir. Cc. Untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
1) JJumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
2) Jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK. 3) Jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
Dipindai dengan CamScanner Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorariub penanggung ce. jawab pengelola keuangan dalam (satu) tahun an ggaran paling 10 LA sepubanyak luh persen) dari dikelola: dan tunjangan Dalam hal bendahara pengeluaran tel diberikan ikan fungsional bendahara, yang honorarium dimaksud. bersangkutan tidak diber 1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa erikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa dia barang/jasa sesuai undangan. Honorarium dib untuk melaksanakan pemilihan penye dengan ketentuan peraturan perundang- Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 1.2.3. Honorarium Pengguna Anggaran Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:
peraturan perundang-undangan, atau
Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud. 1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ). Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud. 1.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia 1.4.1 Honorarium Narasumber atau Pembahas Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Dipindai dengan CamScanner peri kan Honoradam-naraoubet nina pembahan dapat n matan jatt VALIK puluh) ko dengan ketentuan sebaga berikut dalam yanbarian norarium numsumber alat pain bahu adalah 60 (enam menit bulk k panel maupun individual. hb, narasumber unta pembalan beramal « INN) FKsatuan kerja PL daerah penyelenggara atau 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara MENYATH kat: atau sepanjang peserta YANK menjadi sasaran keplatan berusal dari luar satuan kerja utama perangkat daerah penyelenmppasan dan/atau masyarakat. « dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 5014 (lima puluh persen) dari honorarium huasumba/ pembahas. 1.12. Honorarium Moderator Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:
1.4.3. Honorarium Pembawa Acara Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatansejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/ atau pimpinan/ anggota DPRD dandihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ ataumasyarakat. 1.4.4. Honorarium Panitia Honorarium panitia diberikan kepada aparatur Sipil negarayang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitiaatas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasidiseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dankegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran daerah penyelenggara dan / atau masyarakat. utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat Dipindai dengan CamScanner Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia. Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 1096 (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang. 1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan. Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: Klasifikasi No Jabatan 11 Ili 1 2 3 Pejabat Eselon I dan Eselon Il 4 2 Pejabat Eselon III 3 4 5 Pejabat Eselon IV, pelaksana dan 3 5 6 7 pejabat fungsional Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:
Dipindai dengan CamScanner Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat 1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:
1) Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah, atau 2) Antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah. Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan, Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari, dan
1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut: Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah, atau
Cc. d. a. 1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara 1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan. Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud. 1.6.2. Honorarium Beracara Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan MN Dipindai dengan CamScanner 1.8. 1.9. dan tidak duphkasi dengan pemberail Ba CCII LLIUCLI15011 kinerja atau tunjangan tambahan. Henorarium Penyuluhan dan Pendamping Henorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai 41. penexanti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Bupati ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:
Honorarium Rohaniwan Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal. 1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. mi 1. Dipindai dengan CamScanner
1.12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara. Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara. 1.12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara. Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan. Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal Iain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
1.13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota. 1.14. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah
1) Pengurus barang Pengelola, yaitu pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada pengelola barang, 2) Pembantu pengurus barang pengelola, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada pengelola barang, 3) Pengurus barang penggiuna, yaitu aparatur Sipil negara yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada penggunma barang, 4) Pembantu pengurus barang pengguna, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada pengguna barang, 5) Pengurus barang pembantu, yaitu jabatan fungsional umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada kuasa pengguna barang.
