DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ciamis Nomor 37 Tahun 2025

Nomor: 37
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; susunan organisasi; tugas, fungsi dan rincian tugas; kelompok jabatan fungsional; tata kerja; kepegawaian; pembiayaan; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492)sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7046);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
12.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/Per/M.Kukm/X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1543);
13.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 849);
14.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 338);
15.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
16.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
17.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
18.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
19.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 166) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 670);
20.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 669);
21.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Kemudahan dan Keikutsertaan Pada Promosi Dagang Dalam Rangka Kegiatan Pencitraan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 324);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 87) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 138);
23.Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2023 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2025 Nomor 33);
24.Peraturan Bupati Ciamis Nomor 82 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Pada Pemerintah Kabupaten Ciamis Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2023 Nomor 82). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Ciamis.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.
7.Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan DAN Perindsutrian Kabupaten Ciamis yang merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah, bidang perdagangan, dan bidang perindustrian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.
8.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ciamis.
9.Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan perundangan.
10.Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.
11.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
12.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14.Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
15.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.
16.Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
17.Diversifikasi produk adalah upaya untuk meningkatkan penjualan melalui penganekaragaman produk.
18.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
19.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
20.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:

a.Kepala Dinas;
b.Sekretariat, terdiri atas:
1. 1.Sub Bagian Keuangan;
2. 2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. 3.Kelompok Jabatan Fungsional.
c.Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
d.Bidang Perindustrian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
e.Bidang Perdagangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
f.Bidang Pengelolaan Pasar, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
g.UPTD.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Pasal 3

(1)Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil menengah, bidang perdagangan, dan bidang perindustrian yang menjadi kewenangan Daerah serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.
(2)Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perdagangan dan bidang perindustrian sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. b.pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perdagangan dan bidang perindustrian sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. d.pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

(1)Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Dinas, pengkajian perencanaan dan program, serta pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum.
(3)Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi perencanaan, program kerja Dinas;
2. b.penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
3. c.penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi pengelolaan data dan informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
4. d.penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan;
5. e.penyelenggaraan pengkajian anggaran belanja;
6. f.penyelenggaraan pengendalian administrasi belanja;
7. g.penyelenggaraan pengelolaan aset/barang milik daerah di lingkungan Dinas;
8. h.penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian;
9. i.penyelenggaraan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
10. j.penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta fasilitasi implementasi reformasi birokrasi;
11. k.penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
12. l.penyelenggaraan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
13. m.penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
14. n.penyelenggaraan koordinasi dengan unit organisasi terkait;
15. o.penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
16. p.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
(4)Rincian Tugas Sekretariat yaitu:
1. a.melaksanakan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
2. b.menyiapkan, menyusun, dan menganalisis bahan rencana perumusan kebijakan, program, dan kegiatan;
3. c.menyiapkan, mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis bahan rencana anggaran;
4. d.mengumpulkan, mengolah, menganalisis data hasil pemantauan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
5. e.melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja, program, kegiatan, dan anggaran;
6. f.melaksanakan koordinasi dengan Unit Organisasi terkait;
7. g.menyusun laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
8. h.melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

(1)Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(2)Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi tatalaksana, kepegawaian, pengelolaan aset/barang milik daerah dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas.
(3)Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai, dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
2. b.penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
3. c.pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang- undangan, kearsipan dan perpustakaan;
4. d.pengelolaan perlengkapan Dinas;
5. e.pelaksanaan pengelolaan rumah tangga, ketertiban, keindahan serta keamanan kantor;
6. f.pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
7. g.pelaksanaan kegiatan keprotokolan;
8. h.pelaksanaan kegiatan kehumasan meliputi pelaksanaan publikasi, dokumentasi, urusan pemberitaan, hubungan media, dan hubungan antar lembaga;
9. i.pengelolaan aset/barang milik daerah di lingkungan Dinas;
10. j.pelaksanaan koordinasi dengan Unit Organisasi terkait;
11. k.penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
12. l.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1)Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(2)Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset/barang milik daerah di lingkungan Dinas.
(3)Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
2. b.pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
3. c.pelaksanaan perbendaharaan keuangan;
4. d.pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
5. e.pelaksanaan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas;
6. f.pelaksanaan verifikasi keuangan;
7. g.pelaksanaan akuntansi dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
8. h.pelaksanaan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
9. i.penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
10. j.pelaksanaan koordinasi dengan Unit Organisasi terkait;
11. k.penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
12. l.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

