DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buru Selatan Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Tata Cara Pembagian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Dan Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2025 pada Kabupaten Buru Selatan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Bupati mengatur tata cara penyaluran Alokasi dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah,
c.bahwa dalam rangka pembagian dan penyaluran Dana Desa dan Bagi Hasil Pa1 ak dan Dana Basi Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran2025, perlu mengatur tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi Setiap Desa di Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2025,
d.bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penvaluran Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi Setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran asil 2025. Dipindai dengan CamScanner Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), Undang-Undan g Nomor 15 Tahun 2004 tentang Mengingat 1. Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400):

3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Renublik Indonesia Nomor 4878,
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sehagaimana telah diubah bebera na kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757),
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 9014 Nomorl23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
7.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhi dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Dipindai dengan CamScanner 2. bagi setan Menetapkan : hun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Ta Republik Indonesia Nomor 5864), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322):
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara8. penuhtik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor DOKEN:
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611):
12.Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Pai Anggaran 2025,
14.Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 1 Tahun 2025 » 22tentano Pednman Penuneiinan Anoccaran Pendanatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025. MEMUTUSKAN : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN ANGGARAN ZU22.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud den

1.Daerah adalah Kabupaten Buru Selatan.
2.Bupati adalah Bupati Buru Selatan. penyelenggara Pemerintahan Daerah yang Mmemimpin yang selanjutnya disingkat DPMDP3A adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, gan : 4 1
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati seb pelaksanaan kewenangan erintahan memimpin yang menjadi ot
4.Dinas Pemberdavaan Masvarakat dan Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dipindai dengan CamScanner Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buru Selatan. 5, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru Selatan.
0.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asai usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dau kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Dcsa.
9.Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan. 10.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi mamarintahan Naah a ilma AAS ALaAK badPe ulah KA C ALA MA dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 fenam) tahun.
12.Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Minimal 10" (sepuluh persen) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14.Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah vangs elanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan unuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan
15.Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar o M ketantat td pemberdayaan masyarakat. Tiluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) re Bank yang ditetapkan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dan DBH pedoman dalam pembagian dan penyaluran ADD yang transparan, obyektif, kompetitif, dan akuntabel Dipindai dengan CamScanner BAB HI PENENTUAN BESARAN ADD DAN DBH

Pasal 3

(1)ADD dan DBH untuk setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan.
(2)ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di alokasikan berdasarkan:
1. a.Alokasi untuk Penghasilan Tetap dan Tunjangan untuk Aparatur Desa Persiapan
2. b.Alokasi Dasar, dan
3. c.Alokasi Formula.
(3)DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan berdasarkan :
1. a.Alokasi Dasar: dan
2. b.Alokasi Formula.

Pasal 4

A 1 okasi Penghas lan Menma AOMati Tetap UaLl dan Tunjangan untuk Aparatur Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan aloaksi yang diangkat untuk penghasilan tetap dan tunjangan Aparatur Desa persiapan yang diambil dari Pagu Alokasi Dana Desa -baatr IUICLSI 1 Cil 5S

Pasal 5

(1)Alokasi dasar sehagaimana dimaksud nada Pasal 3 ayat
(2)huruf b dan ayat (3) huruf a merupakan alokasi minimal dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata.
(2)Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebanyak 9006 (sembilan puluh persen) dari jumlah keseluruhan ADD dan DBH yang dianggarkan kepada Desa setelah dikurangi Penghasilan Tetap dan Tunjangan untuk Aparatur Desa persiapan dan dibagi secara merata kepada seluruh Desa di Kabupaten Buru Ld 4 Selatan.

Pasal 6

(1)Alokasi formula sehagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat
(2)huruf c dan ayat (3) huruf b untuk ADD/DBH merupakan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan td Dipindai dengan CamScanner jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, Juas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap
(2)Pagu alokasi formula untuk ADD/DBH dihitung sebesar Kabupaten. 10 Yo (sepuluh persen) dari anggaran ADD/ DBH setelah dikurangi Penghasilan Tetap dan Tunjangan untuk Aparatur Desa persiapan.