1.15. Honorarium Pegawai Non ASN Honorarium Pegawai Non ASN dapat diberikan kepada Pegawai Non ASN, diantaranya: Dipindai dengan CamScanner 1.16. 1.14.1 Tenaga administrasi Tenaga administrasi dengan tingkat Pendidikan Sarjana dan SMA/Sederajat yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 1.14.2 Honorarium Jasa Honorarium jasa dengan tingkat profesi supir, jasa kebersihan, dan tenaga keamanan yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 1.14.3 Honorarium Jasa Lainnya Honorarium jasa dengan tingkat juru masak dan tenaga keamanan pada kediaman Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah/ Pimpinan DPRD/ Sekretaris Daerah yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Lembur Biaya lembur dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil pada waktu-waktu tertentu di luar waktu kerja dan waktu lembur dapat ditetapkan dengan Keputusan Organisasi Kepala Daerah. Satuan biaya honorarium terinci pada Tabel 1.1 Tabel 1.1 SATUAN BIAYA HONORARIUM NO. URAIAN SATUAN BESARAN
Rp 3 miliar
Dipindai dengan CamScanner LL Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barany/Jasa Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar 1.2.3.2. Honorarlum Pengguna Anggaran Konstruksi) Nilai pagu pengadaan alatas op Rp3.580.000,00 Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar
1.3.2. Sekretaris/ Staf Pendukung OB Rp 750.000,00 HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/ PANITIA 14,1 Honorarium Narasumber/ Pembahas 1.4,
Cc. Sekretaris OK Rp 300.000,00 d Anggota OK Rp 300.000,00 HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN 1.5. Dipindai dengan CamScanner Hononarituam Tim Petakan kegtutat Yang Ditetapkan Oteh Kepala Lo Anggota "A3 Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris 15.2, Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 15.21.. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris "d. Anggota OB." Rp 220.000,00 Tg. HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI Saksi Ahli
Penanggung Jawab Oter Rp 500.000,00 bd. Redaktur Oter Rp 400.000,00 c Penyunting/ Editor Oter Rp 300.000,00 d, Desain Grafis Oter Rp 180.000,00 Daerah OH Rp 1.500.000,00 4 Pengarah Jawa Oo Rp 1.250.000,00 Penanggung Rp 000.000,00OB La ketun
Fotografer Oter Rp 180.000,00 Dipindai dengan CamScanner Sekretariat O1CT Ap g Pembuat Artikel Per-Hal Rp 200100020, 1.92. Honorarium Tim Penyusunan Buletin Majalah Oter Rp 400.000,00 a "Penanggung Jawab bh. Redaktur Oter "Rp 300.000,00 Oter "Rp 250.000,00c Penyunting/ Editor Oter "Rp 180.000,00da. Desain Grafis _---»-__-_ c Fotografer Oter "Rp 80.000,00 _--__-_ £ Sekretariat Oter Hp 150:000,00 _-_ Per-Hal "Rp100.000,00 _-AA__- 1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi Pengelola Website _ --_ a OB Rp 500.000,00Penanggung Jawab -- Rp 450.000,00 -- b Redaktur "OB _-_ OB Rp 400.000,00Cc Editor OB Rp 350.000,00d Web Admin ka Web Developer OB Rp 300.000,00 f Pembuat Artikel Per-Hal Rp 100.000,00 1.9.4. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi Pengelola Website OB Rp 500.000,00 a Penanggung Jawab b Redaktur OB Rp 450.000,00 Cc Editor OB Rp 400.000,00 d Web Admin OB Rp 350.000,00 c Web Developer OB Rp 300.000,00 f Pembuat Artikel Per-Hal Rp 100.000,00 1.10. HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN 110,1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar a Penyusun atau Pembuat Bahan Naskah/P Rp 150.000,00 Ujian elajaran b Pengawas Ujian OH Rp 240.000,00 c Pemeriksa Hasil Ujian Siswa/ Rp 5.000,00 Mata Ujian 1.10.2. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menen ah a Penyusun atau Pembuat Bahan Naskah/ Rp 190.000,00 Ujian Pelajaran
5 1) "Penanggung Jawab -- OK p 450.000,00 OK Rp 400.000,00 2) Ketua/Wakil ketua OK Rp 300.000,00 3) Sekretaris 4) Anggota OK Rp 300.000,00 b Lama Diklat 6 s.d..30 hari OK Rp 675.000,001) Penanggung Jawab OK Rp 600.000,002) Ketua/Wakil ketua 3) Sekretaris OK Rp 450.000,00 4) Anggota OK Rp 450.000,00 Cc. Lama Diklat lebih dari 30 hari OK Rp 900.000,001) Penanggung Jawab 2) Ketua/Wakil ketua OK Rp 800.000,00 3) Sekretaris OK Rp 600.000,00 4) Anggota OK Rp 600.000,00 1.. 13 HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH 1.13.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah a Pembina OB Rp 3.500.000,00 b Pengarah Rp 3.000.000,00 Cc Ketua OB Rp 2.500.000,00 d Wakil Ketua OB Rp 2.000.000,00 € Sekretaris OB Rp 1.500.000,00 f Anggota OB Rp 1.300.000,00 1.13.2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah a Ketua OB Rp 1.000.000,00
Daerah/ Pimpinan DPRD - Pjabat Eselon Iu OB kp. 1.750.000,00 Pjabat Kaelon Wb &A Ulfa OB Rp. 1.500.000,00 -Kendaraan Operasional OB Rp. 1.500.000,00 Kendaraan Sampah OB Rp. 2.000.000,00 - Operator Alat berat (Exavator) OB Rp. 2.000.000,00 - Operator Speed OB Rp. 2.000.000,00 -ABK Speed OB Rp. 2.000.000,00
Ng Dipindai dengan CamScanner Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pi Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka: a. hak lain. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan, Mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya, Pengumandahan (deta sering), b Cc.
seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan, Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas, g Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri, h Penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3, dan i Mengikuti pendidikan dan pelatihan. Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain: Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan a. prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, b Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah,
Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi :
Adapun kota yang dimaksud adalah daerah didalam kota/ kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi. Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:
Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:
uang representasi, dan 3. biaya penginapan. Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dipindai dengan CamScanner Satuan biaya uang harian perj merupakan penggantian biaya keper negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan p 'alanan dinas dalam negeri luan sehari-hari pejabat ihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari- hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.2. Dipindai dengan CamScanner TABEL 1.2 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon Il dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum. Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 1 3. TABEL 1.3 UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM KOTA LEBIHNO URAIAN SATUAN LUAR KOTA DARI 8 (DELAPAN) JAM
Dipindai dengan CamScanner TARIF HOTEL NN PRO NS8 SA KETUA DPRD, AT GOLONGAN Rp y 2.000,00 Ok » JAMBI OH -- 3 1ANPUNS OH Ly LOR? Rp3.827.00000 Rp 2.838.000,00 Rp 1.957.000,00 Rp 649.000,00 IL BANTEN OH RpS.735.000.00 Rp 2.373.000,00 Rp 1.204.000,00 Rp 724.000,00 t 17, BALI OH Rp6.848.000.00 Rp2.433.000,00 Rp 1.685.000,00 Rp 1.138.000,00 KALINANTAN 1) Rp 686.000,00 5 DUR AIAKARTA Ik SAWA TENGAH DL. 3) 1 « »1 OH TIMUR UTARA 25 OH R Dipindai dengan CamScanner SULAWESI Rp 1.670.000.00 Rp 051.000,00 29 TENGAH OH Rp 2.309.000,00 Rp 2.027.000,00 SULAWESI Rp 1.297.000,00 Rp 786.000.00 30 OH Rp 3.088.800,00 Rp 2.574.000,00 TENGGARA 31 MALUKU OH Rp 3.467.000,00 Rp 3.240.000,00 Rp .059.000,00 Rp 667.000,00 Rp 605. 000,00 32 MALUKU UTARA OH Rp 4.611.600,00 Rp 3.843.000,00 Rp 1.160.000,00 OH Rp 3.318.000,00 Rp 2.521.000,00 Rp 1 038.oo,00 33 PAPUA Rp 3.859.000,00 34 PAPUA BARAT OH Rp 3.872.000,00 Rp 3.341.000,00 Rp 2.056. 000 .00 Rp 067.000,00 PAPUA BARAT Rp 2.056.000,00 Rp 067.000,00 35 DAYA OH Rp 3.872.000,00 Rp 3.341.000,00 36 PAPUA TENGAH OH Rp 3.859.000,00 Rp 3.318.000,00 Rp 2.521.000,00 Rp 1.038.000,0000 37 PAPUA SELATAN OH Rp 5.673.000,00 Rp 4.877.000,00 Rp 3.706.000,00 - -Rp.526.000,00 PAPUA OH Rp 3.731.000,oo Rp 1.536.000,00 Rp 5.711.000,00 Rp 4.911.000,00 ta PEGUNUNGAN 00 TABEL 1.5 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TARIF HOTEL KEPALA DAERAH/ PEJABAT PEJABAT NO. KECAMATAN ANGGOTASATUAN KETUA DPRD/ DPRD/PEJABAT ESELON I111/ ESELON IV / PEJABAT PEJABAT GOLONGAN ASN ESELON I ESELON II GOLONGAN IV IN /1I/1/
Untuk Perjalanan Dinas dalam Kecamatan Namrole hanya berlaku uang harian, uang transport diberikan untuk daerah atau wilayah yang jarak tempuhnya lebih dari 5 Km.
Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu: Dipindai dengan CamScanner Paket Fullboarda Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. Paket Fulldayb Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan I (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. « Paket HalfdayCc. Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
Paket Residenced Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan
Halfday Rp. 000,00 (OP),
638.000,00 (OP), Fullday b Rp. 1. Satuan Paket Kegia 10uan di Luar 881.000,00 (OP): dand Satuan ntor setin at Pejabat Eselon Paatau Perte
423.000,00 berikut Rp. 568.000.00 (OP) , Fullboard d . Residence Rp. 1.710.000,00 (OP), Fullday b Rp. 991.000,00 (OP) (OP): dan 1 Dipindai dengan CamScanner 3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor. Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan. Satuan Biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan fullboard, kegiatan fullday, kegiatan halfday atau kegiatan residence sebagai berikut :
Rp. 85.000,00 (OP): dan Rp.120.000,00 (OP).
Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas sebagai berikut:
Rp. 768.820.000,00/ unit: dan Rp1.268.200.000,00/unit. 4 Kendaraan Dinas Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda Dua Rp.40.950.000,00/ unit: dan Rp. 41.000.000,00/ unit.
1.. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional, Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri,2. Satuan biaya konsumsi rapat / konsumsi harian, dan3.
