DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buru Selatan Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada Kabupaten Buru Selatan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024, perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan kepala daerah mengenai pembebasan retribusi PBG dalam mendukung percepatan pelaksanaan program tiga juta rumah,

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati Buru Selatan tentang Pembebasan Retribusi .PBG bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945,
1. 2.Undang-UndangNomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 205 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878): Dipindai dengan CamScanner Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang3. Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanygan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengyanti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856): Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 4. 5. 6. Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6322): Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881): Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik 7. 8. Indonesia Nomor 6628): Dipindai dengan CamScanner
2. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157),
3. 10.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44),
4. 11.Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/KPTS/M/2023,
5. 12.Surat Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah:
6. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2024): MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI BURU SELATAN TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Buru Selatan ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buru Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin daerah otonom. enangan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kew 3. Kepala Daerah adalah Bupati Buru Selatan. Dipindai dengan CamScanner 10. 11. 12. 13. 14.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati/Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. 5.
6.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
7.Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang Membidangi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8.Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buru Selatan.
9.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan /atau perizinan. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang- undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air Dipindai dengan CamScanner yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan KEgliaLatiiyYa, baik untuk hunian atau tempat tinggal,kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
15.Prasarana bangunan gedung adalah bangunan yang mempunyai fungsi utama sebagai utilitas atau prasarana bangunan gedung atau bangunan mandiri yang meliputi bangunan menara/ tower telekomunikasi, bangunan reklame (billboard), bangunan jembatan penghubung, tugu atau monumen, gapura/gerbang, patung, shelter, dan lain-lain.
16.Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
17.Retribusi persetujuan bangunan gedung adalah pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati Buru Selatan ini adalah :

a.Pembebasan Retribusi PBG bagi MBR, dan
b.Kriteria MBR.

BAB III

PEMBEBASAN BPHTB BAGI MBR

Pasal 3

(1)Pemberian pembebasan Retribusi hanya diberikan terhadap Retribusi persetujuan bangunan gedung.
(2)Pemberian pembebasan Retribusi dilakukan berdasarkan penetapan Bupati Buru Selatan atau permohonan Wajib Retribusi.
(3)Pemberian pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berlaku untuk 1 (satu) kali Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

BAB IV

KRITERIA MBR

Pasal 4

yang termasuk MBR.

(1)Kriteria MBR merupakan indikator dalam menentukan masyarakat
(2)Kriteria MBR sebagaiman dimaksud pada ayat (1) didasarkan padabesaran penghasilan ditentukan berdasarkan:
(3)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dipindai dengan CamScanner
1. a.penghasilan orang PErSCot
(4)Penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin sebagarmana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan seluru h pen bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha gabungan suami
(6)Dalam hal kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembangunan, atau perolehan Rumah dengan mekanisme tabungan perumahan rakyat, besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditentukan hanya berdasarkan penghasilan 1 (satu) orang.
(7)Penghasilan 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri. yatik b penghasilan orang perseorangai 1 yang kawin
(5)Penghasilan orang perscorangan yang ka in sebag bersih yang bersumber dari gaji, upah, aimana dimaksud pada avat (3) huruf b merupakan seluruh pendapatan bersih yang istri

Pasal 5

(1)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung berdasarkan kemampuan membayar biaya pembangunan atau perolehan Rumah layak huni.
(2)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan nilai penghasilan paling banyak untuk pemberian kemudahan perolehan atau bantuan pembangunan Rumah. (3 Kemampuan membayar biaya perolehan Rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari angsuran pembiayaan perolehan Rumah Umum menggunakan:
1. a.suku bunga dan tenor tertentu: atau
2. b.marjin komersial dan tenor tertentu.
(4)Kemampuan membayar biaya pembangunan atau perbaikan Rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari:
1. a.angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya, dan/atau
2. b.nilai keswadayaan terhadap biaya pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya.
(5)Angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf Aa menggunakan:
1. a.suku bunga dan tenor tertentu: atau
2. b.marjin komersial dan tenor tertentu.

Pasal 6

(1)Biaya perolehan atau
(1)an layak huni sebagaiman diperoleh berdasarkan: an dimaksud dalam Pa" 5 ayat dihitun sesuai je is Rumah y a. harga jual pemilikan Rumah Umum, b. biaya perbaikan Rumah Swadaya, atau C. biaya pembangunan Rumah Swadaya. 0 8 Dipindai dengan CamScanner
(2)
(3)
(4)Harga jual Rumah Umum dan biaya pembangunan
(5)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)Luas Paing Harga jual Rumah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.harga jual Rumah tunggal,
2. b.harga jual satuan Rumah deret, dan
3. c.harga jual satuan Rumah susun. Harga Tual pemilikan Rumah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa memperhitungkan pajak pertambahan nilai. Rumah Swadaya berdasarkan batasan luas lantai Rumah Umum dan Rumahsebag imana dimaksud pada aya (1) huruf a dan huruf c dihitung Biaya perbaikan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b paling tinggi dihitung berdasarkan biaya pembangunan Swadaya. Rumah Swadaya.

Pasal 7

Untuk mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan atau perolehan Rumah bagi MBR, masyarakat yang memenuhi persyaratan harus mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.berkewarganegaraan Indonesia, dan
b.memenuhi kriteria MBR. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan atau perolehan Rumah pemohon juga harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Besaran penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah Wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Barat, Penghasilan per bulan paling banyak untuk kategori Tidak kawin sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) kategori Kawin sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) dan San Maa untuk peserta Tapera sebesar Rp8.000.000 Besaran penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah Wilayah PAPUA, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua lima ratus ribu rupiah), kategori Kawin sebesar Rp10.000.000 orangkategori satu gunungan, dan Papua Barat penghasilan per bulan paling P banyak untuk kategori Tidak ka besar Rp7.500.000 (tujuh juta (sepuluh juta rupiah) dan kategori satu o sebesar Rp10.000.000 (seputuh juta rang untuk peserta Tapera rupiah) pembangunan Susu Nara paling luas 48 m2 untuk pemilikan rumah umum dan S02 Sanah luas dan luas Dipindai dengan CamScanner

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Pelaksanaan pemberian pembebasan Retribusi PBG mengacu kepada peraturan Bupati Buru Selatan mengenai Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

Pasal 10

Peraturan Bupati Buru Selatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Buru Selatan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru Selatan. Ditetapkan di Namrole pada tanggal 31 Januari 2025 BUPATI BURU, SELAT P Dinas Pkpp Te 1 Naa 4 KOP Kk U sARISs SEL 2 Diundangkan di Namrole Pada tanggal 3! Januari 2025 Pj SEKRET, KABUPATEN N, Nan sp FT, TAS Drs. R EL BERITA DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2025 NOMOR Dipindai dengan CamScanner

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…