(1)Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2)Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dan penyiapan perencanaan program, bahan perumusan kebijakan teknis dan memfasilitasi, pembinaan kelembagaan koperasi serta pengembangan usaha koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.
(3)Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan penyiapan program, data dan informasi bidang pengembangan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, fasilitasi usaha koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
2. b.koordinasi dan meningkatkan keterpaduan penyusunan rencana strategis dan program kerja pembangunan di Bidang Koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
3. c.penyusunan petunjuk teknis perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan bidang koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
4. d.pengendalian dan evaluasi kegiatan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
5. e.pelaksanaan koordinasi dengan unit organisasi terkait;
6. f.penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
7. g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
(4)Rincian Tugas Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu:
1. a.melaksanakan kebijakan dan memfasilitasi pembentukan, pengesahan, penggabungan, peleburan dan pembubaran koperasi;
2. b.melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan pengawasan koperasi;
3. c.menyusun bahan kebijakan pengawasan;
4. d.melaksanakan fasilitasi akses penyediaan pembiayaan bagi koperasi melalui perbankan, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) dan jenis pembiayaan lain;
5. e.melaksanakan pemberian sanksi administratif kepada koperasi yang tidak melaksanakan kewajiban;
6. f.merencanakan, pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
7. g.melaksanakan fasilitasi promosi produk usaha mikro, kecil dan menengah;
8. h.melaksanakan fasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah;
9. i.melaksanakan fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro, kecil dan menengah;
10. j.melaksanakan koordinasi dengan Unit Organisasi terkait;
11. k.menyusun laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
12. l.melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1)Bidang Perindustrian dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2)Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis, penyusunan rencana program kerja dan pelaksanaan fasilitasi serta bimbingan teknis pengembangan sumber daya industri, kerja sama antar lembaga termasuk pengendalian pemantauan dan evaluasi.
(3)Bidang Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang perindustrian;
2. b.penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan teknis di bidang perindustrian;
3. c.penyelenggaraan fasilitasi legalitas usaha dan produk dalam rangka pengembangan industri kecil dan menengah (ikm);
4. d.penyelenggaraan koordinasi dengan organisasi terkait;
5. e.penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan terkait di bidang perindustrian;
6. f.penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.
(4)Rincian Tugas Bidang Perindustrian, yaitu:
1. a.menyusun, menganalisa data bahan rencana program kerja pengembangan industri dalam aspek Sumber Daya Industri, Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri;
2. b.menyusun petunjuk teknis serta fasilitasi dan bimbingan teknis sarana usaha dan produksi termasuk pencegahan dan pemantauan pencemaran limbah industri;
3. c.melaksanakan pembinaan bimbingan teknologi peningkatan mutu produksi, pengawassan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi dalam aspek Sumber Daya Industri, Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Indutsri;
4. d.melaksanakan pemantauan dan evaluasi perkembangan usaha industri serta peningkatan kerja sama dengan usaha industri lainnya;
5. e.melaksanakan promosi produk industri;
6. f.melaksanakan fasilitasi akses permodalan bagi pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui lembaga keuangan bukan bank;
7. g.melaksanakan fasilitasi usaha dalam rangka pengembangan industri kecil dan menengah;
8. h.memberikan perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri;
9. i.melaksanakan fasilitasi penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi industri dalam aspek Sumber Daya Industri, Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri;
10. j.melaksanakan fasilitasi pembinaan asosiasi industri;
11. k.melaksanakan fasilitasi perizinan serta pemantauan dan evaluasinya;
12. l.melaksanakan penyusunan dan analisa data bahan perumusan kebijakan penyediaan kawasan peruntukan industri bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang berpotensi mencemari lingkungan;
13. m.melaksanakan penyusunan dan analisa data bahan pengembangan pusat-pusat industri dan sentra industri;
14. n.melaksanakan fasilitasi bantuan peralatan atau mesin serta pelaksanaan bimbingan teknis bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM);
15. o.menyusun dan mengolah data Sumber Daya Industri, Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri;
16. p.melaksanakan koordinasi dengan Unit Organisasi terkait;
17. q.menyusun laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
18. r.melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1)Bidang Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2)Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan petunjuk teknis, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi, pengawasan, pemantauan dan pembinaan pengembangan usaha perdagangan serta penyuluhan dan pengawasan kemetrologian.