TABEL 2.1 HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL URAIAN SATUAN BESARAN Ino. -1 2 3 4 Li. Honorarium Narasumber OJ Rp. 1.700.000,00 ia 8 Honorarium Moderator OK Rp. 1.000.000,00 1.3. Honorarium Pembawa Acara OK Rp. 750.000,00 Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 2.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost). Dipindai dengan CamScanner
TABEL 2.2 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP) (Dalam Rp) NO ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI 1 2 3 4 5 1 JAKARTA AMBON 13.285.000 7.081.000 2 JAKARTA BALIKPAPAN 7.412.000 3.797.000 3 7.519.000 4.492.000JAKARTA BANDA ACEH 4 JAKARTA BANDAR LAMPUNG 2.407.000 1.583.000 5 J TA BANJARMASIN 5.252.000 2.995.000 6 JAKARTA BATAM 4.867.000 2.888.000 7 TA BENGKULU 4.364.000 2.621.000 8 J TA 14.065.000 7.519.000BIAK 0 TA DENPASAR 5.305.000 3.262.000 10 JAKARTA GORONTALO 7.231.000 4.824.000 11 J TA JAMBI 4.065.000 2.460.000 12 TA JAYAPURA 14.568.000 8.193.000 13 TA YOGYAKARTA 4.107.000 2.268.000 14 TA KENDARI 7.658.000 4.182.000 15 TA KUPANG 9.413.000 5.081.000 16 J TA MAKASAR 7.444.000 3.829.000 17 TA MALANG 4.599.000 2.695.000 18 TA MAMUJU 7.295.000 4.867.000 19 TA MANADO 10.824.000 5.102.000 20 J TA MANOKWARI 16.226.000 10.824.000 21 J TA MATARAM 5.316.000 3.230.000 22 TA MEDAN 7.252.000 3.808.000 23 J TA PADANG 5.530.000 2.952.000 24 J TA PALANGKARAYA 4.984.000 2.984.000 25 A PALEMBANG 3.861.000 2.268.000 26 J TA PALU 9.348.000 5.113.000 27 TA PANGKAL PINANG 3.412.000 2.139.000 28 TA PEKANBARU 5.583.000 3.016.000 29 TA PONTIANAK 4.353.000 2.781.000 30 J TA SEMARANG 3.861.000 2.182.000 7 Dipindai dengan CamScanner 2.342.000 31 SOLOJAKARTA 2.674.000 32 JAKARTA SURABAYA JAKARTA TE RNATE 6.664.000 33 13.830. 000 7.487.000 34 JAKARTA __ -_ _ TIMIKA TANJUNG SELOR 7.424.000 4.057.000 35 JAKARTA _ - _ 4.471.000 36 AMBON DEN PASAR 8.054.000 7.434.000 4.161.000 37 AMBON (JAYAPURA 38 AMBON KENDARI -- 4.824.000 2.856.000 6.002.000 3.455.000 39 AMBON MAKASAR MANOKWARI 5.177.000 3.027.000 40 AMBON 41 AMBON PALU 6.140.000 3.508.000 3.637.000 2.257.000 42 AMBON SORONG 43 AMBON SURABAYA 8.803.000 4.845.000 2.449.000 44 AMBON TERNATE 4.022.000 BALIKPAPAN BANDA ACEH 12.739.000 6.749.000 45 46 BALIKPAPAN BATAM 10.354.000 5.305.000 5.648.00047 BALIKPAPAN DENPASAR 10.739.000 48 BALIKPAPAN JAYAPURA 19.071.000 10.086.000 49 BALIKPAPAN YOGYAKARTA 9.669.000 4.749.000 BALIKPAPAN MAKASAR 12.664.000 6.150.00050 51 BALIKPAPAN MANADO 15.702.000 7.295.000 52 BALIKPAPAN MEDAN 12.493.000 6.140.000 53 BALIKPAPAN PADANG 10.942.000 5.369.000 54 BALIKPAPAN PALEMBANG 9.449.000 4.749.000 55 BALIKPAPAN PEKANBARU 10.996.000 5.423.000 56 BALIKPAPAN SEMARANG 9.445.000 4.674.000 57 BALIKPAPAN SOLO 9.445.000 4.813.000 58 BALIKPAPAN SURABAYA 10.889.000 5.113.000 59 BALIKPAPAN TIMIKA 18.408.000 9.445.000 60 BANDA ACEH DENPASAR 10.835.000 6.279.000 61 BANDA ACEH JAYAPURA 19.167.000 10.717.000 62 BANDA ACEH YOGYAKARTA 9.765.000 5.380.000 63 BANDA ACEH MAKASAR 12.760.000 6.781.000 64 BANDA ACEH MANADO 15.798.000 7.926.000 65 BANDA ACEH PONTIANAK 9.990.000 5.840.000 66 BANDA ACEH SEMARANG 9.530.000 5.305.000 67 BANDA ACEH SOLO 9.530.000 5.444.000 68 BANDA ACEH SURABAYA 10.985.000 5.744.000 69 BANDA ACEH TIMIKA 18.504.000 70 10.076.000 BANDAR LAMPUNG BALIKPAPAN 8.129.000 4.129.000 71 BANDAR LAMPUNG BANDA ACEH 8.225.000 4.760.000 72 BANDAR LAMPUNG BANJARMASIN 73 6.193.000 3.412.000 BANDAR LAMPUNG BATAM 5.840.000 74 BANDAR LAMPUNG BIAK 3.316.000 14.119.000 7.487.000 75 BANDAR LAMPUNG DENPASAR 76 6.236.000 3.647.000 BANDAR LAMPUNG JAYAPURA 14.568.000 8.097.000 3.861.000 5.466.000 10.001.000 Dipindai dengan CamScanner 5.155 .000 2.760.000 77 BANDAR LAMPUNG YOGYAKARTA -__ _- 78 BANDAR LAMPUNG KENDARI -- 83 .354.000 4.482.000 4.16 161.000 79 BANDAR LAMPUNG MAKASAR "8.161.000 --_ 80 BANDAR LAMPUNG MALANG -- 000 "5.504.000 3.134.000 11.199.000 ». 305. 81 BANDAR LAMPUNG MANADO _- --_- _ 82 BANDAR LAMPUNG MATARAM 6.246.000 --