Pasal 7

Penghitungan alokasi formula untuk ADD/DBH sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) adalah sebagai berikut: W-- (0,1 x Z1) -1 (0,5 x Z2) 4 (0,15 x Z3) 4 (0,25 x Z4A)| ANTMNDU Lah ADrakN I11 1CLU - NGAU) W - ADD/DBH setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geogratis Desa. Z1 - rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten. Z2 0 rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap totai penduduk miskin Desa Kabupaten. Z3 - rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten. z4 - rasio IKG Kabupaten terhadap totai IKG Kabupaten yang memiliki Desa. ADD/DBH kab " pagu Alokasi Dana Desa/Dana Bagi Hasil Kabupaten. ADkab besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalan Kabupaten.

Pasal 8

Besaran ADD/DBH sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ay 1£) & adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati dan ayat (3) huruf a dan 5 A U GGLi jiU ui INI. BAR 111 KAK PENYALURAN ADD/DBH

Pasal 9

(1)Penyaluran ADD/DBH dilakukan melalui pemindah Desa. bukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di secara
(2)Penyaluran ADD/DBH ke rekening herima sebagai berikut : triwulan pada tahun anggaran dengan ketentuan Dipindai dengan CamScanner
1. a.Triwulan 1 sebesar 25 Yo (dua puluh lima persen) dari pagu ADD setiap Desa,
2. b.Triwulan Il sebesar 25 Yo (dua puluh lima persen) dari pagu ADD setiap Desa, C. Triwulan III sebesar 25 Yo (dua puluh lima persen) dari pagu ADD setiap Desa,
3. d.Triwulan IV sebesar 25 Yo (dua puluh lima persen) dari pagu ADD setiap Desa,

Pasal 10

(1)Penyaluran ADD/DBH triwulan | sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf a, dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan :
1. a.Surat permohonan penyaluran ADD/DBH triwulan kepada Bupati cg. Kepala DPMDP3A,
2. b.Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024,
3. c.dokumen Rencana Anggaran Kas Desa Tahun 2024:
4. d.Surat Rekomendasi Camat, dan
5. e.Checklist dari Camat yang menyatakan adanya kelengkapan dokumen persyaratan dan dokumen pendukung lainnya.
(2)Penyaluran ADD/DBH triwulan II sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf b, dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan:
1. a.Surat perimohouau penyaluran ADD/DBH Triwulan Il kepada Bupati cg. Kepala DPMDP3A,
2. b.Peraturan Desa tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2023,
3. c.Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun 2023,
4. d.laporan realisasi penggunaan ADD/DBH triwulan telah digunakan paling sedikit sebesar 5006 (lima puluh persen),
5. e.Surat Rekomendasi Camat: £ Check ist dari Camat TONAA yang menyatakan adanya kelengkapan dokumen persyaratan dan dokumen pendukung lainnya.
(3)Penyaluran ADD/DBH Triwulan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dilaksanakan setelah Kenala Desa menyampaikan
1. a.Surat permohonan penyaluran ADD/DBH Triwulan III kepada Bupati cg. Kepala DPMDP3A,
2. b.laporan realisasi penggunaan ADD/DBH sampai triwulan II telah digunakan paling sedikit sebesar 7506 (tujuh puluh lima persen):
3. c.Surat Rekomendasi Camat:
4. d.Checklist dari Camat yang menyatakan adanya kelengkapan dokumen persyaratan dan dokumen pendukung lainnya. (# Penyaluran ADD/DBH Triwulan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan :
5. a.Surat permohonan penyaluran ADD/DBH Triwulan IV Ld OULULI ZUZJ ko 4 1 1 1. kepada Bupati cg. Kepala DPMDP3A: Dipindai dengan CamScanner
6. b.laporan realisasi penggunaan ADD/DBH sampai (Sembilan puluh persen),
7. c.Surat Rekomendasi Camat,
8. d.Checklist dari Camat yang menyatakan adanya triwulan II telah digunakan paling sedikit sebesar 90Xo kelengkapan dokumen persyaratan dan dokumen pendukung lainnya.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…