DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ciamis Nomor 25 Tahun 2025

Nomor: 25
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; kedudukan; sistematika; penutup; Renja Perangkat Daerah Tahun 2026memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD tahun 2026.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2026 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 23 Tahun 2025;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2026, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); =2 5= % L'NT WruNd' SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987);
9.Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7046);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
16.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
17.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan;
18.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
19.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
20.Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
27.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
28.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
29.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5- 3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
30.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
31.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2022 Nomor 15);
32.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 Nomor 810);
33.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 102);
34.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2023-2043 Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 119);
35.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 134);
36.Peraturan Bupati Ciamis Nomor 102 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2022 Nomor 102);
37.Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2023 Nomor 24);
38.Peraturan Bupati Ciamis Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2025 Nomor 23). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2.Bupati adalah Bupati Kabupaten Ciamis.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9.Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
14.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17.Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
18.Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
(2)Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD tahun 2026.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2026.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 4

(1)Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.BAB I PENDAHULUAN;
2. b.BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
3. c.BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
4. d.BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
5. e.BAB V PENUTUP.
(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Sekretariat Daerah;
2. b.Inspektorat;
3. c.Sekretariat DPRD;
4. d.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. e.Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. f.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ;
7. g.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
8. h.Badan Pendapatan Daerah;
9. i.Dinas Pendidikan;
10. j.Dinas Kesehatan;
11. k.Dinas Kebudayaan, Kepemudaaan dan Olahraga;
12. l.Dinas Perhubungan;
13. m.Dinas Komunikasi dan Informatika;
14. n.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
15. o.Dinas Pariwisata;
16. p.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
17. q.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
18. r.Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
19. s.Dinas Sosial;
20. t.Dinas Tenaga Kerja;
21. u.Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan;
22. v.Dinas Peternakan dan Perikanan;
23. w.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
24. x.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
25. y.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
26. z.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; bb. Satuan Polisi Pamong Praja; cc. Kecamatan se-Kabupaten Ciamis.
(3)Isi dan uraian Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis. Ditetapkan di Ciamis pada tanggal 25 Juli 2025 BUPATI CIAMIS, HERDIAT SUNARYA Diundangkan di Ciamis pada tanggal 25 Juli 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS, ANDANG FIRMAN TRIYADI BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2025 NOMOR 25 Cap/Ttd Cap/Ttd PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2026 £ A RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2026 Renja Kecamatan Banjaranyar Tahun 2026 Rencana Kerja memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh unit kerja dalam lingkup Kecamatan Banjaranyar dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis. Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di internal Kecamatan Banjaranyar sendiri maupun di lingkup Pemerintahan Kabupaten Ciamis. Akhirnya dengan tersusunnya Renja Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis Tahun 2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD. Ditetapkan di Ciamis pada tanggal 25 Juli 2025 BUPATI CIAMIS, HERDIAT SUNARYA Diundangkan di Ciamis pada tanggal 25 Juli 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS, ANDANG FIRMAN TRIYADI BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2025 NOMOR 25 Cap/Ttd Cap/Ttd

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…