4.546. 000 126 BATAM -- PADAN O 8.653.000 paLem BAN G 7.145.000 3.936..000 _ -- 127 BATAM 128 FBATAM PEKANBARU 8.707.000 4.599.000 7.594.000 4.396.000 129 BATAM PONTIANAK -- 130 BATAM SEMARANG 7.145.000 3.861.000 -- _- 7.145.000 4.000.000 131 BATAM SOLO 132 BATAM SURABAYA 8.600.000 4.300.000 133 BATAM TIMIKA 16.119.000 8.621.000 1 34 BENGKULU PALEMBANG 2.899.000 1.893.000 135 BIAK BALIKPAPAN 18.622.000 9.477.000 10.108.000136 BIAK BANDA ACEH 18.718.000 137 BIAK BATAM 16.333.000 8.664.000 138 BIAK DENPASAR 16.729.000 8.995.000 3.615.000 2.321.000139 BIAK JAYAPURA 140 BIAK YOGYAKARTA 15.648.000 8.108.000 141 BIAK MANADO 11.734.000 6.353.000 142 BIAK MEDAN 18.472.000 9.498.000 143 BIAK PADANG 16.932.000 8.728.000 144 BIAK PALEMBANG 15.424.000 8.108.000 145 BIAK PEKANBARU 16.985.000 8.781.000 146 BIAK PONTIANAK 15.873.000 8.568.000 147 BIAK 12.782.000 7.081.000SURABAYA 148 BIAK TIMIKA 5.808.000 3.444.000 149 DENPASAR JAYAPURA 11.680.000 6.845.000 150 DENPASAR KUPANG 5.091.000 2.952.000 151 DENPASAR MAKASAR 4.182.000 2.631.000 152 DENPASAR MANADO 7.851.000 4.278.000 153 DENPASAR MATARAM 1.840.000 1.390.000 154 DENPASAR MEDAN 10.589.000 5.658.000 155 DENPASAR PADANG 9.049.000 4.888.000 156 DENPASAR PALANGKARAYA 8.557.000 4.909.000 157 DENPASAR PALEMBANG 7.541.000 4.278.000 158 DENPASAR PEKANBARU 9.092.000 4.942.000 159 DENPASAR PONTIANAK 7.990.000 4.738.000 160 DENPASAR TIMIKA 10.140.000 6.129.000 161 JAMBI BALIKPAPAN 7.733.000 4.439.000 162 JAMBI BANJARMASIN 7.690.000 4.193.000 163 JAMBI DENPASAR 7.733.000 4.439.000 164 JAMBI YOGYAKARTA 6.653.000 3.551.000 165 JAMBI KUPANG 11.434.000 6.075.000 166 JAMBI MAKASAR 9.659.000 4.952.000 167 JAMBI MALANG 7.091.000 3.925.000 168 JAMBI MANADO 12.707.000 6.097.000 Dipindai dengan CamScanner 160 JAMBI PALANGKARAYA 7.444.000 4.193.000 PONTIANAK170 JAMBI 6.878.000 4.011.000 SEMARANG 6.428.000 3.476.000 171 JAMBI t 172 JAMBI YOGYAKARTA 13.274.000 7.690.000 175 IJAYAPURA"--- MANADO 22.109.000 11.263.000 178 JAYAPURA PALEMBANG 15.873.000 8.717.000 179 JAYAPURA PEKANBARU 17.435.000 9.380.000 180 JAYAPURA PONTIANAK 15.873.000 8.717.000 181 JAYAPURA TIMIKA 3.615.000 2.289.000 182 ' YOGYAKARTA DENPASAR 3.861.000 2.481.000 183 YOGYAKARTA MAKASAR 6.525.000 3.893.000 184 YOGYAKARTA MANADO 10.536.000 5.722.000 185 YOGYAKARTA MEDAN 9.519.000 4.770.000 186 YOGYAKARTA PADANG 7.969.000 4.000.000 187 YOGYAKARTA PALEMBANG 6.460.000 3.380.000 188 YOGYAKARTA PEKANBARU 8.022.000 4.054.000 189 YOGYAKARTA PONTIANAK 6.910.000 3.840.000 190 YOGYAKARTA TIMIKA 11.894.000 7.038.000 191 KENDARI BANDA ACEH 12.953.000 7.102.000 192 KENDARI BATAM 10.568.000 5.658.000 193 KENDARI MAKASAR 5.455.000 3.273.000 194 KENDARI YOGYAKARTA 8.129.000 4.706.000 195 KENDARI PADANG 11.167.000 5.722.000 196 KENDARI PALEMBANG 9.659.000 5.102.000 197 KENDARI PEKANBARU 11.220.000 5.776.000 198 KENDARI SEMARANG 9.659.000 5.027.000 199 KENDARI SOLO 9.659.000 5.166.000 200 KENDARI SURABAYA 11.103.000 5.466.000 201 KENDARI TIMIKA 18.633.000 9.798.000 202 KUPANG JAYAPURA 14.386.000 8.108.000 203 KUPANG YOGYAKARTA 7.348.000 