(3)Bidang Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan pengembangan dan pengendalian usaha perdagangan serta penyuluhan dan pengawasan kemetrologian;
2. b.penyenyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan perdagangan serta penyuluhan dan pengawasan kemetrologian;
3. c.penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelayanan pengembangan perdagangan serta penyuluhan dan pengawasan kemetrologian;
4. d.pelaksanaan koordinasi dengan Unit Organisasi terkait;
5. e.penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya;
(4)Rincian Tugas Bidang Perdagangan yaitu:
1. a.melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang perdagangan;
2. b.melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pengaturan, pengembangan, pembinaan dan pengendalian perdagangan serta penyuluhan dan pengawasan kemetrologian;
3. c.melaksanakan pengawasan kegiatan perdagangan bahan berbahaya dan pupuk serta pestisida dalam rangka pelakanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi diwilayah kerjanya;
4. d.melaksanakan penyusunan bahan dalam rangka menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya;
5. e.melaksanakan pemantauan harga dan pengawasan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya;
6. f.melaksanakan analisis harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya;
7. g.melaksanakan operasi pasar dalam rangka stabilitas harga kebutuhan pokok dan barang penting lainnya;
8. h.melaksanakan pengawasan distribusi gas LPG bersubsidi 3 kilogram;
9. i.melaksanakan penyuluhan dan pengawasan kemetrologian;
10. j.melaksanakan koordinasi dan kerjasama perlindungan konsumen;
11. k.menyelenggarakan fasilitas informasi pasar dan fluktuasi harga barang;
12. l.melaksanakan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus yang berkaitan dengan peredaran barang dan jasa;
13. m.melaksanakan fasilitasi rekomendasi perizinan berusaha di bidang perdagangan;
14. n.melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola pusat perbelanjaan, toko swalayan, toko/warung dan gudang;
15. o.melaksanakan penyediaan bahan kebijakan dan kegiatan pengembangan ekspor impor skala daerah;
16. p.melaksanakan fasilitasi promosi perdagangan;
17. q.melaksanakan pembinaan dan pengambagan usaha perdagangan;
18. r.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data potensi usaha perdagangan;
19. s.melaksakan koordinasi dengan Unit Organisasi terkait;
20. t.menyusun laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
21. u.melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1)Bidang Pengelolaan Pasar dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2)Bidang Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis, peningkatan, pengembangan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi sarana prasarana serta pengelolaan dan pengembangan usaha pasar rakyat.
(3)Bidang Pengelolaan Pasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan program pengelolaan pasar;
2. b.pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
3. c.penyusunan petunjuk teknis peningkatan, pengembangan, penataan dan pemeliharaan pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
4. d.penyusunan petunjuk teknis pengembangan usaha pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
5. e.pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan, penataan, pemeliharaan sarana dan prasarana serta pengembangan usaha pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
6. f.pembinaan pasar rakyat;
7. g.pemantauan dan evaluasi pengembangan pengelolaan pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
8. h.pelaksanaan koordinasi dengan Unit Organisasi terkait;
9. i.penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
10. j.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
(4)Rincian Tugas Bidang Pengelolaan Pasar yaitu:
1. a.mengumpulkan dan menginventarisasi data sarana dan prasarana pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
2. b.membangun dan mengelola sarana distribusi perdagangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
3. c.melaksanakan fasilitasi peningkatan, pengembangan, penataan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
4. d.melaksanakan fasilitasi pengembangan peningkatan sarana dan prasarana pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah di wilayah perbatasan;
5. e.melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan sarana dan prasarana pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
6. f.mengumpulkan dan menginventarisasi data potensi pasar rakyat;
7. g.melaksanakan penyelenggaraan pengembangan usaha pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
8. h.melaksanakan pembinaan pasar rakyat;
9. i.melaksanakan pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
10. j.mengumpulkan dan penyusunan kegiatan pembukuan dan penelitian terhadap penerimaan retribusi pasar dan pendapatan lainnya pada pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
11. k.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengembangan usaha pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
12. l.melaksanakan koordinasi dengan Unit Organisasi terkait;
13. m.menyusun laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
14. n.melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…