4.182.000 204 KUPANG MAKASAR 7.637.000 4.311.000 205 KUPANG MANADO 11.648.000 6.140.000 206 KUPANG SURABAYA 6.749.000 3.722.000 173 JAMBI 174 JAYAPURA SURABAYA 7.883.000 3.915.000 (soro 6.428.000 3.615.000 4 18.932.000 10.097.000 176 JAYAPURA 177 JAYAPURA ah M DAN PADANG 17.381.000 9.327.000 BIAK 8.493.000 4.931.000 207 MAKASAR JAYAPURA 10.193.000 5.787.000 208 MAKASAR KENDARI 2.663.000 1.786.000 209 MAKASAR 210 MAKASAR MANADO 5.327.000 2.909.000 TIMIKA 11.723.000 6.567.000 211 MAKASAR BALIKPAPAN 10.108.000 5.134.000 212 MALANG BANDAR LAMPUNG 10.402.000 213 5.765.000 MALANG BANJARMASIN 8.161.000 214 MALANG 4.407.000 Dipindai dengan CamScanner 4.311.000 215 MALANG BATAM 7.819.000 216 MALANG BIAK 16.087.000 8.482.000 JAYAPURA 16.536.000 "9.092.000 217 MALANG 218 MALANG KENDARI 10.322.000 _ - - 5.487.000 5.166.000 219 MALANG MAKASAR 10.129.000 MALANG MANADO 13.167.000 6.311.000 220 9.958.000 5.145.000 221 MALANG MEDAN 222 MALANG PADANG 8.418.000 4.385.000 MALANG PALANGKARAYA 7.915.000 4.407.000 223 6.899.000 3.765.000 224 MALANG PALEMBANG MALANG PEKANBARU 8.461.000 4.439.000 225 TIMIKA 15.873.000 8.461.000 226 MALANG 7.316.000 227 MANADO MEDAN 15.552.000 228 MANADO PADANG 14.012.000 6.546.000 12.504.000 5.926.000 229 MANADO PALEMBANG 230 MANADO PEKANBARU 14.055.000 6.599.000 12.953.000 6.396.000 231 MANADO PONTIANAK 232 MANADO SEMARANG 12.504.000 5.851.000 SOLO 12.504.000 5.990.000 233 MANADO 234 MANADO SURABAYA 9.937.000 5.262.000 235 MANADO TIMIKA 16.183.000 8.995.000 236 MAT BALIKPAPAN 10.750.000 5.615.000 237 MAT BANDA ACEH 10.846.000 6.246.000 238 MAT BANJARMASIN 8.803.000 4.888.000 239 MAT BATAM 8.461.000 4.803.000 240 MAT BIAK 11.552.000 6.546.000 13.092.000 7.327.000241 MAT JAYAPURA 242 MAT YOGYAKARTA 4.417.000 2.781.000 243 MAT MAKASAR 4.717.000 2.909.000 244 MAT MANADO 8.717.000 4.738.000 245 MAT MEDAN 10.600.000 5.637.000 PADANG 9.060.000246 MAT 4.867.000 247 MAT PALEMBANG 7.551.000 4.246.000 248 MAT PEKANBARU 9.102.000 4.909.000 249 MAT PONTIANAK 8.001.000 4.706.000 SURABAYA 3.829.000 2.321.000250 MAT 251 MEDAN BANDA ACEH 3.466.000 2.193.000 252 MEDAN MAKASAR 12.514.000 6.172.000 253 MEDAN PONTIANAK 9.733.000 5.230.000 254 MEDAN SEMARANG 9.284.000 4.696.000 255 MEDAN SOLO 9.284.000 4.835.000 256 MEDAN SURABAYA 10.739.000 5.134.000 MEDAN TIMIKA257 18.258.000 94.555.000 MAKASAR 10.974.000 258 PADANG 5.402.000 259 PADANG PONTIANAK 8.193.000 4.460.000 260 PADANG SEMARANG 7.744.000 3.925.000 Dipindai dengan CamScanner 7.744.000 4.065.000 201 PADANG SOLO 4.364.000 SURABAYA 9.199.000 262 PADANG TIMIKA 16.718.000 8.685.000 "263 PADANG 10.546.000 6.022.000 PALANGKARAYA BANDA ACEH 4.578.000264 BATAM 8.161.000 "265 PALANGKARAYA YOGYAKARTA 7.477.000 4.022.000 266 PALANGKARAYA 8.557.000 4.888.000 267 PALANGKARAYA MATARAM 5.412.000 MEDAN -Ab 10.300.000 268 PALANGKARAYA 8.760.000 4.642.000 269 PALANGKARAYA PADANG 270 PALANGKARAYA PALEMBANG 7.252.000 PEKANBARU 8.803.000 4.696.000 271 PALANGKARAYA 3.947.000 272 PALANGKARAYA SEMARANG 7.252.000 SOLO 7.252.000 4.086.000 273 PALANGKARAYA 8.696.000 4.385.000 274 PALANGKARAYA SURABAYA 275 PALEMBANG BALIKPAPAN 9.894.000 5.220.000 9.466.000 4.781.000 276 PALEMBANG MAKASAR 277 PALEMBANG PONTIANAK 6.685.000 3.840.000 6.236.000 3.305.000 278 PALEMBANG SEMARANG 279 PALEMBANG SOLO 6.236.000 3.444.000 7.690.000 3.744.000 280 PALEMBANG SURABAYA 281 PALEMBANG TIMIKA 15.210.000 8.076.000 4.268.000 2.578.000 282 PALU MAKASAR 283 PALU POSO 1.957.000 1.423.000 3.883.000 284 PALU SORONG 6.878.000 285 PALU SURABAYA 6.878.000 3.883.000 286 PALU TOLI-TOLI 2.941.000 1.915.000 BALIKPAPAN 9.038.000 4.631.000 287 PANGKAL PINANG 288 PANGKAL PINANG BANJARMASIN 7.091.000 3.915.000 6.739.000 3.818.000 289 PANGKAL PINANG BATAM 290 PANGKAL PINANG YOGYAKARTA 6.065.000 3.262.000 291 PANGKAL PINANG MAKASAR 9.060.000 4.663.000 MANADO 12.097.000 5.808.000292 PANGKAL PINANG 293 PANGKAL PINANG MEDAN 8.888.000 4.653.000 294 PANGKAL PINANG PADANG 7.337.000 3.883.000 PALEMBANG 5.829.000 3.262.000295 PANGKAL PINANG 296 PANGKAL PINANG PEKANBARU 7.391.000 3.936.000 297 PANGKAL PINANG PONTIANAK 6.279.000 3.733.000 298 PANGKAL PINANG SEMARANG 5.829.000 3.187.000 299 PANGKAL PINANG SOLO 5.829.000 3.326.000 300 PANGKAL PINANG SURABAYA 7.284.000 3.626.000 301 PEKANBARU PONTIANAK 8.247.000 4.514.000 302 PEKANBARU SEMARANG 7.797.000 3.979.000 303 PEKANBARU SOLO 7.197.000 4.118.000 304 PEKANBARU SURABAYA 9.241.000 4.407.000 305 PEKANBARU TIMIKA 16.771.000 8.739.000 306 PONTIANAK MAKASAR 9.915.000 5.241.000 Dipindai dengan CamScanner 307 PONTIANAK 308 PONTIANAK 309 PONTIANAK 310 PONTIANAK. 311 SEMARANG 312 (soto 313 SURABAYA 314 SURABAYA 315 SURABAYA 316 SURABAYA 4 SEMARANG SOLO SURABAYA d TIMIKA MAKASAR MAKASAR DENPASAR JAYAPU RA 144 KIA 164 UOO G.366.000 12675006 N 1. 265. 046 Dipindai dengan CamScanner pns on 1 Tor, tang ARANN .17.40 N 1 1 Ai Uya An tas OO0 7.27. 601. t 3.433. 4347MAKASAR 3. 134. 000. 6.5859.000TIMIKA
3 4 5 6 7 8 Rp.3.200.000,00 Rp.3.200.000,00 Rp.2.400.000,00 Rp.2.400.000,00 Rp.2.000.000,00 Rp.2.000.000,00 PIMPINAN ANGGOTA PEJABAT ESELON PEJABAT ESELON KDH/WKDH DPRD/PEJABAT DPRD/PEJABAT IV/ GOLO. I /I /NON ASNII/ 1 2
3. f Rp.3.600.000,00 Rp.3.600.000,00 TIMUR Rp.6.200.000,00 Rp.6.200.000,00 Rp.5.100.000,00 Rp.5.100.000,00
Rp.5.500.000,00 Rp.7.400.000,00 Rp.7.400.000,00 Rp.6.500.000.00 : Rp.8.700.000,00 - Rp.8.700.000,00 __-_
Rp. 4.000.000,00 Rp.3.500.000,00 "Rp. 250.000,00 kj Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost). 1.1. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:
Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.3. Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam Tabel 2.3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost). TABEL 2.3 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI No. Propinsi Satuan Diklat 1 Aceh orang/kali Rp 127.000,00 SumateraUtara orang/kali Rp 308.000,00 3 (Riau. orang/ kali Rp 101.000,00 4 Kepulauan Riau" orang/kali Rp 165.000,00 5 «Jambi orang/kali Rp 147.000,00 6 SumateraBarat orang/kali Rp 190.000,00 9 Bengkulu orang/ kali Rp 109.000,00 10 Bangka Belitung orang/kali Rp "'97.000,00 13 D.K. Jakarta orang/kali Rp 256.000,00 14 Jawa Tengah" orang/kali Rp 108.000,00 2 orang/kali Rp 179.000,00 Sumatera Selatan7 8 Lampung orang/kali 168.000,00 11 Banten orang/kali Rp 536.000,00 orang/kali Rp 200.000,00 12 Jawa Barat orang/ kali Rp 267.000,00 15 D.I Yogyakarta Fara Kooranasi Dipindai dengan CamScanner 16 Jawa Timur orang/ kali Rp 233.000,00 227.000,00 17 Bali orang / kali Rp 18 Nusa Tenggara Barat orang/ kali Rp 231.000,00 orang/kali Rp 116.000,00 19 Nusa Tenggara Timur 171.000,00 20 Kalimantan Barat orang/ kali Rp 21 Kalimantan Tengah orang/ kali Rp 134.000,00 Rp 180.000,00 22 Kalimantan Selatan orang/kali 23 Kalimantan Timur orang/kali Rp 533.000,00 24 Kalimantan Utara orang/ kali Rp 218.000,00 138.000,00 25 Sulawesi Utara orang kali Rp 26 Gorontalo orang/ kali Rp 265.000,00 313.000,0027 Sulawesi Barat orang/kali Rp 28 Sulawesi Selatan orang/kali Rp
Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Kabupaten Buru Selatan ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:
1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Namrole ke Bandara Namrole, 2) satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang, dan 3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara at cost.
|satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang): dan satuan biaya taksi dari Bandara Namrole di Kabupaten Buru Selatan ke tempat kedudukan (kantor). 1 Dipindai dengan CamScanner 1.2. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI Kh KABUPATEN /KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY) Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
Makan Rp. 59.000,00 orang/hari - Kudapan/Snack Rp. 24.000,00 orang/hari
Eselon II Rp. 40.000,00 orang/hari Eselon 1I1/Golongan IV Rp. 35.000,00 orang/hari Eselon III/Golongan III Rp. 30.000,00 orang/hari Eselon IV Rp. 25.000,00 orang/hari Golongan III Rp. 20.000,00 orang/hari - Golongan I, II, dan Non PNS Rp.20.000,00orang/hari
dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2ve (dua persen) dari nilai bangunan saat ini tidak termasu k untuk pemeliharaan KRU LAN IG LL Kanan ana gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan Gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan Gedung atau pemeliharaan bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan dan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan Gedung atau bangunan dalam negeri di alokasikan untuk :
Satuan biaya pemeliharaan Gedung atau bangunan dalam daerah sebagai berikut : - Gedung Bertingkat Rp. 223.000,00 M2/ Tahun - Gedung Tidak Bertingkat Rp.197.000,00 M2/Tahun - Halaman Gedung/Bangunan Kantor Rp. 14.000,00 M2 /Tahun SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut: Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi: 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris, dan/ atau 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/ atau overhaul. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas sebagai berikut :
a) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Ketua DPRD Rp. 41.900.000, unit/tahun, b) Anggota DPRD Rp. 41.000.000,- unit/tahun: dan c) Pejabat Eselon II Rp 39.140.000,- unit/tahun.
a) Roda 4 (empat) Rp. 34.880.000,- unit/tahun: b) Double Gardan Rp. 36.730.000,- unit/tahun, dan Pafkf Koordinas Dipindai dengan CamScanner
a) Pemeliharaan operasional di lingkungan kantor Rp. 9.750.000,- c) Roda 2 (dua) Rp. 3.940.000,- unit/tahun. unit/tahun, b) Roda 6 (enam) Rp. 37.110.000,- unit/tahun, dan c) Speed Boad Rp. 20.240.000,- unit/tahun. 4.3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR DAN OPERASIONAL KANTOR LAINNYA Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor dan operasional kantor lainnya merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/ notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik) (terinci pada table 2.11) serta menunjang tugas-tugas operasional melekat sesuai ketentuan perundang-undangan serta menunjang tugas-tugas dinas lainnya (terinci pada table 2.12). TABEL 2.11 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR NO.|"-- URAIAN "SATUAN" BESARAN 1 2 3 4 I. Inventaris Kantor Pegawai/Tahun Rp. 80.000,00
Genset 125 KVA Unit/Tahun Rp. 10.780.000,00
Unit/Tahun Rp. 13.260.000,00Genset 150 KVA9. 10. Ke enset 175 KVA Unit/ Tahun Rp. 14.810.000,00 Unit/Tahun Rp. 15.850.000,0011. Genset 200 KVA
N 3 3 SATUAN 4 1 Beban Penunjang Tahun !Rp.300.000.000.001. Operasional KDH/WKDH
dengan biaya
Membuka PDF…